Tembolak News: ekonomi

Results for "ekonomi"

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif di Hotel St Regis New Capital, Kairo, Mesir, pada Rabu, 18 Desember 2024. Pertemuan tersebut mencermikan komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan yang telah terjalin selama ini.

Dalam agenda ini, kedua pemimpin negara membahas sejumlah agenda penting terkait hubungan Indonesia dan Pakistan. Dalam keterangannya, Presiden menekankan pentingnya kolaborasi ekonomi yang saling menguntungkan antara keduanya.

“Baru saja ketemu dengan Perdana Menteri Pakistan juga membicarakan kemungkinan kerja sama, meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, dan perdagangan,” ucap Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Tidak hanya dengan Pakistan, Presiden juga menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan Indonesia guna membangun hubungan kerja sama yang kuat. Salah satunya dengan bertemu para anggota Developing Eight (D-8) dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).

“Besok kita tentunya akan ketemu dengan anggota-anggota D-8 yang lain. Saya kira ini dalam rangka terus kita membangun hubungan untuk saling mencari peluang dalam keadaan yang tidak pasti biar ekonomi kita masing-masing kuat,” katanya.

Menurut Presiden, fokus utama yang akan dibawa Indonesia pada KTT Ke-11 D-8 yaitu penguatan kerja sama ekonomi negara anggota D-8. Potensi kerja sama dengan berbagai negara akan terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat.

“Kita bicarakan semua kemungkinan kerja sama. Sekarang fokusnya kita bagaimana memperkuat ekonomi kita masing-masing. Saya kira kesejahteraan rakyat,” lanjutnya. (BPMI Setpres/ABD

ekonomi

Bertemu PM Pakistan, Presiden Prabowo Bahas Peningkatan Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan

Redaksi Jumat, 20 Desember 2024

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Selasa (05/07/2024). Presiden menyatakan bahwa IDTH sebagai fasilitas pengujian perangkat berstandar internasional yang dilengkapi dengan peralatan canggih, nantinya akan digunakan untuk menguji berbagai jenis perangkat digital dari luar dan dalam negeri, mulai dari telpon genggam hingga akses poin televisi digital.

“Dari luar dan dari lokal, semuanya. Untuk semuanya, untuk mobil yang perangkat-perangkat mobil listrik yang perangkat-perangkat digitalnya, sekarang juga sangat canggih, kemudian HP, kemudian bluetooth, kemudian access point, dan barang-barang perangkat lainnya.” jelas Presiden.

Presiden menegaskan bahwa, ini adalah balai pengujian perangkat digital yang sangat canggih dan penting untuk mengejar kemajuan teknologi digital yang sangat pesat.

“Ini kan kita kejar-kejaran dengan perubahan-perubahan teknologi digital yang sangat cepat. Kalau kita tidak memperbarui untuk tes pengujian perangkat-perangkat teknologi digital ya akan ketinggalan, tapi memang ini adalah balai pengujian perangkat-perangkat telekomunikasi yang sangat canggih, dan memang sangat diperlukan” tegasnya.

Presiden juga mengungkapkan rasa syukurnya terhadap laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh hingga 5,11 persen di kuartal I tahun 2024. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu memperlihatkan adanya optimisme di tengah isu resesi yang sekarang dihadapi oleh banyak negara.

“Ya, ini menumbuhkan sebuah optimisme bahwa negara-negara lain, negara-negara besar, satu, dua, tiga sudah masuk ke jurang resesi, negara lain juga turun growth-nya, tapi kita mampu tumbuh di 5,11 persen” ungkapnya.

Presiden menambahkan, “Ini saya kira patut kita syukuri, karena ini banyak didukung memang oleh konsumsi. Tetapi juga, didukung juga yang kedua oleh investasi yang terus masuk ke negara kita.”

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memberikan tanggapan mengenai tutupnya pabrik sepatu di kawasan Purwakarta, Jawa Barat, pada awal tahun 2024.

“Kalau masalah ada pabrik yang tutup, ya sebuah usaha itu naik-turun karena kompetisi, karena mungkin efisiensi, juga karena bersaing dengan barang-barang baru yang lebih in. Saya kira banyak-banyak hal.” ujarnya

Presiden kembali mengungkapkan optimismenya mengenai investasi kendaraan listrik yang dinilainya akan turut meningkat seiring berdirinya IDTH ini. Ia juga menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang masuk sudah banyak dan akan terus bertambah.

“Iya kan, ini juga dalam rangka mendukung ke sana. Misalnya kayak mobil listrik ini sudah produsen yang ada di sini sudah lima perusahaan. Terus, sepeda motor listrik sudah ada 59 perusahaan. Gede banget loh tanpa kita sangka-sangka semuanya sudah. Ini nanti yang baru lagi akan masuk lagi, saya kira ini akan membuat ekosistem mobil listrik akan kita semakin kuat.” ungkapnya.

Dalam acara peresmian tersebut, turut mendampingi Presiden: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Wali Kota Depok Mohammad Idris. (ECH/ABD)

ekonomi , Jokowi

Presiden Sampaikan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 Tumbuh Hingga 5,11 Persen

Redaksi Rabu, 08 Mei 2024

Hari kedua di Provinsi Jambi, pada Kamis (04/04/2024), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Komplek Pergudangan Bulog Manggis, Kabupaten Bungo, untuk meninjau langsung ketersediaan beras. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi berdialog dengan warga penerima manfaat dan menyapa dengan penuh semangat.

“Pagi-pagi wajahnya cerah semuanya, senyum semuanya, padahal puasa-puasa,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyampaikan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Salah satunya, melalui pemberian bantuan pangan berupa beras.

“Ini yang keempat, nanti akan dilanjutkan ke bulan berikutnya sampai bulan Juni,” ungkap Presiden.

Presiden juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan bantuan pangan tersebut. Namun, kebijakan tersebut masih akan tergantung pada ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Nanti kita akan melihat lagi APBN, kalau anggarannya memungkinkan nanti akan diteruskan lagi sampai Desember. Tapi tidak janji, ya karena saya kan buka APBN dulu nanti bulan Juni, kalau dibuka, anggarannya memungkinkan akan diteruskan, tapi kalau tidak memungkinkan ya tidak. Saya ngomong apa adanya lho,” tutur Presiden.

Sementara itu, Khoirul Anwar, salah seorang warga penerima manfaat, menyatakan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, bantuan pangan tersebut sangat membantu saat harga beras sedang naik.

“Ya sangat membantu, soalnya sekarang posisi harga beras melambung tinggi kan, jadi (bantuan) ini cukup membantu kita. Ini sudah keempat kalinya, alhamdulillah sungguh-sungguh sangat membantu,” ucap Khoirul Anwar.

Senada, Asmirawati, warga lainnya, juga turut berbagi kebahagiaan. Melalui bantuan pangan tersebut, anggarannya untuk membeli beras dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya.

“Beras di pasar naik meningkat, uangnya tidak mampu untuk membeli. Sekarang sudah dapat beras ya syukur alhamdulillah kita tidak beli lagi,” tutur Asmirawati.

Asmirawati turut berharap bantuan yang diberikan dapat terus berlanjut. Hal tersebut karena bantuan pangan dinilai memberikan banyak manfaat nyata bagi dirinya dan masyarakat lain.

“Mudah-mudahan minta sama Pak Jokowi untuk yang akan datang bantuannya tidak akan habis-habis, dapat bantuan terus,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Bupati Bungo Mashuri. (BPMI SETPRES/AIT)

ekonomi , Jokowi

Presiden Jokowi Tinjau Stok Beras dan Serahkan Bantuan Pangan di Kabupaten Bungo

Redaksi Minggu, 07 April 2024

Dalam kunjungannya ke Pasar Sungai Ringin, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis (21/03/2024), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merespons keluhan sebagian masyarakat mengenai kesulitan akses modal Kredit Usaha Rakyat (KUR). Presiden menekankan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Sebetulnya kita ini kan punya skema yang macam-macam. Untuk yang sampai Rp500 juta ada yang namanya KUR bunganya pun hanya 6 persen per tahun, KUR bisa Rp25 juta sampai Rp500 juta ke bank pemerintah,” ucap Presiden.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa selain KUR, ada berbagai pilihan lain dalam pembiayaan, misalnya program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar. Program tersebut menyediakan pinjaman hingga Rp10 juta yang dirancang untuk usaha mikro dengan sistem yang memudahkan peminjaman.

“Yang kedua, kita juga punya yang namanya PNM Mekaar itu yang untuk pinjaman sampai Rp10 juta, dua juta, lima juta, tujuh juta dengan sistem gandeng renteng, ada semuanya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Presiden juga menyebut program UMi yang menyediakan pinjaman lebih kecil lagi untuk mendukung usaha yang sangat kecil atau ultra mikro. Presiden menegaskan bahwa program-program tersebut dirancang untuk dapat diakses tanpa agunan, memudahkan para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan dukungan modal.

Namun, Presiden Jokowi mengakui bahwa perlu upaya lebih lanjut untuk mengedukasi masyarakat tentang cara mengakses berbagai fasilitas pembiayaan yang telah disediakan oleh pemerintah tersebut.

“Hanya masyarakat mungkin belum terinformasi dengan baik. Ini sebetulnya bisa ke bank, bisa ke lembaga PNM Mekaar, bisa ke UMi, banyak sekali yang bisa asal usahanya produktif, tanpa agunan. Yang untuk PNM Mekaar dan UMi itu tanpa agunan,” jelasnya. (BPMI SETPRES/AIT)

ekonomi , Jokowi

Tanggapi Keluhan Akses Modal KUR, Presiden Dorong Masyarakat Manfaatkan Ragam Skema Pembiayaan

Redaksi Senin, 01 April 2024

Pada periode tahun 2016 hingga Februari 2024 pemerintah telah menuntaskan pembangunan sebanyak 195 proyek strategis nasional (PSN). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyatakan bahwa PSN yang dibangun dengan total anggaran sebesar Rp1.519 triliun.

“Secara kumulatif dari tahun 2016 sampai dengan Februari 2024 sudah selesai 195 PSN dan beroperasi penuh, dengan nilai sebesar Rp1.519 triliun. Sedangkan 77 proyek dan 13 proyek dalam tahap konstruksi ataupun produksi sebagian atau operasi sebagian nilainya Rp2.960,7 triliun,” kata Airlangga dalam keterangan pers di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Pada tahun ini, kata Airlangga, pemerintah menargetkan untuk menuntaskan pembangunan 41 PSN, dengan rincian 5 proyek ditargetkan selesai pada periode Januari-Maret, 24 proyek pada periode April-September, dan 12 proyek pada periode Oktober-Desember.

“Dari 36 PSN yang selesai di April sampai Desember, terdapat berbagai isu yang dilaporkan, terutama terkait dengan pengadaan lahan dan tata ruang, tadi sudah dibahas, dan hingga akhir 2024 dibutuhkan dukungan dari seluruh stakeholders,” ujarnya.

Di dalam ratas, kata Airlangga, juga dibahas mengenai pembangunan 14 PSN baru yang seluruhnya akan dibiayai oleh sektor swasta. Airlangga menekankan, pembangunan PSN tersebut akan memicu penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

“Dilaporkan kepada Bapak Presiden 14 PSN yang baru, pembiayaannya murni dari swasta, menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN, dan ini disetujui oleh Pak Presiden,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya ketersediaan lahan yang clean and clear terkait dengan pembangunan PSN.

“Prinsipnya adalah bagaimana kita ingin pembangunan PSN ini berjalan dengan lancar, progresif, lebih cepat lebih bagus, tetapi kita juga harus menyakinkan bahwa tidak menyisakan permasalahan di kemudian hari. Jadi, statusnya harus clean and clear untuk tanah yang akan digunakan,” kata Agus. (TGH/RF/UN)

ekonomi

Pemerintah Tuntaskan Pembangunan 195 Proyek Strategis Nasional Senilai 1,519 Triliun

Redaksi Rabu, 27 Maret 2024

Dalam rangka bulan Ramadan dan persiapan Lebaran, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Pasar Sungai Ringin, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, pada Kamis (21/03/2024), untuk memantau langsung stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Presiden mencatat bahwa meskipun terdapat kenaikan pada beberapa bahan pokok, namun situasi harga di pasar masih dalam kondisi stabil.

“Ini masuk ke bulan Ramadan, akan masuk ke Lebaran jadi harga-harga memang ada 1, 2, 3 yang naik tapi saya lihat enggak banyak,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.

Presiden juga mengatakan bahwa harga beras di Pasar Sungai Ringin berada pada tingkat yang wajar, dengan beras medium berada di harga Rp13.000 dan beras SPHP Rp10.800. Sementara itu, harga bawang merah dan putih juga terpantau stabil.

“Saya kira juga sama seperti yang ada di Jawa,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut terkait harga telur, Presiden mengatakan bahwa harga telur di Kabupaten Sekadau lebih tinggi dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan faktor ongkos transportasi.

“Yang naiknya dibanding Jawa agak tinggi telur, itu saja,” tutur Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengamati harga daging ayam yang berkisar antara Rp45.000 hingga Rp48.000. Menurut Presiden, harga tersebut masih dianggap wajar mengingat lokasi geografis Sekadau yang memerlukan biaya transportasi lebih tinggi.

“Tadi saya lihat harga daging ayam 45 (ribu) sampai 48 (ribu) juga masih kurang lebih masih dengan Jawa masih di atas dikit, tapi masih wajar karena kan butuh ongkos transportasi,” ucap Presiden.

Salah satu pedagang beras di Pasar Sungai Ringin, Afung, menyampaikan bahwa harga beras saat ini cukup terjangkau untuk masyarakat. Afung juga menjelaskan bahwa harga beras Bulog di pasaran dijual dengan harga Rp58.000 per 5 kilogram.

“Jadi masyarakat sangat terbantu dengan harga-harga (beras) yang di sana mahal sekali karena mungkin gagal panen katanya dulu ya. Tapi sekarang Puji Tuhan sudah panen semuanya dan mulai juga turun (harga) berasnya,” kata Afung.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi kondisi panen di daerah yang telah membaik sehingga berkontribusi pada penurunan harga beras. Afung, turut menyampaikan terima kasih atas kunjungan Presiden dan berharap bantuan modal yang diberikan dapat meningkatkan usahanya.

“Bagus katanya kalau di kampung sudah panen. Terima kasih kunjungannya dan (bantuannya) untuk menambah modal,” ucap Afung.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj. Gubernur Kalimantan Barat Harisson, serta Bupati Sekadau Aron. (BPMI SETPRES/AIT)

ekonomi , Jokowi

Presiden Jokowi Pantau Stabilitas Harga di Pasar Sungai Ringin Sekadau Saat Ramadan

Redaksi Selasa, 26 Maret 2024

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo merupakan sebuah solusi terbaik untuk bisa mengatasi adanya krisis ekonomi di tengah berbagai macam krisis global yang saat ini tengah melanda dunia.

Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa risiko besar yang akan dihadapi oleh dunia, termasuk Indonesia pada tahun 2023 ini hingga setidaknya sampai dua tahun mendatang. Risiko tersebut beberapa diantaranya adalah terdapat krisis utang, kemudian adanya tekanan inflasi yang berlangsung dalam waktu lama hingga adanya permasalahan konflik geopolitik.

Risiko pertama yang akan menghadang dunia adalah terkait dengan krisis utang. WEF sendiri menempatkan bahwa risiko ini terdapat dalam posisi teratas bagi Indonesia. Kemudian untuk dalam tingkatan global, risiko krisis utang dalam jangka pendek berada pada posisi kesebelas, sedangkan untuk jangka panjangnya sendiri menempati posisi keempat belas.

Sebagaimana paparan Forum Ekonomi Dunia, adanya risiko krisis utang ini mencuat setelah pemerintah di berbagai negara memanfaatkan dana murah dalam bentuk utang publik dari rendahnya suku bunga selama merebaknya pandemi COVID-19. Hal tersebut dilakukan, utamanya untuk menstabilkan sistem keuangan, hingga melakukan dukungan fiskal untuk mendorong daya beli masyarakat dan pelaku bisnis saat itu.

Akan tetapi, karena telah terjadi normalisasi kebijakan moneter yang cepat setelah pandemi COVID-19 mulai mereda dan dapat dikendalikan, ditambah dengan adanya penguatan dolar AS maka semakin meningkatkan kerentanan terhadap tingkat utang pada beberapa negara, termasuk Indonesia dalam jangka waktu panjang.

Kemudian risiko kedua adalah terkait dengan lonjakan inflasi, meningkatnya risiko inflasi ini menjadi sebuah risiko secara luas bagi negara-negara di dunia, termasuk Tanah Air. WEF memberikan kategori bahwa risiko inflasi yang berpotensi naik cepat dan berkelanjutan ini sebagai bagian dari lima besar risiko yang akan dihadapi oleh 89 negara selama dua tahun ke depan.

Permasalahan inflasi yang berisiko naik cepat ini dipicu oleh komoditas pangan dan energi sebagai senjata dalam konflik geopolitik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, serta merupakan efek samping dari dampak pandemi COVID-19. Konsekuensi dari adanya peningkatan inflasi adalah terjadinya stagflasi karena pertumbuhan ekonomi juga masih belum pulih akibat kebijakan moneter yang ketat sehingga memunculkan krisis biaya hidup.

Dengan adanya berbagai krisis dan risiko ekonomi global tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja merupakan sebuah langkah untuk mengantisipasi dan menghadapi segala krisis global.

Lebih lanjut, Hasto menyebut bahwa dengan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo ini merupakan sebuah langkah preventif dala mengatasi berbagai risiko yang berpotensi berdampak pada Tanah Air. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini telah banyak negara yang sudah mengalami krisis ekonomi hingga krisis energi karena mereka gagal dalam melakukan antisipasi awal. Sehingga memang Perppu Cipta Kerja sendiri sangat penting dan bermanfaat.

Urgensitas dari penerbitan Perppu Cipta Kerja sendiri menurut Sekjen PDIP tersebut karena telah menempatkan kepentingan bangsa dan negara sehingga langkah yang dilakukan oleh Pemerintah RI ini dinilai sudah sangat tepat.

Sementara itu, Plt Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Dhahana Putra dengan tegas membantah bahwa seolah-olah Perppu tentang Cipta Kerja ini diterbitkan secara mendadak. Sebab, menurutnya penerbitan aturan tersebut sangat dibutuhkan dalam menghadapi kondisi perekonomian global yang akan sulit pada tahun 2023 ini.

Dhahana Putra juga menambahkan bahwa pada saat ini, Indonesia sendiri dihadapkan dengan kondisi perekonomian global yang sulit, seperti terjadinya pelemahan pertubuhan ekonomi yang berdamaan dengan kenaikan laju harga (fenomena stagflasi), kemudian ada pula permasalahan terkait supply chain atau mata rantai pasokan yang akan berdampak pada keterbatasan suplai, utamanya pada barang-barang pokok seperti makanan dan energi.

Lantaran perekonomian Indonesia sendiri juga akan terancam akan adanya risiko akibat stagflasi global yang kini sudah terlihat itu, maka jelas sekali penerbitan Perppu Cipta Kerja menjadi sangat amat penting untuk dilakukan demi menjawab segala tantangan tersebut. Dengan demikian, menurutnya adanya aturan itu juga mampu memberikan kepastian hukum bagi investasi dan dunia usaha.

Berbagai macam krisis global yang terjadi, termasuk juga pada krisis ekonomi yang kini tengah terjadi di dunia menjadi sebuah hal yang memang harus mampu untuk sesegera mungkin dihadapi dan diantisipasi. oleh karena itu dengan penerbitan Perppu Cipta Kerja yang merupakan langkah sangat strategis dari Pemerintah RI, menjadi solusi sangat tepat dalam menjawab seluruh tantangan kondisi ekonomi global saat ini.

ekonomi

Perppu Cipta Kerja Solusi Atasi Krisis Ekonomi di Tengah Krisis Global

Redaksi Sabtu, 28 Januari 2023

Jika tidak ada aral melintang, Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) rencananya akan disepakati oleh pemerintah dan DPR hari ini.

Diagendakan penandatanganan naskah dan pengambilan keputusan RUU PPSK oleh pemerintah dan DPR kan diselenggarakan di Komisi XI DPR hari ini, Kamis (8/12/2022).

Kurang dari satu bulan pembahasan RUU PPSK, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari, bahwa hadirnya RUU PPSK ini akan merombak habis sistem keuangan di Indonesia.

Sesuai tujuannya, RUU PPSK ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Indonesia. Sehingga sektor keuangan di Indonesia bisa berkeadilan dan memberikan banyak manfaat bagi rakyat.

"Sektor keuangan merupakan bisnis yang landasannya kepercayaan, tanpa kepercayaan maka sektor keuangan akan menjadi kerdil," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat pembahasan RUU PPSK bersama Komisi XI DPR, Kamis (10/11/2022).

Oleh karena itu, lanjut Sri Mulyani dibutuhkan kepercayaan dan menjaga kepercayaan kepada sektor keuangan, dan ini merupakan tugas dari DPR dan pemerintah untuk bisa merumuskan undang-undang PPSK.

Seperti diketahui, naskah RUU PPSK per tanggal 20 September 2022 terdiri dari 24 Bab, 653 Pasal, dan 2.007 Ayat.

Pokok-pokok reformasi sektor keuangan di RUU PPSK akan meliputi kelembagaan dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penguatan jaring pengaman sistem keuangan dan pengembangan dan penguatan industri/sektor keuangan.

Tercatat ruang lingkup di dalam RUU PPSK ini akan mengatur ekosistem sektor keuangan yang meliputi 19 hal, diantaranya kelembagaan, perbankan, pasar modal baik itu pasar uang, dan pasar valuta asing, perasuransian, asuransi usaha bersama, program penjaminan polis.

Pemerintah dan DPR mengklaim bahwa lewat RUU PPSK ini akan memperkuat koordinasi antar lembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan pengembangan sektor keuangan.

Mandat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) diklaim akan semakin kuat. Tugas dan kewenangan mereka pun ditambah.

Reformasi perbankan, asuransi, pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing, serta reformasi dana pensiun dan laporan keuangan, juga reformasi industri jasa keuangan lainnya juga akan diatur di dalam RUU PPSK.

Masyarakat juga menunggu bagaimana peran RUU PPSK dalam melindungi masyarakat sebagai nasabah atau konsumen dalam pasar keuangan di tanah air.

Dari draft RUU PPSK yang sudah dipublikasikan, banyak pasal-pasal yang menimbulkan banyak perdebatan atau bersifat kontroversial. Bahkan dinilai justru merosotkan kepercayaan publik kepada otoritas terkait.

Beberapa pasal yang kontroversial itu misalnya, diperbolehkannya kursi dewan gubernur Bank Indonesia (BI) diisi oleh politisi.

Bahkan, mandat bank sentral juga ditambah, bukan hanya memelihara stabilitas nilai rupiah, dan memelihara stabilitas sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan. Namun, kini BI di dalam RUU PPSK juga harus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ada pula mengenai tugas OJK yang ditambah lingkup pengawasannya. tugas OJK bukan hanya melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

Di RUU PPSK, tugas dan kewenangan OJK juga bertambah yakni akan mengawasi dan mengatur koperasi simpan pinjam (KSP), juga harus mengatur dan mengawasi transaksi kripto di Indonesia.

Pengawasan KSP di bawah OJK juga bahkan ditolak oleh sebagian besar Anggota Koperasi di Indonesia. Bahkan OJK pun menolak adanya peralihan pengawasan KSP ini bawah otoritasnya.

Demikian juga dengan LPS. Kewajiban LPS di dalam RUU PPSK juga akan ditambah bukan hanya menjamin simpanan dana masyarakat di perbankan, namun juga harus menjamin polis asuransi. Namun belum jelas, asuransi di sektor mana saja yang akan dijamin oleh LPS.

Dalam kesempatan rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan adanya usulan baru dari pemerintah. Beberapa usulan itu misalnya, adanya pembentukan bullion bank, hingga pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Karena banyak rapat-rapat panitia kerja antara pemerintah dan Komisi XI DPR yang tertutup, membuat publik tidak mengetahui apa saja perkembangan yang terjadi dalam proses pembahasannya.

Alih-alih diharapkan sistem keuangan di tanah air makin solid dengan hadirnya RUU PPSK, pembahasan RUU PPSK ini justru terlihat dan terkesan terburu-buru. Tanpa publik bisa tahu bagaimana dan seperti apa perkembangannya.

ekonomi

Disepakati Hari Ini, RUU PPSK Rombak Sistem Keuangan RI!

Redaksi Kamis, 08 Desember 2022

Bengaluru (ANTARA) - Bank sentral Malaysia akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Rabu (6/7/2022), kenaikan pertama berturut-turut dalam lebih dari satu dekade, untuk mengendalikan inflasi yang sebagian berasal dari ringgit yang melemah karena Federal Reserve AS menaikkan suku bunga secara agresif, jajak pendapat Reuters menemukan.

Bank Negara Malaysia (BNM), meskipun menghadapi inflasi yang rendah dibandingkan dengan banyak ekonomi lainnya, secara tak terduga menaikkan suku bunga kebijakan overnight sebesar 25 basis poin menjadi 2,00 persen pada pertemuan Mei.

Semua 22 ekonom dalam jajak pendapat 27 Juni-1 Juli memperkirakan suku bunga akan naik lagi 25 basis poin menjadi 2,25 persen pada pertemuan 6 Juli. Bank sentral terakhir menaikkan suku bunga dua kali berturut-turut pada pertengahan 2010.

Namun, BNM yang mengatakan akan mengambil langkah "terukur dan bertahap", diperkirakan akan melambat dibandingkan dengan rekan-rekan global lainnya.

Sebagian kecil responden survei, 12 dari 22, memperkirakan kenaikan 25 basis poin lagi pada September menjadi 2,50 persen, sedangkan 10 sisanya memperkirakan tidak ada perubahan setelah kenaikan Juli. Bagaimanapun juga, lebih banyak kenaikan suku bunga pasti akan datang.

"BNM akan memperhatikan potensi tekanan kenaikan inflasi yang berasal dari kenaikan upah minimum baru-baru ini, penyesuaian ke atas dalam plafon harga untuk produk makanan tertentu, dan kenaikan inflasi tarikan permintaan di belakang pembukaan kembali ekonomi," kata Derrick Kam, ekonom Asia di Morgan Stanley.

Inflasi naik menjadi 2,8 persen pada Mei dari 2,3 persen pada April. Ringgit Malaysia melemah pada kuartal terakhir dan telah melemah hampir 6,0 persen sepanjang tahun ini, meningkatkan prospek tekanan inflasi impor.

Ringgit Malaysia telah jatuh terhadap greenback karena kenaikan suku bunga agresif oleh Federal Reserve AS, dan menaikkan suku bunga kebijakan overnight akan membantu menopang mata uang dengan mempertahankan perbedaan suku bunga," kata Denise Cheok, ekonom di Moody's Analytics.

Untuk pertemuan November, 12 dari 22 analis dalam jajak pendapat memperkirakan tingkat suku bunga di 2,50 persen, delapan mengatakan 2,75% sementara dua mengatakan 2,25 persen.

Perkiraan median dari jajak pendapat juga memperkirakan kenaikan 25 basis poin di masing-masing dua kuartal pertama 2023. Untuk kuartal pertama 2023, sembilan dari 20 ekonom memperkirakan suku bunga akan naik menjadi 2,75 persen, enam memperkirakan 3,00 persen sementara lima mengatakan 2,50 persen.

Suku bunga acuan diperkirakan akan mencapai tingkat pra-pandemi sebesar 3,00 persen pada kuartal kedua tahun depan. Sekitar separuh responden, sembilan dari 19 responden memprediksi kenaikan menjadi 3,00 persen, enam mengatakan 2,75 persen, tiga mengatakan 2,50 persen dan satu mengatakan 3,25 persen.

BNM pada pertemuan Mei mempertahankan perkiraan pertumbuhan ekonomi 2022 antara 5,3 persen-6,3 persen dan proyeksi inflasi utama tetap antara 2,2 persen-3,2 persen tahun ini.

Sumber : https://antaranews.com/berita/2975601/malaysia-akan-naikkan-suku-bunga-lagi-pada-juli-dan-september

ekonomi

Malaysia akan naikkan suku bunga lagi pada Juli dan September

Redaksi Senin, 04 Juli 2022

Pemerintah mencatat investasi pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 695,6 triliun. Adapun penambahan modal ini terhitung sejak 2005 sampai 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan investasi pemerintah diberikan sebesar Rp 361,3 triliun atau 51,8 persen kepada BUMN dan sebesar Rp 334,3 triliun atau 48,13 persen kepada BLU.

"Investasi pemerintah terutama terakselerasi semenjak 2015, yaitu saat program Nawacita yang meminta banyak BUMN dalam melakukan banyak sekali kegiatan pembangunan, khususnya bidang infrastruktur," ujarnya saat rapat bersama Komisi XI DPR secara virtual, Kamis (15/12).

Menurutnya penambahan modal kepada BUMN diberikan tiga tujuan, yakni pertama pendirian BUMN sebesar Rp 3 triliun yang meliputi pembiayaan dan penjaminan infrastruktur sebesar Rp 2 triliun, serta pembiayaan perumahan sebesar Rp 1 triliun.

Kedua pemberian investasi kepada BUMN merupakan restrukturisasi sebesar Rp 12,7 triliun bagi perusahaan pelat merah yang sempat mengalami kesulitan, antara lain PT Dirgantara Indonesia sebesar Rp 3,99 triliun, PT Geo Dipa Energi sebesar Rp 440 miliar, PT Garuda Indonesia sebesar Rp 1 triliun, dan PT Pupuk Iskandar Muda sebesar Rp 1,34 triliun.

"Ke depan, saya akan meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk mengevaluasi restrukturisasi ini," ucapnya.

Ketiga, pemberian investasi pemerintah untuk meningkatkan kinerja BUMN senilai Rp 345,6 triliun, seperti pembiayaan ekspor sebesar Rp 23,7 triliun, penyediaan kredit mikro sebesar Rp 24,01 triliun, kedaulatan pangan sebesar Rp 11,45 triliun, serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas sebesar Rp 184,17 triliun.

Kemudian, kemandirian energi sebesar Rp 56,31 triliun, pembiayaan perumahan sebesar Rp 12,3 triliun, peningkatan industri strategis sebesar Rp 15,73 triliun, dan penguatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp 12,83 triliun.

Sedangkan pemberian investasi kepada BLU ditujukan untuk mengoptimalisasi aset negara sebesar Rp 1,5 triliun, pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebesar Rp 81,11 triliun, penguatan kerja sama internasional sebesar Rp 6,3 triliun, serta dukungan pembiayaan sebesar Rp 245,4 triliun.

Dukungan pembiayaan BLU diberikan dalam bentuk pembiayaan perumahan sebesar Rp 66,7 triliun, pembangunan infrastruktur dan konektivitas sebesar Rp 137,1 triliun, kemandirian energi sebesar Rp 10,63 triliun, dan penyediaan kredit mikro sebesar Rp 30,96 triliun.

ekonomi , nasional

Sri Mulyani: Selama 15 Tahun Investasi Pemerintah Capai Rp 695,6 Triliun

Redaksi Selasa, 21 Desember 2021

Adanya program Pemerintah Daerah Lombok Timur (Pemda Lotim) untuk membangun Ruang Terbuka Publik (RTP) di kawasan pusat pertokoan simpang empat Pancor. Untuk itu, mulai Minggu (16/05) bangunan pertokoan dirobohkan.

Kepala Bidang Penegakan Satpol PP Lotim, Sunrianto mengatakan, pihaknya bersama dengan Sekda Lotim dan beberapa instansi terkait, sudah melakukan koordinasi persiapan dan sekaligus arahan. Yaitu terkait dengan pembongkaran bangunan ruko yang berada di Jalan TGKH Zaenuddin Abdul Majid atau Simpang Empat Pancor, Kelurahan Pancor Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.

“Para pedagang yang berada si kawasan tersebut sebelumnya sudah diimbau untuk mengosongkan ruko mereka, nantinya di sini akan dibangun RTP,” ucapnya kepada Inside Lombok

Sempat terjadi protes di kalangan pedagang terkait singkatnya waktu yang diberikan untuk mengosongkan isi ruko mereka, yakni dua hari setelah lebaran. Serta tidak adanya tempat lokasi yang disediakan untuk relokasi, melainkan para pedagang diminta mencari lokasi berjualan sendiri.

“Sempat ada protes tapi sudah sepakat diberikan kesempatan sampai dua hari setelah lebaran kemaren makanya sekarang tidak ada yang protes,” jelasnya melalui pesan whatsapp.

Sementara itu, salah seorang pengelola pertokoan berinial Hj mengatakan, waktu yang diberikan oleh Pemda untuk mengosongkan atau memindahkan barang dagangan mereka dari ruko yang semula ke tempat yang lain dirasa terlalu singkat. Terlebih, kata HJ, saat ini masih dalam momen lebaran, di mana momen ini masih sibuk untuk silaturahmi.

“Waktu untuk memindahkan barang sebanyak ini sangat singkat hanya dua hari,”ucap HJ yang enggan disebutkan namanya.

Ia berharap ada ganti rugi yang diberikan Pemkab Lotim untuk sekadar menambah biaya sewa ruko di tempat yang baru. Meskipun dalam jumlah yang sedikit atau meminta pemerintah membuatkan tempat baru bagi para pedagang.

“Ruko yang saya sewa sekarang biayanya Rp25 juta per tahun, itu pun ruko yang berukuran kecil, sedangkan barang kami sangat banyak sehingga tidak muat,” jelasnya.

ekonomi

Pusat Pertokoan Simpang Empat Pancor Mulai Digusur

Redaksi Senin, 17 Mei 2021

Sebanyak 22 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan industri kecil menengah (IKM) di Nusa Tenggara Barat disiapkan menjadi official merchandise MotoGP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Managing Director The Mandalika Bram Subiandoro, mengatakan 22 UMKM tersebut sudah masuk dalam kurasi yang dipersiapkan menjadi penyedia resmi merchandise MotoGP Mandalika.

“22 UMKM ini sudah kita kurasi dan dipersiapkan untuk menjadi pendukung kita sebagai official merchandise MotoGP Mandalika,” ujarnya, Kamis.

Bram menjelaskan, nantinya ke 22 UMKM tersebut akan ditempatkan pada store-store khusus yang disediakan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku promotor dan pemegang lisensi MotoGP Indonesia 2021 di Mandalika, Lombok.

“Nanti ada store-store UMKM yang disediakan. Untuk pasti lokasi kita belum tahu dimana, namun yang pasti mereka ditempatkan di sekitar kawasan sirkuit Mandalika,” ucap Bram.

Untuk jenis produk yang nantinya disediakan, kata Bram, terdiri dari berbagai macam produk hasil karya UMKM/IKM di NTB, mulai dari tas, t-shirt, boneka dan sebagainya.

“Kalau produknya banyak macam-macam, saya lupa apa saja karena banyak. Namun semua produk yang nanti dipasarkan sudah digawangi MotoGP Mandalika,” terangnya.

Menurut Bram, pihaknya optimistis produk-produk yang nantinya dipasarkan pada saat MotoGP Mandalika akan laku keras seiring banyaknya pengunjung yang datang untuk menyaksikan balap MotoGP.

“Terkait permintaan, kita yakin penjualan merchandise MotoGP Mandalika akan banyak permintaan seiring pengunjung yang datang menyaksikan ajang balap motor terbaik di dunia tersebut. Kita prediksi bisa sampai 50 ribu orang meski COVID-19 tetapi kalau tidak ada COVID-19 bisa sampai 150 ribu orang,” kata Bram.

Bram menambahkan, 22 UMKM/IKM yang dipersiapkan untuk menjadi official merchandise MotoGP Mandalika ini, adalah UMKM lokal yang memang sudah mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari ITDC selaku pengembang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

“Kalau UMKM kita sepenuhnya sudah siap. Apalagi mereka sudah mendapatkan pendampingan dan pelatihan-pelatihan serta pembinaan,” imbuhnya.

Disinggung apakah nanti produk-produk yang dihasilkan bukan di produksi UMKM/IKM lokal NTB, Bram menegaskan bahwa UMKM yang dilibatkan menjadi official merchandise MotoGP Mandalika adalah UMKM/IKM dari wilayah NTB.

“Yang jelas merchandise yang dipasarkan adalah produk resmi hasil UMKM di NTB. Namun, kita juga nggak bisa melarang kalau ada orang produk luar. Namun yang kita siapkan nanti adalah produk merchandise resmi MotoGP Mandalika,” katanya.

ekonomi , MotoGP

22 UMKM NTB Disiapkan Menjadi Official Merchandise MotoGP Mandalika

Redaksi Sabtu, 06 Maret 2021

Presiden Joko Widodo bakal menerapkan Omnibus Law untuk meningkatkan investasi dan memulihkan ekonomi usai pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pembacaan Nota Keuangan 2021 di Gedung DPR pada Jumat (14/8). Dia menuturkan penerapan Omnibus Law diharapkan mendorong investasi dan daya saing nasional.

"Omnibus Law perpajakan dan pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong peningkatan
investasi dan daya saing nasional, mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19, serta memacu transformasi ekonomi," kata Jokowi.

Di sisi lain, dia menuturkan, rencana pendapatan negara adalah Rp1.776,4 triliun dan belanja negara Rp2.747,5 triliun.

Sehingga, kata Jokowi, defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari PDB. Rencananya, defisit anggaran tahun 2021 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

Sebelumnya, Komnas HAM meminta DPR menghentikan pembahasan Omnibus Law yang saat ini tengah dibahas di DPR.

Desakan itu terkait dengan prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sejalan dengan mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-undang.

Ini terkait dengan penjaminan hak untuk berpartisipasi dan asas keterbukaan yang menjadi elemen fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Prinsip partisipasi, keterbukaan, jadi ada kesan dalam situasi pandemi Covid-19 ini, orang semua lagi fokus mengatasi kesehatan, ekonomi, ini dikejar supaya cepat selesai. Maka banyak protes dari masyarakat," demikian Komnas HAM.

(Tim/asa)

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200814143838-532-535797/jokowi-resmi-pakai-omnibus-law-di-2021-genjot-ekonomi

ekonomi , Jokowi

Jokowi Resmi Pakai Omnibus Law di 2021 Genjot Ekonomi

Redaksi Senin, 17 Agustus 2020

Mataram - Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc Menghadiri pengundian Grand Prize Hadiah BRI Simpedes, sekaligus penyerahan secara simbolis dukungan Bank BRI ke pengusaha home industri dan pelaku UMKM berupa KUR dan penunjang kegiatan usaha di Rumah BUMN BRI KC. Mataram Jumat 14 Agustus 2020.

Acara diawali dengan pengundian Grandprize oleh Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc yang didampingi Pimpinan Cabang Bank BRI Mataram Bayu Aditio, kemudian menyerahkan secara simbolis stimulus sarana dan prasarana UMKM/ home industry dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional kepada tujuh perwakilan nasabah Bank BRI.

Dalam kesempatan itu, Bang Zul mengucapkan Selamat atas pembangunan rumah BUMN dan mengapresiasi kontribusi yang diberikan Bank BRI kepada masyarakat, serta berharap Bank BRI bisa menjadi contoh institusi keuangan lain yang ada di NTB.

“Mudah-mudahan apa didapat ini berasal dari masyarakat dan harus dikembalikan kepada masyarakat juga, oleh karena itu keikhlasan melayani yang kecil harus dilakukan begitupun juga dengan UMKM kita,” ungkapnya.

Sementara itu Pimpinan Cabang BRI Mataram, Bayu Aditio menyampaikan ucapan terimakasih dan menjelaskan fungsi dari keberadaan rumah BUMN Mataram selain sebagai wadah dalam satu rumah yang merupakan perkumpulan BUMN yang ada di NTB juga mempunyai lima fungsi yang lain.

“Terimakasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak Gubernur, nanti dari Rumah BUMN ada 5 fungsinya selain sebagai wadah UMKM yaitu untuk kaum milenial yang produktif, untuk satgas bencana jika diperlukan,pengembangan UMKM, program bina lingkungan dan terakhir adalah digitalisasi UMKM,” jelasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Utama PT. GNE, Para Kepala Kantor Cabang Bank BRI di Wilayah NTB dan beberapa tamu undangan lainnya. (Humas NTB/LNG04)

Sumber

Daerah , ekonomi , Lokal , NTB

Gubernur NTB Apresiasi Program KUR dari BRI

Redaksi Sabtu, 15 Agustus 2020

Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menceritakan obrolannya di helikopter saat perjalanan bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Wishnutama dalam sambutan saat peluncuran aplikasi baru pemesanan tiket kapal feri berbasis online milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang disiarkan secara virtual, Sabtu, 25 Juli 2020.

Wishnutama mengatakan, dalam penanganan pandemi semua lembaga dan Kementerian harus bersinergi agar masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. "Kita bisa mengatasi pandemi Covid-19 dengan baik asal kita tak berpikir ego sektoral. Kita tak berpikir di bidang kita masing-masing," kata Wishnutama seraya menirukan omongan Erick di helikopter, Sabtu, 25 Juli 2020.

Selain tak berpikir ego sektoral, Wishnutama mengatakan, semua pihak, seperti lembaga dan Kementerian harus bisa kerja sama dalam menghadapi pandemi ini. Terlebih, kata dia, di dunia ini tak ada yang tau pasti kapan penyebaran virus Corona ini akan berakhir.

Oleh karena itu, Wishnutama menegaskan semua pihak harus bisa bekerja sama. "Agar kita dapat melalui pandemi dengan baik."

Sementara itu, Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono juga meminta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19. Ia meminta masyarakat tak terlena dengan uji klinis yang dilakukan terhadap kandidat vaksin Covid-19 dari perusahaan cina, Sinovac. “Tetap lakukan yang sudah terbukti bermanfaat, yaitu jaga jarak, pakai masker,” kata dia saat dihubungi, Rabu, 22 Juli 2020.

Pandu mengatakan pemerintah juga harus terus mempromosikan penerapan protokol kesehatan tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus terus meningkatkan kapasitas tes dan penelusuran orang yang terduga terinfeksi. “Jangan ini terdistraksi, seakan nanti dananya habis untuk uji vaksin yang vaksinnya bukan milik kita,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah tengah mengembangkan vaksin yang dilakukan oleh Bio Farma dengan Sinovac Biotech. Pengembangan vaksin akan memasuki fase uji klinis pada awal Agustus mendatang. Uji klinis ini merupakan tindak lanjut atas datangnya 2.400 dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac ke Indonesia.

EKO WAHYUDI l M ROSSENO AJI

ekonomi , Pandemi , PARIWISATA

Wishnutama: Kita Bisa Atasi Pandemi Asal Tak Ada Ego Sektoral

Redaksi Sabtu, 08 Agustus 2020

JAKARTA – Penerapan tatanan normal baru atau “new normal” dinilai sebagai cara untuk agar sektor kesehatan dan ekonomi tetap bisa berjalan di tengah pandemi COVID-19.

Pernyataan ini disampaikan oleh Aris Ananta, President dari Asian Population Association yang juga pakar ekonomi demografi, dalam seminar daring bertajuk “COVID-19: Public Health and Economic Perspectives” yang diadakan pada Kamis (25/6/2020).

“Orang selalu bertanya ‘Haruskah kita mati karena COVID-19 atau haruskah kita mati kelaparan?’ Kelihatannya ekonomi dan kesehatan bisa dipisahkan, tapi menurut saya tidak selalu seperti itu,” kata Aris dalam seminar yang diadakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tersebut.

“Dengan ‘new normal’ kita bisa meningkatkan baik kesehatan dan juga ekonomi,” kata Aris dalam presentasinya.

Keterkaitan Sektor Ekonomi dan Kesehatan

Aris menjelaskan bahwa sektor ekonomi dan kesehatan sesungguhnya bisa saling terkait. Menurutnya, tanpa sektor kesehatan tidak akan bisa berjalan dan melayani masyarakat tanpa keberlangsungan sektor ekonomi.

“Namun tanpa kesehatan, orang-orang tidak bisa bekerja. Tanpa kesehatan, pemerintah tidak punya uang dan tak punya pemasukan, tanpa produksi,” ujarnya.

“Jadi ekonomi dan kesehatan adalah sesuatu yang sangat terkait. Kita tidak bisa memisahkannya satu sama lain. Jika kita tidak peduli pada kesehatan, ekonomi akan runtuh. Jika kita tidak peduli pada ekonomi, kesehatan juga akan runtuh,” katanya.

Untuk itu, agar bisa keduanya tetap seimbang, penerapan tatanan normal baru dan hidup berdampingan bersama COVID-19 menurut Aris adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Bahkan menurutnya, ‘new normals’ mempercepat era disrupsi yang telah ditandai dengan penggunaan teknologi dalam penerapan kehidupan sehari-hari.

Jangan Menunggu ‘Old Normals’

Maka dari itu, Aris mengungkapkan ada beberapa hal yang bisa dilakukan masyarakat untuk bisa bertahan di masa ‘new normals.’

Yang pertama adalah dengan waspada terhadap COVID-19 yang mungkin ada di sekitar kita dalam waktu yang lama. Selain itu, jangan berharap tatanan normal yang lama akan kembali dengan cepat.

“Jangan berharap atau menunggu kembalinya tatanan normal yang lama. Kita bisa frustrasi kalau menunggu ‘old normals,'” ujarnya.

Selain itu, inovasi juga diperlukan untuk menciptakan pekerjaan dan perilaku yang baru dan aman dari COVID-19. Menurutnya, mereka yang tak bisa beradaptasi akan mengalami kegagalan di masa ‘new normals.’

Sumber : https://haluanberita.id/penerapan-new-normal-dinilai-mampu-gerakkan-sektor-ekonomi-dan-kesehatan/

Covid , ekonomi

Penerapan New Normal Dinilai Mampu Gerakkan Sektor Ekonomi Dan Kesehatan

Redaksi Senin, 03 Agustus 2020

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan program pengembangan food estate sebagai daerah yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa.

Lokasi lumbung pangan baru ini direncanakan berada di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang juga akan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan terdapat lahan potensial seluas 165.000 hektare yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalteng.

“Lahan ini akan mulai kita kerjakan mulai tahun 2020 ini sampai 2022. Targetnya pada 2022 lahan seluas 165.000 hektare sudah bisa dioptimalkan produksinya. Ini adalah program prioritas kedua setelah pengembangan 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang,” kata Menteri PUPR dalam acara Halalbihalal bersama Asosiasi Profesi Keairan yang dilakukan melalui video conference pada Selasa (9/6).

Dikatakan Menteri PUPR pengembangan program food estate ini akan dilakukan bersama Kementerian BUMN melalui skema investasi. Kementerian PUPR mengembangkan sarana dan prasarana dasar seperti perbaikan saluran-saluran irigasi di sekitar kawasan tersebut baik jaringan irigasi sekunder maupun primer.

Sementara Kementerian BUMN bersama Kementerian Pertanian akan melakukan pengembangan teknologi olah tanamnya sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik. Diharapkan dari 1 hektare lahan tersebut akan meningkatkan produktivitas padi sebesar 2 ton.

Dari 165.000 hektare lahan tersebut seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya. Sementara 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali.

Dari 85.500 hektare lahan fungsional, sekitar 28.300 hektare yang kondisi irigasinya baik. Sementara 57.200 hektare lahan lainnya diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi dalam rangka program food estate dengan total kebutuhan anggaran Rp1,05 triliun.

“Setiap tahun kita tangani rehab irigasi di kawasan Eks-PLG ini,” tambah Menteri Basuki. Rehabilitasi ini dikerjakan secara bertahap mulai dari 2020-2022 dengan rincian 2020 seluas 1.210 hektare, pada 2021 seluas 33.335 hektare, dan tahun 2022 seluas 22.655 senilai Rp497,2 miliar.

Kegiatan rehabilitasi irigasi pada Tahun Anggaran 2020 meliputi 4 kegiatan fisik yakni rehabilitasi seluas 1.210 hektare dengan anggaran Rp26 miliar dan 2 kegiatan perencanaan seluas 164.595 hektare dengan anggaran Rp47 miliar. Kegiatan fisik meliputi peninggian tanggul, pembuatan pintu air dan pengerukan saluran di D.I Rawa Tahai seluas 215 hektare senilai Rp9,8 miliar yang kontaknya telah dimulai pada 28 Mei 2020. D.I Tambak Sei Teras seluas 195 hektare senilai Rp4,1 miliar dengan progres 29,1%. D.I Tambak Bahaur seluas 240 hektare senilai Rp3,9 miliar dengan progres 27,2% dan D.I Rawa Belanti seluas 560 hektare senilai Rp8,2 miliar.

Selain melakukan rehabilitasi irigasi, saat ini Kementerian PUPR juga tengah melakukan rehabilitasi kantor Eks PLG Kalteng yang akan digunakan sebagai kantor food estate dengan progres sebesar 56% dan rehabilitasi dermaga dengan progres sebesar 20%.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki meminta dukungan dan masukan dari para anggota Asosiasi Profesi Keairan untuk tetap dapat membangun pengairan ke depan lebih baik.

Sumber: https://setkab.go.id/mulai-2020-2022-pemerintah-targetkan-optimalisasi-produksi-165-000-hektare-lahan-pangan-di-kalteng/

ekonomi

Mulai 2020-2022, Pemerintah Targetkan Optimalisasi Produksi 165.000 Hektare Lahan Pangan di Kalteng

Berita Rabu, 10 Juni 2020

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan satu tahun 2020 tumbuh 2,97 persen year on year yang berarti kinerja ekonomi masih baik.

”Sekali lagi tumbuh 2,97 persen. Turun delta 2 persen, lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan di kuartal keempat 2019, yang tumbuh 4,97 persen,” tutur Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (6.5).

Walaupun hanya tumbuh 2,97 persen, Presiden Jokowi sampaikan bahwa dibandingkan dengan negara lain yang telah merilis angka pertumbuhannya, kinerja ekonomi Indonesia relatif masih baik. ”Coba kita lihat beberapa negara yang mengalami kontraksi dan kontraksinya tentu saja masuk ke tumbuh negatif. China turun dari plus 6 persen menjadi minus 6,8 persen, artinya ini year on year deltanya 12,8 persen,” imbuh Presiden. Menurut Presiden, Prancis deltanya (minus) 6,25 persen, Hongkong deltanya 5,90 persen, Spanyol deltanya 5,88 persen, dan Italia deltanya 4,95 persen tumbuh negatif. Pada hari Selasa (5/5) kemarin, BPS merilis bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2020 mencapai Rp3.922,6 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.703,1 triliun. Menurut rilis BPS, ekonomi Indonesia triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019 tumbuh sebesar 2,97 persen (year on year), melambat dibanding capaian triwulan I-2019 yang sebesar 5,07 persen.

Sedangkan Ekonomi Indonesia triwulan I-2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,41 persen (quarter to quarter). Struktur ekonomi Indonesia, menurut rilis BPS, secara spasial pada triwulan I-2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, yakni sebesar 59,14 persen, diikuti oleh Pulau Sumatra sebesar 21,40 persen, Pulau Kalimantan sebesar 8,12 persen, dan Pulau Sulawesi sebesar 6,19 persen, serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,95 persen.

Sumber: https://setkab.go.id/presiden-ekonomi-triwulan-satu-tumbuh-297-kinerja-ekonomi-masih-baik/

covid-19 , ekonomi