Results for "PILKADA"
Usai Pilkada, Forkopimda Batang Ingin Masyarakat Kembali Harmonis dan Damai

 


Upaya menjaga wilayah yang harmonis dan damai usai Pilkada Tahun 2024, Kesbangpol Batang menggelar tatap muka bersama unsur Forkopimda.

Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengucapkan, terima kasih kepada semua pihak-pihak terkait yang telah menyukseskan Pilkada Kabupaten Batang.

“Keamanan terjaga mulai dari Pemilu hingga Pilkada ini bisa terlaksana, bukan karena TNI dan Polri serta Pemerintah tapi campur tangan semua pihak masyarakat di Kabupaten Batang,” katanya saat ditemui di Pendapa Kabupaten Batang, Selasa (17/12/2024).

Partisipasi Pilkada Kabupaten Batang sebesar 80 persen. Capaian ini melebihi nasional karena tidak lepas semua masyarakat sudah memberikan hak pilihnya. Untuk itu usai Pilkada Kabupaten Batang telah keluar hasil perhitungan Pilkada yang menghasilkan pemimpin untuk 5 tahun ke depan.

“Semoga setelah ini masyarakat dapat kembali bersama-sama menjaga kondusifitas keamanan wilayah Kabupaten Batang,” harapnya.

Kapolres Batang AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo menyampaikan, alhamdulillah penyelengaraan Pilkada Kabupaten Batang berjalan lancar dan kondusif. Untuk pengamanan selama Pilkada sendiri kinerja TNI dan Polri serta Pemerintah Daerah sudah sangat maksimal pengamanannya.

“Usai Pilkada, ke depan masyarakat Kabupaten Batang dapat bersama kembali setelah adanya perbedaan kemarin untuk menjaga kondusifitas keamanan,” jelasnya.

Sementara itu, Dandim 0736/Batang Letkol Inf Ahmad Budiman menyampaikan, bahwa usai Pilkada Kabupaten Batang baik TNI dan Polri serta Pemerintah Daerah mengajak bersama-sama masyarakat menjadi satu kembali.

“Karena pelaksanaan Pilkada Serentak sudah dilaksanakan dan kedua calon yang sudah kita ketahui bersama hasilnya. Meskipun awalnya sedikit memanas antara kedua belah pihak, karena keinginannya sama-sama untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Batang,” tegasnya.

Tapi setelah selesainya Pilkada Kabupaten Batang harus Bersatu, karena masyarakat Kabupaten Batang dikenal sebagai warga yang harmonis dan damai selalu menjaga persaudaraan.

“Makanya, usai Pilkada ini harus melupakan pilihan masing-masing masyarakat untuk bersatu padu dalam membangun dan memajukan Kabupaten Batang,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)

Redaksi Kamis, 19 Desember 2024
Kapolda Lampung: Pilkada 2024 Aman dan Damai, Tunjukkan Kedewasaan Politik Semua Pihak




Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pasangan calon (Paslon) yang berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Provinsi Lampung.

Pada Sabtu, 30 November 2024, Kapolda mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pelaksanaan pilkada yang berjalan dengan aman, damai, dan tertib.

"Pilkada kali ini menunjukkan kedewasaan politik dari semua pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Paslon yang telah menjalankan kontestasi ini dengan penuh tanggung jawab," kata Kapolda.

Irjen Helmy juga memberikan penghargaan khusus kepada Paslon yang meraih kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat (quick count).

Ia mengapresiasi sikap bijak yang ditunjukkan oleh para pemenang, yang memilih untuk tidak melakukan euforia berlebihan.

Sebaliknya, mereka justru memberikan contoh edukasi politik yang baik dengan mendatangi kontestan yang kalah, saling menghargai dan mempererat silaturahmi.

"Ini adalah contoh politik yang sejuk dan matang. Kemenangan bukan hanya tentang hasil, tetapi bagaimana kita menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, saling menghormati, dan menjaga kerukunan," tambah Kapolda.

Tak hanya itu, Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian Lampung yang berhasil mengamankan Berbagai Tahapan Pemilukada di Lampung, hingga mampu mengungkap sejumlah kasus besar, di antaranya perjudian online dan peredaran narkoba.

Keberhasilan ini, kata Kapolda, merupakan langkah konkret untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas keamanan selama Pilkada serta upaya yang tegas untuk memberantas kejahatan dan menjaga ketertiban masyarakat.

"Upaya pemberantasan tindak kriminal ini sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto, yang mengedepankan keamanan dan ketertiban di seluruh Indonesia. Kami akan terus berkomitmen untuk menjaga Lampung agar tetap aman dan kondusif," jelas Kapolda.

Kapolda berharap, keberhasilan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan suasana yang kondusif dan demokratis.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam mendukung proses demokrasi yang sehat dan damai.

Redaksi Selasa, 03 Desember 2024
Jelang Pilkada, Bawaslu NTB Ajak Masyarakat Lawan Hoax

Mataram - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat M. Kuwailid, mengajak masyarakat agar turut melawan hoax dan ujaran kebencian jelang pelaksanaan, saat dan pasca Pilkada tahun 2020 di NTB.
“Saya mengajak segenap lapisan masyarakat NTB untuk menjaga keamanan kedamaian kesejukan dan hindari hoax, ujaran kebencian serta intoleransi,” ujarnya di Mataram, Kamis, 5 Maret 2020.
Menurutnya, hoax dan ujaran kebencian serta sikap intoleransi sangat berpotensi akan mengacaukan jalannya Pilkada. Hal ini tentu akan berdampak juga dalam kehidupan masyarakat terkait keamanan dan kondusivitas wilayah.
Oleh karenanya, masyarakat diminta untuk lebih cerdas dan tidak menelan informasi mentah-mentah tanpa melakukan penelusuran tentang kebenaran suatu informasi atau berita.
Terhindarnya masyarakat dari hoax, ujaran kebencian dan intoleransi diharapakan mampu menjadikan bangsa kita untuk menuju Indonesia rukun dan maju.






Berita Minggu, 08 Maret 2020
Pengamanan Pilkada Serentak 2020, Sinergi TNI – Polri NTB Harga Mati

Mataram  – TNI-Polri menjadi garda terdepan menjaga kontestasi Pilkada Serentak 2020 berjalan aman. Aparat saling menguatkan untuk memastikan tahapan demokrasi lima tahunan di daerah tanpa gangguan. Hasilnya, pemimpin baik dapat lahir dari proses berlangsung kondusif tanpa distraksi.
Polda NTB, Korem 162/Wira Bhakti, Lanal Mataram, dan Lanud Zainudin Abdul Majid, Jumat, 14 Februari 2020 memperlihatkan kesolidannya dalam ramuan olahraga bersama. Mulai dari jalan sehat, senam pagi, latihan menembak, maupun memancing ikan kolam.
“Kekeluargaan harus dipupuk terus. Menguatkan kesetiaan, loyalitas pada bangsa dan negara, dan kesadaran terhadap jati diri sebagai anak kandung rakyat,” tegas Kapolda NTB Irjen Pol Tomsi Tohir menyemangati pasukan TNI-Polri di Mako Brimob Polda NTB, Mataram.
Kesadaran diri personel tersebut, sambung dia, dapat menghindarkan dari sikap sewenang-wenang. Juga menegaskan bahwa aparat adalah pelayan rakyat. “Ini harus betul-betul tertanam dalam hati untuk tidak menempatkan diri di atas posisi rakyat,” urainya. Sikap tersebut diharapkan dapat menjadi perangkul masyarakat untuk bisa sama-sama menjaga keamanan demi lancarnya proses demokrasi dan pembangunan. Dipadu dengan komitmen kuat bersikap netral tidak berpolitik praktis mendukung salah satu pasangan calon peserta Pilkada.
“Untuk Pilkada 2020, netralitas TNI tidak perlu diragukan lagi. Kita akan support pemenangnya tidak ada permasalahan yang penting jaga situasi,” kata Tomsi. Dalam setiap rangkaian Pilkada, kerawanan wajib ada. Yang menentukan adalah bagaimana mendeteksinya secara dini dan cepat menyelesaikannya. Polda NTB menguatkan koordinasi dengan penyelenggara. “Untuk memberi wawasan peserta dan pendukung mudahan Pilkada di Provinsi NTB bisa terselenggara dengan baik,” harapnya.
Danrem 162/Wira Bhakti Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani menerangkan, kegiatan bersama baik olahraga maupun pengamanan menunjukkan solidnya TNI-Polri di NTB. Buktinya, pengamanan Pilpres maupun Pilkada serentak sebelumnya selalu berjalan lancar. “Sinergitas di NTB semakin meningkat. Tahun lalu kita buktikan di Pilpres, Pilgub, bahkan kegiatan pengamanan lainnyua. Kita bersinergi. TNI-Polri sinerginya harga mati,” tutup Rizal.





Berita Rabu, 19 Februari 2020
Jaringan Kampung Pengawasan Pemilu di NTB Dibentuk

PortalNTB.com – Pilkada serentak 2020 akan berlangsung di sejumlah kabupaten/kota di NTB. Pilkada akan berlangsung di Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumabawa, Dompu dan Kabupaten Bima.
Mempersiapkan Pilkada, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) membentuk jaringan kampung pengawasan pemilu partisipatif. Kampung pengawasan disosialisasikan di Mataram, Sabtu, 7 Desember 2019.
Jaringan kampung pengawasan tersebut sebagai bentuk antisipasi terjadinya pelanggaran pemilu. Dengan terbentuknya jaringan kampung pengawasan ini diharapkan adanya partisipatif masyarakat untuk ikut menjaga dan mengawasi jalannya pemilu sehingga tercipta pemilu yang jujur dan adil atau jurdil.
“Dengan adanya jaringan kampung pengawasan ini akan membantu Bawaslu meningkatkan pengawasan,” kata Ketua Bawaslu NTB, M Khuwailid.
Menurutnya, keterlibatan langsung masyarakat dalam mengawasi sangat diperlukan, karena masyarakat bisa melaporkan bila terjadinya pelanggaran. Kampung pengawasan ini  juga bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran
“Jadi tidak hanya pada penindakan juga di utama pencegahan terjadinya pelanggaran,” ujarnya.
TGH Syubki Sasaki mengatakan penting Bawaslu masuk ke pondok pesantren untuk melakukan sosialisasi atau melibatkan pondok pesantren dalam pengawasan dan peningkatan angka partisipatif pemilu.
Pesantren mempunyai tradisi muzakarrah atau diskusi sehingga Bawaslu bisa menggelar workshop, seminar atau diskusi sehingga bisa mengelaborasi antara pola pikir antara Bawaslu dan para santri di pesantren.
“Kebiasaan duduk bersama di Ponpes itu bukan untuk mencari hasil tetapi proses itulah yang sangat penting, Bawaslu harus bermitra dengan ponpes untuk mensosialisasikan programnya,” ujar TGH Syubki.
Setali tiga uang dengannya, Pendeta Hasanema Wau mengatakan peran tokoh agama dalam pengawasan pemilu partisipatif sangat penting. Karena tokoh agama menjadi salah satu kunci angka partispatif pemilu.
“Bayangkan dengan jumlah pengikut atau jamaahnya tokoh agama menjadi salah satu kunci berhasilnya pengawasan pemilu partisipatif, pengaruh tokoh agama bisa mempengaruhi jalannya pemilu,” kata Pendeta Hasan sapaanya.
Dia menjelaskan pengawasan penting dilakukan untuk mencegah potensi pelanggaran. Ada beberapa jenis potensi yang harus diantisipasi pertama politik uang, isu yang sudah biasa muncul di kalangan masyarakat. Kedua isu sara, sesuatu yang subur untuk bermunculan lantaran lantaran politik identitas.
Ketiga muncul konflik karena beda pilihan terakhir pengawasan dilakukan untuk membendung hoax. Budayawan NTB, Lalu Sadarudin menyebutkan pemilu itu gawe besar bersama. Momentum menentukan pemimpin lima tahun ke depan. (PN)








Berita Senin, 09 Desember 2019
Pemkot Mataram mengajak masyarakat dukung tahapan pilkada


Mataram - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengajak masyarakat mendukung berbagai pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Mataram tahun 2020, dengan menjaga kondusifitas di wilayah masing-masing.

"Tahapan politik Pilkada 2020 sudah mulai, salah satu peran penting kita adalah untuk ikuti proses itu dan ikut dukung terlaksananya tahapan pilkada dengan menjaga kondusifitas daerah," kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh di Mataram, Senin.

Ia mengatakan, pemerintah daerah bersama elemennya sangat penting untuk bersinergi dengan pihak lain dalam upaya bersama menjaga kondusifitas daerah. Karenanya, semua pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) juga harus selalu siap apabila diperlukan dukungannya oleh penyelenggaraan pilkada.

"KPU dan Bawaslu, bisa berkoordinasi dengan pihak kita terkait apa yang perlu difasilitasi," katanya.

Wali kota mengatakan, hal tersebut lebih awal diingatkan, agar semua pemangku kepentingan di kota ini memiliki perhatian sama terhadap masalah yang berpotensi menimbulkan gangguan-gangguan terhadap pelaksanaan tahapan pilkada.

Di sisi lain, wali kota juga mengingatkan para pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) agar tetap menjaga netralitasnya sebagai ASN, karena dia tidak ingin ada pejabat atau ASN yang terlibat politik praktis apalagi dikuatkan dengan fakta-fakta yang mengacu kepada ketidaknetralan ASN.

"Kalau itu terjadi, saya sebagai pejabat pembina kepegawaian tentu akan mengambil sikap sesuai dengan ketentuan yang ada," ujarnya.

Namun demikian, lanjut wali kota, berdasarkan hasil pantauannya sejauh ini kondusifitas Kota Mataram relatif aman. Begitu juga dengan kondisi di kalangan pejabat dan ASN masih landai.

"Kondisi itu karena pejabat dan ASN di kota ini sudah bisa memposisikan diri. Semoga kondisi ini bisa terus dipertahankan," katanya menambahkan. (PN)













Berita Selasa, 03 Desember 2019
KEK Mandalika Jadikan Pilkada Lombok Tengah 2020 Lebih Menarik

Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram Bambang Mei Finarwanto, SH yang akrab disapa didu  menilai,  Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kabupaten Lombok Tengah pada 2020 akan berbeda dari pilkada sebelumnya. 
Didu menyebut tiga poin yang menjadi pembeda dalam pilkada Lombok Tengah pada tahun depan.
"Pertama, Bupati Lombok Tengah Suhaili tak lagi maju karena sudah dua periode memimpin," kata didu yang juga Mantan Direktur Eksekutif Walhi NTB , Senin ( 16/9).

Poin kedua, kata Didu, kondisi ini memberikan peluang bagi banyak tokoh-tokoh potensial di Lombok Tengah untuk maju menawarkan gagasannya kepada masyarakat.
Poin ketiga, tentu saja keberadaan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika menjadi magnet dan Pesona kuat Pilkada Lombok Tengah. 
Khusus KEK Mandalika, menurut Didu, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah yang baru nanti memiliki tantangan besar dalam menjaga salah satu destinasi super prioritas Indonesia tersebut. Tak hanya itu, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah juga diminta mampu mengelaborasikan keberadaan KEK Mandalika dengan mendorong keterlibatan dan meningkat perekonomian masyarakat Lombok Tengah.
"Sejak operasional KEK Mandalika diresmikan pada 20 Oktober 2017 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pemkab Lombok Tengah harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM)," katanya.
Terkait pemanfaatan SDM lokal pada industri di KEK Mandalika, ungkap didu akan sangat bergantung pada kebijakan pemimpin setempat dalam menyiapkan SDM  warganya agar dapat memenuhi persyaratan mengisi berbagai posisi dan lapangan kerja di KEK Mandalika.    
Didu menerangkan, saat meresmikan operasional KEK Mandalika, Jokowi menyebut kehadiran KEK Mandalika akan membutuhkan sekira 58 ribu tenaga kerja untuk operasional. (PN)


Berita Senin, 16 September 2019