Pemerintah Dorong Keterlibatan Seluruh Elemen Masyarakat Kawal Pemekaran Wilayah Papua

Sebagai upaya mempercepat pembangunan di Tanah Papua, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041, pada 17 April 2023 lalu, yang di dalamnya mengemban tiga misi besar pembangunan di Papua, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Percepatan pembangunan tersebut merupakan upaya serius memajukan dan menyejahterakan rakyat Papua.

Sebelumnya, keterlambatan dalam pembangunan Papua menjadi isu yang patut mendapatkan perhatian serius. Ada tiga pendekatan kunci yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu budaya, kesadaran, dan aspek sosial. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang selama ini berfokus pada keamanan. Budaya, kesadaran, dan aspek sosial akan menjadi fondasi kuat yang mendukung perkembangan dan kemajuan Papua.

Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Didik Suhardi menyoroti perlunya memajukan Papua seiring dengan upaya memajukan daerah lain di Indonesia. Papua memiliki hak yang sama untuk berkembang dan mencapai kesejahteraan masyarakatnya seperti daerah lainnya.

Pemerintah daerah harus mengoptimalkan peran seluruh elemen masyarakat dalam mengawal pembangunan Papua yang saat ini menjadi fokus pemerintah. Banyak generasi muda Papua yang memiliki kapabilitas tinggi dan mereka perlu diberdayakan serta terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Masyarakat Papua memiliki peran sentral dalam memastikan pembangunan Infrastruktur Papua harus selaras dengan kemajuan serta kesejahteraan rakyat. Jangan sampai rakyat asli Papua tersingkirkan dan tidak bisa ikut andil memajukan kesejahteraan.

Dalam menghadapi tantangan besar seperti ketertinggalan pembangunan, pemberdayaan generasi muda, peningkatan kualitas pendidikan, dan upaya membangun budaya serta kesadaran yang kuat di masyarakat Papua juga menjadi pondasi utama yang akan membawa Papua menuju masa depan yang lebih cerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo mengatakan upaya mengejar ketertinggalan Papua dengan wilayah lain adalah dengan pemerataan pembangunan. Percepatan pembangunan Papua dilakukan dengan pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB). Pemekaran wilayah menjadi 6 Provinsi akan semakin mempermudah pemerintah menjangkau wilayah terpencil dan terisolasi. Sehingga, berbagai pelayanan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Pihaknya menekankan DOB di Papua harus mengangkat harkat, derajat, dan martabat orang asli Papua, bukan malah dijadikan ajang korupsi. Menurutnya, Kemendagri juga akan terus memastikan penyelenggaraan pemerintahan di 4 DOB berjalan baik. Langkah ini termasuk memastikan dukungan anggaran dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di masing-masing DOB.

Sementara, Wakil Presiden, Maruf Amin mengatakan melalui Kemen PUPR pemerintah terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di enam provinsi Papua. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Terobosan demi terobosan pembangunan infrastruktur terus dikebut dengan lebih terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Tujuannya akan memangkas administrasi, meningkatkan pelayanan kesehatan serta fasilitas pendidikan.

Pemerintah menilai bahwa Papua memang butuh provinsi baru agar mempermudah pelayanan publik dan mendorong kesejahteraan rakyat. Adanya DOB baru akan menciptakan kabupaten baru, wilayah administrasi pemerintah baru, sehingga pembangunan di sana lebih masif lagi.

Guna mengefektifkan pembangunan Papua, Wapres Ma’ruf Amin sempat berkantor di Jayapura guna memantau perkembangan pembangunan. Hal itu untuk menujukkan komitmen pemerintah dalam menuntaskan agendanya, terutama di dua DOB Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Selatan.

Sementara, Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk mengatakan adanya DOB akan lebih banyak posisi untuk gubernur, bupati/walikota, anggota DPR, DPD, dan juga DPRD. Itu bermakna, akan ada jauh lebih banyak politisi lokal Papua yang tertampung dalam kursi kekuasaan. Sehingga, misi otonomi khusus (Otsus) adalah untuk kesejahteraan rakyat akan tercapai secara perlahan.

Pemekaran wilayah akan mendongkrak kemajuan perekonomian karena bisa memicu efek domino positif. Jika ada provinsi baru maka akan ditambah pula infrastrukturnya dan yang paling gencar dibangun adalah jalan raya. Selain itu, sebenarnya infrastruktur yang paling dibutuhkan adalah listrik.

Papua memiliki hak yang sama untuk berkembang sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia yang terus ditingkatkan perkembangannya. Dalam semangat persatuan, Papua juga harus meraih kemajuan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Semua pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun pemda, serta masyarakat Papua sendiri, harus bersatu demi mewujudkan cita-cita ini. Papua yang maju, sejahtera, dan penuh harapan adalah impian yang tak hanya bisa diwujudkan oleh pemerintah, melainkan juga oleh seluruh pemuda Papua yang memiliki potensi besar dan tekad kuat untuk membangun tanah kelahiran mereka sendiri. Semua tangan harus bergandeng tangan untuk mencapai tujuan bersama ini.

 

PAPUA

Pemerintah Dorong Keterlibatan Seluruh Elemen Masyarakat Kawal Pemekaran Wilayah Papua

Redaksi Sabtu, 11 November 2023

Ganjar Pranowo: Saya usung politik adu gagasan

 

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengusung politik adu gagasan yang tidak memecah belah dan membangun solusi mengatasi permasalahan bangsa pada Pemilihan Umum 2024.

"Saya ngomong juga ada gagasan," ujar Ganjar usai "Pidato Calon Presiden Republik Indonesia: Arah dan Strategi Politik Luar Negeri" di Kantor CSIS, Jakarta, Selasa.

Hal ini disampaikan Ganjar menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo terkait situasi politik saat ini yang terkesan banyak drama.

Ganjar pun tak bermasalah apabila situasi politik saat ini dianggap seperti drama Korea karena menurutnya semua orang bebas mengutarakan pendapat dan juga menyukai gagasan.

"Saya setuju dengan politik gagasan sehingga cara-cara yang kira-kira tidak pas ya jangan dipakai," katanya.

Politik gagasan, sambung Ganjar, akan membuat semua orang memiliki sikap yang sama dan tempat yang adil. Untuk itu, gagasan harus disampaikan dengan jujur.

Sebelumnya, dalam pidatonya pada acara Hari Ulang Tahun ke-59 Partai Golkar, Senin (6/11), Presiden Jokowi mengatakan bahwa politik di Indonesia belakangan terlalu banyak diisi drama bak sinetron televisi.

Padahal, Jokowi ingin Pemilu 2024 diisi dengan adu gagasan untuk kemajuan bangsa.

"Saya lihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakor (drama Korea)-nya. Terlalu banyak sinetronnya. Mestinya kan pertarungan gagasan, pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan," kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi tidak mau meneruskan pandangannya terkait kondisi politik saat ini karena dikhawatirkan takut pernyataannya disalahartikan.

Ganjar Pranowo: Saya usung politik adu gagasan

Redaksi Selasa, 07 November 2023

Ada Kontak Senjata KKB Papua dan TNI, Komnas HAM: Harus Ada Jaminan Keselamatan Warga Sipil

  

Dia menegaskan, jaminan ini harus diberikan langsung oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga keselamatan warga sipil terjaga dan dilindungi akibat insiden kontak senjata KKB Papua dengan TNI.

"Meminta pemerintah pusat mau pun pemerintah daerah, termasuk TNI dan Polri, untuk memastikan jaminan perlindungan kepada masyarakat sipil yang terdampak langsung," kata Atnike dalam keterangannya, Rabu (19/4/2023).

Menurut dia, TNI dan Polri perlu mengedepankan kehati-hatian dalam misi penyelamatan pilot Susi Air ini, terlebih Panglima TNI menaikkan status misi tersebut menjadi siaga tempur.

"Mendukung upaya pemerintah, termasuk TNI dan Polri, dalam penyelamatan Philip Marthen dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, praduga dalam situasi di mana timbul keragu-raguan, dan proporsionalitas untuk mencegah meluasnya konflik dan bertambahnya korban jiwa," ungkap Atnike.

Sebelumnya, Panglima TNI, Laksanama Yudo Margono mengungkapkan bahwa Kelompok Separatis Teroris (KST) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melibatkan ibu-ibu dan anak-anak saat menyerbu prajurit TNI di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Menurut Yudo, peristiwa itu terjadi pada Sabtu 15 April 2023 lalu. Ketika itu, 36 prajurit TNI sedang melakukan operasi pembebasan pilot. Namun, saat tiba di Distrik Mugi, mereka terlibat kontak tembak dengan KKB.

"Dalam kontak tembak tersebut mereka memanfaatkan masyarakat dan juga anak-anak untuk menyerbu. Dari masyarakat khususnya ibu-ibu dan anak-anak untuk menyerbu pasukan kita (TNI)," kata Yudo dikutip dari channel YouTube Puspen TNI, Rabu (19/4/2023).

Akibat kontak tembak tersebut, kata Yudo, 1 prajurit atas nama Pratu Miftahul Arifin meninggal dunia. Miftahul dilaporkan jatuh ke jurang sedalam 15 meter. Selain Pratu Miftahul, ada lima prajurit TNI lainnya yang mengalami luka tembak. Kini, mereka sudah dievakuasi ke sebuah rumah sakit di Timika, Papua.

"Kondisinya semua sehat dan sudah dilaksanakan perawatan di RS di Timika," ungkap Yudo.

Yudo mengaku, sudah menggali keterangan dari prajurit yang selamat. Menurut keterangan si prajurit, bahwa mereka dikepung oleh KKB dengan melibatkan masyarakat dan anak-anak.

Panglima TNI Menghindari Korban dari Masyarakat Sipil

Prajurit yang diserang itu memilih untuk bertahan. Yudo menyebut bahwa mereka menghindari jatuh korban dari masyarakat dan anak-anak yang diduga dilibatkan oleh KKB.

"Itu mereka (prajurit) menjadi bingung, antara harus menembak atau apa. Karena yang dihadapi ini masyarakat dan anak-anak. Mereka tidak pernah menghadapi hal seperti itu, sampai melibatkan masyarakat dan anak," tambah Yudo.

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut ini terus mengingatkan kepada seluruh prajuritnya agar menghindari korban masyarakat dan anak-anak saat terlibat kontak tembak dengan KKB di Papua.

"Saya selalu sampaikan, saya tidak mau represif, yang melibatkan korban masyarakat ataupun anak-anak. Tapu ternyata mereka menggunakan itu. Nah ini yang sangat saya sayangkan," kata Yudo.

Ada Kontak Senjata KKB Papua dan TNI, Komnas HAM: Harus Ada Jaminan Keselamatan Warga Sipil

Redaksi Senin, 06 November 2023

Satgas Damai Cartenz Duduki Dua Markas KKB di Papua Pegunungan

 

Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartenz berhasil menduduki markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kali Ei dan Kali Brasa, Yahukimo, Papua Pegunungan. Markas KKB tersebut merupakan pimpinan Elkius Kobak.

Upaya merebut kedua markas tersebut dalam waktu berbeda. Markas di Kali Ei pada Senin, 30 Oktober 2023 dan Kali Brasa pada Sabtu, 4 November 2023. Sejumlah barang butki turut disita dari kedua markas KKB tersebut.

"Bersama-sama dengan rekan TNI Polri baik yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz maupun Satgas yang sudah ada di Yahukimo termasuk dari Polres Yahukimo dan Kodim Yahukimo telah melakukan operasi gabungan di dua tempat," ujar Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2023 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Sabtu, 4 November 2023.

Lanjut Bayu Suseno, sejumlah anggota KKB melarikan diri tunggang-langgang saat markasnya berhasil direbut aparat gabungan. Penggerebekan terhadap markas KKB, kata dia akan terus digencarkan.

"Dari hasil penggerebekan sejumlah anggota KKB terlihat melarikan diri ke arah gunung dan kami akan terus melakukan pengejaran sampai kapan pun," ujarnya.

Dia mengungkapkan, sejumlah barang bukti yang disita berupa solarsel empat unit dan mesin genset enam unit. Selain itu, sejumlah senjata tajam berupa parang dan panah serta jubi.

Barang bukti lainnya, kata dia dua HT, alat pengeca HT, dua unit senapan angin dan satu stel pakaian loreng khas KKB.

Selain itu terdapat juga barang bukti berupa suntikan dan beberapa botol ampul serta sejumlah obat-obatan yang diduga hasil rampasan dari tenaga kesehatan di Puskesmas Amuma Yahukimo yang beberapa waktu lalu dianiaya KKB. "Kami telah berhasil menyita sejumlah barang bukti," ucapnya.

PAPUA

Satgas Damai Cartenz Duduki Dua Markas KKB di Papua Pegunungan

Redaksi Minggu, 05 November 2023

KSP soal Kepuasan Kinerja Jokowi 82%: Bukti Legitimasi Presiden Makin Kokoh

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencapai 82 persen merupakan rekor tertinggi. Pencapaian ini, kata Juri, membuktikan bahwa legitimasi Jokowi semakin kokoh.

"Apalagi pencapaian luar biasa ini terjadi saat Indonesia sebagai bangsa sedang menghadapi berbagai tantangan yang sangat kompleks. Baik karena masalah global maupun lokal," tegas Juri menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), di Jakarta, melalui keterangan tertulis, Kamis (4/5/2023).

Juri mengatakan, setidaknya ada empat isu utama yang menjadi prestasi Jokowi. Pertama, kemampuan Jokowi mengendalikan berbagai masalah dan tantangan yang bersumber dari global maupun lokal, seperti persoalan ekonomi, perlindungan sosial, kesehatan, hingga penegakan hukum.

Kedua, Jokowi disebutnya telah membangun Indonesia dengan perspektif Indonesia sentris melalui pembangunan infrastruktur dan jalur-jalur konektivitas, seperti pembangunan jalan tol, tol laut, dan infrastruktur lainnya. Sehingga, lanjutnya, menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru.

"Termasuk memindahkan ibu kota negara," ujar Juri.

Isu ketiga yang menjadi pengungkit meningkatnya kepuasan publik, sambung Juri, adalah profil Jokowi dan berbagai prestasi yang ditorehkan. Di mana, Jokowi menurutnya dinilai sebagai sosok yang mampu memberi harapan tentang masa depan Indonesia, bahwa Indonesia Maju adalah keniscayaan.

Selain itu, kata Juri, Jokowi juga tokoh rekonsiliator yang mampu memelihara kerukunan dan harmoni sebagai negara yang sangat plural.

"Termasuk langkah dia merangkul lawan-lawan politiknya dan menyelesaikan konflik maupun kesalahan-kesalahan masa lalu," terang Juri.

Menurut Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Politik KSP ini, Jokowi telah meninggalkan legacy (warisan) yang monumental, serta menjadi tonggak dan landasan yang kokoh untuk masa depan Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya, seluruh komponen bangsa perlu membangun komitmen bersama untuk melanjutkan legacy tersebut pada periode-periode yang akan datang.

"Dalam konteks ini menjadi lumrah bagi Presiden untuk meminta komitmen para calon Presiden yang akan berlaga di 2024 untuk terus memperkuat usaha-usaha yang sudah dilakukan Presiden Jokowi ini," pungkas Juri Ardiantoro.

Tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami kenaikan menjadi 82% dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada April 2023. Angka ini merupakan kepuasan kinerja tertinggi kepada Jokowi selama menjadi presiden.

LSI melakukan survei ini pada 12-17 April 2023. Populasi survei adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih atau usia 17 tahun ke atas.

Survei menggunakan metode multistage random sampling dari 1.220 responden. Margin of error survei adalah +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara wawancara dilakukan dengan cara tatap muka.

 

KSP soal Kepuasan Kinerja Jokowi 82%: Bukti Legitimasi Presiden Makin Kokoh

Redaksi Sabtu, 04 November 2023

Dolar AS Minggir, Rupiah Diramal Bakal Ngegas!

 

Nilai tukar rupiah diprediksi bakal menguat setelah The Fed memutuskan mempertahankan suku bunga acuan. Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto mengatakan dolar Amerika Serikat (AS) kemungkinan bergerak di level Rp 15.868 hari ini.

"Nilai tukar Rupiah akan menguat, level kemungkinan masuk ke Rp 15.868," kata dia, Kamis, (2/11/2023). Pada perdagangan kemarin, Rabu (1/11/2023) nilai tukar rupiah melemah 0,21% ke posisi Rp15.930/US$.

 

Sebelumnya, Bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve (The Fed) memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 5,25-5,50%. Namun, The Fed menegaskan jika inflasi belum turun secepat keinginan mereka sehingga potensi kenaikan suku bunga masih ada.

 

Keputusan The Fed menahan suku bunga pada Rabu waktu AS atau Kamis dini hari waktu Indonesia (2/11/2023) adalah yang kedua kalinya dalam dua pertemuan terakhir. The Fed terakhir kali menaikkan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) 25 Juli 2023. Keputusan menahan suku bunga juga sejalan dengan ekspektasi pelaku pasar.

 

Myrdal mengatakan ke depannya nilai tukar rupiah akan masih bergejolak mengingat The Fed masih ingin mengontrol inflasi menuju target mereka, yakni 2%. Maka itu, kata dia, penguatan rupiah masih akan bersifat jangka pendek.

 

"Jadi mereka akan terus menunggu berbagai perkembangan data yang ada di AS terutama data inflasi dan tenaga kerja," kata dia. "Volatilitas dalam jangka pendek masih akan tetap kentara, arah investasi terutama di pasar keuangan masih bersifat teknikal dengan orientasi jangka pendek," ujar Myrdal melanjutkan.

 

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia David Sumual mengatakan keputusan The Fed mempertahankan suku bunga sudah diprediksi oleh pasar. Sehingga, tidak akan berdampak signifikan terhadap pergerakan indikator finansial. Namun, kemungkinan The Fed menaikkan suku bunga acuan pada Desember dan awal tahun 2024 masih berkemungkinan menimbulkan lagi tekanan terhadap Rupiah.

 

"Fed melihat pertumbuhan ekonomi dan pasar kerja AS solid. Jadi menjelang Fed meeting berikut di Desember atau awal tahun depan bisa saja ada lagi tekanan," kata dia.

Dolar AS Minggir, Rupiah Diramal Bakal Ngegas!

Redaksi Kamis, 02 November 2023

Penambahan DOB Membuka Lapangan Pekerjaan di Papua

 

Ketika ada 4 DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua yang diresmikan, maka patut diapresiasi. Pemekaran wilayah ini demi kemajuan perekonomian di Bumi Cendrawasih, agar ada pemerataan modernitas di sana. Penambahan DOB juga membuka lapangan pekerjaan karena ada peningkatan perekonomian di berbagai wilayah Papua, sehingga mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Penambahan DOB adalah permintaan rakyat Papua yang dikabulkan pemerintah tahun 2022. Pemerintah menilai bahwa Papua memang butuh provinsi baru agar mempermudah pelayanan publik dan mendorong kesejahteraan rakyat. Selain itu, jika ada DOB maka pembangunan akan dilakukan hingga ke pelosok, tidak hanya di Jayapura atau kota besar lainnya saja.

Saat ini ada 6 provinsi di Papua setelah ada penambahan DOB, yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Penambahan DOB sudah melalui konsultasi dengan orang asli Papua (OAP) dan Majelis Rakyat Papua. Mereka diberi kewenangan untuk ikut membangun wilayah ini. Tujuan utama dari penambahan provinsi adalah untuk mensejahterakan Papua.

Ketua Umum Konferensi Mahasiswa Papua (KMP) Moytuer Boymasa mengatakan pelantikan akan mempercepat pembangunan Papua. Selain itu, pemekaran wilayah (penambahan DOB) dapat membuka lapangan pekerjaan dan peluang untuk orang asli Papua.

Dalam artian, penambahan DOB memiliki dampak positif. Pertama, dengan adanya provinsi baru maka menambah dana ADPB. Uang tersebut digunakan untuk pembangunan di seluruh wilayah Papua sehingga tidak ada lagi ketertinggalan sampai ke daerah terpencil sekalipun. Akan ada pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Kedua, jika ada dana APBD dan tiap wilayah Papua dibangun, maka akan ada kemajuan di sana. Modernitas tak hanya ada di kota besar seperti Jayapura. Namun juga ke wilayah lain seperti Yahukimo, Puncak, dan lain sebagainya. 

Dengan kemajuan di wilayah yang sebelumnya sepi, maka daerah tersebut akan berubah. Sebuah kota atau kabupaten akan bertambah ramai berkat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ramainya bukan sekadar banyak orang, tetapi juga banyak peluang kerja.

Dana APBD diberikan untuk membangun sebuah kota atau kabupaten dan akhirnya di sana ada jalan raya yang representatif. Dengan kemudahan infrastruktur maka akan hadir investor dari luar, yang membangun mall, supermarket, dan gedung-gedung lain. Akibatnya mereka butuh karyawan dan merekrut orang asli Papua.

Inilah dampak positif dari sebuah penambahan DOB, ketika akhirnya ada provinsi baru dibentuk dan wilayah-wilayah di bawahnya jadi lebih maju dan ramai. Daerah tersebut makin maju dan ada banyak peluang kerja di sana.

Kemudian, ketika ada penambahan DOB maka otomatis ada lapangan pekerjaan baru di provinsi baru. Total ada 4 DOB di Papua. Berarti 4 pemerintah provinsi butuh PNS untuk mendukung kelancaran administrasi dan program-program yang sedang dilakukan. Warga Papua berkesempatan untuk mendaftar CPNS dan peluangnya makin lebar, karena lowongannya makin banyak.

Untuk posisi pegawai pemerintah di 4 DOB maka diprioritaskan untuk diisi oleh OAP (Orang Asli Papua). Demikian juga dengan gubernur, wagub, bupati, wali kota, dan pejabat lain. Semua harus warga asli Papua karena tercantum dalam UU Otsus (otonomi khusus), di mana semua orang Papua diberi kesempatan untuk memimpin daerahnya sendiri.

Diharap gubernur baru akan membawa perubahan positif bagi rakyat Papua. Ia adalah warga asli Bumi Cendrawasih sehingga paham bagaimana cara memimpin warganya dan melakukan pendekatan secara kultural dan kekeluargaan. Jika gubernurnya orang Papua adalah hal yang wajar, karena lebih mengerti cara mengendalikan daerahnya sendiri.

Sementara itu, Pengamat politik Frans Maniagasi menyatakan bahwa pemekaran wilayah membawa kemajuan yang signifikan berupa kemajuan fisik. Dalam artian, ketika dulu ada provinsi Papua Barat maka wilayahnya juga makin maju dan tidak lagi ketinggalan. Oleh karena itu memang perlu provinsi baru agar masyarakat juga makin maju.

Frans menambahkan, permasalahan pemekaran bukan hanya rentang kendali antara pemerintah daerah dengan rakyat. Namun juga perubahan pada masyarakat Papua sendiri. Masyarakat adat juga perlu diperhatikan dalam pemekaran wilayah.

Jangan sampai pemekaran wilayah justru tidak sesuai dengan kultur Papua. Dalam UU otonomi khusus disebutkan bahwa hak-hak masyarakat Papua lebih diperhitungkan, termasuk dalam menjalankan hukum adat dan kultur lainnya. Jadi, ketika ada pemekaran wilayah maka ada perubahan positif bagi masyarakat Papua, terutama di wilayah adat.

Ketika mengatur pemekaran wilayah memang berdasarkan 5 wilayah adat di Papua jadi pembuatan 3 provinsi baru memang tidak sembarangan. Pembagiannya berdasarkan kultur di Bumi Cendrawasih sehingga akan memudahkan. Karakter masyarakat pegunungan dan masyarakat yang tinggal di daratan dekat pantai berbeda jauh, sehingga kalau bisa dibedakan provinsinya.

Penambahan DOB akan membawa banyak perubahan positif di Papua. Salah satunya aka nada banyak lapangan pekerjaan baru di Bumi Cendrawasih. Daerah-daerah yang sebelumnya sepi akan ramai berkat pembangunan, dan perekonomian yang positif di wilayah tersebut akan mengurangi jumlah pengangguran.

Penambahan DOB Membuka Lapangan Pekerjaan di Papua

Redaksi Rabu, 01 November 2023