Jelang Pemilu, Wapres Imbau Satukan Langkah untuk Pemilu Aman, Damai dan Berkualitas

 

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menghadiri acara Dialog Kebangsaan bersama Partai Politik dalam rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024 di The St. Regis Hotel, Jakarta, Senin (13/03/2023).

Pada kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan bahwa pengalaman mengajarkan, momen pelaksanaan Pemilu merupakan saat dimana persatuan bangsa diuji. Masyarakat berpotensi terpolarisasi akibat panasnya tensi politik. Oleh karena itu, diperlukan penyatuan langkah agar pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mendatang tidak menimbulkan ketegangan dan potensi konflik di masyarakat.

“Tentunya kita tidak ingin mengulangi pengalaman buruk Pemilu yang lalu. Kita mesti bulatkan tekad dan satukan langkah agar Pemilu 2024 menjadi pemilu yang aman, damai dan berkualitas,” tegas Wapres.

Dalam dialog yang mengangkat tema ”Merajut Persatuan Dan Kesatuan, Mencegah Polarisasi Sosial Dan Politik Identitas Dalam Pemilu 2024” lebih jauh Wapres menyampaikan, salah satu contoh polarisasi yang terjadi pada Pemilu sebelumnya adalah sebagian pendukung saling menjatuhkan dengan isu politik identitas, alih-alih adu gagasan mengenai konsep berbangsa dan program untuk mengatasi tantangan strategis di tingkat lokal dan global. Hal tersebut, lanjut Wapres, tidak sesuai dengan asas demokrasi yang dianut Indonesia.

“Kondisi tersebut sungguh memprihatinkan dan menjadi ujian yang mengancam bangsa kita. Pemilu seolah menjadi kontraproduktif karena berpotensi memecah-belah bangsa. Hal ini sangat bertentangan dengan cita-cita negara dan demokrasi,” papar Wapres.

Untuk itu, dalam acara yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini, Wapres mengimbau agar Dialog Kebangsaan yang dilakukan hari ini dapat menjadi sarana dalam menyatukan langkah untuk mendukung terwujudnya Pemilu yang aman dan damai.

“Dialog kebangsaan ini kita laksanakan untuk mengantisipasi ujian tersebut agar jangan sampai terulang,” imbuh Wapres.

Melalui dialog ini juga, tambah Wapres, diharapkan pemahaman tentang persaingan sehat dalam berpolitik dan tidak bertentangan dengan dasar negara dapat ditingkatkan serta diimplementasikan.

“Strategi pemenangan pemilu wajib mengedepankan persatuan nasional meskipun peserta pemilu tengah bersaing untuk menang,” imbau wapres.

“Pancasila kita genggam sebagai kunci dalam menghadapi Pemilu 2024. Kampanye pemilu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya menggunakan isu SARA,” pungkasnya.

Redaksi Selasa, 14 Maret 2023
Presiden Jokowi Bagi-bagi Sertifikat Tanah di Kabupaten Blora

 


Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kabupaten Blora, untuk membagikan sertifikat tanah SK perhutanan sosial dan SK tanah obyek reforma agraria (TORA), Jumat (10/3/2023). Dalam kesempatan itu ada momen lucu ketika dia komplain mengenai titik lokasi yang dipilih.

"Bapak ibu sekalian, selamat pagi selamat siang, panas? saya tidak tahu siapa yang memilih lokasinya disini. coba dipilih ada tempat bagus di Kabupaten Blora, atau ada di kota Cepu, kok milih disini," katanya saat pidato.

Kemudian Presiden bertanya kepada warga sekitar yang hadir menyaksikan pidatonya, siapa yang memilih lokasi ini. Bahkan dia berkelakar di lokasinya itu harus becek-becekan orang seperti mau bajak sawah

"Saya tanya bu menteri, pak menteri siapa, tanya gubernur yang milih ini rakyat. tempatnya disini kan jauh,becek coba. setelah ini mau ditanam. kita kaya bajak sawah kados mluku (membajak sawah)," kata Jokowi yang sontak disambut tawa.

Dalam momen itu Jokowi membagikan 1.043 sertifikat kepada masyarakat Kabupaten Blora, Cepu, dan Ngelo, dari 1.160 yang direncanakan. Nantinya sisanya dijanjikan bakal disusulkan dalam waktu dekat.

"tapi hari ini saya senang sekali karena problem hampir di semua provinsi, di semua kabupaten kota hampir semua sengketa tanah, sengketa lahan, konflik lahan. termasuk di kab Blora. Tadi pak menteri BPN menyampaikan konflik lahannya sudah terjadi sejak tahun 1947 bener? coba mau diterus2kan?," kata Presiden.

Sertifikat yang diserahkan merupakan hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL) yang dapat berlaku hingga 30 tahun, dan bisa diperpanjang hingga 80 tahun.


Redaksi Senin, 13 Maret 2023
WAPRES HARAPKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

 


Tantangan terbesar bagi para pelaku jasa konstruksi saat ini adalah bagaimana melaksanakan proyek pekerjaan infrastruktur dengan cepat dan berkualitas. Mengingat kini pemerintah sedang berupaya mempercepat dan memperbanyak proyek pembangunan infrastruktur sebagai solusi ancaman krisis ekonomi global di Indonesia. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyampaikan hal ini pada meresmikan pembukaan Musyawarah Kerja Nasional Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) di Jakarta Rabu (11/03).

 

Untuk itulah pelaku jasa konstruksi nasional harus memiliki kemampuan manajerial atau efisiensi yang tinggi, sekaligus harus menguasai teknologi di bidang infrastruktur. Jangan hanya berhenti pada menang proyek kemudian berbangga diri, tegas Jusuf Kalla. Karena itu LPJKN diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada pelaku jasa konstruksi agar memiliki kualitas lebih.

 

Wakil Presiden juga berharap, percepatan pembangunan infrastruktur akan memberikan solusi nyata terhadap perbaikan perekonomian terutama dalam menyerap tenaga kerja disaat PHK yang cenderung makin banyak saat ini. Dikatakan, jika sepuluh tahun yang lalu proyek infrastruktur dihentikan karena perekonomian internal di Indonesia memburuk, kini justru proyek infrastruktur diperbanyak karena perekonomian yang memburuk terjadi di luar Indonesia meskipun imbasnya juga dirasakan di dalam negeri.

 

Dalam kesempatan yang sama Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, puhaknya akan mendorong setiap upaya percepatan pembangunan infrastruktur. Mengingat efek percepatan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya akan menyerap tenaga kerja, tapi juga memberikan multiplyer efek bagi perekonomian masyarakat di sekitarnya. Misalnya suatu proyek jalan selain menyerap tenaga kerja juga memberikan lahan masyarakat sekitar untuk berjualan, ujar Djoko Kirmanto.

 

Karenanya, menurut Menteri PU, infrastruktur harus dijaga sedemikian rupa sehingga mampu berjalan dengan baik. Disinilah peran LPJKN sebagai Lembaga tempat pelaku jasa konstruksi bernaung sangat diharapkan, mulai dari pengawasan jalannya pembangunan, penelitian dan pengembangan bagi sumber daya manusia konstruksi, hingga penjagaan kualitas melalui sertifikasi tenaga kerja dan Badan Usaha yang diakui hingga ke dunia Internasional. (tw/nn)

Redaksi Minggu, 12 Maret 2023
Perkembangan Terbaru Progres Pembangunan Jalan Akses Menuju IKN

 

JAKARTA. Sejumlah jalan akses menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tengah dibangun pemerintah.

Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga menyampaikan, sejumlah jalan yang telah selesai pembangunannya adalah Jalan Lingkar Sepaku Segmen 1, 2, dan 3 sepanjang 5,7 km.

Danis menyebut, konstruksi Jalan Lingkar Sepaku segmen 4 sudah mulai konstruksi. Jalan Lingkar sepaku segmen 4 memiliki total panjang 4,45 km dengan nilai kontrak Rp 181,79 miliar.

Berikutnya jalan yang dibangun adalah Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dengan panjang jalan 2,99 km dan nilai kontrak Rp 671,97 miliar.

Danis menyebut, progres Sumbu Barat telah mencapai 11,11 % dan target penyelesaian 21 April 2024

Selanjutnya, pembangunan jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dengan total panjang 3,27 km dan nilai kontrak Rp 817,52 miliar.

Danis mengatakan, progres Sumbu Timur telah mencapai 2.68% dan target penyelesaian 20 Maret 2024.

"Kita mau kerjain itu, semua kita upayakan target selesai pertengahan 2024," ujar Danis kepada Kontan.co.id, Jumat (3/2).

Kementerian PUPR juga tengah membangun Jalan Tol Akses IKN yang tersambung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, tepatnya di KM 11.

Saat ini tengah diselesaikan Tol akses IKN Segmen 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 12,66 km, Segmen 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan Segmen 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang.

Pembangunan ketiga jalan tol ini merupakan bagian dari jaringan jalan menuju Ibu Kota Negara yang ditargetkan selesai 2024.

Redaksi Jumat, 10 Maret 2023
Pernyataan Jokowi Dukung KPU, Tegaskan Pemilu 2024 Tak Boleh Ditunda

 

Jakarta Pengamat Pemilu Jeirry Sumampow angkat suara terkait, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tentang penundaan Pemilu 2024.

Menurut dia, pernyataan Jokowi merupakan penegasan bahwa Pemilu tidak sepatutnya ditunda karena persiapan matang sudah dijalankan.

"Pernyataan Presiden penting dalam konteks menegaskan dukungan dan kesiapan Pemerintah melaksanakan Pemilu 2024. Presiden ingin menegaskan bahwa Pemilu harus dilaksanakan sesuai amanat konstitusi," kata Jeirry melalui pesan singkat diterima, Selasa (7/3/2023).

Jeirry yakin, melalui pernyataan tersebut, Jokowi mendukung upaya banding yang akan dilakukan KPU. Dengan demikian, polemik soal penundaan Pemilu dapat disudahi karena pernyataan presiden yang tidak mendukung hal itu.

"Bagi saya ini penting untuk menghentikan polemik yang berkembang terkait penundaan Pemilu 2024 pasca keluarnya Putusan PN Jakarta Pusat tersebut," jelas pria yang juga menjabat selaku Koordinator Komunitas Pemilu Bersih ini.

Jeirry tak heran, jika putusan PN Jakpus menimbulkan asumsi yang menduga bahwa hal tersebut adalah keinginan segelintir orang yang tidak ingin Pemilu 2024 terselenggara.

"Memang ada pihak yang ingin dan berupaya agar Pemilu 2024 ditunda. Jadi putusan PN Jakarta Pusat tersebut memang kontroversial dan agak berlebihan," ungkap dia.

Meski putusan PN Jakpus dinilai tidak tepat secara kaca mata hukum, namun menurut Jeirry, hal terkait bisa menjadi bahan evaluasi KPU saat dalam melakukan verifikasi terhadap partai.

Sebab dalam pertimbangan PN Jakpus, KPU dinilai tidak cermat dan lalai sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi penggugat yakni Partai PRIMA.

"Kinerja KPU dalam hal melakukan verifikasi parpol, PN Jakarta Pusat menilai bahwa KPU tak profesional, cermat, dan lalai sehingga Partai Prima mengalami ketidakadilan. Karena itu, memang kinerja KPU dalam hal ini juga perlu disoroti dan perlu dievaluasi juga. Jika ada kesalahan, maka demi keadilan, harus juga diberi sanksi," dia menutup.

Redaksi Kamis, 09 Maret 2023
Komisi 1 DPR Puji Konsep Smart Defence Jederal Dudung di IKN

 


JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Syarif Hasan menyambut positif gerak cepat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang mendirikan Komando Daerah Militer (Kodam) khusus untuk perlindungan dan pengamanan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Kodam ini akan didesain dengan konsep smart defense dilengkapi sistem pertahanan serba modern. "Bagus sekali gerak cepat KSAD Dudung, dan yang penting sudah sesuai dengan kebutuhan," kata Syarif Hasan saat dihubungi, Jumat (3/3/2023). 

Menurutnya, konsep desain smart defense dengan sistem pertahanan serba modern yang diinginkan Jenderal Dudung di Kodam IKN patut diapresiasi dan didukung. Namun Syarif mengakui belum mengetahui secara detail desain Kodam khusus yang diinginkan Jenderal Dudung tersebut.

"Kita lihat nanti, saya yakin Kodam IKN akan dibangun lebih canggih dari Kodam-Kodam yang lain. Lebih canggihnya gimana? Itu pasti sudah ada di konsepnya KSAD," katanya. Politikus Partai Demokrat ini menegaskan dirinya akan selalu mendukung penguatan alutsista Indonesia. 

Hal ini sangat penting untuk menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia dari segala mecam bentuk acaman, baik dari dalam maupun dari luar. "Iya dong, penguatan alutsista harus kita dukung. Kita juga harus mempekuat SDM, anggaran harus mendukung. Itu harapan kita semua," kata Wakil Ketua MPR ini. Untuk diketahui, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman akan pembangunan Kodam khusus di IKN untuk mempekuat pertahanan negara. 

Hal itu disampaikan Dudung usai mengisi seminar di Unjani, Kota Cimahi, Jawa Barat, Kamis, 2 Februari 2023. Menurutnya, TNI AD sangat mendukung program IKN yang merupakan salah satu center of gravity. Selain Markas Besar TNI AD, nantinya di IKN juga akan didirikan Kodam Khusus Nusantara. "Kodam ini bakal dibangun dengan desain smart defense dan dengan sistem pertahanan yang serba modern," katanya.



Redaksi
Soal Putusan Penundaan Pemilu, Mahfud MD: Kita Akan Lawan Habis-habisan

 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan melawan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berakibat pada penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurut Mahfud, putusan itu harus dilawan karena Pengadilan Negeri tak semestinya memutuskan perkara administrasi terkait Pemilu. "Kalau untuk pemerintah sendiri, pemilu itu akan jalan. Kita akan melawan habis-habisan keputusan itu, karena keputusan itu salah kamar," ujar Mahfud dalam keterangan video, Sabtu (4/3/2023).


Mahfud mengibaratkan keputusan itu seperti seseorang yang mengajukan perkara pernikahan, tetapi dilakukan di Pengadilan Militer. "Itu kan harusnya ke Pengadilan Agama tapi masuknya ke Pengadilan Militer. Sama ini, ini urusan administrasi kok masuk ke hukum perdata," tutur Mahfud. Ia juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Komsioner KPU untuk melakukan perlawanan lewat jalur hukum. Sementara itu, publik diminta untuk terus menyuarakan bahwa putusan tersebut tak bisa diterima secara hukum. "Saya sudah kontak KPU, lakukan dua perlawanan, KPU tempuh jalur hukum banding, yang lain teriak bahwa ini enggak ada tempatnya, tidak bisa dieksekusi karena bukan bidangnya," kata dia. Jika tetap kalah saat pengajuan banding, Mahfud MD meminta KPU untuk mengabaikan putusan itu karena proses eksekusi memang tak bisa dilakukan. "Ya diabaikan saja kalau misal banding kalah lagi. Diabaikan saja. Karena ibarat begini, saya mutus nih Pak Mahfud harus mengembalikan tanah kepada Pak Den dengan alamat Jalan Jati 26 sertifikat nomor sekian," kata Mahfud.


"Ternyata tanah dengan sertifikat itu bukan ada di Jalan Jati, tapi ada di Jalan Pisang, jauh, nah itu kan nggak bisa dieksekusi," kata dia. Terkait putusan penundaan pemilu bermula dari Partai Prima melaporkan KPU karena merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Dalam tahapan verifikasi administrasi, Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan sehingga tidak bisa berproses ke tahapan verifikasi faktual. Terkini, Juru Bicara PN Jakpus Zulkifli Atjo mengatakan, putusan gugatan Partai Prima terhadap KPU belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Zulkifli mengatakan, masih banyak ruang bagi pihak tergugat dalam hal ini KPU untuk melakukan upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi jika tidak sependapat dengan putusan yang telah diketuk oleh majelis hakim tersebut. "Jadi upayanya itu ada banding, ada kasasi, ini bukan sengketa partai politik ya. Ini adalah sengketa gugatan melawan hukum,” kata Zulkifli saat ditemui di PN Jakarta Pusat, Kamis malam. “Saya dengar dalam putusan ini KPU sudah menyatakan banding. Tentu kita akan tunggu putusannya apakah Pengadilan Tinggi DKI sependapat dengan PN Jakarta Pusat kita tunggu lagi," ucap dia.


Redaksi Rabu, 08 Maret 2023