Most Recent

Inilah Kelompok Masyarakat yang Tidak Bisa Diberikan Vaksin COVID-19 Sinovac



Pemerintah telah resmi memulai program vaksinasi COVID-19 yang diberikan secara gratis kepada masyarakat, Rabu (13/01/2021) lalu, ditandai dengan pemberian vaksin kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diikuti oleh sejumlah perwakilan dari berbagai latar belakang.

Untuk dapat mencapai kekebalan komunal atau herd immunity, Pemerintah menargetkan vaksinasi pada 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 181,5 juta jiwa. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pertama adalah tenaga kesehatan kemudian petugas pelayanan publik.

Untuk keperluan program vaksinasi ini, Pemerintah telah mengamankan 426 juta dosis vaksin yang berasal dari beberapa perusahaan dan negara yang berbeda. Dari total tersebut, telah tiba di Tanah Air vaksin COVID-19 produksi Sinovac Biotech Inc dengan rincian 3 juta dosis vaksin COVID-19 siap pakai serta 15 juta bahan baku vaksin COVID-19 yang langsung diolah oleh BUMN Bio Farma.

Sebagaimana dikutip dari laman covid19.go.id, vaksin COVID-19 produksi Sinovac tersebut tidak dapat diberikan kepada orang-orang dengan kriteria tertentu, yaitu:
1. Memiliki riwayat konfirmasi COVID-19;
2. Wanita hamil dan menyusui;
3. Berusia di bawah 18 tahun;
4. Tekanan darah di atas 140/90;
5. Mengalami gejala ISPA seperti batuk/pilek/sesak napas dalam 7 hari terakhir;
6. Ada anggota keluarga serumah yang kontak erat/suspek/konfirmasi/sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19;
7. Sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah;
8. Menderita penyakit jantung (gagal jantung/penyakit jantung coroner);
9. Menderita penyakit Autoimun Sistemik (SLE/Lupus, Sjogren, vaskulitis, dan autoimun lainnya);
10. Menderita penyakit ginjal;
11. Menderita penyakit Reumatik Autoimun/Rhematoid Arthritis;
12. Menderita penyakit saluran pencernaan kronis;
13. Menderita penyakit Hipertiroid/hipotiroid karena autoimun;
14. Menderita penyakit kanker, kelainan darah, imunokompromais/defisiensi imun, dan penerima produk darah/transfusi;
15. Menderita penyakit Diabetes Melitus;
16. Menderita HIV; dan
17. Memiliki penyakit paru (asma, PPOK, TBC);

Disebutkan, penderita penyakit diabetes melitus, HIV, atau yang memiliki penyakit paru (asma, PPOK, TBC) dalam kondisi tertentu bisa diberikan vaksin COVID-19.



Sumber 

Redaksi Sabtu, 16 Januari 2021
Rizieq Shihab Kini Tersangka dalam 3 Kasus Berbeda


 

JAKARTA, – Pemimpin Front Pembela Islam ( FPI), Rizieq Shihab ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kontroversi tes usap ( swab test) di RS Ummi, Bogor. Tak hanya Rizieq, penyidik Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka lain dalam kasus tersebut yakni Direktur Utama RS Ummi Andi Tatat, dan menantu Rizieq, Hanif Alatas. “Penyidik sudah melaksanakan gelar dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Andi Rian R Djajadi ketika dikonfirmasi, Senin (11/1/2021).

Selanjutnya, penyidik merencanakan pemeriksaan terhadap ketiganya sebagai tersangka. “(Pemeriksaan ketiganya sebagai tersangka) minggu ini rencananya,” kata dia. Manajemen RS Ummi dilaporkan Satgas Covid-19 Kota Bogor karena dinilai menghalangi upaya Satgas melakukan swab test terhadap Rizieq yang dirawat di rumah sakit tersebut. Kemudian, polisi meningkatkan status kasus tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan karena ditemukan adanya dugaan tindak pidana. Menurut polisi, ditemukan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Jauh sebelum kasus ini, Rizieq telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Adapun kasus tersebut yakni kerumunan yang ditimbulkan akibat acara Maulid Nabi dan acara pernikahan anak Rizieq Shihab. Polda Metro Jaya menetapkan Rizieq Shihab sebagai tersangka kasus kerumunan massa yang terjadi di Petamburan pada 14 November 2020. Rizieq ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Pemimpin FPI itu kemudian dijerat Pasal 160 dan 216 KUHP. "Dari hasil gelar perkara menyimpulkan ada enam yang ditetapkan sebagai tersangka, yang pertama sebagai penyelenggara Saudara MRS (Muhammad Rizieq Shihab) sendiri," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Kamis (10/12/2020). Selain Rizieq, polisi menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka, yakni ketua panitia Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq, HU; sekretaris panitia, A; dan penanggung jawab bidang keamanan, MS. Kemudian, penanggung jawab acara, SL dan kepala seksi acara, HI. Kerumunan Megamendung Tak hanya di Petamburan, Rizieq juga ditetapkan oleh Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Hal tersebut dikatakan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi. "Sudah keluar tersangka (kerumunan) Megamendung. RS tersangkanya Rizieq," kata Andi dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (23/12/2020).

Dalam kasus ini, Rizieq diduga melanggar Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Pasal 216 KUHP. Menurut Andi, saat ini Rizieq masih sebagai tersangka tunggal dalam kasus tersebut. Sebab, berbeda dengan kerumunan di Petamburan, kegiatan di Megamendung tidak ada kepanitiaannya. "Dia tidak ada kepanitiaan, panitianya enggak ada kalau Megamendung," kata perwira bintang satu itu. Rizieq Shihab mengunjungi Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu.

Para santri antusias menyambut kedatangan pentolan FPI tersebut. Dalam kegiatan itu, terjadi kerumunan massa. Sebagian massa bahkan ada yang tak mengenakan masker. Kasus tersebut semula ditangani oleh Polda Jawa Barat yang kemudian berkas perkara itu dilimpahkan ke Bareskrim Polri.

Sumber

Redaksi
Berantas Tindak Pencucian Uang, Pemerintah Eratkan Sinergi dan Koordinasi

 


Berdasarkan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah dibentuk Komite TPPU yang mempunyai tugas mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, termasuk Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Komite TPPU beranggotakan Pimpinan dari 16 (enam belas) Kementerian dan Lembaga (K/L), termasuk Menko Polhukam dan Menko Perekonomian sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komite TPPU, serta dibantu oleh Kepala PPATK selaku Sekretaris Komite TPPU.

Komite TPPU juga berperan menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan di Indonesia. Pasalnya, dengan semakin beragamnya tindak pidana ekonomi yang memanfaatkan atau menyalahgunakan sektor jasa keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, akan dapat mengancam integritas serta stabilitas sistem perekonomian dan keuangan di Indonesia.

Output utama dari Komite TPPU adalah penetapan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Stranas TPPU dan TPPT). Dalam kurun waktu 2012 sampai 2020, Komite TPPU telah menetapkan 3 (tiga) Stranas TPPU dan TPPT.

Adapun yang terakhir adalah Stranas TPPU dan TPPT Periode 2020-2024 yang memfokuskan pada 5 (lima) strategi, yaitu:
1. Meningkatkan kemampuan sektor privat untuk mendeteksi indikasi atau potensi TPPU, TPPT dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan memperhatikan penilaian risiko;

2. Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko;
3. Meningkatan efektivitas pemberantasan TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko;
4. Mengoptimalkan asset recovery dengan memperhatikan penilaian risiko;

5. Meningkatkan efektivitas targeted financial sanction dalam rangka mendisrupsi aktivitas terorisme, teroris, organisasi teroris, dan aktivitas proliferasi senjata pemusnah massal.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendukung penuh terhadap penguatan dan optimalisasi rezim anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) melalui kebijakan strategis yang memudahkan semua stakeholder, dengan menetapkan berbagai peraturan di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memberikan sambutan mewakili Komite TPPU menjelaskan bahwa Pertemuan Koordinasi Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2021 ini bernilai sangat strategis, mengingat saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19, dan menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang memerlukan kesungguhan dan biaya yang sangat besar, serta kontribusi dari segenap komponen bangsa.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Presiden Jokowi secara virtual tersebut, Airlangga juga memaparkan bahwa TPPU (menurut laporan Financial Action Task Force/FATF) dapat terjadi dalam varian berbeda, yang melibatkan pemalsuan alat-alat kesehatan (counterfeiting medical goods), kejahatan dunia maya (cybercrime), penipuan investasi (investment fraud), penipuan yang berkedok kegiatan sosial (charity fraud), termasuk penyalahgunaan dalam stimulus ekonomi (abuse of economic stimulus measures).

“Penuntasan proses mutual evaluation dalam rangka keanggotaan penuh Indonesia dalam FATF, maupun upaya membangun sistem untuk mencegah terjadinya penyimpangan di berbagai sektor, perlu menjadi perhatian kita bersama,” ujar Airlangga, dikutip dari laman ekon.go.id, Jumat (15/01/2021).

Selain itu, concern FATF untuk saat ini juga menyangkut beberapa hal, yaitu (1) Perubahan kebiasaan dalam pola transaksi keuangan masyarakat luas melalui internet (online) akibat pembatasan pergerakan sosial, penutupan kantor-kantor bank & perusahaan; serta (2) Bertambahnya volatilitas keuangan dan kontraksi ekonomi, terutama disebabkan oleh hilangnya jutaan lapangan pekerjaan, penutupan ribuan perusahaan, dan dimulainya resesi dan krisis ekonomi global.

“Terkait mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang disebabkan dampak COVID-19, kami mengimbau kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), yang terkait APU PPT, untuk memperkuat penerapan pengawasan berbasis risiko, sebagaimana dipersyaratkan dalam standar internasional yang tertuang dalam FATF’s 40 Recommendations,” ujar Menko Perekonomian.

Kemudian, Airlangga juga memohon dukungan dari Presiden Jokowi untuk penetapan 2 (dua) RUU yang dapat memperkuat rezim APU PPT, yaitu RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal dan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, supaya dapat menjadi RUU Prioritas pada 2021 ini.

Diharapkan ke depannya, Komite TPPU dapat turut serta dalam upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 dengan ikut mengawal dan memonitor Program PEN agar tidak disalahgunakan. Sinergitas dari sisi pencegahan dan pemberantasan telah diupayakan oleh Komite TPPU, salah satunya melalui pelibatan sektor privat dengan membentuk INTRACNET pada akhir 2020. INTRACNET diharapkan dapat lebih mengoptimalkan rezim APU PPT dalam menjaga integritas serta stabilitas sistem perekonomian dan keuangan di Indonesia.


Redaksi Jumat, 15 Januari 2021
Presiden: Indonesia Gunakan Vaksin COVID-19 yang Teruji dan Halal



Vaksin COVID-19 yang akan digunakan dalam program vaksinasi massal secara gratis beberapa waktu mendatang telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, vaksin juga terlebih dahulu melalui proses uji untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya.

Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan secara virtual dalam Peringatan HUT ke-48 Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat,  Minggu (10/01/2021).

“Saya tegaskan bahwa vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia adalah vaksin yang telah diuji melalui penelitian di berbagai negara, terbukti aman, dan nantinya mendapat rekomendasi BPOM, serta dinyatakan halal oleh MUI,” ujarnya.

Kepala Negara menjelaskan, pihaknya akan segera memulai program vaksinasi setelah memperoleh izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam hal ini, pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menjaga keselamatan masyarakat penerima vaksin.

Saat ini Indonesia telah memiliki tiga juta dosis vaksin siap pakai yang sebagiannya telah terdistribusi ke daerah-daerah. Pada tahap awal pelaksanaan vaksinasi, pemerintah memprioritaskan kurang lebih 1,6 juta tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Jumlah dosis vaksin yang akan dimiliki Indonesia juga akan semakin meningkat. Rencananya, akan ada pengiriman vaksin dari sejumlah sumber seperti Sinovac, Novavax, AstraZeneca, BioNTech-Pfizer, hingga COVAX/GAVI setiap bulannya hingga akhir tahun.

“Hingga awal tahun depan, insyaallah akan tiba sebanyak 426 juta dosis vaksin. Insyaallah ini sudah cukup untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunal karena jumlah penduduk yang harus divaksin untuk mencapai kekebalan komunal adalah sebanyak kurang lebih 182 juta,” imbuhnya.

Kepala Negara mengharapkan agar program vaksinasi tersebut dapat berjalan dengan efektif dalam kurun waktu 15 bulan atau bahkan diupayakan agar selesai lebih cepat.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga akan tetap melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat kecil terdampak pandemi. Bantuan akan diberikan di antaranya melalui Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, Bansos Tunai, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai Desa, diskon listrik, hingga pemberian insentif bagi dunia usaha.

“Semua ini kita lakukan agar kita bisa melindungi masyarakat bawah dari dampak krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 ini,” tandasnya.




Sumber

Redaksi Rabu, 13 Januari 2021
Terungkap! Habib Rizieq Sempat Positif Covid-19

 


JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol, Andi Rian Djajadi mengatakan Habib Rizieq Shihab sempat terinfeksi corona atau Covid-19.

Andi mengatakan, hal itu terungkap ketika Rizieq diperiksa terkait kasus swab test RS Ummi.

"Kan diketahui bahwa (Rizieq) udah positif (Covid-19) itu tanggal 25 November. Tapi di 26 November itu mereka ngomong tidak ada masalah, sehat walafiat tidak ada sakit apapun. Disebarkan melalui front TV," kata Andi saat dikonfirmasi, Selasa (12/1/2021).

Karena itu pula kata Andi, Rizieq Shihab dijerat dengan pasal tentang menyiarkan berita bohong.

"Kan khusus untuk Rizieq dia lewat front TV sementara untuk RS ummi kan ditanya sama media tuh waktu itu ada konferensi pers toh, ada gitu," tandasnya.

Sebagai informasi, Rizieq bersama mantunya Hanif Alatas dan Dirut RS Ummi Andi Taat ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pidana menghalangi atau menghambat penanganan wabah penyakit menular terkait pengambilan tes swab Rizieq di RS Ummi, Bogor.

Dalam perkara ini para tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU No Tahun 1984. Kemudian Pasal 216 KUHP dan Pasal 14 serta Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946.

Kasus ini bermula ketika Dirut RS Ummi Andi Taat dilaporkan dengan nomor LP/650/XI/2020/JBR/POLRESTA BOGOR KOTA. Adapun pasal yang disangkakan yakni Pasal 14 Ayat 1, 2 UU Nomor 4 Tahun 1984.

Dalam laporannya, RS Ummi diduga menghalangi atau menghambat Satgas dalam penanganan atau penanggulangan wabah penyakit menular Covid-19 yang akan melakukan swab tes terhadap salah satu pasiennya yang diduga terpapar Covid-19

RS Ummi Kota Bogor dinilai tidak memberikan penjelasan yang utuh terkait protokol proses penanganan terhadap pasien tersebut.(fmi)

Sumber : https://nasional.okezone.com/read/2021/01/12/337/2343274/terungkap-habib-rizieq-sempat-positif-covid-19?page=1

Redaksi Selasa, 12 Januari 2021
Metro Police Wait For Official Letter Of PN South Jakarta About The Revocation Of SP3 Chat Mesum Rizieq Shihab

 

JAKARTA - Polda Metro Jaya n’a pas confirmé les mesures juridiques qui seront prises liées à la décision du tribunal de district (PN) du sud de Jakarta liée au mandat pour la fin de l’enquête (SP3) d’une affaire de chat lewd prétendument impliquant Rizieq Shihab et Firza Husein.

Chef des relations publiques de metro Jaya Police Kombes Yusri Yunus a déclaré, pour l’instant, son parti est toujours en attente d’une lettre officielle du PN Sud Jakarta.

« S’il vous plaît laissez-nous attendre, quand nous attendons plus tard, quand le verdict est comme quoi, à l’avenir ce que nous allons dire plus tard, » Yusri a déclaré aux journalistes, mardi, Décembre 29.

Plus tôt, le tribunal de district de Jakarta-Sud a décidé de révoquer le mandat de cessation d’enquête (SP3) pour une affaire de chat lewd impliquant Rizieq Shihab et Firza Husein. L’enquête sur cette affaire se poursuivra.

L’avocat du requérant, Aby Febriyanto Dunggio, a déclaré que la présentation avant le procès avait été faite le 15 décembre. Le procès préliminaire est enregistré auprès du numéro 151/Pid.Prap/2020/PN. Jkt.Sel.

« Oui, le tribunal a décidé de procéder à cette affaire de chat méchant. Donc, cette affaire a été rouverte », a déclaré Febriyanto à VOI, mardi 29 décembre.

Ce demandeur avant le procès s’appelle Jefri Azhar. En 2017, il a été reporter pour une affaire de chat au poste de police du métro de Jaya.

Redaksi Jumat, 08 Januari 2021
Rizieq Shihab dalam Pusaran Lima Perkara Hukum

 

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Merry Taat Anggarasih memutuskan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara pesan instan mesum Rizieq Shihab dicabut pada 29 Desember 2020. Pengaju gugatan adalah seorang advokat bernama Febriyanto Dunggio. Dengan keputusan ini, kasus yang juga menjerat Firza Husein itu berlanjut.

Polri, seperti yang dituturkan Menko Polhukam Mahfud MD lewat Twitter pada 2 Januari lalu, mengatakan kasus chat mesum yang terjadi pada 2016 itu telah disidik tapi di-SP3 saat Rizieq di Arab Saudi. Dia juga menegaskan setelah ketetapan hakim maka “proses hukum harus diteruskan.”

Kasus chat mesum hanya satu dari sekian urusan hukum yang menjerat Rizieq setelah pulang ke Indonesia dari Arab Saudi pada 10 November lalu.

Saat ini Rizieq merupakan tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi. Ia diduga bertanggung jawab memicu kerumunan saat menggelar akad nikah untuk putrinya di Jakarta. Rizieq dijerat Pasal 160 dan 216 KUHP. Pasal 160 KUHP mengancam penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp4.500; sementara Pasal 216 KUHP ayat (1) dapat membuat Rizieq mendekam di tahanan paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak Rp9.000.

Rizieq mendekam di Rutan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya sejak 13 Desember dan terus di sana hingga 20 hari kemudian.

Rizieq ditahan karena dua alasan, objektif dan subjektif. Alasan objektif lantaran ia terancam hukuman di atas lima tahun; sementara alasan subjektif agar tak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan.

Pada 13 November atau satu hari sebelum menikahkan anaknya, pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu menyambangi Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah DPP FPI di Megamendung, Bogor. Lagi-lagi simpatisannya berkerumun. Polisi lalu memanggil sejumlah pihak, termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Kini dia jadi tersangka untuk dua kasus kerumunan yang berbeda. “Tersangkanya Rizieq,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu 23 Desember.

Menikahkan anak, berkunjung ke sana-sini, juga menerima kolega tanpa henti setelah pulang ke Indonesia membuat Rizieq terkapar. Ia dibawa ke RS Ummi Bogor pada 26 November. Slamet Maarif, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, organisasi yang punya irisan erat dengan FPI, mengatakan Rizieq kelelahan, bukan terjangkit COVID-19 seperti isu yang beredar.

Hal serupa dikatakan oleh Direktur Utama RS Ummi Bogor Andi Tatat. Dia meminta Rizieq beristirahat di rumah sakit guna pemulihan.

Masuknya Rizieq ke rumah sakit ternyata juga berujung perkara hukum. Awalnya, sehari setelah Rizieq dirawat inap, Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Bogor Bima Arya menegur rumah sakit karena mereka melakukan tes swab terhadap Rizieq tanpa melibatkan Satgas, pemerintah kota, bahkan tim rumah sakit sendiri. Tes swab dilakukan oleh pihak luar, yakni tim dokter MER-C, pada 27 November.

Bima juga merasa RS Ummi menghalangi kerja Satgas untuk melakukan tes swab. Buntutnya, Bima melaporkan Andi Tatat ke polisi.

Dua hari berikutnya Rizieq pulang. Beredar kabar ia melarikan diri, tapi dibantah langsung oleh yang bersangkutan. “Pulangnya atas permintaan saya karena memang sudah merasa segar sekali,” kata Rizieq dalam video yang diunggah akun @Kabar_FPI, Minggu 29 November.

Pada 4 Januari, di Polda Metro Jaya, polisi memeriksa Rizieq atas kasus ‘kabur’ dari rumah sakit. Status dia dalam perkara ini masih sekadar saksi.

Sejak pulang, Rizieq biasanya dikawal oleh simpatisan, termasuk ketika mendatangi sebuah lokasi pengajian yang dirahasiakan pada 6 Desember. Mereka berangkat dari Perumahan The Nature Sentul, kemudian masuk ke Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Kali ini pengawalan tak berjalan normal.

Sekitar pukul setengah 1 malam, versi polisi, terjadi baku tembak antara pengawal Rizieq dari Laskar FPI dan Reserse Polda Metro Jaya di Kilometer 50. Akhirnya enam anggota laskar ditembak mati oleh polisi. Rizieq sendiri lolos.

Sekarang penembakan yang disebut-sebut pembunuhan di luar hukum itu masih diusut. Anggota yang terlibat dalam baku kejar dan baku tembak masih dalam pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Belum diketahui apa hasilnya. Komnas HAM pun turun tangan melakukan penyelidikan internal.

Organisasi Terlarang

Saat kasus-kasus di atas mencuat, pemerintah memutuskan untuk mengharamkan seluruh kegiatan FPI.

Pemerintah bilang ormas ini telah bubar secara de jure sejak 20 Juni 2019 karena tak memperpanjang surat izin, tapi tetap beraktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan serta bertentangan dengan hukum seperti melakukan tindak kekerasan, penyisiran, dam provokasi, kata Mahfud MD.

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing sebagai ormas maupun organisasi biasa,” ucap Mahfud, Rabu 30 Desember.

Vonis untuk FPI dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama enam pejabat: Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Rizieq, pria 55 tahun yang ingin melancarkan proyek revolusi akhlak, kini harus menerima kenyataan: dipenjara, menghadapi berbagai perkara pidana baik yang baru atau yang telah bertahun berlalu, dan pengharaman organisasi yang telah membesarkan namanya sebagai 'pemain' di panggung politik nasional.

Redaksi