Most Recent

BPJS Kesehatan: Hampir 100% Warga Papua Barat Terjamin Program JKN

Pemerintah Provinsi Papua Barat konsisten memastikan jaminan kesehatan seluruh warganya melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini terlihat dari tercapainya Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,07% penduduk Papua Barat telah menjadi peserta JKN.

Atas capaian tersebut, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Deny Jermy Eka Putra Mase menyerahkan Piagam Penghargaan UHC kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Senin (05/12).

Pemberian penghargaan ini terkait penetapan Provinsi Papua Barat yang telah mencapai UHC Program JKN atas tercapainya kepesertaan JKN sebanyak 1.150.186 jiwa atau 99,07%, dari total penduduk 1.161.028 jiwa. Capaian tersebut bahkan melebihi target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mana ditargetkan minimal 98% penduduk terlindungi JKN di tahun 2024.

Selain itu, juga diteken Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja UHC Program JKN antara BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

"Papua Barat ini merupakan Provinsi keempat dari seluruh Provinsi di Indonesia setelah NAD, DKI Jakarta dan Bengkulu. Capaian UHC ini tentu bukan akhir dari segalanya, lebih dari itu kami sangat memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan jumlah kepesertaan JKN agar penduduk semakin terlindungi jaminan kesehatannya," ujar Lily dalam keterangan tertulis, Selasa (6/12/2022).

"Selain itu peran serta Pemda dalam peningkatan sarana layanan kesehatan sangat diperlukan agar ke depannya masyarakat yang berobat dapat terlayani di daerahnya sehingga tidak perlu dirujuk ke luar Papua Barat," sambungnya.

Sementara itu, Paulus menyampaikan pencapaian UHC ini merupakan buah kerja sama semua pihak dalam mendukung program jaminan kesehatan nasional. Ia pun menegaskan kepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi rakyat itu sudah sepenuhnya juga menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah daerah.

Paulus mengungkapkan pihaknya terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang belum terjamin layanan kesehatannya. Khususnya, di daerah yang jauh dari wilayah perkotaan karena dinilai belum punya kesadaran akan pentingnya perlindungan jaminan kesehatan.

Ia menambahkan melalui kerja sama UHC Pemprov Papua Barat dengan BPJS Kesehatan, seluruh warga Papua Barat dapat memanfaatkan layanan kesehatan. Jika dalam kondisi sakit cukup menunjukkan KTP, langsung bisa berobat ke Puskesmas. Dalam kondisi gawat darurat, sambungnya, bisa mengakses IGD rumah sakit dan sudah terjamin oleh BPJS Kesehatan sesuai prosedur yang berlaku.

"Untuk itu atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat, saya mengharapkan dukungan dari semua pihak termasuk Kepala Daerah Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat untuk menyukseskan program strategis nasional secara khusus di bidang kesehatan yang mana memerlukan kerja keras, perencanaan yang benar-benar dimonitor dan dikawal sebaik-baiknya," ucap Paulus.

Sebagai informasi, BPJS Kesehatan juga telah menyediakan berbagai saluran informasi dan penanganan pengaduan guna meningkatkan upaya sosialisasi terkait Program JKN. Masyarakat bisa mengakses BPJS Kesehatan Care Center 165, media sosial resmi BPJS Kesehatan, maupun mengakses petugas BPJS SATU di rumah sakit.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga terus memperluas kanal pendaftaran dan administrasi kepesertaan baik dengan tatap muka maupun tanpa tatap muka seperti Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) 08118165165.

Peserta juga dapat mengakses Aplikasi Mobile JKN dengan berbagai fitur yang mempermudah peserta mengakses layanan secara mandiri. Saat ini juga peserta dapat menggunakan KTP Elektronik/NIK untuk mengakses layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di rumah sakit.

 

Redaksi Rabu, 07 Desember 2022
RKUHP yang Kontroversial Akhirnya Sah Jadi Undang-undang Setelah 62 Tahun

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-undang. RKUHP yang kontroversial itu disahkan jadi Undang-undang setelah melalui berbagai perdebatan sejak 1960 silam alias 62 tahun lalu.

Mengutip detikNews, pengesahan itu diambil saat pembicaraan Tingkat II di rapat paripurna ke-11 masa persidangan II tahun sidang 2022-2023 di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat tersebut.

Rapat tersebut juga dihadiri pimpinan lain, yakni Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dan Lodewijk F Paulus. Sementara Ketua DPR Puan Maharani tidak terlihat di ruangan.

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul awalnya menyampaikan laporan pembahasan RKUHP bersama pemerintah. Bambang Pacul juga mengungkit urgensi RKUHP.

Dasco kemudian memberikan kesempatan kepada Fraksi PKS untuk menyampaikan catatan terkait RKUHP. PKS mengambil kesempatan mereka.

"Seluruh fraksi di Komisi III menyetujui di tingkat I. Namun ada catatan dari Fraksi PKS," kata Dasco.

Sempat terjadi perdebatan panas antara perwakilan PKS dengan Dasco. Debat itu terus berjalan hingga pengesahan diketok.

Selanjutnya, Dasco meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan RKUHP menjadi produk Undang-undang.

"Apakah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat disahkan menjadi Undang-undang?" ujar Dasco kepada peserta sidang.

Ragam Penolakan RKUHP
Sejumlah penolakan turut mewarnai draf RKUHP yang disepakati Komisi III DPR dan Kemenkumham. Terbaru, elemen masyarakat menggelar demo di depan DPR menuntut pasal bermasalah dalam draf RKUHP dicabut.

Pengacara Publik LBH Jakarta, Citra Referandum bahkan mengancam akan demo lebih besar jika aspirasi tak diakomodir.

"Di sini ada aksi simbolis seperti tabur bunga dan kami juga menyampaikan sikap kami dengan spanduk jumbo tolak RKUHP. Ini menyimbolkan bahwa negara kita betul-betul sudah mati secara demokrasi," kata Citra kepada wartawan di depan gedung DPR, Senin (5/12) kemarin.

Citra meminta pemerintah dan DPR segera mencabut pasal bermasalah dalam draf RKUHP. Dia juga mengatakan menolak pengesahan RKUHP dalam waktu dekat.

"Pemerintah dan DPR seharusnya dengar dan mempertimbangkan secara bermakna pendapat dari masyarakat bahwa kami meminta supaya pasal-pasal yang bermasalah yang ada di dalam RKUHP seperti pasal antidemokratis itu dicabut," kata dia.

Redaksi
Pelaksanaan Sosialisasi RKUHP Dilaksanakan di Banyak Tempat

  



 Pemerintah terus memaksimalkan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada masyarakat. Proses sosialisasi tersebut juga dilaksanakan di banyak tempat di Indonesia agar masukan masyarakat dapat lebih komprehensif.

Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono menyelenggarakan Dialog Publik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada 27 September 2022 lalu. Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut dipusatkan di Bali Dynasty Resort, Bali.

Dini menuturkan bahwa RKUHP membawa semangat pembaharuan sehingga aturan-aturan KUHP bisa menjadi aturan yang lebih komprehensif dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

Di antara semua yang ada, RKUHP merupakan aturan yang cukup mendasar dan menjadi landasan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena ia menjadi pedoman perilaku yang memberikan sanksi sekaligus perlindungan atas hal-hal apa yang baik atau yang boleh dilakukan dan juga hal-hal apa yang buruk dan tidak boleh dilakukan.

Ia meyakini, semangat pembaruan dan upaya pemerintah untuk menjadikan KUHP menjadi aturan yang lebih baik tidak akan tercapai tanpa dukungan serta partisipasi dari masyarakat.

Dini berujar, RKUHP adalah produk untuk bersama, untuk seluruh rakyat Indonesia bisa berpartisipasi memberikan masukan, aspirasinya dan memiliki pemahaman yang benar atas maksud dan tujuan substansi dari revisi RKUHP.

Dini berharap, melalui sosialisasi dan dialog publik ini dapat menyerap masukan atau usulan masyarakat serta tidak ada lagi disinformasi di tengah masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa draf RKUHP versi tanggal 4 Juli 2022 sudah dapat diakses oleh masyarakat secara daring melalui website pemerintah.

Kegiatan dialog publik sosialisasi RKUHP ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai pembaruan hukum pidana dalam RKUHP kepada masyarakat, melaksanakan dialog publik mengenai 14 pasal krusial RKUHP, serta masyarakat sebagai bagian dari partisipasi bermakna (meaningful participation) idalam penyelesaian pembahasan RKUHP.

Dalam acara tersebut, hadir sebagai pembicara dalam dialog publik kali ini terdapat tiga orang tim Ahli Sosialisasi RKUHP, yaitu  Guru Besar Hukum Pidana  Universitas Gadjah Mada (UGM) Marcus Priyo Gunarto, selaku staf ahli Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Ambeg Paramatha, serta Asisten Staf Bidang Hukum Albert Ariest.

Dalam acara tersebut, turut hadir secara daring dan luring antara lain perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kemenkumhham, Kominfo, Kemenag, Kejaksaan agung, Kepolisian Negara RI, Badan Intelijen Negara, Kantor Staf Presiden dan Staf Khusus Presiden.

Acara yang digelar serentak di 11 kota yaitu Medan, Palembang, Bandung, Surabaya, Samarinda, Makassar, Pontianak, Manado, Denpasar, Manokwari dan Ternate ini dihadiri peserta dari kalangan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa, organisasi profesi hukum, majelis agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta koalisi masyarakat sipil.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan perintah kepada jajarannya untuk memasifkan diskusi dengan masyarakat terkait dengan RKUHP. Diskusi Ini diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus menjaring masukan dari masyarakat.

Mahfud MD selaku Menko Polhukam menuturkan, Presiden Jokowi memerintahkan kepada jajaranya untuk sekali lagi memastikan bahwa masyarakat sudah paham terhadap masalah-masalah yang masih diperdebatkan itu. Sehingga Presiden Jokowi meminta untuk mendiskusikan kembali secara masif dengan masyarakat untuk memberi pengertian dan justru minta pendapat dan asal-usul dari masyarakat.

Mahfud menyampaikan, pembahasan RUU yang mencakup lebih dari 700 pasal ini sudah memasuki tahap akhir dengan 14 permasalahan yang masih harus didiskusikan. Terkait hal tersebut, Mahfud menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap proaktif melakukan diskusi terbuka dengan masyarakat melalui dua jalur, yakni pembahasan di DPR dan diskusi secara langsung dengan masyarakat.

Dirinya juga berujar, bahwa terhadap 14 masalah yang sekarang sedang menjadi diskusi, itu akan dilakukan diskusi-diskusi secara lebih terbuka dan proaktif melalui dua jalur. Pertama, akan terus dibahas di DPR untuk menyelesaikan 14 masalah tersebut. Kemudian jalur yang kedua, terus melalukan sosialisasi serta diskusi ke simpul-simpul masyarakat yang terkait dengan masalah-masalah yang masih didiskusikan.

Sosialisasi memang diperlukan agar masyarakat bisa memandang RKUHP secara komprehensif, Apalagi RKUHP tidak membatasi kebebasan berpendapat dan tidak pula membatasi kebebasan pers. RKUHP juga telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang penghinaan presiden, penghinaan terhadap pemerintah dan penghinaan terhadap pejabat.

Dalam hal ini, penghinaan terhadap presiden sudah menjadi delik aduan atau tidak lagi menjadi tindak pidana murni. Jika dahulu penghinaan terhadap pemerintah berbentuk delik formal, dalam RKUHP diubah menjadi delik material. Untuk penghinaan terhadap pejabat yang sebelumnya delik biasa diubah menjadi delik aduan.

Terdapat beberapa penyesuaian dalam RKUHP yang telah disusun selama puluhan tahun tersebut, tentu saja sosialisasi kepada masyarakat amat diperlukan supaya masyarakat memiliki pemahaman terhadap RUKUHP secara komprehensif. 

Redaksi Senin, 05 Desember 2022
Presiden Jokowi Jelaskan Komponen SDM Unggul yang Komplet

 


Presiden Joko Widodo menjelaskan sedikitnya ada tiga komponen yang menjadi bagian dari sumber daya manusia (SDM) unggul yang dihasilkan oleh para guru. Menurut Presiden, komponen pertama adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan keterampilan teknis yang relevan dengan perkembangan zaman.


Demikian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2022 yang digelar di Marina Convention Center, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada Sabtu, 3 Desember 2022.


“SDM unggul yang Bapak, Ibu hasilkan mempunyai beberapa komponen. Komponen pertama adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan keterampilan teknis yang relevan dengan perkembangan zaman,” ujar Presiden.


Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden menyebutkan bahwa para guru kini diberikan kebebasan agar bisa beradaptasi dengan perubahan zaman yang sangat cepat. Menurutnya, para guru harus terus memperbarui informasi dan proses pengajaran dengan berbagai ilmu maupun teknologi baru yang terus bermunculan.


“Guru pun harus selalu meng-update informasi dan proses yang terpenting dalam pengajaran, menurut saya, saat ini adalah bagaimana proses pengajaran itu agar anak memiliki daya kritis yang baik sehingga fleksibilitas itu diperlukan, tidak kaku, harus fleksibel karena ilmunya berkembang sangat cepat sekali,” ungkapnya.


Kepala Negara melanjutkan, komponen kedua dalam SDM unggul adalah mentalitas dan karakter. Menurutnya, sikap santun, jujur, budi pekerti yang baik, peduli terhadap sesama, kerja keras, dan mampu bergotong royong makin penting untuk diajarkan dan harus terus dibangun.


“Karakter kebangsaan yang kuat, karakter yang pancasilais, yang moderat, yang toleran, yang tahu mengenai Bhinneka Tunggal Ika, ini juga adalah sebuah keharusan,” imbuhnya.


Selanjutnya, komponen yang ketiga dari SDM unggul adalah kesehatan jasmani. Menurut Presiden, akan jadi percuma ilmu dan keterampilan tinggi yang dimiliki oleh seseorang jika kondisi fisik dan mentalnya tidak sehat.


“Penguasaan ilmu yang hebat juga akan menjadi sia-sia jika anak didik kita tidak sehat jiwanya dan tidak sehat badannya. Hati-hati mengenai ini karena sakit fisik maupun sakit mental adalah pengali nol dari prestasi akademis,” jelasnya.


“Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan untuk kita semuanya, tugas kita adalah mencetak SDM yang unggul, yang unggul prestasi akademisnya, yang unggul keterampilannya, tetapi juga yang unggul karakter sosial dan kebangsaannya, dan unggul pula kesehatan raganya. Harus komplet, ini tugas berat Bapak, Ibu semuanya,” tandasnya.

Redaksi
Pembangunan infrastruktur masif di era Jokowi


Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong mengatakan pembangunan infrastruktur yang masif dan konsisten di era Presiden Joko Widodo dilakukan demi meningkatkan konektivitas (jalan tol).


Selain itu masifnya pembangunan infrastruktur juga dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat (air bersih, drainase, fasilitas pendidikan dan kesehatan), serta sebagai penunjang aktivitas ekonomi, demikian kata Usman Kansong dalam siaran resmi, Senin.

Hingga saat ini, total pembangunan tol telah mencapai 2.042 km, sedangkan pembangunan non-tol mencapai 5.515 km. Selain itu, pembangunan proyek bandara telah mencapai 16 bandara dan 38 bandara mendapatkan perbaikan. Pembangunan proyek pelabuhan juga dioptimalisasi dengan 18 pelabuhan baru dan sebanyak 128 pelabuhan mengalami perbaikan.

“Sebelumnya, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pembangunan jalan tol sepanjang 189,2 km diselesaikan setelah pembangunan sepuluh tahun. Saat ini, presiden Jokowi mendorong pembangunan tol sepanjang 1.540 km di seluruh Indonesia yang mampu diselesaikan dalam tujuh tahun,”
kata Usman.

Ia menjelaskan, Presiden Jokowi telah mengedepankan konsep Indonesiasentris, di mana pembangunan tidak hanya berpusat di pulau Jawa dan Sumatra, contohnya pembangunan IKN di Kalimantan serta jalan tol di Sulawesi dan Papua.

Tak hanya pembangunan infrastruktur jalan tol, konstruksi bandara juga turut dipercepat. Percepatan konstruksi bandara turut didorong oleh presiden Jokowi yang mana hingga saat ini, terdapat 29 proyek bandara yang dapat diselesaikan dan 9 konstruksi ditargetkan akan rampung pada tahun 2023. Hal itu merupakan peningkatan karena sebelumnya, hingga tahun 2014, hanya terdapat total 24 pembangunan proyek bandara di Indonesia.

"Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat tinggi. Setiap pergantian Presiden tentu seharusnya ada peningkatan dalam berbagai sektor seperti penyediaan air bersih, revitalisasi infrastruktur dan fasilitas kesehatan (rumah sakit dan Posyandu),” jelas Usman. Berkaitan dengan ketersediaan air bersih, Usman turut menyampaikan bahwa proyek pembangunan bendungan juga turut dioptimalkan pada masa pemerintahan presiden Jokowi.

Hingga saat ini, terdapat 12 proyek bendungan yang telah selesai dan 27 bendungan akan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Padahal, tahun sebelumnya hanya terdapat 14 bendungan yang selesai, sedangkan beberapa proyek bendungan yang lain tidak rampung.

Infrastruktur penopang aktivitas perekonomian masyarakat antara lain pembangunan jalan desa sepanjang 227.000 km, pembangunan embung sebanyak 4.500 unit, 71.000 unit irigasi, jembatan sepanjang total 1.300 meter, pasar desa sebanyak 10.300 unit, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebanyak 57.200 unit, penahan tanah sebanyak 62.500 unit, dan tambat perahu sebanyak 6.100 unit.

Pada masa pandemi, pemerintah melalui Kementerian Kominfo tetap menjalankan pembangunan infrastruktur digital seperti BTS dan satelit, serta tidak mengabaikan pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat.

“Pemerintah meneruskan pembangunan dari pemerintahan sebelumnya dan juga fokus pada infrastruktur yang langsung menopang aktivitas perekonomian masyarakat. Peningkatan infrastruktur membangun budaya tertib dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” pungkas Usman.

Redaksi Sabtu, 03 Desember 2022
Survei LSI Denny JA: Publik Puas dengan Kinerja Jokowi

 

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis temuan tingkat kepuasan publik dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). LSI mengungkapkan publik merasa puas dengan perolehan 74,2 persen dari 1.200 responden. Responden diwawancarai secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner.


Survei tersebut menggunakan metodologi multistage random sampling yang dilakukan pada 10-19 Oktober 2022. Margin of error dari survei ini ± 2,9 persen.


“Kalau dilihat tingkat kepuasaan Pak Jokowi sangat tinggi. Masyarakat kita yang puas dengan kinerja Pak Jokowi mayoritas angkanya, 74,2 persen,” kata peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby di kanal YouTube LSI Denny JA, Rabu (23/11/2022).


Kepuasaan ini juga sejalan dengan temuan survei yang menyebut Jokowi menjadi orang yang dianggap paling berjasa atas daya tahan ekonomi. Dia menempati urutan pertama dengan 30,4 persen dari tokoh lain, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.


“Dari data yang kami temukan memang mayoritas mengapresiasi bahwa kinerja di bidang ekonomi yang paling berjasa adalah Pak Jokowi dengan 30,4 persen,” ujar dia.


Meski begitu, kepuasan terhadap Jokowi tidak terlalu memengaruhi pilihan calon presiden (capres) di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. “Publik merasa puas dengan kinerja Pak Jokowi dan merasa dia berperan dalam daya tahan ekonomi. Namun, pilihan publik pada pasangan capres tidak banyak dipengaruhi oleh Jokowi, di bawah dua persen,” ucap dia.


Berikut hasil tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja Jokowi:


1.Puas/Sangat Puas: 74,2 persen

2.Kurang/Tidak Puas: 23,8 persen

3.Tidak Tahu/Tidak Jawab: 2 persen


Sementara untuk hasil lengkap atas orang yang paling bertanggung jawab atau berjasa atas daya tahan ekonomi Indonesia:


1. Presiden Jokowi: 30,4 persen

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto: 22,7 persen

3. Menteri Keuangan Sri Mulyani: 21,6 persen

4. Tokoh Lain:

Redaksi
Ungkap Alasan Revisi UU IKN, Pemerintah Tepis Penyusunan Tergesa-gesa


 Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan alasan pemerintah mengusulkan revisi UU Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah ingin mempertajam mengenai status IKN Nusantara lewat revisi UU.

"Pertama, kita mendengarkan waktu di MK, masukan-masukannya, dari civil society. Bukan berarti waktu menyusun UU itu kita tidak mendengarkan, tidak. Kedua, kemarin waktu penyusunan itu seakan-akan tidak begitu jelas posisinya sebagai daerah otonomi atau sebagai kementerian lembaga. Itu ingin kita pertajam di situ," kata Suharso kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (1/12/2022).

Selain itu, kata Suharso, pemerintah ingin memasukkan ketentuan yang sebelumnya diatur di perpres ke dalam UU. Salah satu yang diatur yaitu mengenai struktur pembiayaan.

"Ketiga, sebagai master developer, sebagai korporasi, itu dimungkinkan seperti apa? Itulah daripada itu dituangkan dalam peraturan pemerintah, perpres, dan seterusnya. Diusulkan untuk dinaikkan saja yang di perpres dan PP soal kewenangan khusus untuk diadopsi di UU," imbuh Suharso.

Suharso menjelaskan, urusan tanah juga menjadi salah satu alasan revisi UU IKN. Pemerintah ingin mengadopsi ketentuan tambahan soal tanah itu ke dalam UU.
Advertisement

"Mengenai soal tanah juga. Tanah kita ingin pastikan lagi karena para investor menginginkan untuk bisa bukan hanya mendapatkan hak selama 90 tahun atau bisa dua kali lipat 180 tahun, tapi bagaimana orang bisa beli nggak, tanah di sana. Itu kita sedang masukkan aturan itu," ujar Suharso.

Dia menepis ada kecacatan dalam proses penyusunan UU IKN. Menurut Suharso, UU IKN sebenarnya sudah bisa berjalan namun ada beberapa ketentuan yang harus disesuaikan.

"Oh enggak, enggak cacat, enggak. Sebenarnya UU ini pun sudah bisa berjalan. UU ini saja sudah bisa berjalan, cuma ada UU yang lalu diperintahkan dibuat di PP, perpres. Kemudian PP dan perpres dia berhadapan dengan UU. Kita menginginkan tidak ada perdebatan kewenangannya," beber Suharso.

Suharso juga membantah pemerintah tergesa-gesa dalam menyusun UU IKN. Dia mengatakan revisi peraturan perundang-undangan merupakan hal yang lumrah.

"UU kan ada yg bisa direvisi, kan lebih bagus juga kalau kita bisa revisi sekarang. Kemarin itu kan bukan berarti kita tergesa-gesa, tidak. Kita ini seperti pengarahan Bapak Presiden bahwa kita juga ingin mengubah cara kerja kita. Itu ingin digambarkan dalam UU itu. UU kemarin bukan berarti kita nggak bisa, kita bisa. Tetapi banyak diturunkan ke perpres, PP, dan seterusnya. Lalu jaminan kelanjutan dari IKN. Itu yang harus ada dalam UU," ujar Suharso.

Redaksi Rabu, 30 November 2022