Tembolak News: lombok

Results for "lombok"

Lombok Timur - Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) NTB terus bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB untuk memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat. Pemberian vaksinasi kali ini dilakukan di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Lombok Timur (23/06/22).

Kali ini kegiatan vaksinasi massal diadakan di wilayah Puskesmas Sikur dengan menargetkan masyarakat umum, anak maupun lansia dengan target sasaran sebanyak 100 orang.

Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) NTB berkomitmen tetap gencarkan vaksinasi guna mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. Pemberian dosis ketiga atau booster dan penuntasan dosis primer harus digencarkan agar ketahanan masyarakat menghadapi risiko penularan Covid-19 tetap memadai.

Kabinda NTB, Wara Winahya mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta BIN terus melakukan percepatan vaksinasi pada Tahun 2022 dengan target seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo tersebut, Kepala BIN Bapak Jenderal Pol. (P) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H. M.Si. memerintahkan seluruh Binda untuk melakukan vaksinasi dosis primer hingga booster.

"Hari ini kami menggelar vaksinasi di 30 titik gerai vaksinasi bekerja sama dengan Puskesmas di 10 Kab/Kota se NTB, Kami targetkan setidaknya sebanyak 2000 dosis vaksin dapat diberikan kepada masyarakat," ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (22/6).

Kabinda NTB juga mengajak semua masyarakat melangkapi dosis vaksinasi sampai dengan booster. Karena menurutnya dengan vaksinasi lengkap dan booster pandemi Covid-19 dapat segera bertransisi menuju endemic, dengan begitu perekonomian di Provinsi NTB dapat kembali tumbuh.

"NTB kedepannya akan menyelenggarakan sejumlah event internasional yang skalanya cukup besar dan pasti akan melibatkan massa yang besar. Tanpa adanya perlindungan ekstra dengan vaksin, maka penyebaran covid - 19 varian baru menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat," jelasnya.

Wara merekomendasikan agar orang tua dan orang-orang dalam kelompok berisiko mendapatkan vaksin booster untuk perlindungan ekstra. Pasalnya, kedua varian baru omicron yakni BA.4 dan BA.5 ini mempertajam kemampuannya untuk menghindari antibodi yang ditawarkan oleh vaksin. Maka dari itu, segeralah mendapatkan booster agar NTB semakin siap menyambut kondisi normal kembali.

BINDA NTB , lombok , Vaksinasi

Binda NTB Gencarkan Pemberian Dosis Ketiga Vaksin di Wilayah Lombok Timur

Redaksi Kamis, 23 Juni 2022

Kali ini kegiatan vaksinasi massal diadakan di wilayah Puskesmas Sikur dengan menargetkan masyarakat umum, anak maupun lansia dengan target sasaran sebanyak 20 orang. Kegiatan vaksinasi ini sejalan dengan program percepatan vaksinasi pemerintah guna mencegah munculnya klaster baru Covid-19.

Kepala BIN Daerah (Kabinda) NTB, Wara Winahya mengatakan, kegiatan vaksinasi di provinsi NTB langsung kembali diintensifkan. Kegiatan vaksinasi dimassifkan lagi, baik untuk menuntaskan dosis primer maupun untuk mempercepat kenaikan rasio dosis booster.

“Tugas kita adalah memastikan capaian vaksinasi tercapai, kekebalan komunal semakin merata dan meningkat kualitasnya di semua wilayah di NTB. Inilah cara kita berkontribusi pada upaya Bangsa lepas dari pandemi," ujarnya.

Tidak ada cara lain, Binda NTB bersama seluruh pihak terkait harus konsisten meningkatkan capaian jumlah dan cakupan vaksinasi. Jika tidak maka pengendalian pandemi Covid-19 yang terus membaik akan sia-sia.

"Kita harus tuntaskan perjuangan kita melawan pandemi, semoga bisa segera berakhir, atau setidaknya bertransisi menjadi endemi," ujarnya

Ia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menerapkan prokes 5M. Sebab, prokes menjadi sarana pencegahan yang mudah dan murah untuk masyarakat lakukan. Oleh karena itu mari masyarakat untuk vaksin dan memperketat prokes 5M.

sesuai dengan Instruksi Presiden, Presiden Jokowi telah mengumumkan bahwa saat ini masyarakat sehat (tidak dalam kondisi sakit flu / batuk) sudah boleh untuk melepas masker di ruang publik. Oleh sebab itu, kegiatan vaksinasi harus terus digencarkan agar masyarakat semakin siap dan tenang saat melepas masker ketika berada di ruang publik.

BIN , lombok , Vaksinasi

BINDA NTB TERUS GENCARKAN VAKSINASI DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Redaksi Rabu, 08 Juni 2022

Lombok Timur - Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) NTB terus bersinergi dengan Dinas Kesehatan wilayah NTB untuk memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat. Pemberian vaksinasi kali ini dilakukan di setiap Puskesmas di Kabupaten Lombok Timur dengan masing-masing target sebanyak 30 orang, pada (18/05/2022).

Kegiatan vaksinasi ini sejalan dengan program percepatan vaksinasi pemerintah guna mencegah munculnya transmisi Covid-19.

Kepala BIN Daerah (Kabinda) NTB, Wara Winahya mengatakan, seusai Lebaran ini, kegiatan vaksinasi di provinsi NTB langsung kembali diintensifkan. Kegiatan vaksinasi dimassifkan lagi, baik untuk menuntaskan dosis primer maupun untuk mempercepat kenaikan rasio dosis booster.

"Kita harus tuntaskan perjuangan kita melawan pandemi, semoga bisa segera berakhir, atau setidaknya bertransisi menjadi endemi," kata Wara.

BINDA NTB , lombok , Vaksinasi

BINDA NTB TERUS LAKUKAN VAKSINASI MASSAL DI LOMBOK TIMUR

Redaksi Rabu, 18 Mei 2022

Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok menerapkan layanan tes kesehatan GeNose C19 bagi penumpang untuk melakukan perjalanan dengan transportasi udara mulai terhitung Kamis (29/4/2021). ANTARA/Nur Imansyah/am.
Proses keseluruhan tes GeNose C19 dari mulai pendaftaran hingga penumpang mendapatkan hasil kira-kira membutuhkan waktu 30 menit, belum termasuk antrean untuk melakukan tesnyaLombok Tengah (ANTARA) - Manajemen Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok mulai Kamis ini, menghadirkan layanan tes GeNose C19 untuk semakin memudahkan para pengguna jasa dalam melengkapi persyaratan dokumen kesehatan saat melakukan perjalanan dengan transportasi udara.

General Manager Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok Nugroho Jati mengatakan penggunaan GeNose C19 sebagai salah satu dokumen untuk melakukan perjalanan ini mengacu pada Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara Dalam Masa Pandemi COVID-19 dan Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi COVID-19.

"Keberadaan layanan GeNose C19 di Bandara Lombok ini merupakan layanan pemeriksaan kesehatan tambahan sebagai alternatif bagi calon penumpang pesawat udara dalam melengkapi dokumen persyaratan perjalanannya, selain layanan rapid tes antigen dan RT-PCR yang telah ada sebelumnya," ujar Nugroho Jati di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis.

Ia menjelaskan sebelum diimplementasikan, layanan GeNose C19 ini telah diuji coba terlebih dahulu untuk memastikan layanan tersebut dapat berjalan dengan baik. Uji coba diikuti oleh para petugas Bandara Lombok beserta komunitas bandara, Senin (26/4).

"Bagi calon penumpang yang akan menggunakan layanan tes GeNose C19, diimbau untuk tiba di lokasi layanan yang berada di area parkir mobil sisi barat Bandara Lombok ini setidaknya 2 jam sebelum waktu keberangkatan," ucapnya.

Selain itu, calon penumpang dilarang makan atau minum (kecuali minum air putih) dan tidak merokok 30 menit sebelum melakukan tes GeNose C19.

"Proses keseluruhan tes GeNose C19 dari mulai pendaftaran hingga penumpang mendapatkan hasil kira-kira membutuhkan waktu 30 menit, belum termasuk antrean untuk melakukan tesnya," terang Nugroho Jati.

Menurutnya, apabila ada calon penumpang yang teridentifikasi positif setelah melakukan tes GeNose C19, petugas layanan akan segera berkoordinasi dengan petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk kemudian disampaikan penyebabnya.

Setelah itu, calon penumpang disarankan untuk melakukan tes kesehatan rapid antigen atau RT-PCR dengan biaya pribadi sesuai tarif yang berlaku. Jika hasil rapid antigen atau RT-PCR negatif, maka calon penumpang bisa melanjutkan perjalanannya. Sebaliknya jika positif, maka akan akan dievakuasi dan diharuskan melakukan isolasi mandiri.

"Hasil positif tes GeNose C19 bukan serta-merta orang tersebut positif COVID-19, namun bisa juga karena calon penumpang tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sebelum melakukan tes GeNose C19, misalnya makan, minum, serta merokok dalam kurun waktu kurang dari 30 menit sebelum tes. Sehingga untuk memastikannya, perlu dilakukan tes rapid antigen atau RT-PCR," jelas Nugroho Jati.

Sebagai informasi, saat ini telah disiapkan 2 unit mesin pemeriksaan GeNose C19, 2.000 kantong sample pemeriksaan GeNose C19, 500 unit filter udara, 4 bilik pemeriksaan, serta 1 bilik isolasi. Ada 4 tenaga kesehatan, 2 tenaga admin, dan 4 orang tenaga operasional untuk layanan ini. Layanan GeNose C19 di Bandara Lombok beroperasi setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WITA dengan biaya Rp40 ribu untuk calon penumpang yang membawa tiket pesawat dan Rp50 ribu untuk masyarakat umum.

Selain layanan GeNose C19, di area Bandara Lombok juga tersedia layanan rapid antigen yang beroperasi setiap hari mulai pukul 06.00-16.00 WITA dengan biaya Rp170 ribu (untuk calon penumpang dengan menunjukkan tiket pesawat yang telah direservasi) dan layanan RT-PCR yang juga beroperasi setiap hari mulai pukul 06.00-16.00 WITA dengan biaya Rp950 ribu.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

bandara , genose , lombok

Bandara Lombok NTB mulai berlakukan tes GeNose C19

Redaksi Sabtu, 01 Mei 2021

Mataram, 4 Oktober 2020 - Membicarakan kawasan Rinjani sejatinya kita tengah membicarakan hal yang sangat kompleks. Rinjani menaungi berbagai macam hal penting di Pulau Lombok. Kebudayaan, Keberagaman, Keanekaragaman hayati dan hajat hidup orang banyak. Maka membicarakan Rinjani kita perlu menyediakan ruang dan waktu yang khusus bersama tokoh-tokoh masyakarat dan banyak elemen masyarakat di pulau Lombok agar tercipta sebuah kesepakatan dan keputusan yang tepat serta berkelanjutan. Maka Sangkep (Musyawarah) yang merupakan rangkaian dari Festival Rinjani adalah salah satu upaya yang tepat untuk itu. Sangkep (musyawarah), biasanya dilakukan oleh tokoh agama, tokoh adat, dan para tetua dengan tujuan untuk memformulasikan dari apa yang diwariskan scara turum menurun. Sangkep pada kegiatan ini dilakukan secara online (virtual) dan offline. Menyesuaikan keadaan yang sedang dilanda pandemi.

Sangkep Pertama di sebut Sangkep Multi Pihak berlangsung baik pada tanggal 26 September 2020 di Bayan, Lombok Utara yang disiarkan langsung melalui Kanal Youtube Santiri Foundation dan Aplikasi Zoom Meeting. Sangkep ini ditujukan agar Piagam Palagan Hati dan Piagam Rinjani bisa lebih memasyarakat dan sekaligus agar ada rancangan konseptual dan programatik bagaimana kedua piagam tersebut dapat diimplementasikan secara kolaboratif, fungsional, dan sinergik sehingga Rinjani yang lestari dan berkemanfaatan secara adil bisa diwujudkan.

Sangkep Beleq yang bertema “Palagan Hati : Piagam Lintas Agama untuk Hutan Tropis” di hadiri oleh Pemangku Adat (Masyarakat Adat) Kabupaten Lombok Utara, 10 orang masyarakat adat dari Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan penyelenggara Festival Rinjani IV serta Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud Sjamsul Hadi, SH, MM yang mewakili Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang pada akhirnya melahirkan kesepakatan-kesepakatan yang akan kembali dimantapkan pada Sangkep Beleq Penutup. Dalam sangkep ini, hasil-hasil dan rumusan sangkep terarah disampaikan oleh masing masing perwakilan. Rumusan-rumusan tersebut selanjutnya akan dibahas dan dipertajam bersama sehingga menjadi rencana programatik garis besar. Formulasi konseptual (hasil Sangkep Beleq Pertama) dan programatik ini kemudian dirangkum menjadi satu kesatuan untuk direkomendasikan kepada para pengampu dan pemangku amanah di berbagai level dan sektor. Di dalamnya termasuk rekomendasi kelembagaan inklusif yang menaunginya dan kesepakatan untuk menindaklanjuti dengan menyusun dan memberlakukan Awiq awiq (Komunitas adat dan Lokal) yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (Peraturan Desa, Peraturan antar Desa Lingkar Rinjani, Peraturan Daerah Provinsi, dan/atau Peraturan Bersama antar Kepala Daerah di Lingkar Rinjani (Pulau Lombok), serta kesepakatan bersama antar Pemangku amanah Rinjani (MoU)

Hasil Sangkep akan diserahkan kepada para pengampu di level desa, kabupaten kota, propinsi, dan nasional pada saat puncak acara Festival Rinjani, untuk dijadikan landasan bersama secara kolaboratif maupun sendiri-sendiri.

Sangkep Beleq Penutup dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2020 di Taman Narmada, Lombok yang dimana taman Narmada di bangun oleh Raja Anak Agung Ngurah Karangasem pada tahun 1727 masehi. Nama taman ini diambil dari sebuah sungai suci di india, yaitu sungai Narmanadi. Taman ini dimaksudkan sebagai miniatur Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak.

Kegiatan yang dihadiri dan diikuti oleh 60 peserta baik mengikuti secara online (virtual) dan offline dengan protap Covid-19 ini akan fokus berdiskusi tentang Palagan Hati. Peserta meliputi Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Instansi swasta, Peguruan Tinggi, Masyarakat Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, dan penyelenggara Festival Rinjani IV.

berita ntb , Festival Rinjani , lombok , mengejakembalirinjani , Press Rilis , Sangkep

Press Rilis Sangkep 6 Oktober 2020 - Festival Rinjani

Redaksi Minggu, 04 Oktober 2020

PortalNTB.COM – Gonjang-ganjing penolakan pergantian nama bandara internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, dianggap hanya pengalihan isu gagalnya pembangunan Dam Mujur.

Ketua Dewan Pembina LSM Kasta NTB, Lalu Wink Haries menegaskan, Bupati Lombok Tengah HM Suhaili Fadil Tohir dan Wakil Bupati H. Lalu Pathul Bahri hanya habiskan waktu dan pemikiran dengan hal yang remeh-temeh dan tidak urgen bagi pembangunan daerah dan kemakmuran masyarakat.

“Bupati dan Wakil Bupati kita ini sok sibuk dengan urusan yang tidak penting. Seakan nama bandar udara lebih penting daripada pembangunan Dam Mujur,” cetus Lalu Wink Haries dihubungi di Praya, Minggu (24/11/2019).

Menurut Wink Haries, seharus pemerintah Kabupaten Lombok Tengah fokus mengurus pembangunan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.

Soal pergantian nama bandara, kata Lalu Wink Haris, sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian nama yang ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungi RI hanya penghargaan terhadap pahlawan nasional yang berasal dari Lombok.

“Itu sudah biasa dan lumrah sebagaimana yang dilakukan bandar udara di daerah lain. Sudahlah, jangan urus itu lagi. Fokus saja ke pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti Dam Mujur,” kata Lalu Wink Haries.

Lalu Wink Haries mengaku sangat prihatin dan kecewa mendengar gagalnya pembangunan Dam Mujur oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah terkesan tidak ada upaya memperjuangkan Dam Mujur. Padahal, Dam Mujur sangat dinanti-nantikan oleh maayarakat untuk memenuhi ketersediaan air saat musim kemarau di daerah tadah hujan tersebut.

“Pak Bupati dan Wakil Bupati tau tidak bagaimana kondisi wilayah di Kecamatan Janapria, Praya Timur Praya Tengah dan Pujut, disana tidak ada air kalau musim kemarau. Selama ini, kami masyarakat di wilayah itu hanya menunggu belas kasihan dari aliran Dam Pandanduri Lombok Timur,” kata Lalu Wink Haris.

Proses pembangunan Dam Mujur, lanjut Lalu Wink Haris, sudah dimulai meski baru beberapa tahapan dan masih terkendala pembebasan lahan. Karenanya, proses yang sudah berjalan itu harus dilanjutkan.

Lalu Wink Haries menyebutkan, pada tahun anggaran 2017 lalu Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menganggarkan biaya larap pembangunan Dam Mujur sebesar Rp 5 miliar, namun dana yang sangat besar itu dikembalikan ke kas daerah dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (SILPA).

“Itu akibat OPD terkait tidak becus mengeksekusi anggaran tersebut, sehingga dikembalikan lagi ke kas daerah,” kata Wink Haries.

Pria asal Kecamatan Praya Timur itu menilai, dimunculkannya dana sebesar Rp 5 miliar tersebut hanya dijadikan sebagai alat barter untuk meloloskan anggaran hutang sebesar Rp 79 miliar yang diperuntukkan untuk pembangunan Pasar Jelojok Kecamatan Kopang.

“Ini membuktikan kalua Dam Mujur hanya alat tawar politik penganggaran untuk tujuan meloloskan program lain yang lebih menjanjikan fee dan dana segar yang lebih besar,” sebut Lalu Wink Haries.

Sumber: http://lombokita.com/

bandara , lombok , NTB

Penolakan Nama Bandara Dianggap Pengalihan Isu Dam Mujur Gagal

Berita Senin, 25 November 2019

Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Zulkieflimansyah memastikan sinergitas antara daerah dengan pemerintah pusat, terutama dalam mendukung program Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Rapat koordinasi bersama seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota, juga bersama Forkopimda ini dalam rangka menyamakan persepsi visi pembangunan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma"ruf Amin," kata Gubernur NTB dalam keadaan keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Kamis.

Gubernur NTB menghadiri pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Rabu (13/11). Kegiatan itu dihadiri dan dibuka Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, Bang Zul menerangkan, Rakornas ini merupakan satu langkah yang sangat baik. Di mana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dapat membangun sinergi dengan pemerintah pusat. Terlebih lagi, dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada para peserta Rakornas untuk terus menjalin komunikasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di daerah secara bersama-sama.

"Selesai Rakornas, kami bersama Forkopimda, akan terus mengintenskan komunikasi untuk mendukung pembangunan di NTB," katanya.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini, dibuka langsung Presiden Jokowi.

Pada kesempatan tersebut Presiden juga meminta kepada para aparat penegak hukum (APH) baik di provinsi dan kabupaten/kota, apabila melihat ada hal-hal yang terindikasi adanya penyimpangan sejak awal untuk dilakukan langkah preventif.

"Apabila ada indikasi penyimpangan sejak awal, segera lakukan langkah preventif. Segera diingatkan, bukan dibiarkan sampai menunggu untuk di eksekusi," tegas Presiden Jokowi.

Rakornas kepala daerah dan Forkopimda ini dibagi menjadi delapan panel. Panel pertama membahas kebijakan strategis 2020-2024, panel kedua pembangunan SDM, panel ketiga pembangunan infrastruktur dan panel keempat membahas penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi.

Kemudian, panel kelima membahas transformasi ekonomi I, panel keenam transformasi ekonomi II, panel ketujuh pengawasan dan panel kedelapan membahas penegakan hukum dan keamanan.

Sumber: https://mataram.antaranews.com/

lombok , NTB , pemerintahan

Gubernur NTB memastikan sinergitas daerah dan pusat

Berita Jumat, 15 November 2019

PORTALNTB.Com - Pembebasan lahan untuk proyek jalan by pass Lombok International Airport (LIA) – KEK Mandalika ditargetkan tuntas Desember mendatang. Untuk mengejar proyek strategis tuntas 2020, Kementerian PUPR akan memecah pengerjaan proyek senilai Rp1,4 triliun tersebut menjadi empat paket.

‘’Januari sudah dilelang untuk pengerjaan konstruksinya. Konstruksi harus selesai Desember 2020,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM dikonfirmasi di Mataram, Selasa, 22 Oktober 2019.

Ia menjelaskan, setelah pembebasan lahan tuntas akhir tahun ini. Selanjutnya, pada Januari 2020 dilakukan pelelangan. Untuk proses lelang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2,5 bulan. Ia mengharapkan, Pokja yang melakukan pelelangan agar profesional, supaya jangan sampai proyek tersebut gagal lelang.

‘’Karena jalan by pass sepanjang 17 Km itu akan jadi empat paket. Karena itu besar. Pengerjaannya serentak. Dalam 17 Km itu sudah dibagi titik-titiknya,’’ terangnya.

Azhar mengungkapkan, saat ini tim appraisal sudah bekerja di lapangan. Dikatakan, biaya untuk pembebasan lahan proyek tersebut membengkak. Semua Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX Mataram menyiapkan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp147 miliar. Namun ternyata kebutuhannya mencapai Rp300 miliar.

Ia mengatakan pendataan ang dilakukan BPN by name by address sudah selesai. Ada beberapa warga yang masih belum tuntas terkait dengan masalah pembebasan lahan karena persoalan internal keluarga mereka. ‘’Kurang dari 25 persen bisa kita titip di pengadilan uang pembebasan lahannya,’’ tandas mantan Kepala Biro AP dan LPBJP Setda NTB ini.

Jalan penghubung dari bandara ke Sirkuit Mandalika ini panjangnya sekitar 17 Km. Rencananya akan dibangun jalan empat jalur dan delapan lajur. (PN)

Sumber: https://www.suarantb.com/

bypass , KEK MANDALIKA , lombok , pembangunan

Kejar Target Tuntas 2020, Proyek “By Pass” LIA – KEK Mandalika Dipecah Empat Paket

Berita Kamis, 24 Oktober 2019

Mataram - Debu dampak dari kebakaran yang terjadi hutan di Pelawangan Senaru Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, sampai ke Kota Mataram.

Hal itu dipicu, akibat arang debu kebakaran yang terjadi sejak Sabtu (19/10) malam terbang dibawa angin hingga meluas ke sebagian besar wilayah di Pulau Lombok.

Amalia Sarpina salah seorang warga di Kota Mataram, Minggu mengatakan, debu dampak gunung kebakaran Gunung Rinjani mulai terlihat di teras depan rumahnya sejak pagi hari.

"Begitu saya buka pintu rumah banyak terlihat debu seperti serpihan jerami yang ternyata debu dari dampak kebakaran hutan Gunung Rinjani," katanya.

Amalia tidak menduga, debu dari kebakaran hutan Gunung Rinjani tersebut akan sampai ke Kota Mataram, karena jarak yang cukup jauh dengan jarak tempuh dari Mataram sekitar tiga jam lebih.

Hal senada juga disampaikan warga lainnya Zulharman, yang mendapati banyak serpihan debu bekas kebakaran hutan di Gunung Rinjani, apalagi pada lantai dua rumahnya.

Dia berharap, kondisi ini segera disikapi pemerintah daerah agar tidak semakin berdampak luas dan berdampak pada kesehatan masyarakat.

"Kami berharap pemerintah bisa segera mengambil langkah-langkah antisipasi sebelum berdampak luas," katanya.

Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan Kota Mataram yang hedak dikonfirmasi terkait hal itu belum dapat dihubungi hingga berita ini dilaporkan. (PN)

Sumber: https://mataram.antaranews.com/

gunung , kebakaran , lombok , rinjani

Debu kebakaran hutan Gunung Rinjani sampai ke Mataram

Berita Minggu, 20 Oktober 2019

Mataram - Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) menutup jalur pendakian Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, mulai Minggu akibat kebakaran hutan yang terjadi sejak Sabtu (19/10).

"Kegiatan pendakian di semua jalur pendakian ditutup sejak 20 Oktober 2019 hingga batas waktu yang belum ditentukan," kata Pelaksana Harian Kepala BTNGR Dwi Pangestu melalu keterangan tertulis yang diterima di Mataram, Minggu.

Ia menjelaskan kejadian kebakaran hutan di jalur pendakian Senaru di Kabupaten Lombok Utara mengarah hingga ke jalur pendakian Sembalun di Kabupaten Lombok Timur.

Oleh sebab itu, penutupan jalur pendakian harus dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya bagi keselamatan para wisatawan yang akan melakukan pendakian.

Dwi mengatakan bagi pendaki/masyarakat yang telah melakukan pemesanan tiket secara daring (online) dapat melakukan penjadwalan ulang pendakian pada waktu yang lain, sesuai ketersediaan kuota pada semua jalur pendakian.

"Penjadwalan ulang dapat dikerjakan melalui aplikasi eRinjani atau penjadwalan ulang secara manual melalui petugas di pintu pendakian.

"Bisa juga meminta bantuan operator melalui nomor telepon genggam 0811283939," kata Dwi.

Areal hutan di Pelawangan Senaru, Taman Nasional Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Utara, terbakar pada Sabtu (19/10) malam.

Kebakaran tersebut terlihat jelas pada malam hari hingga mengundang perhatian warga yang berada di kaki gunung yang memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut (mdpl). Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut.

"Kebakarannya kemungkinan di Pelawangan Senaru yang telah berlangsung sejak dua hari lalu," kata Arif, salah seorang warga kepada Antara. (PN)

Sumber: https://mataram.antaranews.com/

gunung , kebakaran , lombok , rinjani

Semua jalur pendakian Gunung Rinjani Lombok ditutup akibat hutan terbakar

Berita

Mataram - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku BUMN pengembang dan pengelola kawasan pariwisata Nusa Dua Bali dan Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat siap menjamu tes pra-musim MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika.

"Kami siap dan sangat gembira dapat menjamu tes pra-musim MotoGP 2021 seperti yang direncanakan oleh DORNA," kata Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Mataram, Sabtu.

Abdulbar menyatakan pembangunan sirkuit Mandalika, Lombok akan selesai sesuai jadwal yang ditetapkan, sehingga MotoGP Mandalika dapat masuk kalender balap 2021.

"Saat ini pembangunan Mandalika sirkuit memasuki tahap ground work badan jalan yang telah mencapai 30 persen. Pengaspalan badan jalan akan dimulai pada Desember 2019 sebelum kemudian dilanjutkan dengan upgrading permukaan badan jalan menjadi lintasan balap, sehingga akhir tahun 2020 kami targetkan pembangunan sirkuit dapat selesai, sehingga dapat menjamu tes pra-musim 2021, yang diperkirakan berlangsung Februari atau Maret 2021 sebelum musim 2021 dimulai," jelas Abdulbar M. Mansoer.

Sirkuit Mandalika yang saat ini tengah dibangun di kawasan pariwisata Mandalika, Lombok, NTB, seperti yang diumumkan oleh Dorna Sports SL (DORNA), pemegang hak siar MotoGP, akan menjadi salah satu lokasi tes pra-musim 2021 oleh para riders, jika MotoGP Mandalika masuk ke dalam kalender 2021.

Menurut Abdulbar, tes pra-musim 2021 di Lombok dijadwalkan berlangsung selama 3 hari seperti yang diumumkan oleh DORNA dan diperkirakan akan diikuti oleh semua contracted riders, sesuai peraturan FIM World Championship Grand Prix Regulation yang mewajibkan contracted riders untuk mengikuti sejumlah tes resmi yang dijadwalkan oleh penyelenggara MotoGP.

"Sejauh ini hanya ada empat tes untuk musim 2021 yang diumumkan oleh DORNA, yaitu satu kali tes pra-musim selama 3 hari di Lombok, dua kali tes 1 hari pada hari Senin setelah event balap dan satu kali tes 2 hari masing-masing di sirkuit yang akan ditentukan kemudian," katanya.

Sirkuit Mandalika akan menjadi sirkuit jalan raya pertama di dunia yang dibangun dari tahap konsep. Sirkuit akan memiliki panjang 4,31 km dan 17 tikungan yang dibangun di tengah-tengah kluster sport and entertainment di kawasan pariwisata Mandalika. Sirkuit terbuka ini akan menyajikan pemandangan indah bukit dan pantai, dibangun sebagai atraksi kelas dunia dalam mengembangkan Mandalika sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. (PN)

Sumber: https://mataram.antaranews.com/

lombok , PARIWISATA , Sirkuit MOTOGP

Sirkuit Mandalika siap dipakai tes pramusim MotoGP

Berita Sabtu, 19 Oktober 2019

PortalNTB.com – Akhir-akhir ini cuaca di Nusa Tenggara Barat (NTB) terasa lebih panas. Itu karena suhu maksimum di NTB biasa terjadi di bulan Oktober.

Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, Restu Patria Megantara, menjelaskan di Pulau Lombok, maksimum suhu harian bisa mencapai 32 hingga 34 derajat celcius, sementara Pulau Sumbawa dapat lebih panas.

“Secara klimatologis, suhu maksimum di NTB biasanya terjadi di bulan Oktober, untuk Pulau Lombok suhu maksimum hariannya dapat mencapai 32 hingga 34°C sedangkan di Pulau Sumbawa bisa lebih panas lagi mencapai 34 hingga 36°C,” katanya dalam keterangan tertulis belum lama ini.

Namun meskipun suhu panas pada Oktober ini, dia menjelaskan kondisi ini masih normal atau belum disebut gelombang panas.

“Dalam beberapa hari terakhir juga dari data suhu udara maksimum di Stasiun Klimatologi Lombok Barat masih menunjukkan nilai yang berada di sekitar normalnya, 30 hingga 33°C,” ujarnya.

Dijelaskan, suhu udara di NTB terasa panas di bulan Oktober, karena pada bulan Oktober matahari akan berada tepat di atas wilayah NTB (kulminasi) akibat dari gerak semu matahari. (PN)

Sumber: https://koranntb.com/

alam , cuaca , lombok , NTB

Cuaca Panas, NTB Memasuki Suhu Maksimum, Apa Penyebabnya ?

Berita Selasa, 15 Oktober 2019

PortalNTB.com – Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, sebagai salah satu pembicara dalam halaqah (ceramah) kebangsaan yang diselenggarakan Badan Ekskutif Mahasiswa Institut Agama Islam Qamarul Huda (IAIQH) Ponpes Qomarul Huda Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah, Senin, 14 Oktober 2019.

Dalam halaqah tersebut hadir pula sebagai pembicara Kapolda NTB yang diwakili Kabag Binmas Polda NTB AKBP Saparuddin dan pembina Yayasan Ponpes Qamarul Huda Bagu TGH Lalu Muhamad Turmuzi Badarudin.

Dalam paparannya, Danrem 162/WB memberikan apresiasi langkah positif BEM IAIQH yang memiliki ide brilian dengan menyelenggarakan kegiatan Halaqah Kebangsaan dan bersinergi dengan semua pihak baik dari kalangan Pemerintah, TNI, Polri dan Mahasiwa dari semua Perguruan Tinggi di NTB khususnya wilayah Pulau Lombok sembari berdoa semoga menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang.

Menurutnya, Ponpes telah banyak mencetak para pemimpin bangsa dari sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga sekarang.

“Mulai dari Pemimpin ditingkat daerah maupun dipusat baik dilembaga pemerintah maupun swasta dan lainnya,” kata Danrem.

Danrem meminta kepada seluruh peserta yang hadir agar dalam menyuarakan hati nurani di depan umum atau menggelar demonstrasi dengan cara-cara terhormat dan beradab, jangan sampai berujung pada tindakan anarkis.

“Sangat disayangkan kalau kejadiannya berakhir anarkis, apalagi sampai merusak fasilitas umum yang dapat merugikan semua pihak,” ungkapnya.

Selain itu, pria kelahiran Jakarta tersebut juga mengajak agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial sehingga tidak berdampak pada nama baik pribadi dan keluarga, nama baik Mahasiswa maupun kampus, teruslah belajar dan belajar karena masa depan bangsa berada ditangan adik-adik semua.

“Mari kita rekatkan kembali kebersamaan dan rasa persaudaraan dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,” pungkasnya.

Senada dengan Danrem 162/WB, Kabag Binmas Polda NTB meminta agar seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara baik dan bijak mengingat institusi Polri sudah membentuk Tim Cyber Crime untuk mengungkap propaganda, penyebaran berita-berita hoax dan hal-hal yang bersifat memecah belah persatuan bangsa.

“Kita ketahui bahwa negara kita berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang didalamnya telah diatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara dimana TNI sebagai kekuatan utama dan masyarakat sebagai komponen cadangan dan Pendukung ,” terang Saparuddin.

Halaqoh kebangsaan mengangkat tema “Meneguhkan Komitmen Kebangsaan Menuju Indonesia Baldatun Toyyibatun Warobbun Ghofur” diisi dengan pengajian dan doa bersama yang dipimpin pembina Ponpes Qomarul Huda TGH Lalu Muhammad turmuzi Badarudin. (PN)

Sumber: https://koranntb.com/

keamanan , lombok , NTB , persatuan

Danrem 162/WB Ingatkan Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Berita

Mataram - Pengamat pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram Prof H Tajidan menyatakan perkebunan tembakau mampu memberdayakan dan mengangkat harkat hidup warga di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Tidak diragukan bahwa komoditas tersebut menjadi penopang penting ekonomi dan dapat memberdayakan serta mengangkat harkat hidup warga Lombok," kata Tajidan, ketika menjadi pembicara dalam forum grup diskusi membahas masa depan pertembakauan NTB, di Mataram, Senin.

Ia menyebutkan peranan perkebunan tembakau dalam memberdayakan dan mengangkat harkat hidup warga Pulau Lombok dapat ditinjau dari karakteristik usaha tani tembakau dan potensinya.

Pulau Lombok merupakan daerah penghasil Tembakau Virginia paling banyak di Indonesia. Di samping menghasilkan tembakau rakyat sebesar 15 persen.

Dari sekitar 140.000 ton kebutuhan Tembakau Virginia di dalam negeri, sekitar 100.000 ton atau sekitar 70 persen dipenuhi dari impor.

"Dari 40.000 ton produksi dalam negeri untuk kebutuhan nasional, sekitar 80 persen dihasilkan di Pulau Lombok," ujarnya.

Ia juga menyebutkan usaha tani tembakau merupakan usaha yang padat modal dan tenaga kerja. Dalam satu hektare luas lahan membutuhkan dana sekitar Rp50 juta dan tenaga kerja yang terserap selama 5-6 bulan sekitar 500 Hari Kerja Orang (HKO).

Hal itu berimplikasi terhadap berkembangnya lembaga keuangan pedesaan, baik formal maupun non-formal, bank maupun non-bank. Selain itu, terciptanya peluang kerja bagi anggota rumah tangga petani tembakau, dan bagi banyak rumah tangga buruh tani.

Jumlah petani dan pengoven tembakau diperkirakan sebanyak 20.000orang dan menyerap tenaga kerja sekitar 156.000 orang.

"Perkebunan tembakau di Lombok juga menciptakan peluang kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat di luar usaha pertanian, seperti usaha dagang, jasa angkutan, dan usaha lain," ucap Tajidan.

Ia mengatakan peranan komoditas tembakau bagi masyarakat Lombok dan NTB secara umum, juga dapat dilihat dari jumlah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima dari pemerintah pusat.

Pada 2010 DBHCHT yang diterima adalah Rp119 miliar, kemudian terus meningkat setiap tahun. Pada 2019 sudah mencapai Rp295,6 miliar.

"Dana tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi daerah penghasil tembakau di Pulau Lombok, tapi untuk semua daerah kota/kabupaten se-NTB," katanya.

Menurut dia, usaha tani tembakau yang memberikan efek positif bagi perekonomian warga Pulau Lombok juga memiliki banyak resiko yang harus selalu diwaspadai.

Beberapa resiko tersebut, di antaranya resiko produksi karena sangat peka dengan perubahan iklim (curah hujan), resiko harga karena berhadapan dengan pasar global, resiko pembiayaan karena membutuhkan modal yang besar, dan resiko kebijakan karena dianggap sebagai sumber banyak penyakit dan penyebab banyak kematian.

Untuk itu, kata Tajidan, salah satu cara yang efektif untuk mengantisipasi munculnya resiko adalah dengan menjalin hubungan kemitraan yang baik.

"Harus ada saling mempercayai, saling membutuhkan, saling mempekuat dan saling menguntungkan antara petani dengan perusahaan tembakau atau pabrik rokok, dan didukung oleh kebijakan pemerintah yang tegas," katanya. (PN)

Sumber: https://mataram.antaranews.com/

ekonomi , lombok , NTB , petani , sosial , Sumbawa , tembakau

Pengamat: Tembakau angkat harkat hidup warga Lombok

Berita

Mataram – Menteri Pariwisata RI, Arif Yahya menegaskan, bahwa semua kebutuhan dasar yang ada di KEK Mandalika, harus bisa dirampungkan pada tahun 2020 mendatang. Sehingga berbagai persiapan dan kebutuhan untuk menunjang kawasan, harus segera diusulkan kepada pemerintah pusat melalui berbagai kementerian yang sudah ditunjuk.

“Untuk tahun 2020, total alokasi dukungan anggaran untuk destinasi superprioritas Mandalika mencapai Rp2,02 triliun. Sehingga saya berharap agar dana ini harus segera dikawal oleh ITDC untuk melakukan berbagai program ke depannya,” ungkap Arief Yahya saat melakukan pemantauan pembangunan Sirkuit MotoGP, Kamis, 10 Oktober 2019.

Arif menjelaskan, bahwa dari Kementerian PUPR pada tahun 2020 dialokasikan sekitar Rp1,747 miliar, yang digunakan untuk perservasi jalan Bandara Internasional Lombok (BIL) – Kuta.

Selain itu, dana ini juga digunakan untuk pengembangan ruang terbuka publik dan promenade di pesisir pantai selatan, serta pengembangan wisata di kasawan Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara, yakni Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno.

“Dari PUPR, dana ini juga disiapkan untuk berbagai kegiatan seperti pembangunan rumah susun dan berbagai program lainnya. Sementara di Kementerian Pariwisata sendiri ada Rp118,25 miliar untuk fasilitas pengembangan destinasi wisata, fasilitas promosi, dan peningkatan kapasitas, serta potensi pariwisata,” jelasnya.

Selain itu juga ada anggaran di berbagai kementerian lainnya, seperti Kementerian Perhubungan, PDT, Kementerian Lingkungan Hidup, dan berbagai kementerian lainnya. Sehingga dana tersebut, harus bisa dimanfaatkan untuk bagaimana mendukung keberadaan KEK Mandalika. Terlebih ke depan akan ada event MotoGP yang akan menjadi daya tarik wisatawan.

“Jadi apapun kebutuhan dasar harus bisa diselesaikan pada tahun 2020. Sehingga pada tahun 2021, event MotoGP bisa berjalan. Termasuk bagaimana kita mempersiapkan SDM masyarakat setempat. Mereka harus kita berikan berbagai pelatihan juga,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer menegaskan, pada tahun 2021, sebanyak 1.000 kamar sudah bisa ditempati, mulai dari Pullman, Royal Tulip, dan berbagai hotel lainnya.

‘’Termasuk berbagai persiapan menyambut event MotoGP sudah mulai kita laksanakan. Termasuk mitigasi bencana juga kita lakukan. Kedepan kita berharap berbagai pembangunan bisa berjalan dengan baik,” harapnya.

Disampaikan juga, bahwa progres pembangunan infrastruktur KEK Mandalika yang ada saat ini sudah sangat baik. Terlebih dengan adanya dukungan dari pemerintah, maka ke depan berbagai pembangunan ini diharapkan bisa berjalan lancar. (PN)

Sumber: https://www.suarantb.com/

KEK MANDALIKA , lombok , NTB , pembangunan , Sirkuit MOTOGP

Pemerintah Menganggarkan Rp2,02 Triliun untuk Pengembangan KEK Mandalika

Berita Senin, 14 Oktober 2019

Mataram – Proses penanganan gempa di NTB menjadi perhatian nasional. Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa dengan pola pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) diadopsi secara nasional.

Secara terbuka Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta daerah daerah lain, termasuk Sulawesi Tengah dan Maluku untuk mengadopsi penanganan bencana di Provinsi NTB.

Saat paparan di hadapan Presiden RI Joko Widodo Selasa, 8 Oktober 2019 lalu, jenderal TNI bintang empat itu merekomendasikan pola- pola relokasi yang pernah dilakukan pascagempa di NTB ditiru.

Kepala BPBD NTB H. Ahsanul Khalik mengutip penjelasan Kepala BNPB, bahwa proses relokasi melibatkan unsur TNI dan Polri, sebagaimana dilakukan pemerintah saat menangani bencana gempa di Lombok dan Sumbawa, sebagaimana arahan Wakil Presiden (Wapres) RI H. Jusuf Kalla.

‘’Sesuai dengan arahan Bapak Wapres juga pada saat rapat yang lalu di Kantor Wapres, supaya polanya mengikuti pola yang dilakukan NTB, yaitu melibatkan unsur TNI dan Polri,’’ kata Ahsanul Khalik Rabu, 9 Oktober 2019 mengutip penjelasan Doni Monardo.

Selain pola sinergitas dengan TNI Polri, Ahsanul Khalik juga menjelaskan atensi nasional setelah mencermati penanganan pascagempa di NTB. Dimana dalam perjalanan kerja masa transisi rehab rekon, pola penanganan dampak gempa dibagi dalam kategori rumah rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat.

Dengan dasar ini kemudian ditentukan distribusi anggaran pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) untuk berbagai tipe disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Sebelum pembangunan, diawali dengan seleksi dan tanda tangan Pakta Integritas kepada Aplikator, ditindaklanjuti dengan pembentukan Pokmas. Dalam perjalanan pekerjaan, diawasi fasilitator Sipil dan TNI.

Pada kesempatan sama, Kepala BNPB juga melaporan terkait perkembangan penanganan bencana di Sulawesi Tengah, Maluku, termasuk di NTB untuk fase rehab rekon. (PN)

Sumber: https://www.suarantb.com

BENCANA , GEMPA , lombok , NTB

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa di NTB Jadi Rujukan Nasional

Berita Sabtu, 12 Oktober 2019

Langganan: Postingan ( Atom )