Most Recent

MRP selesaikan bimbingan teknis soal Otsus Papua

  


Majelis Rakyat Papua atau MRP menggelar Bimbingan Teknis Monitoring Pengendalian Implementasi Regulasi terkait Otonomi Khusus Papua bagi para pimpinan dan anggota MRP di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, 2 – 4 Februari 2021. Ketua MRP, Timotius Murib menyatakan materi dalam bimbingan teknis itu memberi pembobotan utama terhadap evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Hal itu disampaikan Murib di Sentani, Jumat (5/2/2021). “Ada pemateri dari luar dan juga lokal [yang] telah memberikan materi masing-masing. Itu bagian dari pembangunan pembobotan sumber daya pimpinan dan anggota MRP dalam rangka program yang jangka pendek yang akan dilakukan pada 2021 – 2023. MRP menganggap [tahun ini] tahun evaluasi, sehingga materi narasumber itu memberi pembobotan kepada pimpinan dan anggota MRP,” kata Murib.

Menurutnya, masyarakat di Papua menanyakan perkembangan evaluasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan rencana revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua). MRP menerima informasi bahwa pemerintah pusat ingin merevisi UU Otsus Papua sebatas Pasal 34 tentang kucuran Dana Otsus Papua dan Pasal 76 tentang aturan pemekaran Provinsi Papua yang membutuhkan persetujuan MRP dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua (DPRP).

Murib menyatakan pemerintah pusat semestinya tahu tahu Otsus Papua masih berlaku. “Sehingga, [jika] pemekaran [Provinsi Papua itu] ingin dilakukan, pemerintah pusat akan menanyakan kepada Gubernur, MRP dan DPRP, dan sesuai dengan Pasal 76 dimana pemekaran ada pertimbangan dan persetujuan dari MPR,” ucapnya.

Menurutnya, draft perubahan UU Otsus Papua itu sudah berada di DPR RI. “Kita MRP punya tanggung jawab untuk memberikan masukan dan saran kepada pemerintah dan DPR RI Komisi II. MRP sudah lakukan komunikasi dengan Wakil Presiden RI untuk menerima MRP. Karena situasi COVID-19, MRP tidak bisa pergi ke Jakarta, sehingga kami akan lakukan virtual, waktunya akan ditentukan,” kata Murib.

Ketua panitia Bimbingan Teknis MRP itu, Eddy Patanduk mengatakan bimbingan teknis berjalan baik, meskipun ada narasumber yang menyampaikan materi secara daring. Patanduk juga mengapresiasi semua anggota MRP yang sabar dalam mengikuti bimbingan teknis itu. “Narasumber yang kami hubungi semua berjalan dengan baik selama tiga hari ini,” kata Patanduk.


Redaksi Jumat, 26 Februari 2021
Rakyat Papua Mendukung Otsus Jilid 2

   


OTONOMI khusus di Papua akan diperpanjang tahun 2021. Masyarakat Papua sangat mendukung otsus jilid 2, karena program khusus dari pemerintah ini terbukti memakmurkan rakyat di bumi cendrawasih. Sudah banyak pembangunan di Papua berkat adanya otonomi khusus.


Otsus adalah program yang dimulai sejak 2001 dan berlaku selama 20 tahun. Program ini mendapat payung hukum dari UU nomor 21 tahun 2001 dan diubah jadi perpu no. 1 tahun 2008. Seluruh rakyat Papua senang dengan adanya otsus karena mendapatkan bantuan berupa uang dari pemerintah pusat. Selain itu ada jaminan penghormatan HAM di Papua.


Akan ada otsus jilid 2 di Papua mulai tahun 2021. Perpanjangan otsus ini sangat didukung oleh rakyat Papua. Karena mereka menikmati infrastruktur yang dibangun dari dana otsus. pemerintah pusat mengucurkan uang sampai trilyunan rupiah demi kesejahteraan rakyat di bumi cendrawasih. Jadi, tidak ada ketimpangan pembangunan antara Jawa dan Papua.


Dalam otsus Papua, tidak hanya uang yang diberikan, namun juga ada kewenangan khusus yang diberikan kepada rakyat Papua. Di antaranya, seluruh pemimpin (walikota, gubernur, dll) harus dijabat oleh warga asli Papua. Jadi warga di sana bisa memimpin daerahnya sendiri karena sudah tahu bagaimana karakter masyarakatnya dan juga budayanya.


Bani Tabuni, Kepala Suku Pegunungan Tengah Papua, menyatakan bahwa otsus adalah solusi kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk hadirnya negara. Dalam artian, pemerintah berusaha membuat masyarakat Papua sejahtera dan mengecap kehidupan yang maju, dengan membangun bumi cendrawasih. Papua bukan lagi provinsi yang terpinggirkan.


Semua rakyat Papua menyambut baik otonomi khusus jilid 2 karena sudah ada bukti nyata saat ada program otsus jilid 1. Banyak Rumah Sakit dan Puskesmas yang dibangun di Papua. Jadi masyarakat tidak perlu pergi jauh untuk berobat. Petugas kesehatan juga diterjunkan langsung ke masyarakat untuk memberi obat dan melakukan pemeriksaan.


Infrastruktur juga dibangun di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ada jalan Trans Papua yang membentang sepanjang 4.330 KM dari Sorong ke Merauke. Masyarakat sangat menikmati fasilitas jalan ini, karena bisa menghemat waktu dan tenaga. Mereka tak perlu lagi melintasi hutan belantara ketika bepergian. Bahkan diklaim kualitas jalannya hampir sama dengan di Eropa.


Pembangunan infrastruktur lain juga dilakukan di Papua, dengan adanya 3 Pelabuhan baru di Raja Ampat, yakni di Waigeo Utara, Kofiau, dan dermaga wisata Kota Waisai. Pelabuhan ini bisa mendukung pariwisata di Raja Ampat, karena jadi tempat traveling internasional. Wisatawan juga bisa ke sana melalui Bandara Internasional Sentani yang sudah sangat modern.


Masyarakat juga mendukung otsus jilid 2 karena ada kemudahan akses pendidikan di Papua. Banyak sekolah dibangun dengan fasilitas dan pengajar yang cukup. Murid-murid juga diberi beasiswa, bahkan bisa kuliah di luar negeri. Jadi tidak ada lagi anak yang putus sekolah atau bahkan buta huruf karena tidak mengenyam pendidikan sama sekali.


Ketua DPD PMT Provinsi Papua Ali Kabiay menyatakan bahwa otsus perlu diperpanjang karena pembangunan di segala bidang di wilayah Papua masih diperlukan. Terutama untuk pembangunan SDM, kesehatan, dan  ekonomi, kesejahteraan, dan lainnya. Otsus adalah program yang bagus, jadi tidak boleh dihentikan begitu saja.


Dengan perpanjangan otsus maka diharap bisa memberantas masalah kesehatan di Papua seperti penyakit malaria dan mencegah penularan corona. Pembangunan infrastruktur di Papua yang belum tuntas akan diselesaikan. Jadi tidak ada proyek yang mangkrak.


Masyarakat sangat mendukung otsus jilid 2 karena di otsus 1 sudah banyak kemajuan di bumi cendrawasih. Sekarang sudah ada jalan trans Papua, Rumah Sakit, Puskesmas, dan infrastruktur lain untuk kemajuan Papua. Otsus jilid 2 akan membawa lagi kemajuan di Papua.


*) Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Redaksi
Sadis, Sejak Januari 2021 OPM Sudah 8 Kali Serang Warga Sipil dan TNI



Aksi brutal Kelompok Kriminal Bersenjata yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Tanah Papua ternyata sudah semakin menjadi-jadi.

Gerombolan bersenjata OPM ini ternyata tidak hanya menargetkan aparat TNI dan Polri saja sebagai sasarannya, tapi mereka juga menargetkan warga sipil yang dianggap tidak mendukung dengan gerakan mereka.

Perwira Penerangan (Papen) Kogabwilhan III, Lekol Laut Deni Wahidin menyatakan, dalam dua bulan terakhir kelompok bersenjata KKB atau OPM begitu aktif mengganggu pos TNI-Polri di Intan Jaya.

Menurut Letkol Deni, mereka tidak hanya menembaki pos TNI-Polri, mereka juga mengganggu aktivitas masyarakat. Total ada delapan kontak tembak antara TNI-Polri dan KKB atau OPM sejak Januari hingga Februari.

“Mereka itu aktif menembaki pos kita, selain itu mereka kerap mengintimidasi masyarakat dan pejabat Pemda Intan Jaya,” kata Papen Kogabwilhan III Letkol Laut Deni Wahidin dalam keterangannya, Senin, 22 Februari 2021.

Dia menambahkan, sejak Januari 2021 hingga hari ini setidaknya telah terjadi delapan kasus kontak senjata yang melibatkan para gerombolan bersenjata OPM itu.

Pada tanggal 6 Januari 2021, kelompok OPM telah melakukan penyerangan dan pembakaran satu buah pesawat misionaris milik PT MAF di Kampung Pagamba, Distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya. Untungnya tidak ada korban jiwa atas insiden itu, karena Sang Pilot bernama Alex Luferchek yang merupakan warga negara Amerika Serikat berhasil melarikan diri sebelum pesawat tersebut habis dilahap si-jago merah.

Pada tanggal 30 Januari 2021, gerombolan OPM itu juga kembali menembak seorang warga sipil yang bernama Boni Bagau. Boni Bagau adalah warga Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya ini, dia tewas ditembak oleh kelompok OPM pimpinan Undius Kogoya di perbatasan Distrik Sugapa dan Distrik Homeyo. Boni ditembak karena dituduh sebagai mata-mata dari aparat keamanan TNI-Polri.

Kemudian nasib yang sama dialami oleh Ramli. Warga Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya itu juga tewas ditangan OPM pada hari Senin 8 Februari 2021 atau satu minggu setelah kematian Boni Bagau.

Selain itu, sejak Januari 2021, lima orang prajurit terbaik TNI telah tewas akibat serangan OPM, mereka adalah:

1. Almarhum Prada Agus Kurniawan.
Prada Agus Kurniawan terkena tembakan dari kelompok OPM pada tanggal 10 Januari 2021. Kontak tembak antara sejumlah prajurit Satgas Pamtas Mobile RI-PNG itu dengan kelompok OPM terjadi sekitar pukul 11.40 WIT ketika prajurit TNI AD tengah melakukan patroli rutin di Distrik Titigi, Intan Jaya, Papua. Prada Agus tewas setelah peluru OPM menembus bagian punggungnya.

2. Almarhum Pratu Roy Vebrianto.
Pratu Roy adalah Anggota Yonif Raider 400/Banteng Raider yang bertugas sebagai Satgas Pamtas RI-PNG. Dia tewas pada hari Jum’at pagi, 22 Januari 2021 usai melaksanakan salat subuh di Pos Titigi, Intan Jaya, Papua. Pratu Roy langsung tersungkur setelah timah panas menerjang dada kanannya dari jarak kejauhan.

3. Almarhum Pratu Dedi Hamdani.
Pratu Dedi Hamdani adalah prajurit TNI AD yang berasal dari Yonif Raider 408/SBH yang bertugas bersama Yonif Raider 400/BR di bawah komando Kodam IV/Diponegoro. Pratu Dedi tewas pada hari Jum’at, 22 Januari lalu.

Pratu Dedi dikabarkan tewas setelah mengejar para pelaku penembakan terhadap Pratu Roy Vebrianto di wilayah Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

4. Almarhum Praka Hendra Sipayung. Praka Hendra tewas ditembak dari jarak dekat oleh OPM pada hari Jum’at, 12 Februari 2021 lalu. Praka Hendra adalah prajurit TNI AD dari Satuan Tugas (Satgas) Aparat Teritorial (Apter) Kodim Persiapan Intan Jaya. Dia tewas ketika tengah berada di sebuah warung milik warga Papua yang bernama Kevin yang letaknya tidak jauh dari Kodim Persiapan Intan Jaya.

5. Terakhir, Almarhum Prada Ginanjar Arianda. Prada Ginanjar tewas tertembak pada Senin pagi, 15 Februari 2021, sekitar pukul 08.23 WIT, ketika berada di Pos Peninjauan di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.





Sumber

Redaksi Kamis, 25 Februari 2021
Munarman Dinilai Menyembunyikan Teroris

 


Ketua Cyber Indonesia Husin Alwi menduga mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyembunyikan informasi tentang aktivitas teroris. Munarman menghadiri pembaiatan kelompok ISIS tapi tidak melapor.
 
"Sampai saat ini Munarman tidak pernah melaporkan kepada pihak kepolisian terkait adanya itu (kegiatan pembaiatan terorisme)," kata Husin dalam diskusi daring Chrosscheck by Medcom.id dengan tema "FPI, Terorisme, dan Propaganda", Minggu, 14 Februari 2021.
 
Husin mengatakan Munarman melanggar Pasal 13 huruf C Undang-Undang Terorisme bila tidak melaporkan aktivitas pembaiatan teroris. Munarwan dinilai salah karena menjadi pembicara dalam acara itu dan tidak melapor.

"Ini baru ramai setelah ada statement dari Aulia (terduga teroris yang tertangkap) bahwa 'Saya dibaiat oleh ISIS di hadapan Munarman', kita bisa duga ada pelanggaran di situ," ujar Husin.
 
Dia yakin Munarman sengaja menyembunyikan aktivitas pembaiatan teroris. Munarman dinilai terlalu pintar tidak mengetahui Pasal 13 huruf C Undang-Undang Terorisme.

"Munarman ini kan sarjana hukum, ngerti mengenai hukum. Dia tahu mengenai Undang-Undang Terorisme," tutur dia.
 
Sebelumnya, nama Munarman dikait-kaitkan dengan aktivitas terduga teroris. Baru-baru ini, pengakuan itu diungkap terduga teroris Muhammad Fikri Oktaviadi.
 
Fikri ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 6 Januari 2021. Ia ditangkap karena pernah mengikuti baiat di Pondok Sudiang pada 2015.
 
“(Pembaiatan) dihadiri ustaz Basri pemimpin acara, ustaz Fauzan penerbit buku, ustaz Munarman Panglima DPP FPI yang mewakili FPI, dan ustaz Mustar sebagai moderator,” ujar Fikri melalui video yang tersebar via WhatsApp, Senin, 8 Februari 2021.
 
Beberapa simpatisan FPI juga ikut dalam pembaiatan. Fikri menyebut beberapa nama simpatisan organisasi yang sempat dipimpin Muhammad Rizieq Shihab itu.

Redaksi Rabu, 24 Februari 2021
7 Makna Sila Persatuan Indonesia Beserta Contoh Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari


Persatuan Indonesia merupakan bunyi Pancasila sila ketiga. Mengacu pada bunyi pada sila ketiga, persatuan menjadi bagian yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan serta ketenteraman rakyat Indonesia.

Melalui sila tersebut menunjukkan cita-cita pendiri negara dan pencipta ideologi Pancasila ialah ingin menjadikan persatuan sebagai bagian penting untuk mencapai kemakmuran dan perdamaian sosial.

Istilah persatuan Indonesia mencakup persatuan dalam pengertian ideologis, politis, sosial-budaya, dan keamanan. Adapun tujuan dari persatuan Indonesia ialah untuk melindungi rakyat Indonesia agar terhindar dari perpecahan.

Negara mengakui dan menyatakan bangsa Indonesia adalah satu kesatuan orang yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dengan latar belakang sejarah, budaya, dan agama yang berbeda.

Itulah mengapa, negara melalui pemerintah harus benar-benar menjaga dan memperkuat bangsa Indonesia dengan persatuan.

Di sisi lain, makna setiap sila dalam Pancasila sebagai dasar negara harus dipahami setiap warga Indonesia, termasuk sila ketiga yang berbunyi 'persatuan Indonesia'.

Tanpa memahami maknanya, Pancasila mungkin hanya dianggap sebagai slogan semata. Makna setiap sila Pancasila harus menjadi landasan, fondasi utama, titik acuan Bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa.

Penasaran apa saja makna dari sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia?

Berikut ini rangkuman tentang makna sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia, seperti dilansir dari laman GuruPpkn dan Yuksinau, Rabu (24/2/2021).

Makna Lambang Sila Ketiga



Hiasan Garuda Pancasila di halaman depan Gereja Katedral, Jakarta (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

- Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi 'persatuan Indonesia'.

- Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh.

- Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia.

- Sementara, sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, itu tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila.

Makna Sila Ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia



Salah satu kerajinan lambang Garuda Pancasila di bengkel rumahan, Jakarta, Kamis (13/8/2020). Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartanto memaparkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk bantuan bagi UMKM tercatat Rp32,5 triliun per 3 Agustus 2020. (merdeka.com/Imam Buhori)


Makna sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia, adalah memberikan rasa pengakuan serta penghormatan dan menghargai perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan ini dapat ditinjau dari agama, ras, maupun budaya.

1. Kebersamaan

Makna yang amat melekat dalam sila ketiga Pancasila adalah memberikan sejumlah jaminan untuk melakukan kerja sama yang baik dan erat dalam kehidupan bermasyarakat.

Perilaku ini bisa diwujudkan dengan menjunjung tinggi sikap kebersamaan, saling bantu membantu, dan gotong royong antarindividu dalam masyarakat.

2. Persatuan bangsa

Makna sila ketiga berikutnya berisi tentang tekad yang dilakukan secara bersama-sama. Tujuan dari kebersamaan tersebut adalah agar dapat mewujudkan persatuan bangsa yang serta agar terbebas dari segala bentuk konflik masyarakat.

3. Kepentingan pribadi dan kelompok

Makna sila ketiga selanjutnya ialah berhubungan dengan individu dalam pengalaman atau penerapan Pancasila, khususnya untuk 'persatuan Indonesia', yaitu dengan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan secara ikhlas.

Makna Sila Ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia



Perajin menyelesaikan proses pewarnaan patung Garuda Pancasila di Jalan Bali Raya, Jakarta, Kamis (1/10/2020). Dampak Covid-19 menyebabkan produksi patung lambang negara Republik Indonesia tersebut menurun dan sempat tutup selama 3 bulan pada masa awal pandemi. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

4. Menciptakan dan mempertahankan kedaulatan

Tujuan dari sistem pengamalan dan penerapan dalam Pancasila, khususnya sila ketiga ini adalah menanamkan rasa bangga serta rasa cinta terhadap komponen bangsa dan kebudayaan yang terdapat di Indonesia.

Perwujudan sikap tersebut dilakukan dengan alasan menjaga keutuhan kearifan lokal yang lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

5. Rela berkorban demi bangsa dan negara

Peranan yang diberikan dalam memahami makna sila ketiga adalah adanya wujud sikap rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara Indonesia.

Sikap ini sangat erat kaitannya dengan jiwa patriotisme atau sikap berani, pantang menyerah, nasionalisme serta rela berkorban demi bangsa dan negara yang menjadi kekuatan bagi kesatuan bangsa.

6. Menghormati Perbedaan

Makna yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah untuk memberi orang rasa pengakuan dan rasa hormat terhadap perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Negara dengan berbagai suku, budaya, dan bahasa tidak berarti kita tidak bisa bersatu.

Cara termudah untuk menyatukan kita adalah menghormati orang lain.

7. Patriotisme

Patriotisme adalah satu di antara bagian terpenting dari negara. Hal ini dikarenakan orang-orang dengan patriotisme akan mengorbankan segalanya untuk negara mereka.


Contoh Penerapan Sila Ketiga Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari



Perajin menyelesaikan proses pewarnaan patung Garuda Pancasila di industri rumahan di Jalan Bali Raya, Jakarta, Kamis (1/10/2020). Selama pandemi, perajin mengaku hanya dapat membuat hingga 15 buah patung Garuda Pancasila dalam sehari sesuai pesanan. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)


Berikut ini beberapa contoh penerapan Pancasila, sila 'persatuan Indonesia':

1. Cinta terhadap Tanah Air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju.

3. Mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia.

4. Berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional.

5. Meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia. Memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai daerah.

6. Menghargai dan menghormati kebudayaan daerah lain.

7. Tidak menyebarkan kebencian dan permusuhan.

8. Saling menghormati perbedaan agama, suku, dan kebudayaan.

9. Menjaga kedaulatan bangsa.

10. Menjaga jalinan persaudaraan sesama Bangsa Indonesia.


Sumber: Yuksinau, GuruPPKN

Redaksi
Presiden: Pandemi Mengakselerasi Transformasi di Lingkungan Peradilan



Krisis kesehatan global akibat pandemi Covid-19 mengubah seluruh tatanan kehidupan secara drastis dan mendorong penerapan cara-cara baru termasuk penyelenggaraan peradilan. Penyelenggara peradilan dipaksa bertransformasi lebih cepat dan bekerja dengan cara-cara baru untuk mematuhi protokol kesehatan, mengurangi pertemuan tatap muka, dan mencegah kerumunan.


Saat menghadiri Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020 secara virtual, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa cara kerja baru telah dilakukan pada Mahkamah Agung dengan mengakselerasi penggunaan teknologi informasi, baik dalam bentuk e-Court maupun e-Litigation sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak terganggu dan kualitas putusan juga tetap terjaga.

"Saya mencatat sebelum pandemi, Mahkamah Agung sudah memiliki rencana besar untuk menggunakan teknologi informasi di lingkungan peradilan. Datangnya pandemi justru mempercepat terwujudnya rencana besar tersebut dan tadi sudah disampaikan banyak oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung. Momentum pandemi ini bisa dibajak untuk melakukan transformasi yang fundamental dengan cara-cara fundamental," ujar Presiden dari Istana Negara, Jakarta, Rabu, 17 Februari 2021.

Presiden memandang bahwa terobosan-terobosan oleh penyelenggara peradilan sangatlah penting. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem peradilan Indonesia mampu beradaptasi dengan cepat sehingga dapat terus berinovasi agar mampu melayani masyarakat lebih cepat dan lebih baik.

Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa akselerasi penggunaan teknologi bukanlah tujuan akhir. Percepatan penggunaan teknologi adalah pintu masuk untuk transformasi yang lebih luas, transformasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan peradilan untuk mempercepat terwujudnya peradilan modern.

Kepala Negara menyebut bahwa pemerintah memberikan apresiasi yang setingi-tingginya pada upaya-upaya yang telah dilakukan Mahkamah Agung untuk memperluasan implementasi e-Court dan e-Litigation pada perkara-perkara pidana, pidana militer, dan jinayat, serta peningkatan versi direktori putusan.

"Saya juga gembira karena penyelesaian perkara melalui aplikasi e-Court mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat pencari keadilan. Jika dibandingkan tahun 2019, jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-Court pada tahun 2020 meningkat 295 persen dan 8.560 perkara telah disidangkan secara e-Litigation," imbuhnya.

Penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan di Mahkamah Agung juga terbukti mampu meningkatkan kinerja penyelenggara peradilan secara signifikan. Jumlah perkara yang diterima merupakan yang terbanyak dalam sejarah. Perkara yang diputus juga terbanyak sepanjang sejarah. Menurut Presiden, ini bisa dilakukan tanpa mengurangi kualitas putusan.

"Saya berharap, Mahkamah Agung terus meningkatkan kualitas aplikasi e-Court, termasuk standarisasi kewajiban para pihak, pemeriksaan saksi dan ahli secara daring, salinan putusan atau e-Verdict, juga perluasan aplikasi e-Court untuk perkara-perkara perdata yang bersifat khusus," paparnya.

Presiden berpandangan, upaya-upaya untuk melakukan reformasi peradilan melalui penerapan sistem peradilan yang modern adalah keharusan. Sebagai benteng keadilan, Mahkamah Agung dapat mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor melalui keputusan-keputusan yang mengurangi disparitas pemidanaan.

"Dengan kinerja dan reputasi yang semakin baik, Mahkamah Agung dapat menghasilkan putusan-putusan 'Landmark Decisions' dalam menggali nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat sehingga lembaga peradilan menjadi lembaga yang makin terpercaya," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa penanganan perkara di masa pandemi telah menimbulkan ancaman besar bagi keselamatan warga peradilan dan pencari keadilan. Untuk itu Mahkamah Agung telah mengambil langkah cepat dan berinovasi untuk melindungi aparatur peradilan dan para pencari keadilan.

"Di tengah pandemi Mahkamah Agung mengambil langkah cepat dengan mengubah mekanisme persidangan konvensional menjadi elektronik," kata Ketua MA yang menyampaikan laporan dari Gedung Mahkamah Agung.

Turut mendampingi Presiden di Istana Negara yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.




Redaksi Sabtu, 20 Februari 2021
Pertengahan Tahun, Indonesia Dapat Pasokan 30-40 Juta Vaksin Covid-19

 


Indonesia akan mendapatkan pasokan vaksin covid-19 sekitar Juni atau Juli 2021. Jumlah pasokan vaksin covid-19 yang didapatkan tersebut yaitu 30-40 juta dosis.

Vaksin covid-19 tersebut berasal dari berbagai perusahaan farmasi yang telah melakukan kerja sama sebelumnya.

“Semester II tahun ini bisa mendapatkan 30 sampai 40 juta dosis vaksin,” sebut Presiden Joko Widodo seperti yang dirilis infopublik.id,  Sabtu (20/2/2021).

Presiden mengatakan, saat ini terdapat sejumlah perusahaan farmasi dari berbagai belahan dunia yang telah bekerja sama dengan Indonesia. Dari kerja sama tersebut, akan memberikan sebanyak 426 juta dosis vaksin covid-19 bagi masyarakat dalam negeri.


“Indonesia sudah mendapatkan komitmen sebanyak 426 juta dosis vaksin covid-19 dari berbagai perusahaan farmasi,” ujarnya.

Presiden mengungkapkan, bahwa pemerintah kini fokus memastikan, kerja sama yang terjalin tersebut dapat ditepati oleh para perusahaan dengan tepat waktu. Supaya jadwal penyelesaian vaksinasi yang ditargetkan pemerintah sesuai dengan rencana yakni satu tahun.


Hal ini akan terus dilakukan oleh Presiden maupun instansi pemerintah terkait. Sehingga, vaksin dapat didatangkan ke tanah air dalam beberapa ke depan.

“Saya telpon ke pihak terkait, supaya pihak itu dapat mengirimkan vaksin sesuai komitmen,” terang Presiden.


Dalam mendapatkannya, Presiden mengakui, harus memperhatikan secara intensif perusahaan yang terkait demi memenuhi vaksin bagi masyarakat. Mengingat, seluruh negara di berbagai belahan benua lainnya juga berebut mendapatkan vaksin dengan segala cara.

“Kadang saya melakukan komunikasi dengan pihak terkait vaksin untuk memastikan komitmen yang ditepati,” kata Presiden.

Ia menjelaskan, diperlukan usaha yang keras dalam memenuhi kebutuhan ratusan juta dosis vaksin covid-19 bagi sebanyak 182 juta orang atau 70 persen populasi Indonesia. Sehingga, dapat mewujudkan kekebalan komunal (herd Immunity) dalam beberapa waktu ke depan.

Pada awal 2021, Indonesia telah memulai vaksinasi covid-19. Tercatat sebanyak 3 juta dosis vaksin pada Januari sudah datang. Kemudian sebanyak 7 juta dosis vaksin datang Februari, dan 11 juta dosis akan datang pada Maret. 


Redaksi