Pasca Pemilu, Aktivis Lombok Barat Tegaskan Komitmen Jaga Kondusifitas

 

Lombok Barat: S​ebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan demokrasi yang damai, Gerakan Aktivis Lombok Barat menggelar Deklarasi Pilkada Damai, Sabtu (7/12/2024). Kegiatan yang diinisiasi oleh Asmuni, Ketua Lembaga swadaya masyarakat (LSM) PPLS, ini bertujuan untuk menjaga kondusifitas keamanan pasca rapat pleno dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB.  

Deklarasi ini berlangsung setelah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTB menyelesaikan rapat pleno pada 1–6 Desember 2024. Dalam pernyataannya, Asmuni menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, aparat keamanan, dan berbagai elemen organisasi untuk memastikan stabilitas pasca Pilkada.  

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi puncak dari kontestasi demokrasi telah terlaksana dengan aman dan lancar. Namun, Asmuni mengingatkan bahwa tantangan baru kerap muncul pasca penetapan hasil, terutama di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.  

“Pasca rapat pleno, tantangan yang tidak sedikit mungkin akan muncul. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat dari semua pihak, terutama masyarakat, untuk menjaga kedamaian dan stabilitas di wilayah Provinsi NTB,” ujar Asmuni.

Lombok Barat: S​ebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan demokrasi yang damai, Gerakan Aktivis Lombok Barat menggelar Deklarasi Pilkada Damai, Sabtu (7/12/2024). Kegiatan yang diinisiasi oleh Asmuni, Ketua Lembaga swadaya masyarakat (LSM) PPLS, ini bertujuan untuk menjaga kondusifitas keamanan pasca rapat pleno dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB.  

Deklarasi ini berlangsung setelah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTB menyelesaikan rapat pleno pada 1–6 Desember 2024. Dalam pernyataannya, Asmuni menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, aparat keamanan, dan berbagai elemen organisasi untuk memastikan stabilitas pasca Pilkada.  

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi puncak dari kontestasi demokrasi telah terlaksana dengan aman dan lancar. Namun, Asmuni mengingatkan bahwa tantangan baru kerap muncul pasca penetapan hasil, terutama di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.  

“Pasca rapat pleno, tantangan yang tidak sedikit mungkin akan muncul. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat dari semua pihak, terutama masyarakat, untuk menjaga kedamaian dan stabilitas di wilayah Provinsi NTB,” ujar Asmuni.  

politik

Pasca Pemilu, Aktivis Lombok Barat Tegaskan Komitmen Jaga Kondusifitas

Redaksi Jumat, 13 Desember 2024

Menjaga Mutu Pilkada

 

PARTISIPASI pemilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan umum (pemilu) merupakan napas dalam demokrasi. Tanpa itu demokrasi sulit berkembang. Partisipasi pemilih adalah elemen esensial yang memampukan pemerintahan rakyat untuk hidup, berjalan, bahkan berlari kencang.

Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin tebal legitimasi terhadap hasil pemilihan. Calon kepala daerah yang keluar sebagai pemenang benar-benar figur yang diminati dan dipercayai oleh mayoritas warga, bukan hanya oleh segelintir orang.

Dengan filosofi yang sama, maka semakin rendah tingkat partisipasi akan berdampak pula pada lemahnya legitimasi terhadap hasil pemilihan. Dampaknya tentu menjadi tidak baik karena program-program yang ditelurkan kepala daerah kurang mendapat sambutan dari masyarakat.

Jika rakyat apatis dan merasa tidak perlu terlibat dalam program pemerintah, tentu bisa menghambat kemajuan daerah itu sendiri. Pada ujungnya, demokrasi sebagai sistem pemerintahan rakyat akan menjadi tersakiti.

Kekhawatiran inilah yang tengah menghantui Indonesia lantaran tingkat partisipasi Pilkada Serentak 2024 yang anjlok. Keikutsertaan masyarakat kali ini rata-rata secara nasional cuma 68%. Bandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya yang selalu di atas 70%.

Partisipasi di pilkada kali ini bahkan jauh di bawah Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024 yang digelar pada Februari lalu. Ketika itu, partisipasi pemilih pada pileg dan pilpres tercatat di atas 81%.

Kondisi Jakarta yang menjadi barometer demokrasi di Tanah Air lebih memprihatinkan lagi. KPUD mendapati angka partisipasi di DKI Jakarta hanya 58%. Angka partisipasi pemilih di Pilkada 2024 itu menurun drastis jika dibandingkan dengan saat Pilkada 2017 yang mencapai di atas 70%.

Sulit untuk membantah bahwa telah terjadi penurunan minat dan kepercayaan warga terhadap proses demokrasi di Jakarta. Tentunya penurunan minat dan kepercayaan ini bukan disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan hal-hal yang bersifat kompleks.

Namun, ada satu pembeda yang absen dalam gelaran pilkada kali ini di Jakarta, yakni faktor calon kepala daerah yang benar-benar memiliki pendukung fanatik. Bukan tidak mungkin, itulah yang menjadi penyebab penurunan angka partisipasi.

Tujuh tahun silam, ada sosok petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dikenal mampu membuat pelayanan administrasi di DKI yang selama ini dikenal lelet menjadi lebih cepat. Ada juga sosok Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono yang menawarkan gagasan baru.

Meski sempat memicu polarisasi di masyarakat, harus diakui Pilkada DKI Jakarta 2017 membuat masyarakat yang selama ini kurang antusias menunaikan hak pilih menjadi tergerak untuk berbondong-bondong memenuhi tempat pemungutan suara (TPS).

Atmosfer itulah yang tidak ada dalam kenduri demokrasi di Jakarta kali ini. Bahkan bayang-bayang calon tunggal sempat muncul kalau saja Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghapus ambang batas pencalonan dalam pilkada.

Semua pihak terutama partai politik harus memetik pelajaran dari peristiwa ini. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan butuh calon kepala daerah yang menarik dan bukan sekadar penebar gimik. Ibarat menu, haruslah disajikan yang berkualitas premium lagi bergizi.

Partai politik dituntut mampu membidani kelahiran calon kepala daerah yang kompeten dalam menuntaskan beragam persoalan krusial seperti banjir dan kemacetan, juga penyediaan moda transportasi yang murah, aman, dan nyaman.

Di luar persoalan figur, tentu ada banyak faktor yang perlu dievaluasi untuk mendongkrak angka partisipasi pemilih. Rentang waktu yang terlalu berdekatan dengan Pilpres-Pileg 2024 bukan tidak mungkin menjadikan rakyat jenuh untuk mengikuti pilkada.

Kemudian, masa kampanye pilkada yang kurang bagi para kandidat dalam merebut hati rakyat. Sosialisasi oleh KPU selaku pihak penyelenggara pilkada juga tidak boleh luput dari evaluasi. Apalagi, anggaran sosialisasinya tidak sedikit. Semua harus diperbaiki demi menjaga mutu pilkada dan sehatnya demokrasi kita.

politik

Menjaga Mutu Pilkada

Redaksi Sabtu, 07 Desember 2024

Warga NTB Diimbau Jaga Ketertiban Selama Masa Tenang

 

Mataram: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah masing-masing selama masa tenang Pilkada serentak 2024. Imbauan ini bertujuan memastikan proses Pilkada berlangsung damai dan kondusif, sesuai harapan bersama.

Penjabat Gubernur NTB, Hassanudin, menyatakan hingga saat ini seluruh tahapan Pilkada di NTB berjalan dengan baik. Ia berharap situasi yang kondusif dapat terus terjaga hingga pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November mendatang.

"Alhamdulillah sampai saat ini Pilkada NTB berjalan sesuai tahapan. Harapan kita kedepan semua berjalan lancar dan bisa terwujud pemilu damai sesuai harapan kita semua," ujar Hassanudin, Jumat (22/11/2024).

Penjabat Gubernur menekankan pentingnya peran serta seluruh pihak dalam menjaga suasana damai selama masa tenang yang dimulai pada 24 November hingga 26 November 2024. Ia mengingatkan agar para kontestan dan pendukung masing-masing bersikap bijak, sehingga suasana tetap kondusif menjelang hari pencoblosan.

“Saya berharap semua kontestan dan pendukung menyikapi hal ini secara bijak dan mempersiapkan diri untuk Pilkada serentak tanggal 27. Mari kita bergembira dan bersukacita dalam pesta demokrasi yang kita impikan bersama,” tegasnya.

Hassanudin juga meminta dukungan media untuk menyampaikan pesan ini kepada masyarakat luas. Ia berharap Pilkada 2024 dapat melahirkan pemimpin terbaik yang mampu melanjutkan pembangunan di NTB menuju kemajuan yang lebih baik.

“Mari kita wujudkan Pilkada yang damai. Bersama-sama kita ciptakan suasana pesta demokrasi yang menyenangkan sehingga NTB semakin maju, baik, dan sukses,” tutupnya.

Pemerintah Provinsi NTB optimistis bahwa dengan kerja sama semua pihak, pelaksanaan Pilkada serentak di wilayah ini dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat.

politik

Warga NTB Diimbau Jaga Ketertiban Selama Masa Tenang

Redaksi Senin, 25 November 2024

Warga Desa Sontang Diajak Ciptakan Pilkada Damai

 

Bengkalis: Dalam rangkaian Operasi Mantap Praja Lancang Kuning Tahun 2024 (OMP-LK24), personel Bhabinkamtibmas Desa Sontang dari Polsek Bonai Darussalam, Polres Rokan Hulu, melaksanakan kegiatan Cooling System dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, Jumat (1/11/2024). Program ini bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Kapolres Rokan Hulu, AKBP Budi Setiyono, melalui Kapolsek Bonai Darussalam, Iptu Romi Yendri, mengungkapkan bahwa kegiatan ini dipimpin oleh Aiptu Fahrial, S.H. sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Desa Sontang. 

Dalam pelaksanaannya, Aiptu Fahrial melakukan kunjungan kepada warga serta memberikan himbauan terkait Kamtibmas kepada tokoh masyarakat dan pemuda setempat.

"Bhabin tersebut mengajak dan menghimbau kepada warga Desa Sontang untuk ikut serta dalam menyukseskan Pilkada 2024 dengan cara mensosialisasikan kepada seluruh warga lainnya dan keluarga supaya bersama-sama menciptakan Pilkada damai dan sejuk," ujar Iptu Romi Yendri.

Lebih lanjut, Iptu Romi menambahkan harapannya agar melalui kegiatan Cooling System ini, khususnya warga Desa Sontang, dapat terus menjaga situasi Kamtibmas yang aman di lingkungannya masing-masing.

"Diharapkan dengan adanya kegiatan Cooling System tersebut, khususnya warga Desa Sontang, dapat saling menjaga situasi Kamtibmas yang aman di desanya," tutup Romi.

politik

Warga Desa Sontang Diajak Ciptakan Pilkada Damai

Redaksi Jumat, 01 November 2024

Tokoh Agama, Adat dan Pemuda NTB Sepakat Wujudkan Pemilu Damai

 

Guna memastikan kelancaran dan suksesnya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, tokoh agama (Toga), tokoh masyarakat (Toma), dan tokoh pemuda (Toda) di NTB berkomitmen mewujudkan menjaga stabilitas dan kedamaian selama proses demokrasi berlangsung.

Tokoh-tokoh dari perwakilan masyarakat NTB tersebut tersebut, Senin (12/2) menyampaikan kesediaan mereka untuk turut serta dalam memastikan atmosfer kesejukan membawa suasana yang kondusif dan menjaga kerukunan, serta keamanan selama masa kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, Prof. H. Saiful Muslim menjelaskan, seluruh toga, toma sudah sepakat dan memiliki semangat yang sama untuk menyongsong pelaksanaan Pemilu di tanggal 14 Februari tahun 2024, dan berharap seluruh masyarakat turut serta berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu dalam menentukan pemimpin di masa yang akan datang.

“Alhamdulillah seluruh Toga Toma sudah sepakat dan punya semangat yang sama dalam menyongsong pelaksanaan pemilu,” ujarnya, Selasa (13/2).

Pengurus Majelis Adat sasak (MAS), Dr. H Lalu Sajim Sastrawan menjelaskan, temu Forkpinda, Bupati/Walikota se NTB, tokoh agama, masyarakat, tokoh Parpol dan lainnya, dalam mengantisipasi semua persoalan-persoalan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, (ATHG) perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Ketua Pemuda Pancasila NTB, Edi Sofian S.T, dalam mensukseskan pemilu 2024 Ormas pemuda Pancasila menyampaikan ke seluruh ketua MPC di Kabupaten/Kota, untuk mengawal pemilu 2024 berjalan aman dan kondusif. Diharapkan pemerintah, masyarakat dan penyelenggara, memiliki komitmen yang sama, dan yang dilaksanakan hari itu menjadi modal dasar dalam meletakkan langkah-langkah kedepan.

“Kami khususnya ormas pemuda Pancasila. Kepada seluruh ketua MPC di Kabuptaen kota, kami sudah menghimbau agar pemilu 2024 kita benar-benar kawal, agar bisa aman dan kondusif. Dengan dukungan dan kesejukan yang diberikan oleh tokoh-tokoh masyarakat ini, diharapkan Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang dipilih secara demokratis sesuai dengan kehendak rakyat,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di halaman gatra.com dengan judul "Tokoh Agama, Adat dan Pemuda NTB Sepakat Wujudkan Pemilu Damai". Baca selengkapnya: https://www.gatra.com/news-592633-regional-tokoh-agama-adat-dan-pemuda-ntb-sepakat-wujudkan-pemilu-damai.html          

politik

Tokoh Agama, Adat dan Pemuda NTB Sepakat Wujudkan Pemilu Damai

Redaksi Jumat, 08 Maret 2024

Pemilu Damai, Polda NTB Koordinasi ke Bawaslu NTB

Mataram: Untuk mewujudkan Pemilu Damai tahun 2024 di NTB, Subsatgas PAM Tempat Kampanye Tim Ranpam VIP dan Ran VIS Operasi Mantap Brata (OMB) Rinjani 2024 Polda NTB melakukan koordinasi ke Kantor Bawaslu NTB, Rabu (10/1/2024). Kegiatan ini untuk mendapatkan informasi terkait jadwal Kampanye Capres / Cawapres sebagai  bagian dari tugas Subsatgas Tempat Kampanye Tim Ranpam VIP dan Ran VIS pada OMB Rinjani 2024 di Polda NTB.

Kasatgas Humas OMB Rinjani 2024 Polda NTB Kombes Pol Rio Indra Lesmana mengatakan kegiatan ini bertujuan mempermudah Pengamanan yang dilakukan nantinya untuk  pemilu damai 2024.

“Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Satgas dan Subsatgas OMB Rinjani Polda NTB sebagai upaya mewujudkan Pemilu Damai tahun 2024 di NTB,” ujarnya.

Dengan menyambangi kantor Bawaslu NTB,  diharapkan dapat memperoleh informasi sehingga pengamanan dapat dipersiapkan dengan optimal.

politik

Pemilu Damai, Polda NTB Koordinasi ke Bawaslu NTB

Redaksi Minggu, 21 Januari 2024

Dialog Publik HMI Badko Bali Nusra: ASN, TNI dan Polri Komit Netral di Pemilu 2024

 

Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Bali Nusa Tenggara (HMI Badko Bali Nusra) menggelar dialog publik bertajuk ‘NTB Sebagai Sentral Pemilu Damai?, Mempertegas Netralitas ASN, TNI/Polri) yang digelar, Selasa 26 Desember 2023 di Kedai Tuwa Kawa Kota Mataram.

Ketua Umum HMI MPO Badko Bali Nusra Abdul Halik menjelaskanbdalam sambutannya, dengan kondisi politik jelang Pilpres 2024 mempertanyakan netralitas ASN, TNI dan Polri. Dimana, ASN khususnya menjadi barang ‘renyah’ mendulang suara.

“Ini kondisi dan fakta hari ini, dimana ASN dijadikan sebagai komoditas politik yang renyah untuk para kepala daerah yang berafiliasi dengan para Caleg dan Capres tertentu,” ungkap Halik.

ASN yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat sambung Halik, justru terlibat dalam politik praktis. Pihaknya berharap kepada Bawaslu NTB dan jajarannya untuk menindak tegas jika ada ASN yang terlibat di dalam politik praktis sesuai dengan UU.

“Saya berharap Bawaslu tidak pandang bulu, baik terhadap ASN maupun terhadap TNI dan Polri, tidak diskriminasi menegakkan aturan,” tegasnya.

Dialog yang dihadiri puluhan audiens tersebut mengahadirkan sejumlah pembicara yaitu Danrem 162/WB Brigjen TNI Agus Bhakti, Kanit I Subdit I Dit Intelkam Polda NTB Abdul Haris Mewakili Dir Intelkam dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri NTB Ruslan Abdul Gani.

Sementara dari unsur penyelenggara Pemilu, hadir sebagai narasumber yaitu Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu NTB Hasan Basri serta Perwakilan dari KPU NTB Aresa Reza.

Brigjen TNI Agus Bhakti menegaskan bahwa TNI sebagai penjaga teritorial RI berkomitmen untuk tetap netral dalam Pemilu 2024 nantinya. Bukti komitmen TNI netral tersebut, TNI katanya sudah membuat posko pengaduan jika ada oknum anggota yang terlibat mengarahkan masyarakat untuk memilih calon tertentu. “Jika ada anggota kami yang terlibat dalam hal itu silahkan diadukan ke posko itu,” katanya.

Kepala Kesbangpoldagri NTB Ruslan Abdul Gani, bahwa ASN harus netral dan punya integritas etika dan moral. “Tentunya netralitas ASN dengan TNI dan Polri berbeda, kalau netralitas ASN itu bisa memilih namun dia tidak boleh berpihak kepada golongan atau partai politik tertentu,” jelasnya.

Begitun dengan seluruh anggota Polri. Bahwa anggota Polri menurut Kanit I Subdit I Dit Intelkam Polda NTB Abdul Haris berkomitmen untuk tetap netral dalam pemilu 2024 nanti sesuai dengan amanat UU dan Peraturan Kapolri.

Sementara Perwakilan dari KPU NTB Aresa Reza menegaskan bahwa di dalam politik 5 tahun sekali ini adalah sarana yang sah untuk pergantian kekuasaan. Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat NTB untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya.

“Saya mengajak masyarakat untuk datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani,” ajaknya.

Pembicara terakhir yaitu Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu NTB Hasan Basri. Hasan menegaskan untuk mengahasilkan pemilu damai ada empat syarat yaitu regulasi yang ber-integrity, penyelenggara, peserta pemilu pemerintah di antaranya ASN, TNI dan Polri serta masyarakat harus memiliki integrity.

“Jika semua syarat itu terpenuhi maka saya yakin pemilu 2024 akan berjalan dengan baik,” katanya. (Iba)

Pemilu 2024 , politik

Dialog Publik HMI Badko Bali Nusra: ASN, TNI dan Polri Komit Netral di Pemilu 2024

Redaksi Rabu, 10 Januari 2024