Most Recent

Jokowi: Kita Wajib Bersyukur Bisa Kendalikan COVID-19 dan Cabut PPKM

 


Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat bersyukur karena Indonesia bisa mengendalikan COVID-19. Bahkan pada akhir 2022 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dicabut.

"Kita ini sering lupa bersyukur, sering lupa, tapi kalau kita ingat di 2020, kemudian di 2021, kemudian di 2022, wajib hukumnya kita bersyukur karena kita bisa mengendalikan COVID dengan baik dan akhir 2022 di Desember kemarin PPKM sudah dicabut," katanya dalam acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2023).


Jokowi kembali mengingat pengalamannya saat menghadapi awal pandemi COVID-19. Situasi luar biasa yang belum pernah terjadi itu diakui sempat membuat pemerintah gugup.


"Bukan hal yang gampang saat awal-awal. Dunia nggak pernah ada yang memiliki pengalaman terkena pandemi seperti ini, negara-negara selain kita. Jadi mau belajar ke siapa? Nggak ada, pakemnya seperti apa? Nggak ada. Standarnya seperti apa? Nggak ada, semuanya gugup," ujar Jokowi.


Saat awal pandemi COVID-19, Jokowi bercerita bahwa negara kebingungan mencari yang namanya masker, alat pelindung diri (APD), ventilator, hingga vaksin.


"Kalau jumlah 1-2 mungkin masih bisa, tapi kalau sudah ratusan juta ke mana kita cari?" ucapnya.

Redaksi Kamis, 02 Februari 2023
Penyelenggaraan Pemerintahan 3 DOB di Papua

 


 Persiapan penyelenggaraan pemerintahan tiga Daerah Otonomi Baru di Papua terus digenjot oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal tersebut dilakukan karena Daerah Otonomi Baru (DOB) akan diikutsertakan pada Pemilu 2024 nanti.

Menurut Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Valentinus Sudarjanto Sumito mengatakan bahwa setelah UU tentang DOB diundangkan, Mendagri langsung memberi arahan untuk membentuk Satuan Tugas Pengawalan DOB di Papua. Tiga Kelompok Kerja (Pokja) bertugas untuk mengawal masing-masing DOB, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

“Ada Pokja Papua Selatan, Pokja Papua Tengah, Pokja Papua Pegunungan ini betul-betul mengawal persiapan sampai nanti definitif provinsi tersebut,” ujar Valentinus saat menjadi narasumber program talk show salah satu stasiun televisi nasional, Rabu (19/10/2022).

Dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan, Kemendagri telah menyiapkan roadmap untuk masing-masing provinsi. Roadmap tersebut berisi berbagai langkah yang perlu dilakukan, misalnya menyiapkan sarana dan prasarana seperti rumah dinas bagi penjabat (Pj.) gubernur, serta kebutuhan lainnya.

Roadmap kami untuk mempersiapkan penjabat gubernur bisa melaksanakan tugas dengan baik, sehingga begitu masuk ke tempatnya saat selesai peresmian, selesai pelantikan, betul-betul bisa langsung action,” ujarnya.

Dia menjelaskan, agenda yang tertuang dalam roadmap merupakan upaya untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan DOB di Papua. Percepatan ini dilakukan agar ketiga DOB dapat mengikuti tahapan Pemilu 2024 pada akhir Oktober 2022. Meski UU mengatur pelantikan Pj. gubernur dapat dilakukan paling lambat enam bulan setelah regulasi DOB diundangkan.

“Tetapi karena kita ingin memasukkan pada tahapan Pemilu di Oktober tahun ini, jadi dimungkinkan Pj. gubernur itu dilantik akhir Oktober ini, sehingga tahapan Pemilu bisa diikuti tiga daerah otonom baru tersebut,” jelasnya.

Rancangan Usulan Pergub

Kemendagri juga telah menyiapkan sejumlah rancangan usulan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan usulan itu, nantinya Pj. gubernur bisa segera melantik jajaran OPD di daerahnya.

“Sehingga tidak menunggu satu sama lain, tapi bisa betul-betul action, dengan kondisi yang sangat-sangat singkat,” ujarnya.

Valentinus pun mengungkapkan bahwa tidak ada tantangan yang berarti dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemerintahan di tiga DOB Papua. Ketiga kabupaten DOB tersebut sangat mendukung segala kebutuhan yang diperlukan, termasuk dari Provinsi Papua sebagai induknya.

“Ini menunjukkan betul-betul (pembentukan tiga DOB merupakan) aspirasi dari masyarakat, karena kita tidak menghadapi tantangan yang berarti,” ujarnya.

Ia pun mengklaim bahwa sekitar 90 persen agenda yang disusun dalam roadmap sudah berjalan. Termasuk di dalamnya menyiapkan sarana dan prasarana serta kebutuhan lainnya. Kemendagri juga telah menyusun dokumen APBD mini untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan DOB di sisa tahun anggaran 2022.

Redaksi
Pemerataan Pembangunan di Era Jokowi Bawa Optimisme Menuju Indonesia Emas 2045

 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Heber simbolon mengapresiasi pembangunan infrastruktur nasional yang masif dilakukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Heber menilai, Jokowi berhasil merealisasikan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Menurut dia, pemerataan infrastruktur ini sangat penting untuk mewujudkan mimpi besar bangsa mencapai Indonesia Emas pada 2045 mendatang.

“Beliau (Jokowi) memang sudah membangun dengan baik. Ada benang merah yang mau dibawa ke sana (Indonesia Emas),” ujar Heber, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (27/12/2022).

Heber juga memuji langkah Jokowi merealisasikan pemerataan untuk mencapai masa kejayaan Indonesia. Menurutnya langkah Jokowi itu adalah fondasi yang sangat tepat.

Heber optimistis bahwa segala upaya yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi akan mengantarkan bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045. Bagi Heber, sudah selayaknya Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera.

“Saya optimis bahwa bangsa ini bangsa yang benar. Bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Bangsa yang punya fundamental yang tinggi. Saya optimis berbagai upaya pemerintah (Jokowi) akan mengantarkan kita sampai di masa emas nanti pada 2045,” katanya memungkasi.

Wapres: SDM Unggul Wujudkan Indonesia Emas 2045

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin resmi membuka Muktamar Al Irsyad Al Islamiyah ke-41 di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, dia menyatakan bahwa Indonesia Emas 2045 dapat dicapai apabila memiliki sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

"Kita harus mencapai cita-cita kemajuan, pembangunan, pemerataan, keadilan itu dalam tempo 23 tahun ke depan karena itu perlu sumber daya manusia unggul juga perlu pemimpin yang transformatif dan visioner dan inovatif," tutur Ma'ruf di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (23/11/2022).

Ma'ruf menyebut, Al Irsyad Al Islamiyah sejauh ini telah berkontribusi melahirkan SDM yang unggul melalui pendidikan. Tidak hanya mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga agama.

"Saya berpesan pada keluarga besar perhimpunan Al Irsyad Al Islamiyah agar setiap pendidikan dan dakwah yang disebarkan senantiasa diwarnai dengan semangat merawat kebhinekaan, serta mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan keimanan dan ajaran Islam," jelas dia.

Ma'ruf berharap Muktamar Al Irsyad Al Islamiyah ke-41 dapat membuahkan program kerja yang konkrit dan solutif, serta bekerjasama dengan pemerintah dalam mencetak bibit unggul SDM.

"Insyaalllah dengan terwujudnya Islamiyah yang maju, bersahabat, dan bermartabat bangsa kita akan semakin siap dalam menyongsong Indonesia emas 2045," Ma'ruf menandaskan.

Redaksi Minggu, 29 Januari 2023
Perppu Cipta Kerja Solusi Atasi Krisis Ekonomi di Tengah Krisis Global

 


Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo merupakan sebuah solusi terbaik untuk bisa mengatasi adanya krisis ekonomi di tengah berbagai macam krisis global yang saat ini tengah melanda dunia.

Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa risiko besar yang akan dihadapi oleh dunia, termasuk Indonesia pada tahun 2023 ini hingga setidaknya sampai dua tahun mendatang. Risiko tersebut beberapa diantaranya adalah terdapat krisis utang, kemudian adanya tekanan inflasi yang berlangsung dalam waktu lama hingga adanya permasalahan konflik geopolitik.

Risiko pertama yang akan menghadang dunia adalah terkait dengan krisis utang. WEF sendiri menempatkan bahwa risiko ini terdapat dalam posisi teratas bagi Indonesia. Kemudian untuk dalam tingkatan global, risiko krisis utang dalam jangka pendek berada pada posisi kesebelas, sedangkan untuk jangka panjangnya sendiri menempati posisi keempat belas.

Sebagaimana paparan Forum Ekonomi Dunia, adanya risiko krisis utang ini mencuat setelah pemerintah di berbagai negara memanfaatkan dana murah dalam bentuk utang publik dari rendahnya suku bunga selama merebaknya pandemi COVID-19. Hal tersebut dilakukan, utamanya untuk menstabilkan sistem keuangan, hingga melakukan dukungan fiskal untuk mendorong daya beli masyarakat dan pelaku bisnis saat itu.

Akan tetapi, karena telah terjadi normalisasi kebijakan moneter yang cepat setelah pandemi COVID-19 mulai mereda dan dapat dikendalikan, ditambah dengan adanya penguatan dolar AS maka semakin meningkatkan kerentanan terhadap tingkat utang pada beberapa negara, termasuk Indonesia dalam jangka waktu panjang.

Kemudian risiko kedua adalah terkait dengan lonjakan inflasi, meningkatnya risiko inflasi ini menjadi sebuah risiko secara luas bagi negara-negara di dunia, termasuk Tanah Air. WEF memberikan kategori bahwa risiko inflasi yang berpotensi naik cepat dan berkelanjutan ini sebagai bagian dari lima besar risiko yang akan dihadapi oleh 89 negara selama dua tahun ke depan.

Permasalahan inflasi yang berisiko naik cepat ini dipicu oleh komoditas pangan dan energi sebagai senjata dalam konflik geopolitik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, serta merupakan efek samping dari dampak pandemi COVID-19. Konsekuensi dari adanya peningkatan inflasi adalah terjadinya stagflasi karena pertumbuhan ekonomi juga masih belum pulih akibat kebijakan moneter yang ketat sehingga memunculkan krisis biaya hidup.

Dengan adanya berbagai krisis dan risiko ekonomi global tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja merupakan sebuah langkah untuk mengantisipasi dan menghadapi segala krisis global.

Lebih lanjut, Hasto menyebut bahwa dengan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo ini merupakan sebuah langkah preventif dala mengatasi berbagai risiko yang berpotensi berdampak pada Tanah Air. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini telah banyak negara yang sudah mengalami krisis ekonomi hingga krisis energi karena mereka gagal dalam melakukan antisipasi awal. Sehingga memang Perppu Cipta Kerja sendiri sangat penting dan bermanfaat.

Urgensitas dari penerbitan Perppu Cipta Kerja sendiri menurut Sekjen PDIP tersebut karena telah menempatkan kepentingan bangsa dan negara sehingga langkah yang dilakukan oleh Pemerintah RI ini dinilai sudah sangat tepat.

Sementara itu, Plt Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Dhahana Putra dengan tegas membantah bahwa seolah-olah Perppu tentang Cipta Kerja ini diterbitkan secara mendadak. Sebab, menurutnya penerbitan aturan tersebut sangat dibutuhkan dalam menghadapi kondisi perekonomian global yang akan sulit pada tahun 2023 ini.

Dhahana Putra juga menambahkan bahwa pada saat ini, Indonesia sendiri dihadapkan dengan kondisi perekonomian global yang sulit, seperti terjadinya pelemahan pertubuhan ekonomi yang berdamaan dengan kenaikan laju harga (fenomena stagflasi), kemudian ada pula permasalahan terkait supply chain atau mata rantai pasokan yang akan berdampak pada keterbatasan suplai, utamanya pada barang-barang pokok seperti makanan dan energi.

Lantaran perekonomian Indonesia sendiri juga akan terancam akan adanya risiko akibat stagflasi global yang kini sudah terlihat itu, maka jelas sekali penerbitan Perppu Cipta Kerja menjadi sangat amat penting untuk dilakukan demi menjawab segala tantangan tersebut. Dengan demikian, menurutnya adanya aturan itu juga mampu memberikan kepastian hukum bagi investasi dan dunia usaha.

Berbagai macam krisis global yang terjadi, termasuk juga pada krisis ekonomi yang kini tengah terjadi di dunia menjadi sebuah hal yang memang harus mampu untuk sesegera mungkin dihadapi dan diantisipasi. oleh karena itu dengan penerbitan Perppu Cipta Kerja yang merupakan langkah sangat strategis dari Pemerintah RI, menjadi solusi sangat tepat dalam menjawab seluruh tantangan kondisi ekonomi global saat ini.

Redaksi Sabtu, 28 Januari 2023
IKN Menghadirkan Konsep Pembangunan Indonesiasentris

 

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan membawa Indonesia lebih maju karena akan membawa banyak pengaruh positif, tak hanya bagi masyarakat Kalimantan tetapi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Konsep pembangunan IKN sangat brilian karena sangat Indoensiasentris. Diharap dengan pemindahan ibu kota ke tengah Indonesia maka seluruh wilayah di negeri ini akan makin maju, karena ada pemerataan ekonomi.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur makin serius. Masyarakat sangat antusias karena memang DKI Jakarta sudah terlalu sesak sebagai Ibu Kota Indonesia. IKN akan menjadi kota super modern tetapi tetap hijau dan ramah lingkungan, karena rencananya akan diresmikan sebagai green city.

Pembangunan IKN berkonsep Indonesiasentris. Presiden Jokowi menyatakan bahwa IKN Nusantara merupakan wujud peradaban Indonesia dengan menghadirkan konsep pembangunan Indonesiasentris. Melalui pembangunan IKN maka pembangunan dan angka perekonomian daerah yang tinggi tidak hanya ada di Pulau Jawa. Indonesia perlu keadilan ekonomi karena memiliki 17.000 pulau, bukan hanya 1 yang dibangun (Jawa).

Dalam artian, dengan berdirinya IKN maka pembangunan akan merata. Berawal dari kawasan Penajam Paser Utara yang dibangun jadi IKN Nusantara kemudian merata jadi seluruh Kalimantan. Pembangunan juga dilakukan di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan seluruh kawasan lain di Indonesia secara merata.

Pemerataan memang harus dilakukan agar negeri ini tetap maju. Bayangkan jika yang dibangun hanya di Jawa saja, maka yang maju adalah orang-orang yang hidup di sana. Padahal masyarakat di Kalimantan, Papua, dan daerah lain juga punya potensi besar. Oleh karena itu mereka bisa maju ketika ada pemerataan pembangunan.

Contohnya adalah di bidang pendidikan. Jangan sampai sekolah dan universitas yang bagus hanya ada di Jawa. Akan tetapi di Sumatera, Kalimantan, sampai Papua, wajib dibangun sekolah dan kampus yang representatif. Lengkap dengan pengajar yang berkualitas dan perpustakaan yang lengkap. Dengan begitu maka tidak ada perbedaan antara lulusan di Papua dengan di Jawa karena sama-sama cerdas.

Memang sejak zaman penjajahan Belanda, Jawa seolah-olah menjadi pusat nusantara, apalagi ibukota ada di Batavia (nama Jakarta pada zaman dulu). Akan tetapi kita jangan meneruskan pembangunan hanya di Jawa saja, karena jika hanya pusat yang diperhatikan, sebuah negara tidak akan maju. Warisan dari zaman feodal jangan ditelan mentah-mentah.

Jika ada pemindahan ibu kota negara maka diharap perputaran ini juga terjadi di pulau lain sehingga sama-sama maju perekonomiannya. Saat ibu kota negara dipindah ke Kalimantan maka akan berdampak positif bagi masyarakat Kalimantan, karena bisa ada banyak peningkatan, terutama di bidang ekonomi.

Jika ibu kota ada di Kalimantan Timur maka otomatis dibangun istana negara, gedung pemerintahan, sekolah, pasar besar, dll. Semua akan berdampak positif pada perekonomian rakyat karena di daerah Penajam Paser Utara jadi makin ramai.

Kemajuan tak hanya terjadi di Kalimantan tetapi juga pulau-pulau lain, karena lebih dekat aksesnya (jika ditempuh melalui laut maupun udara). Dengan begitu maka roda perekonomian akan berjalan dengan lancar karena lebih dekat dengan ibu kota negara, dan menghemat biaya kirim.

Presiden Jokowi menambahkan, IKN dibangun sebagai kota pintar dengan 70% kawasan hijau. Lahannya merupakan hutan produksi monokultur. IKN akan menjadi smart city, forest city, dan paperless.

Dalam artian, pembangunan IKN tidak akan merusak hutan karena Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia. IKN dibangun di masa pemerintahan Presiden Jokowi dan tetap mempertahankan status itu, sehingga pembangunannya tidak akan menebang hutan dan merusak lingkungan di Kalimantan.

Konsep IKN sangat unik karena memadukan antara modern city, forest city, sekaligus sponge city. Pengertian dari forest city adalah kota yang berada di dalam hutan. IKN Nusantara sangat menarik karena posisinya berada di tengah hutan yang asri. Ini adalah hal yang sangat menarik bagi para investor sehingga mereka mau menanamkan modalnya, padahal kotanya sendiri belum terbangun 100%.

Jadi, tidak akan ada pemotongan pohon-pohon di Penajam Paser Utara, demi membangun sebuah gedung pemerintahan. Justru gedung tersebut ‘dimasukkan’ di tengah hutan dan diatur agar tidak ada pepohonan yang ditebang dengan semena-mena. Para pegawai pemerintah dan masyarakat IKN bisa menikmati kesejukan kota yang menyenangkan.

Sementara itu, Prahesti Pandanwangi, Direktur Aparatur Negara Kementerian Bappenas, menyatakan bahwa sponge city bisa menampung air hujan dan memanfaatkannya sebagai sumber daya air. Kota ini bisa menahan air hujan agar tidak langsung ke saluran drainase, dan dapat meningkatkan peresapan ke dalam tanah.

Dalam artian, IKN akan jadi sponge city karena keberadaan pepohonan di dalamnya. Selain menjadi filter udara dan paru-paru dunia, pohon dalam hutan juga berfungsi menyerap air ujan seperti spons. Sehingga ketika musim hujan akan aman dan tidak kebanjiran, karena airnya diserap dengan baik oleh akar pohon.

IKN menghadirkan konsep pembangunan Indonesiasentris dan mewujudkan pemerataan pembangunan serta ekonomi. Jika ibu kota ada di tengah-tengah negara maka pembangunan akan terjadi tak hanya di Kalimantan tetapi juga pulau lain di negeri ini. IKN akan mewujudkan kemajuan Indonesia karena pembangunan dilakukan secara masif dan merata.

Redaksi Jumat, 27 Januari 2023
BLT BBM Dinilai Efektif Bantu Ringankan Beban Masyarakat Tak Mampu

 


JAKARTA - Bantuan langsung tunai ( BLT ) untuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dinilai lebih efektif meringankan beban masyarakat tidak mampu. Subsidi BBM dinilai cenderung tidak efektif lantaran siapa pun bisa membeli BBM bersubsidi tanpa harus adanya verifikasi data. "Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, BLT memang lebih efektif karena sasaran penerima lebih jelas. Pemerintah memiliki basis data untuk memberikan BLT, meskipun tingkat akurasi data masih perlu menjadi perhatian," ujar Analis Utama Ekonomi Politik LAB 45 Reyhan Noor, Jumat (9/9/2022). Menurutnya, harga pangan perlu diawasi pemerintah. Ketersediaan barang juga perlu dipastikan. Pasalnya, harga cenderung lebih mudah naik jika barang tidak tersedia.


Home Humaniora BLT BBM Dinilai Efektif Bantu Ringankan Beban Masyarakat Tak Mampu Rico Afrido Simanjuntak Sabtu, 10 September 2022 - 06:38 WIB views: 6.550 Bantuan langsung tunai (BLT) untuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dinilai lebih efektif meringankan beban masyarakat tidak mampu. Foto: Antara A A A JAKARTA - Bantuan langsung tunai ( BLT ) untuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dinilai lebih efektif meringankan beban masyarakat tidak mampu. Subsidi BBM dinilai cenderung tidak efektif lantaran siapa pun bisa membeli BBM bersubsidi tanpa harus adanya verifikasi data. "Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, BLT memang lebih efektif karena sasaran penerima lebih jelas. Pemerintah memiliki basis data untuk memberikan BLT, meskipun tingkat akurasi data masih perlu menjadi perhatian," ujar Analis Utama Ekonomi Politik LAB 45 Reyhan Noor, Jumat (9/9/2022). Menurutnya, harga pangan perlu diawasi pemerintah. Ketersediaan barang juga perlu dipastikan. Pasalnya, harga cenderung lebih mudah naik jika barang tidak tersedia. Baca juga: BLT BBM Tahap Pertama Sudah Disalurkan ke 445 Daerah Maka itu, kata dia, ketersediaan barang pokok dan BBM menjadi kunci keberlangsungan kebijakan pemerintah ke depan. Sedangkan Waktu empat bulan penyaluran BLT BBM hingga akhir tahun ini dinilai bisa menjadi kesempatan pemerintah untuk konsolidasi menyongsong 2023. Konsolidasi mencakup penyesuaian upah minimum dengan pengusaha akibat meningkatnya inflasi. Dia menilai penyesuaian upah menjadi penting untuk menjaga daya beli masyarakat. "Secara khusus, kebijakan BLT juga perlu disesuaikan untuk masyarakat tidak mampu untuk tahun depan. Penyesuaian dapat dilakukan, baik melalui penambahan nominal maupun jumlah penerima," pungkasnya. Diketahui, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan BLT BBM pada Kamis 1 September 2022. Keluarga penerima manfaat sebanyak 18,48 juta di 445 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia pada tahap pertama.

Redaksi Kamis, 26 Januari 2023
Cek Fakta: Tidak Benar Bill Gates Bakal Memasukkan Vaksin Covid-19 dalam Makanan untuk Paksa Orang yang Tidak Mau Divaksinasi



Salah satu akun ada yang mempostingnya di Facebook. Akun itu mengunggahnya pada 20 Januari 2023.

Berikut isi postingannya:

"Bill Gates berjanji untuk memompa mRNA ke dalam persediaan makanan untuk "memaksa" yang tidak divaksinasi.

Saat elit globalis terus merasa semakin sulit membuat umat manusia tunduk pada vaksin Covid dan penguat yang tak ada habisnya, mereka harus menemukan cara baru yang licik untuk memaksakan vaksin mereka pada kita.

Alih-alih mengakui bahwa umat manusia telah menyadari kebenaran tentang vaksin Covid-19 eksperimental yang menghancurkan, Bill Gates, yang bukan seorang dokter, berlipat ganda dan mengambil tanggung jawab untuk memvaksinasi dunia secara diam-diam.Lawan sensor."

Lalu benarkah postingan mengklaim Bill Gates akan memasukkan vaksin covid-19 m-RNA melalui makanan untuk memaksa orang yang tidak mau divaksinasi?

Penelusuran Fakta

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan memasukkan kata kunci "Bill Gates food vaccines fact check" di mesin pencarian Google. Hasilnya ada beberapa artikel yang membantah klaim tersebut.

Salah satunya dari AFP Fact Check yang diunggah dalam artikel berjudul "Tweet suggesting vaccines in food is fabricated" pada 24 Januari 2023.

Dalam artikel tersebut Juru Bicara Bill dan Melinda Gates Foundation memberikan pernyataannya. "Klaim itu tidak benar," ujarnya.

AFP Fact Check juga menyebut saat ini belum ada vaksin yang bisa dimasukkan dalam makanan di AS. CDC hanya merekomendasikan vaksin rotavirus yang diberikan secara oral.

Semua vaksin covd-19 juga hanya diberikan melalui suntikan di AS hingga saat ini.

Selain itu ada juga artikel dari Reuters Fact Check berjudul "Fact Check-Fabricated Bill Gates tweet encouraging leaking of vaccines into food supplies shared online" yang tayang pada 18 Januari 2023.

Dalam artikel tersebut Reuters tidak menemukan pernyataan resmi Bill Gates terkait vaksin yang akan dimasukkan ke makanan. Postingan Twitter yang diklaim dari Bill Gates merupakan editan dari website Newspunch yang beberapa klaim mengunggah klaim konspirasi.



Sumber

Redaksi Selasa, 24 Januari 2023