Most Recent

Tokoh Senior Papua: UU Otsus Untuk Kesejahteraan Rakyat

 


REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA--Tokoh senior Papua Michael Manufandu mengapresiasi kinerja Pansus DPR RI yang telah melakukan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Menurutnya, UU Otsus Papua sebagai upaya meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Undang-undang Otsus merupakan Undang-undang tentang rekonsiliasi, Undang-undang tentang perdamaian dan juga merupakan Undang-undang tentang kesejahteraan bagi rakyat Papua," kata Manufandu saat dihubungi dari Timika, Ahad (18/7).

Manufandu yang kini dipercayakan sebagai penasihat pemerintah untuk urusan Papua menyebut semua pihak harus memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap prestasi Pansus DPR RI. Materi revisi UU Otsus Papua itu, dinilai telah disusun dengan sangat baik dari sisi birokrasi pemerintahan, dari segi hukum pemerintahan maupun dari segi politik rakyat Papua.

Manufandu yang juga ikut bergabung menyusun materi UU Nomor 21 Tahun 2001 mengatakan awalnya pemerintah hanya menghendaki tiga pasal yang dilakukan revisi yaitu Pasal 1 menyangkut dasar pemekaran wilayah, kemudian Pasal 34, dan Pasal 76. Dalam diskusi lebih lanjut, Pansus DPR RI kemudian mengembangkan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 menjadi 19 pasal, dengan penambahan dua pasal tambahan.

"Pasal-pasal yang direvisi itu sangat demokratis. Intinya bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Inti dari UU Otsus Papu
a yang baru ini lebih memperjelas, menambah dan mempertajam sehingga pemerintah daerah mempunyai kebebasan bersama-sama dengan pemerintah pusat untuk membangun rakyat Papua yang lebih sejahtera," tutur mantan Dubes RI untuk negara Kolombia dan Dubes Keliling untuk urusan Papua itu.

Ada satu hal baru yang dimasukkan dalam UU Otsus Papua hasil revisi yaitu memerintahkan Presiden RI untuk membentuk sebuah badan penasihat untuk pembangunan Papua. Badan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Presiden dengan anggota sejumlah menteri kabinet dan juga tokoh-tokoh senior Papua yang memiliki pengalaman panjang dalam mengurus rakyat Papua.

Nama-nama anggota Badan Penasihat Pembangunan Papua itu nanti akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo bertepatan dengan perayaan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta, dan badan ini langsung bertanggung jawab kepada Presiden RI. Manufandu menyebut sebagus apa pun hasil revisi UU Otsus Papua, namun dalam implementasinya sangat bergantung kepada pemimpin di Tanah Papua.

"Leadership itu sangat penting ke depan karena pemimpin itu harus bisa mendidik dan menuntun rakyatnya. Pemimpin Papua harus bisa meyakinkan rakyat Papua bahwa mereka adalah warga negara Indonesia asal dari Papua, mereka adalah bagian integral dari penduduk Indonesia. Pemimpin-pemimpin itu sekarang dimintai pertanggungjawaban untuk membangun Papua di Indonesia dan membangun Indonesia di Papua," papar mantan Wali Kota Administratif Jayapura itu.

DPR RI mengesahkan revisi UU Otsus Papua dalam forum rapat paripurna keputusan tingkat II di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis (15/7). Ketua Pansus Revisi UU Otsus Papua, Komarudin Watubun, mengeklaim pengesahan Revisi UU Otsus Papua menjadi Undang-undang telah mendengar semua masukan dari masyarakat Papua untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan 20 tahun ke depan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut pengesahan Revisi UU Otsus Papua harus dilakukan, karena UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua akan habis berlaku di tahun 2021, sementara percepatan pembangunan di Papua masih diperlukan. "Diketok secara aklamasi, kami bersyukur kerja keras panjang, apresiasi kepada DPR, Otonomi Khusus Papua telah berjalan 20 tahun, banyak hal telah berhasil dicapai, namun banyak perlu diperbaiki, salah satu belum meratanya pembangunan antarkabupaten kota di Provinsi Papua dan Papua Barat," kata Tito Karnavian.


SUMBER

Redaksi Minggu, 28 November 2021
Mahfud MD Klaim Hukum di Indonesia Sudah Beri Jaminan Perlindungan HAM kepada Warga

 

Mahfud MD Klaim Hukum di Indonesia Sudah Beri Jaminan Perlindungan HAM kepada Warga. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Dok. Humas Kemenko Polhukam).

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI) Mahfud MD mengklaim bahwa hukum di Indonesia telah menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi warga negara Indonesia.

"Membangun hukum itu, termasuk hukum dalam perlindungan HAM, harus ada legal substance yang jelas, legal structure yang jelas, dan legal culture yang jelas. HAM kami itu sudah jelas,” kata Mahfud ketika memberi sambutan dalam pembukaan Festival Hak Asasi Manusia 2021 yang disiarkan di kanal YouTube Semarang Pemkot, dan dipantau dari Jakarta, Rabu (17/11/2021).

Terkait dengan substansi hukum (legal substance), Mahfud menjelaskan bahwa sejak reformasi, Indonesia telah mengamendemen Undang Undang Dasar 1945 dan menambahkan Pasal 28A-28J untuk menjamin penegakan HAM di Indonesia.

Amendemen tersebut mengakibatkan seluruh undang-undang di Indonesia harus mengacu pada pemenuhan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Seluruh hasil dari perundingan nasional mengenai unsur-unsur HAM yang mendasar, Mahfud melanjutkan, telah masuk ke UUD 1945.

"Ada konsep HAM sebelum amendemen UUD 1945 merupakan residu dari kekuasaan. Akan tetapi, HAM sesudah amendemen justru membalik hal tersebut," katanya.

Selanjutnya, struktur hukum Indonesia pun telah mewujudkan jaminan perlindungan HAM.

Sebelumnya, Komnas HAM yang hanya berlandaskan pada keputusan presiden, diperkuat oleh pemerintah dengan undang-undang, serta memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM.

Tidak hanya dengan mendirikan Komnas HAM, pemerintah juga menjamin perlindungan HAM dari para pembuat aturan dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi. Apabila terdapat peraturan pemerintah yang melanggar atau melukai prinsip HAM, Mahkamah Konstitusi dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut, bahkan membatalkan peraturan tersebut.

"Untuk hakim yang suka nakal melanggar HAM dalam membuat keputusan, dibuat Komisi Yudisial. Kalau ada saksi-saksi yang takut dan selalu dilanggar HAM-nya, sudah ada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)," kata Mahfud menjelaskan.

Seluruh lembaga tersebut merupakan wujud struktur hukum yang menjamin perlindungan HAM di Indonesia. Lembaga lainnya, seperti KPK, juga merupakan bagian dari struktur hukum yang melindungi hak-hak ekonomi setiap warga negara Indonesia.

Di sisi lain, terkait dengan budaya hukum, Mahfud mengatakan bahwa prinsip-prinsip HAM telah masuk ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta telah mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dan Deklarasi Universal akan Tanggung Jawab Manusia (Universal Declaration of Human Responsibilities).

"Itu semua diadopsi ketika kita melakukan reformasi pada tahun 1998—2002," kata Mahfud. (Antara)

Redaksi Jumat, 26 November 2021
BIN Daerah NTB Gelar Vaksin Kedua Untuk Capai Target

Presiden Joko Widodo menargetkan 70 persen populasi penduduk Indonesia telah divaksin agar tercapai kekebalan komunal atau Herd Immunity.

BIN melalui 34 BIN Daerah Se-Indonesia termasuk BIN Daerah NTB terus melakukan upaya percepatan vaksinasi.

Seperti diketahui, hingga tanggal 22 November 2021, capaian vaksinasi di Indonesia baru sebesar 64,56% dosis pertama dan 42.86% dosis kedua. Khusus Provinsi NTB, saat ini telah mencapai 71,21% dosis pertama dan 39,25% dosis kedua.

Kabinda NTB, Ir. Wahyudi Adisiswanto mengatakan walaupun capaian vaksinasi dosis pertama di NTB lebih tinggi dari nasional, tetapi capaian dosis kedua lebih rendah.

Oleh karena itu, BIN Daerah NTB melakukan percepatan vaksinasi sejak tanggal 17 November di 10 Kabupaten/Kota Se-NTB.

"Percepatan vaksinasi oleh BIN Daerah NTB menargetkan pelajar/santri serta masyarakat umum dengan door to door. Capaian vaksinasi hingga hari ini tanggal 22 November 2021 pukul 17.30 Wita yakni 13.585 dosis atau 86,63% dari target 15.680 dosis," katanya dalam siaran pers ke redaksi, Rabu (24/11/202).

Sebelumnya, BIN Daerah NTB juga telah melaksanakan vaksinasi di seluruh Kabupaten/Kota sebanyak 16.702 dosis sejak September-Oktober 2021.

"Apabila ditambah dengan kegiatan vaksinasi sampai dengan akhir Desember 2021 sejumlah 44.700 dosis maka jumlah total vaksinasi yang akan disalurkan sebanyak 61.402 dosis," jelasnya.

"Kita akan terus bersemangat dalam melaksanakan kegiatan ini agar dapat mewujudkan Indonesia Sehat, Indonesia Hebat," imbuhnya.

Pelaksanaan vaksinasi tahap 2 di Ponpes Islahudiny disambut antusias ratusan santri dan santriwati. Ratna salah satu santriwati mengatakan setelah divaksinasi tahap 2 merasa tenang.

"Saya dan teman teman merasa aman," ungkapnya.

Selain merasa aman dalam beraktivitas, Ratna mengharapkan tidak ada masalah dengan vaksinasi.

"Semoga tidak ada Covid lagi," tukasnya.

Pimpinan Ponpes Al Islahuddiny Kediri Lombok, TGH Mukhlis Ibrahim menyampaikan terima kasih banyak kepada BIN Daerah NTB yang telah melaksanakan vaksinasi tahap 2.

"Alhamdulillah acara ini bisa terselenggara dengan sukses," paparnya.

PP Islahuddiny Kediri selalu mendukung program pemerintah termasuk program kesehatan vaksinasi Covid 19 mulai tahap 1 dan tahap 2. Dukungan ini sebagai antisipasi penyebaran Covid 19 di Indonesia.

"Program Pak Kabin bagus kita dukung," ujarnya

Redaksi Selasa, 23 November 2021
Elemen Masyarakat di Denpasar Bali Gencar Tolak Keras Radikalisme

 


Perkembangan sejumlah kasus radikalisme di lingkungan masyarakat, menjadikan beberapa kelompok masyarakat mengambil langkah tegas.

Salah satunya memasang spanduk yang menyatakan bahwa menolak radikalisme karena membahayakan dan tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Pemasangan spanduk tersebut  dengan tujuan agar masyarakat membaca dan meresapi makna yang terkandung dalam isi tulisan tersebut.

Spanduk yang menyatakan menolak Radikalisme tersebut diketahui terpasang di beberapa lokasi seputar Kota Denpasar Bali seperti yang terpasang di Jalan Pulau Galang, Denpasar.

Pemasangan spanduk ini mendapat tanggapan positif  dari sejumlah warga. Diantaranya yang diungkapkan Gede Wijaya Saputra, menyampaikan bahwa pemasangan spanduk tersebut dimungkinkan untuk mengajak masyarakat agar menolak radikalisme di lingkungannya.

"Hal ini untuk mengantisipasi bahaya radikalisme yang nantinya bisa mengarah pada gerakan terorisme," ujar Gede.

Gede melanjutkan Bali memiliki sejarah kelam terhadap aksi terorisme beberapa tahun yang lalu. Dimana wilayah Bali diguncang oleh ledakan bom sebanyak dua kali sehingga menimbulkan kerugian materiil dan korban jiwa lebih dari ratusan orang.

"Setiap orang dengan berbagai latar belakang berpotensi terpapar paham radikal. Paham radikal tak memandang status sosial maupun profesi dalam mengajak orang ke gerakan terorisme," imbuhnya.

Dikatakannya juga bahwa penyebaran radikalisme dan terorisme saat ini semakin masif dilakukan melalui di media sosial. Berbagai konten seperti tulisan, gambar, audio, dan audio visual tentang propaganda bertebaran di media sosial.

Jika tidak bijak, bukan tidak mungkin generasi muda khususnya sebagai pengakses media sosial dapat terpapar paham radikal dan masuk ke dalam gerakan terorisme. Karena itu, kelompok masyarakat yang ada di Denpasar ikut serta menghimbau semua pihak untuk waspada serangan radikal kepada generasi muda milenial.

Untuk itu, masyarakat harus ikut serta menggencarkan perlawanan terhadap paham-paham radikalisme dan terorisme di media sosial. Agar paham tersebut tak dapat berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya Provinsi Bali. ***

Redaksi
Vaksinasi Pelajar Dan Santri Oleh BIN Beserta Dikes Lombok Barat



Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Kecamatan Kediri dan Dinas Kesehatan Lombok Barat menggelar gerebek vaksinasi bagi kalangan santri dan santriwati di tiga Ponpes terbesar di Kecamatan Kediri yakni Ponpes Nurul Hakim, Ponpes Abdusatar, dan Ponpes Al-Islahuddiny mulai tanggal 20-22 November 2021.


Camat Kediri Hermansyah yang dikonfirmasi media ini mengatakan bahwa pihaknya optimis vaksinasi tahap dua ini bisa mencapai target 50 persen lebih. Hal itu tidak berlebihan. Sebab sambung dia, progres capaian vaksinasi tahap pertama kecamatan di Lombok Barat (Lobar) menempatkan Kecamatan Kediri pada posisi luar biasa mampu mencapai target 84. 5 persen vaksinasi dari jumlah penduduk 64.202 ribu, wajib vaksin 48.120 ribu.


"Kami optimis vaksinasi tahap dua ini mencapai 50 persen lebih sampai hari ini Senin (22/11). Kami atas nama pemerintah daerah Lombok Barat memberikan apresiasi atas dukungan BINDA, Dikes melalui Puskemas Kediri dan stakeholder yang lain atas suksesnya vaksiniasi ini," terangnya kepada media ini, Senin (22/11/2021).


Pihaknya fokus mengejar vaksinasi dosis tahap 2 bagi santri dan warga. Berdasarkan pengalaman vaksinasi tahap pertama pihaknya melakukan kajian dan analisis terhadap berbagai kekurangan.


Atas dasar itu pihaknya bergerak melakukan vaksinasi. Pihaknya melakukan koordinasi dengan Forkopimcam, kepala desa, kepala dusun, kepala puskesmas hingga satgas di kabupaten. Atas pengalaman itu vaksinasi berjalan sukses dan lancar sesuai harapan.


“Kami memberikan data by name by address by NIK kepada para kepala desa untuk dilakukan validasi secara vaktual di lapangan berapa jumlah warga kita belum divaksin," tukas dia.


Pimpinan Ponpes Al-Islahudin, Kediri TGH Mukhlis Ibrahim memberikan apresiasi kepada Badan Intelijen Negara (BIN) daerah Provinsi NTB, Polri, TNI, Pemerintah Daerah yang tengah berupaya melakukan vaksinasi d Ponpes ini. Program vaksinasi ini harus di dukung masyarakat. Vaksinasi ini merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat, terlebih santri dan santriwati agar mereka terlindungi dari penyebaran Covid-19. Pihaknya menilai pemerintah peduli dan memberikan perhatian serius terhadap penanggulangan Covid-19 ini.


"Sasaran vaksinasi untuk santri dan santriwati ini sangat bagus untuk keberlangsungan pembelajaran tatap muka," katanya.


Aktivitas pembelajaran di Ponpes ini, lanjut TGH Mukhlis Ibrahim masih mengunakan sistem Shift. Dengan adanya vaksinasi ini diharapkan pembelajaran tatap muka secara penuh bisa terlaksana dengan baik.


Sementara itu santriwati Hidayutur Rizkia Kelas 3 MTs Ponpes Yusuf Abdussatar mengaku merasa senang bisa vaksin. Dengan divaksinasi ini ia merasa sehat.


"Saya kangen pembelajaran tatap muka. Bisa berkumpul dengan teman-teman," tandasnya.


Redaksi Senin, 22 November 2021
Bikin Kontroversi ke Israel, Caketum PBNU Ini Diinterogasi Kiai Sepuh

 


Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf yang kini maju sebagai calon Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 pernah membuat geger dunia internasional, dengan menghadiri konferensi Komite Yahudi Amerika atau American Jewish Committee/AJC Global Forum di Yerusalem pada 10 Juni 2018 lalu. Tak cuma kontroversi, pria yang saat itu menjabat Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jokowi itu panen kecaman pihak di dalam dan luar negeri.

Yahya Staquf diundang sebagai pembicara di acara tahunan komunitas Yahudi Amerika tersebut, dalam kapasitasnya sebagai perwakilan dari Nahdlatul Ulama, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. 

Ia berbicara di depan 2.400 orang, dipandu moderator Rabi David Rosen, yang merupakan International Director of Interreligious Affairs AJC Global Forum. Tiga tahun berselang, pria yang akrab disapa Gus Yahya ini kembali mengungkap alasan kunjungannya ke Israel yang dikecam banyak pihak. Tak hanya politikus dalam negeri, kalangan kiai sepuh NU juga banyak yang mempertanyakan motifnya ke Israel.    "Orang-orang cuma tahu saya ke Israel, padahal saya bukan hanya ke Israel saya ke Amerika, ke Mesir, ke Eropa, saya ke Inggris, saya kemana-mana. Saya punya tugas menghadirkan NU dalam berbagai titik pergulatan masalah internasional," kata Gus Yahya dalam perbincangannya bersama VIVA pekan lalu. Ia mengklaim sebelum dirinya datang ke Yerusalem, dunia lupa dengan isu Palestina termasuk orang-orang di Indonesia, semua proses perundingan terhenti.

"Setelah saya datang jadi isu besar karena saya adalah pemimpin dunia Islam, apa pun waktu itu kapasitas saya, karena waktu itu saya sudah Wantimpres yang berani datang ke Yerusalem setelah lebih dari 30 tahun, yang terakhir datang kesana itu Gus Dur," ujar Gus Yahya   "Ini kemudian jadi isu besar tidak hanya domestik tapi juga internasional. Setelah itu bergulir lagi wacana upaya-upaya perdamaian itu," sambungnya  Menurutnya, akar masalah konflik Palestina-Israel adalah masalah agama. Orang-orang Muslim Palestina dimusuhi Israel karena agama, pun sebaliknya. Agama jadi alat untuk memusuhi sesama hingga menyebabkan perang berkepanjangan. Gus Dur, kata dia, sudah pernah menyampaikan hal itu sejak tahun 2002.  

"Nah sekarang ini kita harus temukan cara agar wawasan keagamaan ini bisa ditransformasikan sedemikian rupa sehingga tidak menjadi permusuhan kelompok-kelompok yang berbeda. Berbeda iya, tapi enggak perlu bermusuhan. Itu dulu diselesaikan. Kalau itu belum selesai mau bicara apa saja enggak bisa," paparnya.

Izin Gus Mus Gus Yahya tak menampik kunjungannya ke Israel juga membuat sebagian kalangan kiai NU bertanya-tanya. Karenanya, setibanya di Tanah Air Gus Yahya langsung keliling mengunjungi kiai-kiai sepuh NU untuk menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke Israel.     "Ada yang interogasi saya habis-habisan, Kiai Anwar Iskandar itu tanya dari A sampai Z saya jelaskan, cuma pengen tahu dan enggak ada prasangka apa-apa. Kiai-kiai ini sudah lama kenal saya. Bukan hanya itu mereka kenal ayah saya, paman saya, kakek saya, sehingga enggak ada prasangka," ungkap pria yang juga kakak dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas  Disamping itu, keberangkatannya ke Israel juga atas restu dan izin dari pamannya yang juga kiai sepuh NU -- mantan Rais Aam PBNU, KH Mustofa Bisri atau Gus Mus. 

"Saya berangkat setelah dapat izin dari paman saya Kiai Mustofa Bisri dan beliau menyampaikan secara terbuka mengizinkan saya berangkat. Setelah berizin baru saya jawab bahwa saya bersedia datang, itu sekitar satu bulan sebelum keberangkatan," paparnya. Ia kembali menegaskan kedatangannya ke Israel bukan semata sebagai demi tercapainya kedamaian di bumi Palestina, tapi juga menghadirkan NU dalam titik-titik pergulatan internasional. "NU harus harus terlibat di dalamnya karena NU punya modal. NU dan Indonesia punya modal untuk ditawarkan," imbuhnya. 

Artikel ini sudah tayang di VIVA.co.id pada hari Rabu, 10 November 2021 - 07:10 WIB
Judul Artikel : Bikin Kontroversi ke Israel, Caketum PBNU Ini Diinterogasi Kiai Sepuh
Link Artikel : https://www.viva.co.id/berita/nasional/1421760-bikin-kontroversi-ke-israel-caketum-pbnu-ini-diinterogasi-kiai-sepuh?page=3&utm_medium=page-3
Oleh : Dedy Priatmojo, Vicky Fajri

Redaksi Minggu, 21 November 2021
Vaksinasi Massal Kembali Digelar BIN Di Dompu


Keperdulian Badan Intelejen Negara (BIN), terhadap capaian Vaksinasi COVID-19 di daerah, sangat luar biasa. Hal ini, dilakukan agar pencapaian vaksinasi sesuai dengan target yang ditentukan.

Sabtu (20/11/2021), BIN wilayah NTB kembali melaksanakan kegiatan vaksinasi secara massal di wilayah Kabupaten Dompu. Kegiatan yang dicetus oleh BIN, ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dikes) dan jajaran Puskesmas di Kabupaten Dompu.

Vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di lokasi SMP Negeri 3 Woja, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, ini diikuti oleh pelajar dan jajaran sekolah serta masyarakat setempat. "Hari ini, BIN bekerjasama dengan kami kembali melaksanakan vaksinasi. Orang orang yang divaksin ini termasuk pelajar (siswa dan siswi)," ungkap Sekertaris Dikes Dompu, Maman SKM.

Maman menyebut, serbuan vaksinasi bukan hanya dikalangan pelajar namun juga bagi masyarakat umum lainnya. "Kegiatan ini juga diikuti oleh masyarakat," katanya.

Kepala Puskesmas Dompu Barat, Kecamatan Woja Mujakir SKM mengatakan, antusias siswa cukup luar biasa untuk mengikuti kegiatan vaksin tersebut. "Kami juga mengapresiasi kepedulian BIN untuk menggenjot cakupan vaksinasi di Kabupaten Dompu," ungkapnya.

Mujakir menjelaskan, kegiatan vaksinasi bekerjasama dengan BIN, ini dilaksanakan sejak 18 November 2021. "Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan cakupan vaksinasi menuju 70 persen," jelasnya.

Disela waktu, Kepala SMP Negeri 3 Woja Dompu, Hj Ida Norkomala, juga menyampaikan apresiasinya atas kegiatan serbuan vaksinasi yang dilaksanakan BIN bekerjsama dengan Dikes dan Puskesmas.

"Alhamdulilah siswa kami sangat bersyukur bisa vaksin hari ini. Terimakasih untuk Dikes dan BIN serta Puskesmas Dompu Barat yang telah memvaksinasi anak didik kami," ucapnya.

Sementara itu, Kabid P2P Dikes Dompu Hj Maria Ulfa, mengatakan sampai dengan 19 November 2021, cakupan vaksinasi di Kabupaten Dompu untuk dosis I sebanyak 84.087 (48.20%), dosis 2 sebanyak 33.407 (19.15%) dan dosis 3 untuk Nakes sebanyak 1.460 (82.91%).

Mengenai penanganan COVID-19, sejak akhir Oktober hingga November 2021, kasus COVID-19 di Dompu nihil. Sehingga, Kemenkes RI pada awal November 2021, menetapkan Kabupaten Dompu pada status PPKM level 1. " Semoga untuk evakuasi minggu ini, Dompu masih bertahan di level 1 PPKM," tandasnya

Redaksi Jumat, 19 November 2021