Most Recent

Mendag: Produk Stainless Steel Indonesia Bebas BMAD di India


Produk baja jenis Flat Rolled Product of Stainless Steel (FRPSS) asal Indonesia dibebaskan dari Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) di India.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhamad Lutfi mengatakan bebasnya produk baja ini dari bea masuk khsusus tersebut karena pendekatan diplomatik yang cepat intensif oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan pejabat tinggi terkait India.

“Indonesia melakukan pendekatan diplomatik dengan pejabat tinggi India setelah mengetahui Otoritas penyelidiknya mengeluarkan rekomendasi pengenaan BMAD yang mengandung defisiensi, baik dalam hal substansi maupun prosedur penyelidikan. Saya menyambut baik putusan Pemerintah India tersebut. Pembatalan pengenaan BMAD ini dapat mengembalikan akses pasar ekspor FRPSS ke pasar India,” ujar Mendag dalam keterangan resmi yang diterima InfoPublik pada Kamis (22/7/2021).

Lebih lanjut Mendag menjelaskan otoritas perdagangan India, yakni Directorate General Trade Remedies (DGTR) telah merilis memo resmi yang menetapkan produk baja 15 negara termasuk Indonesia bebas dari BMAD.

Dengan demikian, produk FRPSS Indonesia dipastikan lolos dari pengenaan bea khusus antara specific duty US$167 per metrik ton (MT)—US$441 per MT (sekitar Rp2,4 juta-6,3 juta).

“Kinerja ekspor FRPSS Indonesia ke India sempat membukukan kinerja terbaik pada 2019 sebesar US$426 juta (sekitar Rp6,1 triliun). Seiring pandemi Covud-19, pada 2020 terjadi pelemahan ekspor FRPSS ke India menjadi US$117 juta (sekitar Rp1,6 triliun),” imbuh dia.

Menurut Mendag tahun ini belum tampak indikasi pemulihan karena ekspor FRPSS ke India. Hal ini berdasarkan data ekspor FRPSS periode Januari–Mei 2021 yang mencatat mencapai US$60 juta (sekitar Rp868 miliar), masih di bawah capaian periode yang sama tahun 2020, sebesar US$87,5 juta (sekitar Rp1,2 triliun).

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Plt Dirjen PLN) Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menambahkan pembebasan BMAD tidak lepas dari sikap kooperatif perusahaan terkait selama penyelidikan oleh DGTR berlangsung.   

“Kami menghargai sikap kooperatif dan partisipasi aktif perusahaan selama penyelidikan berlangsung sehingga Pemerintah Indonesia memiliki peluang melakukan pembelaan optimal hingga garis akhir,” imbuh dia. 

Redaksi Kamis, 22 Juli 2021
Intelijen Perlu Proaktif Terhadap Segala Bentuk Ancaman, Termasuk Covid-19

Dalam rangka mempercepat penganggulangan virus Covid-19, Badan Intelijen Negara (BIN) melaksanakan program vaksinasi. Program vaksin ini dilaksanakan mengingat kebutuhan di lapangan untuk mempercepat herd immunity di Indonesia.

Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI M. Syauqillah menyatakan, program vaksinasi door to door yang dicanangkan oleh BIN merupakan langkah yang sangat tepat untuk mengatasi ancaman Covid-19 yang dinilai sangat berbahaya terhadap keamanan manusia.

“Pandemi covid perlu dilihat sebagai ancaman terhadap ‘keamanan manusia’ dan oleh karenanya segala tindakan untuk menurunkan infeksi Covid-19 perlu dilaksanakan,” ujar Muhammad Syauqillah kepada Harakatuna.com, Kamis (22/72021).

Pria yang akrab disapa Syauqi ini juga menyampaikan, bila Indonesia terus mengalami lonjakan angka kenaikan infeksi virus ini, maka pada gilirannya akan mengancam stabilitas ekonomi dan berujung pada stabilitas nasional.

Ketua Program Studi Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI ini juga mengatakan bahwa ancaman terhadap ‘keamanan manusia’ sejalan dengan UU Intelijen Negara No. 17 Tahun 2011. Sehingga, program vaksinasi menjadi penting dilaksanakan.

“Potensi ancaman saat ini bukan hanya dalam bentuk separatisme, radikalisme, inflitrasi kekuatan negara asing, akan tetapi juga virus Covid 19,” tegas Syauqi.

Merujuk hasil lembaga Survei Indonesia, angka vaksinasi masih perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, lanjut Syauqi, presiden sebagai single user intelijen negara pasca Perpres No. 73 tahun 2020, telah memberikan apresiasi terhadap program vaksinasi yang brilian ini.

“Artinya restu telah diberikan oleh single user. Berbeda dengan vaksin berbayar yang telah dibatalkan oleh Presiden,” pungkasnya.

Redaksi
Dukung Percepatan Herd Immunity, Dandim Ikut Sosialisasikan Vaksinasi Covid-19

 

Komando Distrik Militer (Kodim) 0808 Blitar ikut mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagai upaya membentuk herd immunity masyarakat. Oleh sebab itu, anggota TNI-AD yang bertugas di wilayah Kodim 0808 berkomitmen ikut serta mensosialisasikan vaksinasi Covid-19. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektoral di Aula Soecipto Yonif 511, Senin (05/07/2021).

Dandim 0808 Blitar, Letkol Inf. Didin Nasruddin Darsono mengatakan, jajaran TNI ikut andil dalam menyosialisasikan keamanan vaksin ke masyarakat, sehingga kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi meningkat. Sebab, proses vaksinasi bagi masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah di angka 20%. Oleh sebab itu, pihaknya meminta anggota Kodim hingga Babinsa melakukan pendekatan pada masyarakat yang masih takut menerima vaksin Covid-19. Didin juga mengimbau agar masyarakat yang sudah terdata vaksin agar segera datang ke fasilitas kesehatan sesuai jadwal. Begitu juga masyarakat umum yang berkesempatan mengikuti pendaftaran online di beberapa fasilitas kesehatan.

Didin menjelaskan di Kodim 0808, dari total 565 anggota, 534 diantaranya sudah menerima vaksin dosis pertama. Sedangkan 41 anggota lainnya belum menerima suntikan vaksin Covid-19 karena beberapa pertimbangan. Diantaranya karena yang bersangkutan merupakan penyintas Covid-19,  memiliki penyakit penyerta, dan lain-lain.

“Untuk wilayah Kota Blitar, setiap hari kita lakukan di Poliklinik Kesehatan dengan harapan sampai minggu depan target Kodim terpenuhi, yaitu lima ribu dosis vaksinasi. Sehingga dari kumpulan sampling dari Dinas Kesehatan dan Kepolisian dapat mendukung terwujudnya herd immunity,” jelas Didin.

Didin berharap keterlibatan TNI dalam mensosialisasikan vaksinasi Covid-19, bisa berdampak positif terhadap cakupan vaksinasi di Kota Blitar. (Fan)

Redaksi Rabu, 21 Juli 2021
Kemensos-Bulog Salurkan 200 Juta Kg Beras


Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Perum Bulog menyalurkan beras dengan total 200 juta kilogram (Kg), untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH), dan 10 juta KPM bantuan sosial tunai (BST) dengan paket besar 10 kg per KPM.


"Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Menteri Keuangan. Tujuan penyaluran beras untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi,” kata Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/7/2021).

Selain itu, ada bantuan beras lima kilogram yang khusus program Kemensos.

Bantuan diberikan kepada masyarakat pekerja sektor informal yang tidak bisa bekerja karena terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Darurat (PPKM) Darurat, antara lain pedagang kaki lima, pemilik warung, pengemudi ojek, dan pekerja lepas di Jawa dan Bali.

“Data penerima bantuan beras lima kilogram ini dari usulan pemerintah daerah. Penerima adalah mereka yang tidak menerima atau di luar penerima tiga jenis bansos reguler, yakni PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako dan BST,” kata Mensos.

Bantuan beras disalurkan melalui Dinas Sosial kabupaten/kota untuk warga terdampak COVID-19 di seluruh kabupaten/kota di wilayah Jawa dan Bali.

“Masing-masing mendapatkan bantuan 3.000 paket masing-masing sebanyak lima kilogram untuk 122 kabupaten/kota, dan 6.000 paket masing-masing lima kilogram untuk enam ibu kota provinsi,” ujar Mensos.

Mensos mengatakan untuk bansos PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, sudah disalurkan sejak awal Juli.

Secara umum, dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial, Kemensos mengoptimalisasi program bansos reguler, yakni PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan BST. PKH tahap ketiga yakni untuk bulan Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021.

Kemensos juga mencairkan BST untuk 10 juta KPM selama Mei Juni, yang cair pada Juli, kemudian 18,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako mendapatkan tambahan dua bulan, yakni Juli dan Agustus.

Anggaran untuk PKH sebesar Rp28,3 triliun dan BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp42,3 triliun yang disalurkan melalui Bank-Bank Milik Negara (Himbara).

Untuk BST anggaran sebesar Rp15,1 triliun yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.

“Dengan bansos ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Mensos.

Redaksi Minggu, 18 Juli 2021
PPKM Darurat, Bansos Mulai Disalurkan Paling Lambat Minggu Kedua Juli



Pemerintah akan mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) menyusul diterapkannya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.

 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, percepatan penyaluran itu akan dilakukan paling lambat minggu kedua Juli. 

“Mudah-mudahan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok Tanah Air kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan,” kata Muhadjir saat rapat koordinasi tingkat menteri, dikutip dari siaran pers, Jumat (2/7/2021).


Muhadjir mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga terkait untuk mempercepatnya. 

Selain itu juga sekaligus memastikan penyaluran bansos untuk program keluarga harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program sembako kepada 18,8 juta KPM, dan perpanjangan bantuan sosial tunai (BST) periode Mei-Juni kepada 10 juta KPM tepat sasaran. 

"Yang paling utama agar masyarakat paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya bansos tersebut,” kata Muhadjir.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, percepatan penyaluran bansos juga merupayakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah dua digit seperti sebelum pandemi. 

Hal tersebut untuk mencapai target Susenas pada September 2021 nanti.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, pasca perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang baru, realisasi penyaluran bansos PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berjumlah 32.953.559 keluarga/jiwa. 

Namun, saat ini terdapat 3.614.355 KPM data di Himbara yang belum bisa disalurkan. Penyebabnya antara lain gagal burekol karena data anomali dan tidak lengkapnya data. 

Data anomali tersebut, kata dia, merupakan data yang telah padan dengan Dukcapil tetapi tidak bisa dilakukan pembukaan rekening di bank karena beberapa hal. 

Di antaranya karena nama yang tidak sesuai format dan sebagainya. 

“Permasalahan seperti inilah yang perlu segera kita perbaiki sehingga penyaluran bansos bisa dilakukan dan betul-betul mencapai target,” kata Risma.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan diberlakukannya kebijakan PPKM darurat pada Kamis (1/7/2021). 

PPKM darurat tersebut dilaksanakan di Jawa-Bali dan berlaku pada 3-20 Juli 2021. 

Aturan PPKM darurat tersebut dengan mengetatkan berbagai aktivitas untuk beberapa sektor kegiatan.

 Antara lain pelaksanaan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) 100 persen untuk sektor non esensial dan 50 persen untuk sektor esensial.



Sumber

Redaksi Rabu, 14 Juli 2021
50 Juta Dosis Vaksin Pfizer Bakal Diterima Indonesia


Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan PT Pfizer Indonesia dan BioNTech SE sepakati kerja sama untuk menyediakan 50 juta dosis vaksin Pfizer yang dinamakan BNT 162b2 sepanjang 2021.

Perjanjian ini merupakan bagian dari komitmen global Pfizer dan BioNTech untuk membantu mengatasi pandemi COVID-19. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyambut baik kerja sama pengadaan vaksin Pfizer di Indonesia.

“Dengan bertambahnya stok vaksin 50 juta dosis merek Pfizer ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi di Indonesia,” kata Menkes Budi melalui keterangan resminya Rabu (14/7/2021).

PT Pfizer Indonesia dan BioNTech SE menyediakan 50 juta dosis setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) mengeluarkan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat (EUA).

Pfizer dan BioNTech menargetkan untuk memproduksi tiga miliar dosis vaksin COVID-19 secara global sampai dengan akhir 2021, dengan asumsi pelabelan enam dosis yang diperbarui, perbaikan proses secara terus-menerus, perluasan fasilitas produksi yang ada, serta melalui penambahan pemasok baru dan produsen kontrak.

Uji klinis BNT 162b2 Tahap 3 dikembangkan berdasarkan teknologi messenger RNA (mRNA) milik BioNTech, dimulai pada akhir Juli 2020 dan pendaftaran atas produk vaksin ini diselesaikan pada Januari 2021 dengan lebih dari 46.000 peserta.

Peserta terus dimonitor untuk perlindungan dan keamanan jangka panjang selama dua tahun setelah penyuntikan dosis kedua.

BioNTech merupakan pemegang izin edar di Uni Eropa dan pemegang otorisasi penggunaan dalam kondisi darurat di Amerika Serikat (bersama dengan Pfizer), Kanada, dan negara-negara lain sebelum nantinya diajukan permohonan izin edar penuh.

Country Manager PT Pfizer Indonesia Stephen Leung mengapresiasi kerja sama yang telah dijalin antara pihaknya, BioNTech dan Kemenkes. Ia mengatakan perjanjian ini merupakan sebuah langkah penting untuk menghadirkan vaksin COVID-19.

“Hal ini untuk melindungi kesehatan masyarakat di Indonesia, memulihkan perekonomian, dan mempercepat kembalinya kehidupan normal bagi masyarakat Indonesia,” kata Stephen.

Sementara itu Chief Business and Chief Commercial Officer BioNTech, Sean Marett berterimakasih kepada Pemerintah Indonesia atas dukungan dan kepercayaannya terhadap kemampuan pihaknya dalam mengembangkan vaksin yang diyakini dapat mengatasi ancaman pandemi global ini.

“Tujuan kami adalah menyediakan suplai vaksin COVID-19 yang dapat diterima dan efektif bagi banyak orang di seluruh dunia, secepat mungkin,” kata Marett.

Redaksi
PB PON Resmi Teken Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan


PB PON XX Papua menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk memberi jaminan keselamatan kepada kurang lebih 10 ribu atlet, official dan pelatih yang akan bertanding dalam PON XX Papua, di Oktober mendatang.

Sekretaris Umum (Sekum) PB PON XX Papua,Eli Loupatty mengatakan, jaminan keselamatan dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut diberikan kepada seluruh atlet, official dan pelatih karena mereka inilah sebagau inti dalam pertandingan PON.

"Ini sangat penting dilakukan supaya ada jaminan kepada mereka selama dua bulan mengikuti PON. Jadi sejak mereka tiba di Papua sudah dijamin," ujarnya usai menandatangani perjanjian kerja sama di Hotel Horison Kotaraja, Jumat (2/7/2021) dalam rilis.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua, I Ketut Arja Leksana mengakui, pihaknya siap memberikan jaminan kepada atlet, official dan pelatih dengan dua program yakni jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

Dijelaskannya, perlindungan yang diberikan kepada atlet, official dan pelatih sudah mulai dilakukan sejak mereka berangkat menuju Papua termasuk saat latihan maupun bertanding.

"Jadi perlindungan ini akan diberlakukan sejak bulan September dan Oktober. Bulan Agustus data sudah diberikan kepada kami untuk diverifikasi sehingga bulan September dan Oktober sudah terdaftar," katanya.

Ia juga mengakui, kerja sama dengan PB PON XX Papua sangat luar biasa karena bisa mencakup seluruh atlet, official dan pelatih seluruh nusantara.

Redaksi Minggu, 11 Juli 2021