Most Recent

Moeldoko Sebut UU Cipta Kerja Sesuai dengan Janji Presiden Jokowi


 

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Indonesia Maju.

“Sejak awal, Presiden sudah memberi lima arahan dalam mewujudkan Membangun Indonesia Maju,” kata Moeldoko dalam siaran pers refleksi satu tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang diterima di Jakarta, Sabtu, 17 Oktober 2020.

Pertama, Presiden ingin membangun sumber daya manusia sebagai prioritas. Kedua, menyiapkan infrastruktur berkelanjutan untuk menjamin konektivitas antarwilayah agar menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat.

Ketiga, terkait reformasi birokrasi, Presiden menyebut perlunya kelincahan dalam menghadapi tantangan turbulensi global yang dihadapi Indonesia saat ini.

Moeldoko menekankan UU Cipta Kerja menjadi salah satu instrumen untuk menjawab tantangan itu, termasuk juga arahan Presiden yang keempat yaitu regulasi di bidang perizinan. Arahan kelima adalah mempercepat transformasi ekonomi.

Moeldoko menegaskan dengan UU Cipta Kerja sebagai alat, Indonesia tidak lagi hanya tergantung sumber daya alam, namun mendorong tumbuhnya UMKM pada jasa modern untuk meningkatkan daya saing manufaktur.

“Wajah baru Indonesia di masa mendatang itulah yang menjadi cita-cita, menjadi janji Presiden,” ujar Moeldoko.

Sumber

Redaksi Sabtu, 24 Oktober 2020
Masyarakat Mendukung RUU Cipta Kerja

 

MASYARAKAT menanti peresmian RUU Cipta Kerja karena akan memberi harapan baru bagi iklim ketenagakerjaan di Indonesia. Akan ada perlindungan nasib pekerja dan standar gaji yang lebih jelas. RUU ini jika sudah menjadi UU akan menjamin kesejahteraan pegawai, sehingga kondisi ekonomi Indonesia makin membaik.

Berita akan peresmian RUU Cipta Kerja menjadi buah bibir di masyarakat, karena ada pro kontra. Mereka yang salah paham akan RUU ini mengira bahwa nasib buruh akan makin memburuk. Karena ada selentingan yang bilang bahwa upah minimum kota dihapus. Padahal yang benar adalah istilah upah minimum kota diganti dengan upah minimum provinsi.

Justru RUU Cipta Kerja akan melindungi nasib para pekerja. Seperti pada pasal 88F ayat 1, upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Jadi pegawai yang sudah bekerja lama, dijamin memiliki gaji yang nominalnya di atas upah minimun provinsi. Kesejahteraan masyarakat akan membaik.

Jika kondisi perusahaan agak menurun dan terpaksa merumahkan sebagian pegawai, maka ia juga tak boleh semena-mena. Karena di pasal 153 RUU Cipta Kerja disebutkan bahwa pengusaha dilarang melakukan PHK apabila buruh dalam keadaan cacat, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja. Jadi RUU ini jadi tameng para buruh.

Jam kerja para pegawai juga diubah di RUU Cipta Kerja, dari 5 hari ke 6 hari kerja. Namun bukan berarti ini adalah eksploitasi. Karena di pasal 77 ayat 2 RUU Cipta Kerja disebutkan bahwa waktu kerja paling lama 8 jam dalam sehari dan 40 jam dalam seminggu. Jika melebihi jam kerja, ada uang lembur dari perusahaan. Hal ini tercantum dalam pasal 78 ayat 2.

Ketua Satgas Omnibus Law, Rosan P Roeslani menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja harus dilihat secara keseluruhan dan harus dibaca secara penuh. Jangan hanya diambil line per line serta jangan dipisahkan ini kepentingan pengusaha dan ini kepentingan buruh. Pernyataan Rosan benar karena banyak yang memprotes RUU Cipta Kerja padahal belum baca seluruh draft-nya.

RUU Cipta Kerja memang dibuat untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi tak hanya membuat buruh bahagia, tapi juga pengusaha. Seperti di pasal 104, disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemda memprioritaskan produk atau jasa UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Semua lapisan masyarakat diuntungkan.

Pemerintah memang memberi perhatian pada UMKM karena mereka menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, laju dari roda ekonomi 90% dijalankan oleh pengusaha UMKM. Pengusaha UMKM juga diuntungkan dengan RUU Cipta Kerja karena ada kemudahan dalam mengurus perzinan. Bisnis mereka bisa berkembang dan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak.

Agar bisnis makin berkembang, maka pengusaha butuh mentoring. Oleh karena itu di RUU Cipta Kerja pasal 96 juga disebutkan ada pendampingan bagi UMKM dalam menyediakan SDM, anggaran, sarana, dan prasarana, oleh pemerintah pusat dan daerah. Pengusaha bisa berkarya lebih trengginas karena ada dukungan penuh oleh pemerintah, bukannya dihalangi.

Pendampingan dari UMKM bukan hanya bantuan senilai 2,4 juta yang diberikan oleh pemerintah. Melainkan juga ilmu pemasaran, terutama online marketing. Masih ada pengusaha UMKM yang belum melek internet dan mereka dilatih oleh perusahaan rekanan pemerintah agar menguasai teknik digital marketing.

RUU Cipta Kerja dinanti oleh masyarakat karena menguntungkan, baik bagi pekerja maupun pengusaha. Pekerja akan dapat upah yang sangat layak dan perlindungan dari pemerintah agar tak dipecat sembarangan. Pengusaha juga dimudahkan dalam perizinan dan mendapat pendampingan dari pemerintah.

*) Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswi Cikini

Sumber: https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/08/25/210577/masyarakat-mendukung-ruu-cipta-kerja



Redaksi Jumat, 23 Oktober 2020
Dukung UU Cipta Kerja, 12 PMK Soal Perpajakan Bakal Direvisi


 

JAKARTA – Pemerintah akan menyusun dua peraturan pemerintah (PP) dan merevisi lebih kurang sekitar 12 peraturan menteri keuangan (PMK) guna mendukung pelaksanaan ketentuan perpajakan dalam UU Cipta Kerja.

Dirjen Pajak Suryo Utomo menerangkan dua PP yang hendak disusun antara lain PP yang ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan perpajakan dalam UU Cipta Kerja serta PP khusus yang mengatur perlakukan perpajakan atas sovereign wealth fund (SWF).

"Lalu, ada sekitar 12 PMK yang terkait dengan UU PPh, UU PPN, dan UU KUP yang harus diubah untuk melaksanakan ketentuan UU Cipta Kerja ini," ujar Suryo pada pemaparan APBN KiTa edisi Oktober 2020, Senin (19/10/2020).

Untuk diketahui, terdapat banyak aspek perpajakan baik dalam ketentuan PPh, PPN, dan ketentuan umum perpajakan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Misal, penghapusan pengenaan PPh atas dividen dari dalam negeri dan dividen dari luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia.

Bagian laba atau sisa hasil usaha (SHU) koperasi serta dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga dikecualikan dari objek PPh melalui UU Cipta Kerja yang merevisi UU PPh.

Kemudian, penyesuaian atas tarif PPh Pasal 26 atas bunga. Selain itu, WNA dengan keahlian tertentu yang menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN) juga bisa mendapatkan pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri selama 4 tahun.

Dalam hal PPN, UU Cipta Kerja merelaksasi hak pengkreditan pajak masukan serta membebaskan pengenaan PPN atas penyertaan modal dalam bentuk aset. Konsinyasi yang selama ini dianggap penyerahan barang kena pajak (BKP) kini dianggap bukan penyerahan BKP.

Selanjutnya, penyerahan batu bara yang sebelumnya tidak termasuk penyerahan BKP sekarang dikategorikan sebagai penyerahan BKP sehingga terutang PPN.

UU Cipta Kerja juga mengubah ketentuan PPN dengan memungkinkan pencantuman nomor induk kependudukan (NIK) pada faktur pajak khusus untuk penyerahan kepada wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). (rig)

Sumber

Redaksi Selasa, 20 Oktober 2020
Presiden Minta Vaksin COVID-19 Disiapkan Dengan Baik



Presiden Joko Widodo meminta agar rencana pemerintah untuk melakukan pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat dipersiapkan dengan baik dan detail, mulai dari pengadaan Vaksin COVID-19, distribusi, sampai implementasi vaksinasi.

“Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Jadi saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya terutama, yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, yang berkaitan dengan kualitas, nanti yang berkaitan dengan distribusinya seperti apa,” ujar Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas  mengenai Antisipasi Penyebaran COVID-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober Tahun 2020, Senin (19/10), di Istana Merdeka, Jakarta.

Tahap implementasi, lanjutnya, merupakan titik kritis dari vaksinasi ini dan hal tersebut juga harus dijelaskan kepada masyarakat. “Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul kepada publik. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri dijelasin betul, harus detail,” tukasnya.

Presiden juga mengingatkan pentingnya persiapkan teknis pelaksanaan vaksinasi di lapangan, termasuk pelaksanaan pelatihan kepada para petugas yang terlibat.   “Saya minta ini dilibatkan WHO Indonesia agar mereka bisa memberikan training-training sehingga standarnya itu menjadi jelas. Karena vaksin-vaksin pun ini harus mendapatkan treatment dan perlakuan yang spesifik, tiap vaksin beda-beda,” kata Presiden. (FID/UN)



Sumber

Redaksi Senin, 19 Oktober 2020
Muhadjir: UU Cipta Kerja Bentuk Revolusi Mental

 


Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Omnibus Law Cipta Kerja merupakan revolusi mental dalam bentuk produk hukum.

Revolusi mental adalah salah satu jargon yang diusung Joko Widodo kala bertarung di Pilpres 2019. Muhadjir berujar lewat UU Cipta Kerja, revolusi mental dilakukan Presiden Jokowi secara struktural.

"Dalam konteks Kemenko PMK Undang-undang Cipta Kerja ini adalah sebuah revolusi mental, dengan pendekatan struktural," kata Muhadjir saat memberi sambutan dalam acara Pertemuan Nasional Manajemen Fasilitas Kesehatan 2020 yang disiarkan melalui YouTube, Rabu (14/10).

Dia menjelaskan ada dua pendekatan untuk mengubah mental seseorang, komunitas, atau masyarakat. Pertama, menggunakan pendekatan penyadaran yakni dengan mengetuk kesadaran orang atau masyarakat agar mau berubah.

Pendekatan kedua dengan metode struktural, yakni dengan cara agak sedikit dipaksa, salah satunya dengan menerbitkan aturan atau alat-alat lainnya.

"Dalam pengalaman, menyentuh kesadaran itu perlu waktu yang lama jika tanpa dibarengi dengan pendekatan struktural," kata dia.

Dari pengalaman itu, menurut Muhadjir, kedua model pendekatan harus bergerak bersama. 

"Merevolusi mental masyarakat kita, mental kita semua. Dari berbagai macam ketidakmajuan menjadi orang yang mau berubah menuju ke mental yang maju," kata dia.

Ia mencontohkan upaya revolusi mental lewat Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satunya adalah mengubah sistem atau mental birokrasi Indonesia yang berbelit-belit.

"Mental birokrasi yang masih mengolor-ngolor urusan. Memperpanjang, mempersulit prosedur, otomatis di balik itu juga pasti ada biaya tinggi, bahkan di situ lah praktik korupsi sebetulnya bersembunyi," kata dia.

"Dengan Undang-undang Ciptaker ini akan dipotong dan tentunya ketika ada pemotongan pasti ada reaksi-reaksi," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama Muhadjir juga meminta agar BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, serta pihak terkait di bidang kesehatan segera mempelajari Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya aturan yang terkait kesehatan. 

"Tidak harus semuanya tapi bagian-bagian yang memang berkaitan dengan tugas pokok, tugas utama kita," kata Muhadjir.

Dengan mempelajari UU Cipta Kerja, Muhadjir berharap lembaga-lembaga di bidang kesehatan bisa segera membuat langkah antisipasi dan aturan turunan pelaksanaan.

Dia yakin UU Cipta Kerja dapat mengembangkan usaha di bidang kesehatan. Terlebih di masa pandemi Covid-19. Masyarakat banyak melirik usaha-usaha di sektor kesehatan .

"Ini adalah momentum yang bagus kalau kita bisa memanfaatkannya maka kita paling tidak bisa kuasai pasar bisnis kesehatan di dalam negeri, syukur kemudian kita bisa menjadi bagian dari ekspor untuk menaikkan devisa di sektor kesehatan ini," katanya. 

(tst/wis)

Redaksi Jumat, 16 Oktober 2020
Mabes Polri: Kalau Baca Isi Percakapan Grup WA KAMI, Ngeri

 


JAKARTA - Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono memastikan penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap para pegiat Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sudah berdasar bukti permulaan yang kuat. Bukti itu berupa percakapan grup WhatsApp (WA), proposal hingga bukti posting-an di media sosial.

Menurut Awi, salah satu bukti yang paling mencolok adalah isi percakapan grup WA KAMI. Karena di grup itu dibahas upaya penghasutan yang sangat membahayakan keamanan negara. “Kalau rekan-rekan membaca WA-nya ngeri. Pantas kalau di lapangan terjadi anarkistis, itu mereka masyarakat yang tidak paham betul, gampang tersulut,” ujar Awi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/10).

Namun, dari delapan pegiat KAMI yang ditangkap di Jakarta serta Medan, tidak semuanya tergabung dalam satu grup, tetapi ada beberapa grup.

“Enggak, bukan tergabung (dalam satu grup). Semua akan diprofiling. Kasus per kasusnya diprofiling,” tutur Awi. Dia pun belum mau membeberkan sejak kapan percakapan yang membahas penghasutan dengan ujaran kebencian berdasar SARA itu dimulai. Pasalnya, hal tersebut sudah masuk dalam ranah penyidikan.

Awi hanya menerangkan bahwa tindakan penghasutan yang dilakukan pegiat KAMI ini berkaitan dengan demo penolakan UU Cipta Kerja yang akhirnya berujung tindakan anarkistis di berbagai kota besar di Indonesia. “Ini terkait dengan demo Omnibus Law Cipta Kerja yang berakhir anarkistis. Patut diduga mereka itu (pegiat KAMI) memberikan informasi yang menyesatkan berbau SARA dan penghasutan itu,” beber Awi.

Lulusan Akpol 1992 ini pun memastikan bahwa pegiat KAMI yang ditangkap telah merencanakan penghasutan tersebut hingga terjadi perusakan fasilitas umum dan penyerangan terhadap aparat.

“Mereka memang merencanakan sedemikian rupa untuk membawa ini, membawa itu, melakukan perusakan itu ada jelas semua terpapar jelas (dalam grup WA),” tegas Awi. Ketika disinggung apakah ada pihak yang membiayai atau dalam grup WA tersebut dibahas soal bayaran aksi demo, Awi menyebut hal tersebut sudah masuk materi penyidikan. "Sudah mulai masuk ke materi penyidikan, proposalnya ada. Nanti itu barang buktinya (proposal),” tambah Awi.

Namun, Awi belum mau memerinci apa isi proposal yang dimaksud. Menurut dia, nanti hal tersebut akan diungkap oleh penyidik yang saat ini masih melakukan pemeriksaan. Diketahui, delapan pegiat KAMI yang ditangkap adalah Juliana, Devi, Wahyu Rasari Putri, Khairi Amri, Kingkin Annida, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, dan Khairi Amri. Beberapa orang itu sudah dijadikan tersangka dan ditahan Bareskrim Polri. Mereka diduga melangggar Pasal 45 A ayat 2 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 160 KUHP tentang penghasutan yang ancaman hukumannya mencapai enam tahun penjara.(cuy/jpnn)

Sumber

Redaksi Kamis, 15 Oktober 2020
PKS dan Demokrat Tak Suka Pengangguran Dapat Pekerjaan Layak





Jakarta - Protes terhadap Omnibus Law Cipta Kerja juga dilakukan PKS dan Demokrat. Dua partai ini memang tidak suka para pengangguran dapat pekerjaan layak.

Demonstrasi buruh terjadi di beberapa kota di Indonesia. Di Bandung, Jawa Barat, demonstrasi berlangsung ricuh. Demonstrasi itu sendiri sebagai respons dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR beberapa waktu lalu. Ini menandakan DPR tidak tidur seperti biasanya.

Memang, jika diperhatikan narasi yang disampaikan pemerintah tentang UU Cipta Kerja itu dimaksudkan untuk membuka lapangan pekerjaan. Artinya, yang banyak diperhatikan adalah kaum pengangguran agar mereka mudah mendapat pekerjaan.

Mungkin karena itu juga, membuat para pekerja atau kaum buruh menjadi iri. Karena itulah serikat buruh menyerukan mogok kerja, agar mereka bisa menikmati jadi pengangguran sementara. Tapi, benarkah pengangguran membuat kaum buruh iri, sehingga mereka memprotes besar-besaran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut?

Rasa iri itu mungkin dipengaruhi lagu Koes Plus, hati senang walaupun tak punya uang. Sementara para pekerja yang mendapat gaji setiap bulan rupanya tidak gampang senang hatinya. Hal ini dibuktikan dengan seringnya mereka melakukan demonstrasi menuntut perbaikan kesejahteraan. Itu menandakan hatinya belum senang seperti pengangguran.

Sementara, kaum pengangguran tidak pernah melakukan demo untuk menuntut peningkatan gaji agar mereka lebih sejahtera. Kaum pengangguran memang sering membuat iri para pekerja dan buruh. Mereka bisa bangun jam berapa pun tanpa harus khawatir dimarahi atasannya.


Protes terhadap UU ini juga disuarakan Partai Demokrat dan PKS. Kedua partai ini memang sejak dulu tidak suka para pengangguran di Indonesia dapat pekerjaan yang layak.

Kaum pengangguran juga bisa cuti sepanjang tahun, sepanjang waktu, tanpa perlu meminta izin kepada siapa pun. Bagi kaum pengangguran, setiap hari adalah holiday. Sementara bagi pekerja, setiap hari adalah monday. Sedangkan bagi orang yang bekerja di pabrik dan perkantoran, mereka hanya punya jatah cuti 12 hari dalam setahun.

Jatah cuti itu harus diajukan dulu untuk meminta persetujuan atasannya. Jika pun ada cuti tambahan seperti yang diatur dalam UU Cipta Kerja, paling saat pekerja wanita hamil, saat lebaran, pernikahan, musibah, dan lain-lain. Cuti tidak diberikan kepada pekerja pria yang hamil. Yang paling membuat iri buruh bisa terkena pemutusan hubungan kerja.

Apalagi jika ekonomi sedang merosot dan perusahaan mengalami kerugian. Sementara kaum pengangguran tidak mungkin terkena PHK sepanjang hidupnya. Bayangkan, buruh yang sudah capek-capek kerja masih ada risiko di-PHK. Sementara pengangguran yang tidak pernah kerja, tidak ada yang berani melakukan PHK terhadap dirinya.

Meskipun untuk mem-PHK buruh, menurut UU Cipta Kerja tersebut, perusahaan tetap harus mengeluarkan pesangon dengan hitung-hitungan yang agak ribet. Pesangon bukan hanya diberikan kepada buruh tetap yang terkena PHK saja, tapi buruh kontrak yang habis kontraknya juga berhak mendapatkan pesangon menurut UU tersebut.

Sementara kaum pengangguran, baik tetap maupun sementara, tidak akan mendapatkan pesangon. Dengan adanya pesangon itu, apakah kaum pengangguran iri dengan kaum buruh? Ternyata tidak. Para pengangguran santai saja. Mereka tidak merasa perlu bergabung dan membuat sebuah organisasi yang bernama Federasi Serikat Pengangguran Seluruh Indonesia.


UU ini memang ditargetkan untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya, agar kaum pengangguran mendapat pekerjaan lebih mudah.


Pada dunia buruh, serikat itu diketuai oleh orang yang rumahnya jauh lebih mewah dari pemilik pabrik beberapa biji. Yang paling membedakan kaum pengangguran dan buruh adalah sikap egaliternya. Kaum pengangguran kapan pun akan menerima buruh yang ingin bergabung jadi pengangguran. Sebaliknya, kaum buruh justru sering menjegal apabila ada pengangguran yang mau bergabung dengan mereka, dengan mendapatkan pekerjaan.

Buktinya, ketika UU Cipta Kerja disahkan, para pekerja dan kaum buruh malah protes. Sebab sekali lagi, UU ini memang ditargetkan untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya, agar kaum pengangguran mendapat pekerjaan lebih mudah. Sementara itu, untuk mereka yang sudah bekerja, tidak banyak perubahan aturan, bagi mereka aturannya tidak jauh berbeda dengan peraturan yang ada sebelumnya.

Yang agak mengherankan, para pelajar dan mahasiswa yang sebentar lagi akan mencari pekerjaan, juga kini menjadi agen paling depan memprotes UU Cipta Kerja yang akan membuka lapangan pekerjaan untuknya. Mungkin mereka mengira Indonesia tidak perlu membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Apalagi untuk mereka. Memang, kalau dipikirkan dengan serius, buat apa mereka capek-capek kuliah, jika harus bekerja setelah lulus. Sedangkan menjadi penganggguran jauh lebih menyenangkan.

Memang agak mengherankan, pemerintah menciptakan UU Cipta Kerja yang ditargetkan untuk mengurangi jumlah pengangguran. Tapi justru yang memprotes adalah mereka yang masih sekolah dan mereka yang sudah bekerja. Sedangkan kaum pengangguran sendiri masih selonjoran di rumahnya masing-masing, asyik menikmati hidup.

Protes terhadap UU ini juga disuarakan Partai Demokrat dan PKS. Kedua partai ini memang sejak dulu tidak suka jika para pengangguran di Indonesia dapat pekerjaan yang layak. Sebab jika para penganggur itu bekerja semua, lalu mereka punya uang, lalu mereka menjadi pintar, nanti siapa lagi yang bisa dibohongi?

Perlu diketahui, partai-partai itu kadang suka main drama. Demokrat misalnya, sebelumnya justru menjadi pendukung nomor satu UU Cipta Kerja ini. Sekarang malah main drama dengan menolaknya. Coba saja dengar video seorang anggota legislatif dari Partai Demokrat Benny K. Harman ketika rapat pembahasan UU Cipta Kerja ini.

Dengan adanya demo-demo UU Cipta Kerja ini, dikhawatikrkan tercipta klaster baru penularan virus corona. Padahal kita ingat, salah satu petinggi Partai Demokrat adalah orang yang aktif berkampanye untuk melawan penyebaran virus corona.

Redaksi Minggu, 11 Oktober 2020