Most Recent

Pusat Pertokoan Simpang Empat Pancor Mulai Digusur



Adanya program Pemerintah Daerah Lombok Timur (Pemda Lotim) untuk membangun Ruang Terbuka Publik (RTP) di kawasan pusat pertokoan simpang empat Pancor. Untuk itu, mulai Minggu (16/05) bangunan pertokoan dirobohkan.

Kepala Bidang Penegakan Satpol PP Lotim, Sunrianto mengatakan, pihaknya bersama dengan Sekda Lotim dan beberapa instansi terkait, sudah melakukan koordinasi persiapan dan sekaligus arahan. Yaitu terkait dengan pembongkaran bangunan ruko yang berada di Jalan TGKH Zaenuddin Abdul Majid atau Simpang Empat Pancor, Kelurahan Pancor Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.

“Para pedagang yang berada si kawasan tersebut sebelumnya sudah diimbau untuk mengosongkan ruko mereka, nantinya di sini akan dibangun RTP,” ucapnya kepada Inside Lombok

Sempat terjadi protes di kalangan pedagang terkait singkatnya waktu yang diberikan untuk mengosongkan isi ruko mereka, yakni dua hari setelah lebaran. Serta tidak adanya tempat lokasi yang disediakan untuk relokasi, melainkan para pedagang diminta mencari lokasi berjualan sendiri.

“Sempat ada protes tapi sudah sepakat diberikan kesempatan sampai dua hari setelah lebaran kemaren makanya sekarang tidak ada yang protes,” jelasnya melalui pesan whatsapp.

Sementara itu, salah seorang pengelola pertokoan berinial Hj mengatakan, waktu yang diberikan oleh Pemda untuk mengosongkan atau memindahkan barang dagangan mereka dari ruko yang semula ke tempat yang lain dirasa terlalu singkat. Terlebih, kata HJ, saat ini masih dalam momen lebaran, di mana momen ini masih sibuk untuk silaturahmi.

“Waktu untuk memindahkan barang sebanyak ini sangat singkat hanya dua hari,”ucap HJ yang enggan disebutkan namanya.

Ia berharap ada ganti rugi yang diberikan Pemkab Lotim untuk sekadar menambah biaya sewa ruko di tempat yang baru. Meskipun dalam jumlah yang sedikit atau meminta pemerintah membuatkan tempat baru bagi para pedagang.

“Ruko yang saya sewa sekarang biayanya Rp25 juta per tahun, itu pun ruko yang berukuran kecil, sedangkan barang kami sangat banyak sehingga tidak muat,” jelasnya.

Redaksi Minggu, 16 Mei 2021
Kuasa Hukum Akui Munarman, Rizieq dan Petinggi FPI Lainnya Dukung ISIS



Anggota tim kuasa hukum Munarman, Sugito Atmo Prawiro mengakui kliennya dan sejumlah petinggi FPI lainnya, termasuk Rizieq Shihab pernah mendukung ISIS.

Namun, dukungan itu berbalik setelah tahu perjuangan ISIS banyak bertentangan dengan Islam.

"Akhirnya mencabut dukungan terhadap ISIS. Habib Rizieq dan lain-lain secara berurutan menolak keberadaan ISIS," ujar Sugito, Jumat (30/4).

Untuk itu, ia yakin apa yang sebenarnya terjadi terhadap kliennya akan terungkap. Termasuk penyebab Munarman ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

"Dengan cara-cara seperti teroris pada umumnya," kata Sugito.

Sementara itu, hingga kini ia beserta kuasa hukm lainnya belum bisa bertemu dengan Munarman di Polda Metro Jaya.

"Belum bisa ketemu sama sekali. Keluarga juga sama," jelas Sugito.

Polri sendiri mempersilakan dan menghargai apabila Munarman dan tim kuasa hukum mengajukan gugatan praperadilan.

Sebab, praperadilan merupakan jalur yang tepat jika seseorang menganggap tindakan kepolisian keliru atau menyalahi prosedur.

"Kalau merasa melanggar HAM silakan ajukan, ada tempatnya," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan.

Munarman ditangkap Densus 88 Antiteror Polri di rumahnya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa (27/4) sore.

Munarman kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Saat Munarman dibawa ke Polda Metro Jaya, Densus 88 Antiteror kemudian melakukan penggeledahan di rumah Munarman serta bekas markas FPI di kawasan Petamburan, Jakarta.

Dari Petamburan, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa bahan-bahan peledak. Bahan yang ditemukan di antaranya botol-botol berisi serbuk dan cairan TATP yang tergolong sebagai high explosive atau berdaya ledak tinggi.

Selain bahan-bahan peledak, di bekas markas FPI itu ditemukan beberapa atribut organisasi masyarakat terlarang serta sejumlah dokumen. (Knu)





Sumber

Redaksi Minggu, 02 Mei 2021
Muncul Petisi PNS Tolak THR, Cek Dulu Yuk Fakta Sebenarnya!


Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memastikan aparatur sipil negara (ASN), TNI Polri, hingga pensiunan akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) pada tahun ini.

Bukan hanya THR, pemerintah juga memastikan akan menyalurkan gaji ke-13 sebelum tahun ajaran baru dalam rangka mendorong konsumsi masyarakat di tengah pandemi.

Namun, harus diakui tidak semua orang senang dengan keputusan tersebut, setelah muncul sebuah petisi online di change.ord berjudul 'THR & Gaji-13 ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti Tahun 2019'.

Petisi tersebut dibuat dimulai oleh Romansyah H dan ditujukan kepada Presiden Jokowi, Menteri Keuangan, serta ketua dan para wakil ketua DPR. Hingga pukul 14:45, petisi ini telah ditandatangani oleh 4.789 akun.

Petisi ini dimulai dengan kutipan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan komponen THR dan gaji ke-13 yang diterima para abdi negara. Mereka mempertanyakan THR dan gaji ke-13 hanya diberikan sebesar gaji pokok.

"Hal ini berbeda dengan pernyataan dan janji beliau sendiri pada bulan Agustus Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa THR dan gaji ke-13 ASN Tahun 2021 akan dibayar full dengan tunjangan kinerja sebagaimana telah dilakukan di tahun 2019," tulis isi petisi tersebut, dikutip CNBC Indonesia, Jumat (30/4/2021).

Pembuat petisi ini menganggap tidak ada penjelasan dari Kementerian Keuangan terkait keputusan pemerintah yang seakan memangkas hak komponen THR dan gaji ke-13 yang seharusnya diterima abdi negara.

"Tidak ada alasan jelas dari Kementerian Keuangan terkait ke mana digesernya anggaran THR yang sudah ditetapkan pada di akhir tahun 2020 tersebut, yang tiba-tiba berubah pada tahap pencairan," jelasnya.

Mereka lantas meminta agar kepala negara meninjau kembali besaran THR dan gaji ke-13 ASN. Mereka meminta agar pemerintah kembali memasukkan pos tunjangan kinerja dalam komponen pembentukan THR dan gaji ke-13.

"Selain itu, petisi ini juga mendorong agar Anggota DPR meminta penjelasan dan pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan terkait perbedaan pelaksanaan pencairan THR dan gaji ke-13 Tahun 2021 tersebut," tulis petisi ini.

Redaksi
Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan di Tengah Pandemi Menuju NTB Gemilang
Kepala Bappeda NTB, H.Iswandi mendampingi Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah menerima kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, H.Suharso Monoarfa untuk melihat dari dekat KEK Mandalika, Jumat, 30 April 2021. (suarantb.com/ist)

Mataram (suarantb.com) – Dr. Ir.H.Iswandi, M.Si, diberi amanah sebagai Kepala Bappeda NTB menggantikan Dr.Ir.H.Amry Rakhman. Sebagai Kepala Bappeda yang baru, ada langkah mendesak yang harus dilakukan oleh Bappeda di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Apa saja langkah itu?

‘’Terima kasih, mohon doa dan dukungannya. Tugas Beppeda merumuskan kebijakan (policy formulation) dalam bentuk perencanaan pembangunan setiap tahun yang tertuang dalam APBD. Nah sekarang kita sedang menghadapi kemampuan fiskal yang terbatas sekali karena berbagai sebab,’’ ujarnya mengawali wawancara dengan suarantb.com, Jumat, 30 April 2021, di sela-sela kesibukannya mendampingi Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah menerima kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, H.Suharso Monoarfa di NTB.

Iswandi merinci penyebab menurunnya kemampuan fiskal, antara lain akibat menurunnya dana transfer daerah. Kemudian, terdampaknya perekenomian daerah akibat pandemi Covid-19. Sehingga potensi pajak daerah menurun serta persoalan disiplin dan efisiensi anggaran yang masih lemah. ‘’Meskipun demikian kita harapkan tetap ada optimisme pada setiap perangkat daerah dan masyarakat untuk kita bergerak, mengarahkan pembangunan daerah kita mencapai ke-Gemilang-annya,’’ ujarnya.

Itulah sebabnya menurut mantan Kepala Bappenda NTB ini, dalam jangka pendek ini Bappeda akan melakukan refocusing anggaran yang mengarah pada pemulihan ekonomi dan kesehatan. Sehingga masyarakat dan daerah kita mempunyai daya tahan dan bangkit kembali dalam tatanan kehidupan normal baru (new normal).

Kemudian untuk mengawal pencapaian Visi dan Misi NTB Gemilang, di tengah fiskal yang terbatas. Iswandi mengatakan visi NTB Gemilang itu formatnya telah menjadi dokumen perencanaan yang tertuang dalam Peraturan Daerah. Ini perlu diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana, sehingga semua pihak yang terlibat dalam mewujudkannya menjadi lebih fokus dan terarah.
‘’Saya melihat masih ada yang salah persepsi tentang Visi NTB Gemilang itu. Sehingga ada yang skeptis dan menyangsikannya. Ini tantangan saya untuk membalik keadaan itu. Bappeda akan bekerja meyakinkan semua pihak bahwa Visi NTB Gemilang itu realistis dan bisa dicapai dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua,’’ ujarnya optimis.

Ketika ditanya bentuk konkret NTB Gemilang itu seperti apa? ‘’Wah ini pertanyaan yang berat. Tapi saya akan menyederhanakannya berdasarkan pernyataan-pernyataan yang sering kita dengar dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Beliau berdua, melihat bahwa perkembangan daerah kita telah mengarah ke perubahan dimana yang selama ini mengandalkan sektor pertanian berkembang ke sektor pariwisata atau jasa.

Kenyataan ini tentu didukung oleh semakin berkembangnya daerah kita sebagai destinasi wisata yang terkenal dan mulai beralihnya pilihan lapangan kerja dari pertanian ke non pertanian. Tenaga kerja muda kita semakin kurang tertarik dengan kerja-kerja di sektor pertanian,’’ jelasnya.
Menurut Iswandi, ini fenomena yang menarik dan harus ada solusinya. ‘’Ini yang saya lihat Pak Gubernur dan Ibu Wagub sangat visioner. Bahwa solusi ke depan adalah masyarakat kita harus bertransformasi. Berubah tidak hanya berkutat pada sektor tradisional, pertanian dalam arti luas,” katanya.

‘’Dalam konteks ini saya mendekatkan pemahaman kita tentang NTB Gemilang itu adalah transformasi masyarakat NTB yang tradisional agraris menuju masyarakat industri. Transformasi atau perubahan masyarakat menjadi masyarakat industri menjadi suatu keharusan dan proses yang harus kita tempuh untuk mencapai ke-Gemilang-an,’’ paparnya.

Oleh karena itu, ke-Gemilang-an NTB, identik atau sama dengan perubahan cara-cara kerja yang mengarah pada penggunaan mesin-mesin, teknologi dan memperhatikan nilai tambah serta efisiensi. Prasyarat menuju perubahan atau transformasi itu menurut Iswandi adalah, tersedianya orang-orang yang berjiwa entrepreneur, tenaga kerja yang terlatih (skilled labour) serta dukungan investasi dan ketersediaan energi maupun infrastruktur. Terwujudnya berbagai prasyarat itu yang akan menjadi fokus perencanaan dan pelaksanaan kita ke depan.

Berarti NTB Gemilang itu akan identik dengan industrialisasi? Mantan Kepala Bappenda NTB ini mengataka yakin begitu. Sebab sejarah mencatat bahwa perkembangan dan kemajuan yang dicapai di berbagai belahan dunia karena berlangsungnya transformasi menuju industrialisasi.

Industrialisasi bermakna sebagai suatu proses perubahan ekonomi dan sosial menuju masyarakat industri. Proses ini berkembang selaras dengan tingkat kemajuan teknis dan menimbulkan perubahan sosial. Perubahan itu akan tampak pada perubahan cara berproduksi yang tradisional beralih ke mekanisasi dan spesialisasi.

‘’Proses ini telah dicanangkan oleh Gubernur dan Wagub, sehingga tugas saya adalah memastikan bagaimana hal tersebut dapat direalisasikan,’’ tegasnya.

Terkait dengan itu, Iswandi berharap adanya dukungan semua pihak. ‘’Ini tantangan dan tanggung jawab kita semua membangun daerah kita tercinta menuju keadaan yang terus maju, lebih baik dan meningkat kesejahteraannya,’’ pungkasnya. (r)
Sumber: https://www.suarantb.com/

Redaksi Jumat, 30 April 2021
Bandara Lombok NTB mulai berlakukan tes GeNose C19


Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok menerapkan layanan tes kesehatan GeNose C19 bagi penumpang untuk melakukan perjalanan dengan transportasi udara mulai terhitung Kamis (29/4/2021). ANTARA/Nur Imansyah/am.
Proses keseluruhan tes GeNose C19 dari mulai pendaftaran hingga penumpang mendapatkan hasil kira-kira membutuhkan waktu 30 menit, belum termasuk antrean untuk melakukan tesnyaLombok Tengah (ANTARA) - Manajemen Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok mulai Kamis ini, menghadirkan layanan tes GeNose C19 untuk semakin memudahkan para pengguna jasa dalam melengkapi persyaratan dokumen kesehatan saat melakukan perjalanan dengan transportasi udara.

General Manager Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok Nugroho Jati mengatakan penggunaan GeNose C19 sebagai salah satu dokumen untuk melakukan perjalanan ini mengacu pada Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara Dalam Masa Pandemi COVID-19 dan Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi COVID-19.

"Keberadaan layanan GeNose C19 di Bandara Lombok ini merupakan layanan pemeriksaan kesehatan tambahan sebagai alternatif bagi calon penumpang pesawat udara dalam melengkapi dokumen persyaratan perjalanannya, selain layanan rapid tes antigen dan RT-PCR yang telah ada sebelumnya," ujar Nugroho Jati di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis.

Ia menjelaskan sebelum diimplementasikan, layanan GeNose C19 ini telah diuji coba terlebih dahulu untuk memastikan layanan tersebut dapat berjalan dengan baik. Uji coba diikuti oleh para petugas Bandara Lombok beserta komunitas bandara, Senin (26/4).

"Bagi calon penumpang yang akan menggunakan layanan tes GeNose C19, diimbau untuk tiba di lokasi layanan yang berada di area parkir mobil sisi barat Bandara Lombok ini setidaknya 2 jam sebelum waktu keberangkatan," ucapnya.

Selain itu, calon penumpang dilarang makan atau minum (kecuali minum air putih) dan tidak merokok 30 menit sebelum melakukan tes GeNose C19.

"Proses keseluruhan tes GeNose C19 dari mulai pendaftaran hingga penumpang mendapatkan hasil kira-kira membutuhkan waktu 30 menit, belum termasuk antrean untuk melakukan tesnya," terang Nugroho Jati.

Menurutnya, apabila ada calon penumpang yang teridentifikasi positif setelah melakukan tes GeNose C19, petugas layanan akan segera berkoordinasi dengan petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk kemudian disampaikan penyebabnya.

Setelah itu, calon penumpang disarankan untuk melakukan tes kesehatan rapid antigen atau RT-PCR dengan biaya pribadi sesuai tarif yang berlaku. Jika hasil rapid antigen atau RT-PCR negatif, maka calon penumpang bisa melanjutkan perjalanannya. Sebaliknya jika positif, maka akan akan dievakuasi dan diharuskan melakukan isolasi mandiri.

"Hasil positif tes GeNose C19 bukan serta-merta orang tersebut positif COVID-19, namun bisa juga karena calon penumpang tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sebelum melakukan tes GeNose C19, misalnya makan, minum, serta merokok dalam kurun waktu kurang dari 30 menit sebelum tes. Sehingga untuk memastikannya, perlu dilakukan tes rapid antigen atau RT-PCR," jelas Nugroho Jati.

Sebagai informasi, saat ini telah disiapkan 2 unit mesin pemeriksaan GeNose C19, 2.000 kantong sample pemeriksaan GeNose C19, 500 unit filter udara, 4 bilik pemeriksaan, serta 1 bilik isolasi. Ada 4 tenaga kesehatan, 2 tenaga admin, dan 4 orang tenaga operasional untuk layanan ini. Layanan GeNose C19 di Bandara Lombok beroperasi setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WITA dengan biaya Rp40 ribu untuk calon penumpang yang membawa tiket pesawat dan Rp50 ribu untuk masyarakat umum.

Selain layanan GeNose C19, di area Bandara Lombok juga tersedia layanan rapid antigen yang beroperasi setiap hari mulai pukul 06.00-16.00 WITA dengan biaya Rp170 ribu (untuk calon penumpang dengan menunjukkan tiket pesawat yang telah direservasi) dan layanan RT-PCR yang juga beroperasi setiap hari mulai pukul 06.00-16.00 WITA dengan biaya Rp950 ribu.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Redaksi
PBNU Dukung Larangan Mudik Lebaran Tahun Ini



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Robikin Embhas mengajak seluruh masyarakat mendukung kebijakan pemerintah yang telah memutuskan meniadakan libur panjang untuk perjalanan mudik Idul Fitri 1442 Hijriyah/2021 Masehi.

“Saya memahami kebijakan peniadaan mudik Lebaran ini didasarkan pertimbangan substansial. Untuk itu perlu diapresiasi dan didukung bersama. Toh di era teknologi informasi saat ini hampir semua orang menggunakan ponsel pintar,” ujar Robikin dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Jumat (26/3).

Bagi masyarakat yang tidak bisa mudik, menurut dia, sekarang sudah bisa memperkuat silaturahim dengan keluarga dengan cara panggilan video. “kita bisa memperkuat silaturahim dengan sanak keluarga dan handai tolan kapan pun dan dimana pun. Tidak hanya pada momentum Idul Fitri, namun setiap waktu,” ucapnya.
Baca Juga

“Demikian juga dalam konteks syiarnya. Jika gerakan lebaran di medsos digelorakan, maka akan ada efek syiar yang cukup kuat. Sesuatu yang layak dilakukan di era disrupsi,” imbuhnya.

Menurut dia, angka Covid-19 di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Menurut dia, imunisasi juga masih sedang berjalan dan itupun masih jauh dari total target nasional. “Untuk itu, kebijakan pemerintah melakukan peniadaan mudik lebaran tahun 2021 merupakan langkah tepat. Perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan warga negara merupakan mandat konstitusi yang tidak bisa ditawar,” kata Robikin.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan meniadakan libur panjang untuk perjalanan mudik Idul Fitri 1442 Hijriyah/2021 Masehi. Kebijakan ini dilakukan agar program vaksinasi Covid-19 dapat berlangsung optimal.

"Sesuai arahan Presiden dan rapat koordinasi menteri terkait pada 23 Maret 2021 di kantor Kemenko PMK serta hasil konsultasi dengan Presiden, ditetapkan tahun ini mudik ditiadakan," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Libur Idul Fitri 1442 H secara daring yang dipantau di Jakarta, Jumat (26/3).
Sumber: www.republika.co.id

Redaksi
Polri menetapkan Munarman sebagai tersangka per 20 April

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Munarman, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Front Pembela Islam telah dilakukan sejak 20 April 2021.


"Penetapan saudara M sebagai tersangka tentunya melalui proses gelar perkara, dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka pada 20 April 2021," kata Ramadhan, dikonfirmasi, Rabu malam.

Ramadhan mengatakan usai penetapan tersangka, penangkapan terhadap Munarman dilakukan Selasa (27/4) setelah terbit surat perintah penangkapan.

Munarman pun ditangkap sekitar pukul 15.30 WIB di rumahnya di kawasan Pondok Cabai, Pamulang, Tangerang Selatan.

Penangkapan tersebut, kata Ramadhan, sudah diberitahukan lewat surat perintah penangkapan yang disampaikan kepada pihak keluarga, yakni Istri Munarman.

"Jadi disampaikan dan diterima serta di tandatangani. Artinya penangkapan saudara M diketahui pihak keluarga, dalam hal ini istri yang bersangkutan," ucap Ramadhan.

Ramadhan menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008, penangkapan terhadap kasus terorisme diatur dalam Pasal 28 ayat 1, di mana penangkapan berlaku selama 14 hari terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana aksi terorisme.

Kemudian pada Pasal 28 ayat 2 apabila dibutuhkan akan dilakukan penambahan 7 hari. Sehingga Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri memiliki tenggat waktu 21 hari untuk melakukan proses pendalaman.

"Kemudian kami sampaikan dalam surat perintah penangkapan, pasal yang dipersangkakan kepada tersangka M adalah Pasal 14 juncto Pasal 7 dan atau Pasal 15 juncto Pasal 7 UU No 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme," kata Ramadhan.

Ramadhan menambahkan, proses yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror dan pasal yang dipersangkakan sudah jelas. Penetapan tersangka tanggal 20 April 2021 kemudian surat perintah penangkapan tanggal 27 April 2021.

"Terkait dengan surat perintah penahanan, kami tegaskan penyidik Densus belum mengeluarkan surat perintah penahanan. Karena yang bersangkutan masih dalam proses penangkapan," kata Ramadhan.

Munarman ditangkap, diduga menggerakkan orang untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindakan terorisme dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Selain menangkap Munarman, Densus 88 Anti Teror juga melakukan penggeledahan di rumah Munarman di Pamulang, Tangerang Selatan dan ditemukan  70 item barang bukti.

Penggeledahan juga dilakukan di markas FPI Pertamburan, Polri menemukan sejumlah barang bukti beberapa cairan kimia dan serbuk yang diduga menjadi komponen bahan peledak.

Cairan kimia dan serbuk yang ditemukan mirip dengan barang bukti saat penangkapan dan penggeledahan terduga teroris di Condet, Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, pada 29 Maret 2021 lalu. [ant]

Redaksi Kamis, 29 April 2021