Results for "infrastruktur"
Pemerintahan Jokowi Diakui Konsisten Wujudkan Pemerataan Pembangunan

 



Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diakui konsisten dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Sejak periode awal hingga memasuki masa akhir jabatannya, Jokowi terus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia.


Komitmen Jokowi merealisasikan pemerataan pembangunan ini mendapat banyak apresasi dari berbagai kalangan. Salah satunya dari kalangan akademisi di Universitas Khairun (Unkhair) Kota Ternate, Ridha Ajam.


Ridha melihat bahwa Jokowi sangat memprioritaskan pemerataan pembangunan demi kemajuan bersama. Hal ini mendorong berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah seperti ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan juga turut meningkat.


“Kita harus akui bahwa pemerintah sangat memprioritaskan pembangunan demi pemerataan. Sehingga daerah-daerah harus memanfaatkan peluang ini untuk membangun daerahnya sendiri,” ujar Ridha seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (21/11/2022).


Ridha juga melihat bahwa Jokowi berhasil menjalankan strategi untuk menghadirkan pemerataan di Tanah Air, yaitu dengan membangun infrastruktur di wilayah-wilayah yang sebelumnya minim tersentuh program pembangunan.


Fokus Pembangunan di Indonesia Timur


Menurut Ridha, kebijakan yang diambil Jokowi tersebut sudah sangat tepat. Sebab pemerataan dapat diwujudkan jika seluruh wilayah di Indonesia dapat tersentuh pembangunan infrastruktur yang memadai.


“Saya melihat sekarang pembangunan supaya ada pemerataan ke depan. Maka oleh pemerintah pusat Pak Jokowi difokuskan kepada daerah-daerah yang mengalami keterlambatan pembangunan. Dalam hal ini wilayah timur,” katanya memungkasi.


Sumber

Redaksi Rabu, 23 November 2022
GOR Bertaraf Internasional akan Dibangun di Sumbawa

 PortalNTB – Kabupaten Sumbawa akan memiliki Gelanggang Olah Raga (GOR) dengan fasilitas bertaraf internasional. Rencananya pembangunannya akan dilakukan pada tahun 2020 mendatang melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik lebih kurang Rp14,8 miliar.
“Kita akan dapat DAK Fisik sub bidang olahraga khususnya untuk pembangunan GOR. Itu nanti dialokasikan tahun 2020. Kita dapat sekitar Rp 14,8 miliar. Anggarannya untuk gedung dan sarana prasarana olahraga,” kata Plt. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Iskandar D, M.Ec., Dev.
Menurut H. Kendo, akrab disapa, GOR yang akan dibangun persyaratannya sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Minimal nantinya harus melayani enam cabang olahraga (cabor). Seperti pembangunan lapangan bulu tangkis, takraw, voli, futsal dan basket.
Meskipun demikian, nantinya GOR juga bisa dimanfaatkan untuk event olahraga lainnya, sepanjang persyaratan minimal sudah terpenuhi. Bahkan diharapkan fasilitas yang ada bertaraf internasional.
“Dalam pedomannya dihajatkan untuk bertaraf internasional. Jadi kualifikasi, sarana-prasarana ukuran lapangannya taraf  internasional. Kemudian akan dilengkapi dengan tribun, dan sarana olahraga lainnya. Seperti net, lampu dan lain sebagainya. Kemudian didukung ruang terbuka di sekitarnya, ruang parkir. Semua ruangan itu sudah ada ruangan minimal yang harus tersedia dalam persyaratan,” terang pejabat yang juga menjabat Asisten Administrasi Umum Setda Sumbawa ini.
Sementara ini, pihaknya sudah menyiapkan lahan sekitar 1,22 hektare sebagai tempat pembangunan GOR nantinya. Adapun lelang akan diupayakan pada awal tahun 2020. Mengingat pihaknya hanya diberikan waktu hingga minggu pertama bulan tiga melakukan optimalisasi terhadap alokasi. Jika melebihi waktu tersebut, maka anggaran yang akan ditransfer yakni sebesar nilai kontrak.
“Kita upayakan lelang pada waktu awal. Mudah-mudahan tidak ada kendala dengan penetapan PPK dan lain sebagainya. Sehingga perangkat untuk persiapan lelang bisa tersedia secara lengkap. Karena ketentuan yang diperketat pada awal minggu ketiga hanya itu kesempatan untuk optimalisasi. Jadi kalau kita selesai tender di akhir minggu ketiga, maka DAK yang akan kita dapat sebanyak pemenang tender. Sisa tendernya tidak bisa kita manfaatkan lagi kalau proses lelang terlambat selesai,” jelasnya. (PN).







Berita Rabu, 27 November 2019
PLN: sampai 2019 rasio elektrifikasi NTB capai 99,49 persen


Mataram - General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat Rudi Purnomoloka menyebutkan rasio elektrifikasi di NTB sudah mencapai 99,49 persen hingga September 2019.

"Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, hingga akhir September 2019, rasio elektrifikasi di NTB telah mencapai 99,49 persen," kata Rudi di Mataram, Jumat.

Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah kepala keluarga berlistrik dengan jumlah seluruh kepala keluarga yang ada di satu wilayah.

Rudi menyebutkan jumlah rumah tangga berlistrik di NTB saat ini telah mencapai 1.428.043 rumah tangga. Sebanyak 1.385.946 merupakan pelanggan PLN dan 42.097 rumah tangga memperoleh aliran listrik non-PLN.

Sementara itu jumlah rumah tangga yang digunakan merupakan data proyeksi jumlah penduduk NTB milik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang didasarkan pada hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas.

Pihaknya mentargetkan rasio elektrifikasi NTB mencapai 99,9 persen hingga akhir 2019, meskipun pada awalnya ditargetkan sebesar 99 persen.

Untuk mencapai 99,9 persen, meski persentase kekurangannya terlihat kecil, yaitu hanya 0,51 persen, tapi menjadi tantangan besar bagi PLN, karena lokasinya berada di daerah terpencil.

"Meski tinggal sedikit, ini butuh kerja keras lebih karena lokasi yang belum terlistriki berada di daerah-daerah terpencil. Kendala terbesarnya adalah akses ke desa-desa tersebut sulit, beberapa bahkan tidak bisa diakses kendaraan," ujarnya.

Meski demikian, Rudi memastikan PLN tetap berkomitmen untuk mencapai rasio elektrifikasi 99,9 persen pada akhir 2019. Salah satu upayanya, PLN melalui program Listrik Desa (Lissa) terus membangun jaringan listrik ke daerah-daerah terpencil.

Pada 2019, PLN Unit Induk Wilayah NTB akan membangun jaringan listrik di 34 lokasi terpencil.

Selain program Lissa, PLN memiliki program "One Man One Hope" (OMOH), sebuah gerakan penggalangan dana untuk menyokong program pemerataan listrik di seluruh Indonesia.

Dana yang dikumpulkan dari gerakan tersebut digunakan untuk penyambungan listrik gratis masyarakat tidak mampu.

"Salah satu masalahnya adalah daya beli masyarakat yang rendah. Oleh karena itu, kami mencoba membantu dan kami berharap semakin banyak masyarakat yang tidak mampu mendapatkan sambungan gratis listrik," ucap Rudi.

Selain program OMOH dan CSR, PLN Unit Induk Wilayah NTB juga sinergi dengan berbagai pihak dalam memberikan bantuan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, diantaranya dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi NTB, PT Angkasa Pura II (Persero), PT ASABRI (Persero) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

Pada 2019, rencananya PLN akan memasang listrik untuk 6.529 rumah tangga hasil dari program bantuan pasang baru listrik. Hingga Oktober 2019, total 1.850 rumah tangga telah terpasang listrik dan sebanyak 4.679 rumah tangga dalam proses penyambungan. (PN)









Berita Sabtu, 26 Oktober 2019
2020, Pemprov Lakukan FS Proyek Jembatan Lombok – Sumbawa

PortalNTB.Com – Pemprov NTB telah berencana melakukan feasibility study (FS) atau studi kelayakan proyek Jembatan Lombok – Sumbawa pada 2020 mendatang. Rencana FS Jembatan Lombok – Sumbawa sudah masuk daftar salah satu kegiatan yang dilaksanakan tahun depan.
Kepastian itu disampaikan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, MTP dikonfirmasi di Mataram, Rabu, 16 Oktober 2019. Ia menyebutkan biaya yang dibutuhkan untuk FS tersebut sekitar Rp5 miliar.
‘’2020 dilakukan FS, biayanya sekitar Rp5 miliar. Sebab, tanpa FS, itu tidak bisa mengatakan secara pasti kelayakannya,’’ kata Ridwan.
Dari hasil FS itulah kemudian proyek tersebut akan ditawarkan ke investor. Pasalnya, kata Ridwan, tidak mungkin pembangunan  proyek  jembatan yang akan menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sepanjang 17 km tersebut dibiayai lewat APBD.
‘’Supaya layak dijual, dokumen-dokumennya harus lengkap. Maka dibuatlah besok FS itu,’’ terangnya.
Untuk skema pembiayaan, kata mantan Kepala Bappeda NTB ini, dapat menggunakan dua skema. Pertama, pembiayaan dilakukan oleh swasta. Kedua, skema pembiayaan juga dapat menggunakan pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
‘’Kalau selesai FS tahun 2020, kita akan segera mencari investor. Kalau DED (Detailed Engineering Design) biar disusun investor atau swasta,’’ katanya.
Terpenting, kata Ridwan, kajian teknis awal akni FS dapat segera dikerjakan. Dari FS tersebut akan diketahui secara lebih detail soal konstruksinya, panjang jembatan dan perhitungan biaya pembangunan.
Berdasarkan hasil pra-FS yang dilakukan konsultan asal Korea. Biaya konstruksi untuk 1 km jembatan Lombok – Sumbawa sekitar Rp850 miliar. Sehingga secara keseluruhan diperkirakan butuh Rp16 triliun.
Keberadaan jembatan Lombok – Sumbawa sangat strategis. Apalagi transportasi di NTB semakin berkembang. Terlebih dengan ditetapkannya Labuan Bajo menjadi destinasi super prioritas bersama dengan Mandalika.
Artinya, arus transportasi barang/jasa dan orang pasti akan meningkat. Selain itu, keberadaan jembatan Lombok – Sumbawa juga cukup penting. Mengingat akan dibangun industri smelter dan turunannya di Sumbawa Barat.
‘’Jadi akan memperpendek jarak dari Lombok – Sumbawa. Kalau selama ini butuh waktu dua jam, kalau ada jembatan paling 15 menit,’’ katanya.
Sebelumnya, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si mengungkapkan, investor asal China tertarik berinvestasi untuk pembangunan jembatan Lombok – Sumbawa. Namun, mereka masih menunggu hasil FS rencana pembangunan jembatan sepanjang 17  km tersebut.
Amry mengaku, pihaknya sudah berkomunikasi dengan para investor asal China di Jakarta. Pada saat ini, ia menyampaikan tentang hasil pra-FS rencana pembangunan jembatan Lombok – Sumbawa yang dilakukan konsultan asal Korea. Bahwa proyek tersebut layak secara teknis.
Dalam pra FS tersebut kata Amry, baru sebatas kajian awal kelayakan secara teknis tentang rencana pembangunan jembatan tersebut. Kajiannya belum sampai pada aspek finansial dan ekonomi. Saat pertemuan tersebut, Amry mengatakan pihaknya menawarkan agar investor China melakukan FS. ‘’Tapi sedang mereka pertimbangkan,’’ katanya. (PN)




Berita Jumat, 18 Oktober 2019