Most Recent

Bawaslu NTB Perketat Pengawasan Terhadap Netralitas ASN

 


Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu NTB Umar Achmad Seth menambahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di NTB akan mendapatkan pengawasan super ketat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB. Hal ini Umar usai menggelar rapat evaluasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Makasar pekan lalu.

 

“Dari pertemuan tersebut, pertama KASN menegaskan jika lembaga tersebut masih ada. Kedua ada penekanan dari KASN yang jauh lebih progresif. Kami (Bawaslu,red) diberikan wewenang untuk menindaklanjuti setiap temuan pelanggaran yang dilakukan ASN,” kata Umar pada Lombok Post, kemarin (18/6).

 

Gak perlu lagi gigi palsu! Gigi patah dan gak rata? Veneer adalah cara terbaik untuk sekarang ini

Tindak lanjut dari setiap temuan dugaan pelanggaran ASN yang melanggar kode etik ditegaskan dapat segera disimpulkan sesuai dengan fakta di lapangan. Kata Umar, jika ASN yang tersangkut kasus dugaan pelanggaran kode etik mangkir dari undangan klarifikasi, maka Bawaslu diminta KASN untuk langsung melayangkan laporannya.

 

Dengan ketegasan tersebut, nantinya Bawaslu tidak perlu berlama-lama menunggu kehadiran klarifikasi dari oknum ASN terkait. Di mana dalam kasus sejumlah ASN dalam jabatan yang diduga terlibat politik praktis jelang Pilkada 2024 NTB hampir semuanya mangkir dari undangan klarifikasi.

 

“Dalam rapat kami juga menyampaikan pada KASN jika ASN dalam jabatan tertentu memang susah untuk dijangkau. Sekarang, sepanjang sudah diundang dan mereka tidak mau menggunakan hak hukumnya untuk memberikan keterangan, maka kami bisa menindaklanjutinya dengan segera sesuai ketentuan yang ada,” papar Umar.

 

Umar menerangkan, pada dasarnya, publik yang menemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN dapat melaporkan sendiri ke KASN. Namun karena ada lembaga penyelenggara pemilu yang tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan, maka publik menyerahkan hal itu pada Bawaslu.

 

Kata Umar, akan sangat wajar jika publik menekankan hal itu pada Bawaslu selaku penyelenggara. Ketika ada ASN yang terlibat politik praktis dan tidak ada teguran juga konsekuensi atas kejadian tersebut, mata publik akan tertuju pada Bawaslu. “Dan itu sah-sah saja. Sehingga kami tentu menegaskan, jika pengawasan semakin kami perketat untuk ASN. Karena aktifitas ini semakin mendekati pencalonan,” jelasnya.

 

Ia menekankan, ASN dalam jabatan yang berkinginan untuk mencalonkan diri semestinya mengambil sikap pasti. Setidak-tidaknya menurut KASN adalah meminta cuti. Tapi tentu cuti bagi ASN, wabilkhusus dalam jabatan dinilai akan sulit untuk diambil karena akan merugikan mereka dari banyak sisi.

 

Sebelumnya, Bawaslu NTB telah melaporkan 10 ASN dalam jabatan dari 10 Kabupaten/Kota di NTB yang diduga terlibat politik praktis. Sampai saat ini, Bawaslu NTB masih menunggu hasil dari laporan mereka yang sudah sampai di meja KASN sekitar dua pekan lalu.

 

Sebelumnya, Ketua Bawaslu NTB Itratip menegaskan salah satu yang menjadi prioritas atua fokus pengawasan mereka dalam Pilkada serentak 2024 adalah netralitas ASN. Karena diketahui, ASN sangat berkemungkinan untuk terlibat dalam perhelatan Pilkada 2024.

 

“Karena kita tahu ini lingkupnya daerah. Ada kepentingan di sana, terutama dalam promosi jabatan dan hal terkait lainnya,”  jelas Itratip.


Redaksi Jumat, 21 Juni 2024
Bawaslu Lakukan Pengawasan Ketat Agar Tak Ada Kampanye Saat PSU

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Puadi mengatakan lembaganya akan melakukan pengawasan penuh agar tidak ada calon anggota legislatif yang melakukan kampanye saat pemungutan suara ulang.

"Jangan sampai begitu pemungutan suara ulang ada yang berkampanye, ada yang melakukan politik uang" kata Puadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia juga menekankan politik uang menjadi poin yang tak luput dari pengawasan Bawaslu saat pemungutan suara ulang (PSU).

Langkah yang akan dilakukan Bawaslu adalah melalui proses pencegahan dan imbauan. Bawaslu juga mulai memperketat pengawasan di setiap jajarannya, baik saat di tempat pemungutan suara (TPS) maupun ketika rekapitulasi.

"Maka kita harus melakukan upaya pengawasan yang sangat ketat dengan melakukan proses pencegahan, imbauan. Maka di jajaran kita harus memperketat, baik nanti di TPS serta rekapitulasi di tingkat kecamatan," jelasnya.

Dalam tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan PSU dan penghitungan ulang surat suara di sejumlah daerah.

PSU ini bakal digelar bersamaan dalam rentang waktu yang berbeda sejak putusan MK dibacakan. Terdapat tujuh  PSU yang dilakukan dalam batas waktu 45 hari, 11 PSU dalam rentang waktu 30 hari, dan dua PSU digelar dalam waktu 21 hari.

Sebelumnya, Rabu (10/6), anggota KPU RI Idham Holik mengatakan PSU digelar tanpa didahului tahapan kampanye. Hal itu sejalan dengan regulasi yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara dalam Pemilihan Umum.

"Pasal 98 PKPU Nomor 25/2023 berbunyi, dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS pasca-putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye," ujar Idham dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

KPU telah menetapkan tanggal untuk tindak lanjut PSU dan PUSS. Berikut jadwal tindak lanjut Putusan MK atas PHPU Pileg 2024:


Pemungutan dan penghitungan ulang suara di TPS direncanakan pada:

1. Sabtu, 22 Juni 2024 untuk 2 Putusan MK

2. ⁠Sabtu, 29 Juni 2024 untuk 11 Putusan MK; dan

3. ⁠Sabtu, 13 Juli 2024 untuk 6 Putusan MK


Penghitungan ulang suara direncanakan pada:

1. Rabu, 19 Juni 2014 untuk 5 Putusan MK

2. ⁠Rabu, 26 Juni 2024 untuk 2 Putusan MK; dan

3. ⁠Sabtu, 06 Juli 2024 untuk 7 Putusan MK

Redaksi Rabu, 19 Juni 2024
Kondisi Kamtibmas di Perbatasan RI-PNG Skouw Kondusif

Kepolisian Resor (Polres) Jayapura Kota menyatakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah perbatasan RI-PNG Skouw kondusif..

Pelaksanaan jalannya Shalat Idul Adha 1445 Hijriah 2024 di Masjid Al Hijrah Perbatasan RI-PNG Skouw Distrik Muara Tami Kota Jayapura Papua berjalan lancar.

Kapolresta Jayapura Kota Kompol Pol Viktor D Mackbon melalui Kapolsub Sektor Skouw Perbatasan RI-PNG Ipda Alexander Yarisetouw di Kota Jayapura, Senin mengatakan kondisi saat ini di wilayah perbatasan sangat aman.

"Itu bisa terlihat dari aktivitas umat Muslim dalam menjalankan ibadah Shalat Idul Adha 1445 Hijriah dengan lancar," ucapnya.

Menurut Ipda Alexander, pihaknya telah membangun komunikasi dengan baik antara warga Indonesia dan PNG yang tinggal di wilayah perbatasan RI-PNG Skouw.

"Komunikasi yang baik itulah maka kami bersama TNI dapat ciptakan kondisi Kamtibmas yang baik hingga saat ini," ujarnya.

Dia menjelaskan umat Nasrani pun ikut mendukung terciptanya Kamtibmas yang baik dan nyaman sehingga pelaksanaan Shalat Idul Adha berlangsung baik.

"Kami harapkan kondisi ini tetap terjaga baik seperti ini, dimana umat Muslim maupun umat lainnya dapat menjaga toleransi di daerah perbatasan," harapnya.

Dia mengharapkan kondisi Kamtibmas yang aman seperti ini terus terjaga hingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

"Target kami kondisi Kamtibmas yang terjaga seperti ini berlanjut hingga pelaksanaan Pilkada pada November mendatang, maka diharapkan semua pihak harus tetap mematuhi aturan yang diterapkan di daerah ini," imbuhnya.

Dua personel Subsektor Perbatasan Skouw RI-PNG bersama dua personel Satgas Pamtas RI-PNG Skouw mengamankan pelaksanaan Shalat Idul Adha di Masjid Al Hijrah Perbatasan RI-PNG Skouw Distrik Muara Tami Kota Jayapura Papua, Senin (17/6) 2024.

Redaksi Senin, 17 Juni 2024
Menteri PUPR Lanjutkan dan Percepat Program yang dibuat Otorita IKN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melanjutkan dan mempercepat program-program yang telah dibuat oleh OIKN.

"Saya kira saya sebagai Plt. Kepala OIKN, pasti saya akan meneruskan program sehingga mempercepat pelaksanaan program yang sudah dibuat oleh OIKN sampai saat ini. Jadi saya tidak akan mengubah, jadi dengan mempercepat pelaksanaan programnya saja," ujar Basuki di Jakarta, Kamis.

Upaya percepatan itu juga mencakup percepatan investasi di IKN.

"Makanya saya ingin mempercepat itu, kita kerjakan aja secepatnya terutama basic-nya yakni status tanah di IKN," kata Basuki.

Upaya menarik investasi IKN tersebut sudah dikerjakan oleh OIKN kemarin dan sekarang dilanjutkan oleh Basuki.

"Jadi yang saya kerjakan itu meneruskan apa yang saya kerjakan, tidak ada niatan lain," kata Basuki.

Terkait penunjukan kepala OIKN definitif, dia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Presiden RI.

"Yang penting ini kita percepat dulu pelaksanaan program-program. Saya bekerja, saya kan tidak punya visi, dan visi saya adalah melaksanakan visi Presiden RI sebagai pembantu presiden jadi selama apa yang saya lakukan pasti saya tidak punya agenda sendiri, pasti semua yang saya kerjakan maka saya laporkan kepada Presiden RI," kata Basuki.

Dia juga mengatakan bahwa jabatan Plt. Kepala OIKN yang diemban saat ini tidak mengganggu tugasnya sebagai Menteri PUPR. Selain itu Basuki juga mengapresiasi bahwa dirinya terbantu oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni dan para deputi OIKN yang bagus.

Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden yang mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana tugas Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN.

Presiden RI Jokowi meminta Basuki dan Raja Juli menjamin percepatan pembangunan dengan sebaik-baiknya, sesuai visi pada rencana Nusa Rimba Raya dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

Redaksi Kamis, 06 Juni 2024
Wujudkan Pilkada Damai di NTB Perlu Peran Pemuda

 

Mataram (Inside Lombok) – Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) di November mendatang, mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat perlu menjadi atensi bersama. Terlebih pemilu damai membutuhkan peran semua pihak, sehingga potensi konflik di tingkat masyarakat tidak terjadi. 

Pelaksana Harian Asisten I Setda NTB, Lalu Hamdi mengatakan pilkada serentak 2024 adalah ajang memilih pemimpin sesuai harapan rakyat untuk mengawal pembangunan di NTB lima tahun ke depan. Karenanya, pesta demokrasi lima tahunan ini harus berlangsung dengan riang gembira. “Pemuda harus memberikan kontribusi di dalam penyelenggaraan pilkada ini. Setidaknya ikut berpartisipasi di dalam pemilihan pemimpin lima tahun ke depan,” ujarnya saat diskusi publik dengan tema ‘Partisipasi Pemuda Mewujudkan Pesta Demokrasi Damai dan Mencegah Politisasi SARA di Pilkada NTB 2024’ yang digelar Forum Wartawan Pemprov NTB. 

Kesuksesan pilkada serentak 2024 bukan hanya menjadi tugas KPU dan Bawaslu, melainkan menjadi tugas semua pihak, termasuk media massa dan pemuda. Apalagi, pemilih yang didominasi Milenial dan Gen Z, punya kontribusi dalam mewujudkan Pilkada yang damai. “Saya optimis, pelaksanaan pilkada 2024 akan sukses, berlangsung jujur dan adil serta langsung umum, bebas rahasia. Kita bisa memberikan kontribusi atas hal itu,” lanjut Hamdi.

Sementara, Komisioner KPU NTB, Agus Hilman mengatakan peran pemuda mencegah politisasi SARA sangat penting terutama melalui media sosial. “Kita belajar dari sejarah, peran pemuda dalam berbagai perubahan sistem demokrasi, sehingga untuk mencegah politisasi sara melalui sosial media bisa diterapkan,” ujarnya. 

Redaksi Jumat, 31 Mei 2024
KPU Susun Daftar Perbaikan Sirekap Jelang Pilkada 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah menyusun daftar perbaikan untuk fitur di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) agar bisa digunakan kembali pada Pilkada Serentak 2024.

Hal itu disampaikan Anggota KPU RI Betty Epsiloon Idroos dalam diskusi publik yang bertajuk 'Menjamin Keterbukaan Informasi dan Penanganan Disinformasi dalam Pilkada Serentak 2024' di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu.

"Sirekap akan kita gunakan untuk pilkada tentu dengan perbaikan-perbaikan. Kita belajar dari Pemilu 2024, kita perbaiki di Pilkada tahun 2024," kata Betty.

Ia tak mungkiri dalam temuan evaluasi-nya itu, KPU menyadari bahwa kelemahan Sirekap lantaran Sirekap itu sendiri.

Oleh karena itu, KPU akan memperbaiki terkait terjemahan foto angka perolehan suara menjadi data numerik menjelang Pilkada Serentak 2024.

Menurutnya, hal ini bertujuan agar tidak ada lagi perbedaan angka perolehan suara antara yang dicatat di TPS dengan hasil pembacaan Sirekap yang menggunakan teknologi optical character recognition (OCR).

"Ini terus-menerus akan kita libatkan terutama pada Divisi Teknis keterlibatan-nya seperti apa, lalu dari sisi kami (Datin) akan kami sempurnakan," ujarnya.

Betty pun menekankan bahwa Sirekap untuk Pilkada 2024 ini akan disempurnakan dan lebih mudah mengingat jumlah surat suara yang disiapkan tak sebanyak pada Pileg 2024.

"Jumlah peserta calon pilkada tidak sebanyak pileg, misalnya, untuk gubernur dan wakil gubernur sekaligus untuk salah satunya walikota atau bupati dan wakilnya," jelas Betty.

Sebelumnya, Selasa (23/4), anggota KPU RI Idham Holik mengatakan bahwa penggunaan Sirekap pada Pilkada Serentak 2024 bertujuan untuk keterbukaan publik.

"Kami akan menggunakan Sirekap, tentunya apa yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan kemarin yang dibacakan, itu menjadi rujukan kami dalam evaluasi dan perbaikan terhadap Sirekap yang akan digunakan pada pilkada, 27 November 2024," ujar Idham saat ditemui awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, keterbukaan merupakan salah satu prinsip dari penyelenggaraan pemilihan atau pilkada. Oleh karena itu, KPU harus mendesain agar prinsip tersebut dapat diaktualisasikan.

"Kemarin, Sirekap itu didesain untuk memublikasikan foto formulir model C Hasil. Jadi, kami punya kewajiban untuk memublikasikan hasil perolehan suara mulai dari tingkat TPS," jelasnya.

Redaksi Kamis, 30 Mei 2024
Situasi Kondusif Penting Untuk Jaga Stabilitas Keamanan Pasca Pemilu

 


Pemilihan umum (Pemilu) merupakan momen krusial dalam setiap negara demokratis, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan arah politik dan kepemimpinan untuk beberapa tahun mendatang.

Namun, Pemilu sering kali menjadi ajang yang sarat dengan ketegangan dan polarisasi, terutama saat memasuki fase penghitungan suara dan penetapan hasil. Oleh karena itu, menjaga situasi kondusif setelah Pemilu sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kemajuan negara ke depan.

Pemilu 2024 di Indonesia menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai Pemilu yang penuh tantangan. Isu-isu politik yang kompleks, dipadukan dengan maraknya penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi dan opini, semakin memperumit situasi.

Setelah hasil Pemilu diumumkan, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengelola ketegangan dan perbedaan pendapat dengan damai, sambil tetap memastikan stabilitas politik dan keamanan nasional.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan pemilu telah berjalan dengan mematuhi koridor demokrasi, apabila ada pihak-pihak yang keberatan, ada saluran yang disediakan melalui koridor hukum. Sidang sengketa di MK perlu dikawal agar pihak-pihak yang keberatan terhadap hasil pemilu tidak menempuh cara-cara inkonstitusional.

Pentingnya dialog dan komunikasi antara berbagai pihak tidak dapat diabaikan. Pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil perlu bersatu untuk mendiskusikan isu-isu sensitif dan mencari solusi bersama. Dengan mengadakan dialog terbuka dan inklusif, ketegangan dapat dikurangi dan kepercayaan antarpihak ditingkatkan.

Keamanan pasca Pemilu adalah hal yang sangat penting. Penerapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran serta upaya provokatif sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kerusuhan atau konflik yang lebih luas. Pihak kepolisian dan aparat keamanan lainnya perlu bertindak dengan tegas namun proporsional dalam menghadapi potensi gangguan keamanan.

Polri telah menyusun ribuan personel dari berbagai unit keamanan untuk menghadapi potensi gangguan keamanan setelah pengumuman hasil Pemilu 2024. Mereka terlibat dalam Operasi Mantap Brata 2024 yang bertujuan utamanya adalah untuk mengamankan seluruh tahapan Pemilu. Polri juga berhasil mengidentifikasi potensi demonstrasi terkait sengketa Pemilu dan memastikan bahwa situasi pasca-pengumuman hasil tetap aman dan kondusif.

Peran media massa juga sangat signifikan dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi. Media massa memiliki potensi yang kuat untuk membentuk pandangan dan penilaian masyarakat. Oleh karena itu, media massa harus bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan seimbang, serta menghindari pemberitaan yang bersifat provokatif atau memicu konflik.

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas situasi pasca Pemilu 2024, partisipasi aktif masyarakat sangatlah diperlukan. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memantau serta mendukung usaha-usaha untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas sangatlah penting. Partisipasi aktif dari masyarakat akan menjadi kekuatan besar dalam menjaga situasi yang kondusif pasca Pemilu.

KH Embay Mulya Syarief, Ketua Umum Pengurus Besar Mathla'ul Anwar (PBMA), mengajak seluruh masyarakat untuk memelihara suasana yang kondusif pasca pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika terdapat ketidakpuasan dengan hasil rekapitulasi tersebut, perlu mengikuti mekanisme yang ada.

Namun, masyarakat harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh konflik karena perbedaan adalah keniscayaan. Oleh karena itu, saling menghormati dan patuh pada pemimpin baru serta mengikuti aturan yang disepakati bersama sangatlah penting.

Selain itu, dalam konteks pasca pemilu, penting untuk memperkuat peran lembaga-lembaga mediator dan fasilitator dialog, seperti lembaga pemantau pemilu (LPP), komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memfasilitasi dialog antara berbagai pihak. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemimpin agama dan tokoh masyarakat, kesepakatan yang lebih luas dan inklusif dapat dicapai.

Pendidikan politik memiliki peran krusial dalam membangun kesadaran demokrasi dan menghormati perbedaan pendapat. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokratis, penghargaan terhadap kebebasan berekspresi, serta cara menyelesaikan konflik secara damai. Pendidikan politik yang efektif dapat membantu mengurangi ketegangan dan polarisasi yang sering terjadi pasca Pemilu.

Sekolah-sekolah, lembaga pendidikan, dan media massa memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip demokrasi dan toleransi. Materi-materi pendidikan politik yang disesuaikan dengan konteks lokal dan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dapat membantu membentuk generasi yang lebih berpikiran terbuka dan memahami arti pentingnya kehidupan berdemokrasi.

Tantangan polarisasi politik, disinformasi, dan potensi konflik perlu diatasi dengan langkah-langkah konkret yang melibatkan semua pihak terkait. Penguatan institusi demokratis dan kultur politik yang inklusif merupakan langkah awal yang penting untuk menjaga stabilitas dan kemajuan negara.

Situasi kondusif pasca Pemilu 2024 sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kemajuan negara. Melalui kerja sama dan partisipasi semua pihak, kita dapat memastikan bahwa perbedaan pendapat dapat diselesaikan secara damai dan demokratis. Mari kita jaga keutuhan bangsa dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam setiap langkah kita.

Di tengah dinamika dan kompleksitas pasca Pemilu, marilah kita bersama-sama mengambil peran dalam menjaga perdamaian dan stabilitas. Partisipasi aktif dari masyarakat, penguatan dialog antar berbagai pihak, serta penegakan hukum yang adil dan transparan akan menjadi kunci dalam menciptakan masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Dengan menghormati perbedaan dan membangun kesadaran akan pentingnya demokrasi, kita dapat melangkah maju sebagai bangsa yang bermartabat dan sejahtera.

Redaksi Senin, 27 Mei 2024