Jadi Prioritas Pembangunan Wujud Komitmen Pemerintah Sejahterakan Papua

 

Presiden Joko Widodo menekankan bahwa Tanah Papua menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang indonesiasentris. Berbagai pembangunan ini terbukti dapat meningkatkan akses transportasi masyarakat sehingga berdampak positif kesejahteraan serta memangkas kesenjangan dengan daerah lain. Komitmen pemerintah tersebut ditujukan guna mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Saat ini, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur di Tanah Papua seperti jalan, jembatan, bandara, hingga pos lintas batas negara (PLBN). Sehingga, kedepan mobilitas masyarakat Papua akan lebih mudah serta akan masuknya investasi yang dapat menyerap tenaga kerja disana

Presiden mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Sebagai satu koridor ekonomi, wilayah Papua akan mendapat proyek investasi berbasis sumber daya alam, pengembangan kawasan khusus, sampai dengan penciptaan pusat-pusat perekonomian baru. Oleh karena itu, perlu peran aktif seluruh masyarakat untuk terus mengawal pembangunan di Tanah Papua agar berjalan maksimal dan dapat bermanfaat positif bagi bumi Cenderawasih.

Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah membangun infrastruktur secara masif. Pihaknya menjelaskan, Papua baru mulai membangun di tahun 1970 sehingga ada gap pembangunan yang terjadi selama beberapa tahun belakangan dengan provinsi lain di Indonesia. Tapi dengan pembangunan infrasktrukur yang masif, akan memangkas dan menyetarakan Papua dengan wilayah lain.

Pembangunan infrastruktur tersebut, dapat meningkatkan roda perekonomian di tanah Papua. Mulai dari sektor produksi hingga distribusi barang dan jasa ke pasar.  Setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan roda perekonomian di tanah Papua. Pertama titik produksi, distribusi, dan pasar.  Pada titik produksi dalam sektor pertanian misalnya, Diperlukan lahan yang memadai. Kemudian diperlukan juga bibit, pupuk, alat-alat teknologi pertanian, sampai SDM yang terlatih. Kedua di sektor distribusi, masyarakat Papua memerlukan transportasi dan konektivitas antarmoda. Serta tersedianya pasar untuk memasarkan hasil produksi. Jika produksinya tinggi tapi distribusinya tidak ada maka pasar akan mati. Jika pasar mati maka produksinya juga akan mati. Demikian juga sebaliknya pasarnya ada, konektivitas antarmoda bagus, tersedia tranportasi yang bagus. Sehingga semua program ini sangat berkaitan dan berpengaruh positif.

Langkah membangun infrastruktur di Papua nantinya akan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda, di antaranya yakni pembangunan Jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 kilometer.

Berbagai cara terus diupayakan oleh pemerintah pusat demi mewujudkan negara Indonesia yang lebih maju. Langkah yang dilakukan adalah melalui upaya pembangunan infrastruktur, perbaikan birokrasi perizinan, perbaikan penyediaan pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Provinsi Papua termasuk dalam perhatian utama pemerintahan Joko Widodo karena provinsi ini termasuk provinsi yang memerlukan perhatian lebih jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Akselerasi dalam membangun infrastruktur merupakan langkah konkret pemerintah untuk memajukan SDM Papua. Karena dengan langkah tersebutlah SDM Papua dapat mengelola SDA yang melimpah.

Papua memiliki banyak sekali potensi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dan pemerintah ingin agar wilayah tersebut lebih maju dengan potensi tersebut. Sehingga Presiden Jokowi melihat potensi tersebut dengan memperluas pembangunan infrastruktur agar Papua lebih baik lagi.

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin mengatakan perhatian besar pemerintah terhadap Papua, khususnya Fakfak yang terletak di provinsi Papua Barat diwujudkan dengan pembangunan Pasar Thumburuni yang terbakar pasca kerusuhan 2019 lalu. Selain itu, pemerintah juga membangun bandar udara Siboru untuk mengakomodir mobilitas masyarakat sekitar. Fakfak juga memiliki pabrik pupuk dari Pupuk Kaltim serta smelter yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia. Sehingga, secara perlahan masyarakat Papua akan semakin sejahtera melalui berbagai titik ekonomi baru.

Selama ini permasalahan transportasi sempat terhalang oleh kondisi alam Papua sehingga harga barang dan jasa menjadi sangat mahal. Ketika nantinya infrastruktur sudah terbangun semua, maka harga barang bisa ditekan karena ongkos angkutnya murah. Rakyat Papua akan sangat terbantu dan kesejahteraan akan semakin meningkat karena mampu mendapat harga logistik yang kompetitif serta memberikan berbagai kemudahan mengakses pelayanan umum.

Percepatan pembangunan akan sarana dan prasarana di Papua memang harus mampu berjalan dengan lancar dan optimal. Karena melalui inilah, berbagai sektor akan berdampak karena biaya logistik menjadi murah. Jika infrastruktur telah terbangun, diharapkan jarak antar wilayah serta kantor pemerintah provinsi dengan rakyat akan semakin dekat.

Perlu dukungan penuh dari masyarakat dalam pengembangan infrastruktur di Papua ini. Rakyat menyadari bahwa pembangunan besar-besaran dilakukan untuk tujuan yang baik dan demi kemajuan mereka. Dengan integrasi dan kerja sama maka pengembangan infrastruktur akan berjalan dengan baik dan tepat waktu.

Jadi Prioritas Pembangunan Wujud Komitmen Pemerintah Sejahterakan Papua

Redaksi Rabu, 01 November 2023

Ketua Adat Papua Dukung Ganjar Pranowo, Ini Alasannya

  

Dukungan bagi calon presiden (capres) Ganjar Pranowo terus berdatangan. Kali ini datang dari sejumlah Ketua Adat Papua yang menyatakan sikap untuk mendukung kepada capres berambut putih ini. Baca Juga : Raja-Sultan Madura Siap Menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 Pada hari ini, Sabtu, 21 Oktober, sejumlah ketua adat Papua menemui Ganjar Pranowo di Jakarta. Selain menyampaikan dukungan, mereka juga menitipkan beberapa harapan kepada Ganjar. “Untuk mendukung Pak Ganjar, kami sangat respons dan kami butuh orang yang merendah, merendah tahu kesakitan rasa seperti apa. Dia bisa ke bawah, ke tengah dan bisa ke atas juga menyesuaikan,” kata Ketua Suku Tehit, Papua Barat Daya, Orgenis Richard Sadrafle usai bertemu dengan Ganjar Pranowo. Capres Ganjar Pranowo Istimewa Menurut Orgenis Richard Sadrafle, Ganjar adalah sosok pemimpin yang merakyat. Hal itu terlihat ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, sehingga sudah teruji. Baca Juga : Momen Ganjar Pranowo Dipijat Gibran Dapat Jurus Keluarkan Angin “Kami secara iman kami yakin, kami yakin benar karena dari beliau punya pengalaman di luar dan ada rasa cocok,” ungkapnya. Lebih jauh, dia meyakini Ganjar Pranowo bisa mengelola pembangunan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di bumi Cendrawasih. Sekaligus juga melakukan penguatan kualitas sumber daya manusia di Papua.

“Karena membangun Papua tidak mudah, kami butuh kepintaran tapi kami butuh orang yang berhikat,” ucap Orgenis Richard Sadrafle. Lebih jauh, Orgenis Richard Sadrafle berharap Ganjar Pranowo ketika menjadi Presiden bisa bekerja secara keras di dalam membangun Indonesia. “Kerja keras cara model apapun kami mendukung,” katanya. Tapi Beliau Berjiwa Besar Pertemuan antara Ganjar dengan sejumlah Ketua Adat Papua berlangsung sangat hangat dan akrab. Bahkan Ganjar diberikan syal khas dari Papua dari mereka.

Ketua Adat Papua Dukung Ganjar Pranowo, Ini Alasannya

Redaksi Selasa, 24 Oktober 2023

Berkat Tindakan Tegas Aparat Keamanan pada KST, Situasi Papua Pegunungan Kembali Kondusif dan Aman

 

Berkat tindakan cepat, tegas dan juga terukur yang dilakukan oleh aparat keamanan dari personel gabungan kepada Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua, maka kini situasi di wilayah Papua Pegunungan dilaporkan kembali pada kondisi yang kondusif dan aman. Masyarakat pun bisa kembali menjalankan seluruh aktivitas mereka dengan lancar.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Letjen TNI) Richard Tampubolon mengatakan bahwa kini situasi yang berada di Distrik Serambakon, Pengunungan Binyang, Provinsi Papua Pegunungan telah kembali menjadi aman dan juga kondusif.

Adanya perkembangan atas bagaimana situasi kembali aman tersebut terjadi, khususnya setelah sempat adanya penembakan kepada sebanyak 5 (lima) anggota KST Papua. Dengan kembalinya situasi seperti semula, maka aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat saat ini telah berangsur pulih kembali setelah insiden penembakan itu.

Dengan aman dan kondusifnya situasi di Papua Pegunungan, maka bukan tidak mungkin bagaimana upaya akan percepatan pembangunan yang terus digencarkan oleh Pemerintah, khususnya pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat ini karena tidak menginginkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat pun bisa berjalan dengan lancar demi tercapainya peningkatan kesejahteraan dari seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Sebelumnya, Pusat Penerangan (Puspen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyebutkan bahwa sebanyak lima anggota KST Papua yang ditembak mati di Distrik Serambakon, Pegunungan Bintang. Mereka semua ternyata juga telah terlibat dalam pembunuhan kepada anggota Brigade Mobile (Brimob) hingga sempat melakukan perampokan pada orang asli Papua (OAP) di sana.

Kepala Puspen (Kapuspen) TNI, Laksamana Muda Julius Widjojono juga mengungkapkan bahwa kelima anggota KST Papua itu pernah terlibat pula dalam berbagai gangguan keamanan dan juga aksi kriminal bahkan sejak awal tahun 2023 lalu. Anggota gerombolan separatis tersebut pernah menyerang dan merampok masyarakat, bahkan juga pernah melakukan penyerangan kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat serta pihak aparat desa jika tidak menyetorkan sejumlah uang yang diminta oleh gerombolan teroris itu.

Banyak sekali gangguan yang pernah mereka lakukan hingga ada pula gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Mereka juga pernah terlibat dalam penembakan aparat keamanan yang berpatroli bahkan hingga menyebabkan gugurnya aparat. Penembakan Satpol PP pun pernah dilakukannya, hingga membakar rumah dinas DPRD dan kios warga sampai ludes.

Sebenarnya, pihak Pangkogabwilhan III sendiri juga sudah memerintahkan agar aparat mereka sesegera mungkin melakukan tindakan yang sangat tegas kepada KST Papua itu, terlebih dengan penerapan tindakan yang tegas dan terukur. Karena selama ini mereka terus menerus melakukan dan menggencarkan banyak sekali upaya kejahatan sehingga patut untuk sesegera mungkin diberhentikan.

Maka dari itu, tepat pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 lalu, tim Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz 2023 yang terdiri dari personel aparat keamanan gabungan antara TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan tindakan yang sangat tegas, yakni dengan menembak lima anggota KST Papua di Distrik Serambakon dan juga mereka melakukan penyitaan kepada sebanyak tiga senjata api (senpi) yang dibawa oleh KST Papua.

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga mendukung penuh bagaimana aksi dan langkah tindakan sangat tegas yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada KST Papua. Dalam menyikapi bagaimana rentetan kasus dan aksi teror yang selama ini terus mereka gencarkan, maka dirinya meminta kepada jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Papua bersama dengan unsur TNI untuk sesegera mungkin mampu menyikapi rentetan aksi teror itu dengan disertai tindakan tegas dan terukur.

Tidak hanya sekedar meminta agar aparat keamanan sesegera mungkin menindak tegas KST Papua saja, namun hendaknya aparat juga mengerahkan pasukan sebagai backup untuk pengamanan. Karena dengan adanya tambahan personel itu maka akan menjadi jauh lebih efektif lagi dalam menindak tegas gerombolan separatis di Bumi Cenderawasih itu, sekaligus juga mampu mencegah mereka untuk tidak kembali melangsungkan banyak kejahatan.

Dalam hal ini, komitmen sangat kuat dari TNI dan Polri memang merupakan hal yang sangat penting untuk terus diberikan, utamanya dalam terus bersiaga melakukan penjagaan dan terutama di wilayah yang seringkali menjadi target teror dari KST Papua.

Dengan adanya penjagaan yang maksimal dan juga tindakan tegas serta terukur yang dapat dari aparat keamanan itu, maka terbukti berhasil dalam mengembalikan kondisi yang kondusif dan aman di wilayah Papua Pegunungan dari seluruh ancaman tindakan kejahatan serta teror yang terus digencarkan oleh KST Papua.

 

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Manado

Berkat Tindakan Tegas Aparat Keamanan pada KST, Situasi Papua Pegunungan Kembali Kondusif dan Aman

Redaksi Minggu, 22 Oktober 2023

Bahlil Sebut Bank Indonesia Siap Bangun Kantor di IKN Bulan Depan

 

Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, Bank Indonesia (BI) akan mulai membangun kantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada awal November 2023. "Untuk yang sektor keuangan, BI akan groundbreaking [kantor] di IKN," tutur Bahlil saat ditemui di Kementerian Investasi/BKPM, Jumat (20/10/2023). Dalam penjelasannya, Bahlil juga menjelaskan, setidaknya akan ada lima perusahaan yang bakal melaksanakan groundbreaking pada tanggal 1 hingga 2 November 2023.  Di samping itu, Bahlil juga memastikan pada tahap pertama pembangunan IKN, pemerintah bakal memprioritaskan investor dalam negeri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Negara Nusantara.

"Yang cuma membangun gedung, membangun hotel, restoran, golf, membangun tempat wisata, hingga perumahan saya pikir kita memberikan opsilah untuk PMDN [penanaman modal dalam negeri] terlebih dahulu. Supaya jangan kalian bilang lagi bahwa seolah-olah IKN ini untuk proyek asing," tuturnya. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, Bank Indonesia dikabarkan akan membangun kantor di IKN yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) zona 1A. Namun, belum diketahui pasti berapa luas tanah hingga nilai investasi dari proyek tersebut.

Sebelumnya, Bahlil juga menyebut bahwa salah satu perusahaan yang akan memulai pembangunan di IKN, yakni PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON). Dalam perkembangan terbarunya, hingga akhir Agustus 2023, progres investasi PWON di IKN masih menunggu konfirmasi atas alokasi lahan, dan kontribusi penyediaan sarana penghubung dengan transportasi umum (bus interchange). "Ya, [Pakuwon] salah satu di antaranya," jelas Bahlil beberapa waktu lalu. Sementara itu, pada pertengahan September 2023, PWON mengumumkan bahwa pihaknya bakal menggandeng Marriott International untuk membangun tiga hotel mewah di IKN.   Selanjutnya, khusus pada bidang kesehatan, Mayapada Hospital milik konglomerat Dato' Sri Tahir dikabarkan bakal segera menggelar groundbreaking dengan total nilai investasi mencapai Rp500 miliar.  Dari sektor pendidikan, Jakarta International School (JIS) juga dikabarkan bakal segera melakukan groundbreaking pada bulan ini. Belum diketahui pasti berapa nilai investasi yang digelontorkan oleh JIS. Namun, bila komitmen investasi ini terwujud, maka JIS akan menjadi sekolah bertaraf internasional pertama yang akan dibangun di IKN.  Adapun, per September 2023 lalu, perkembangan kabar investasi JIS masih berada dalam tahap konfirmasi investor atas alokasi lahan dan kesiapan operasional pada 2024 mendatang.

Bahlil Sebut Bank Indonesia Siap Bangun Kantor di IKN Bulan Depan

Redaksi

Ganjar Miliki Komitmen Kuat Tegakkan Hukum Berantas Tambang Illegal di IKN

 

Ganjar Pranowo memiliki komitmen yang sangat kuat untuk bisa terus menegakkan hukum guna memberantas adanya praktik tambang ilegal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden, Arsjad Rasjid, yang mana memang pemimpin berambut putih itu memiliki komitmen, utamanya soal penerapan hukum terkait pembangunan IKN.

"Salah satu komitmen Mas Ganjar adalah memastikan bahwa penerapan hukum itu harus clear ke depannya, itu beliau selalu katakan," katanya.

 

Lebih lanjut, Arsjad sendiri menilai bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah itu selalu menekankan agar hukum bisa terus seimbang dengan adanya pembangunan yang dilakukan.

"Kita harus jadi penyeimbang. Kesejahteraan akan kita lakukan, tapi hukum harus tetap menjadi bahan lah, fondasi," katanya.

Sebelumnya, Capres yang diusung oleh PDI Perjuangan tersebut mengaku bahwa dirinya jelas akan terus melanjutkan pembangunan di IKN. Bahkan dirinya merasa heran jika ada beberapa pihak yang masih tidak berkomitmen kepada pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur itu.

 

"IKN sudah jadi undang-undang kok masih ada yang tidak commit," kata Ganjar

Ganjar Pranowo kemudian menekankan bahwa pemindahan IKN memang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga siapapun termasuk dirinya sendiri wajib untuk melaksanakannya.

"Kalau sudah jadi undang-undang itu kewajiban siapapun harus melaksanakan lho. Karena sumpahnya itu harus melaksanakan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Pemimpin kelahiran Kabupaten Karanganyar itu juga telah berjanji akan menuntaskan pembangunan IKN Nusantara. Dirinya pun menilai bahwa pembangunan di sana bukan hanya mengenai gedung semata.

"Iya karena ini tidak hanya membangun gedung. Tapi kita berbicara energi hijau, kita bicara ekonomi biru dan kemudian infrastrukturnya disiapkan. Sehingga kalau orang kita berbicara IKN itu adalah cerita masa depan Indonesia," kata Ganjar.

Menurut Ganjar Pranowo, memang masih ada banyak hal yang bisa dibicarakan mengenai IKN, termasuk soal teknologi transportasi, polusi hingga bagaimana pengelolaan sampah.

"Kita akan berbicara sistem transportasinya dengan teknologi baterai, yang kemudian nol karbon. Dalam arti tidak ada polusi,” paparnya

“Kita berbicara pengelolaan sampah yang jauh lebih baik, kita berbicara semua energi yang tidak berbasis pada sumber daya mencemari dan itu adalah masa depan," tambah Ganjar.

Sementara itu, salah satu partai pendukung Ganjar, PPP meyakini bahwa sosok yang mereka dukung tersebut jelas akan mampu menghadirkan seluruh keberlanjutan dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Termasuk di dalamnya adalah meneruskan pembangunan di IKN Nusantara.

"Pemindahan ibu kota akan terasa dampaknya mungkin 25 tahun mungkin 50 tahun dan Presiden Jokowi dan yang bisa melanjutkan itu Insya Allah adalah presiden selanjutnya, yaitu Pak Ganjar Pranowo," ujar pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono.

Ganjar Miliki Komitmen Kuat Tegakkan Hukum Berantas Tambang Illegal di IKN

Redaksi Rabu, 18 Oktober 2023

UU Cipta Kerja Berikan Penguatan Perlindungan Bagi Pekerja

   

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa Undang-undang Cipta Kerja dimaksudkan untuk memberikan penguatan perlindungan kepada tenaga kerja serta meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja atau buruh dalam mendukung ekosistem investasi.

Menurut Ida Fauziyah, Undang-undang Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah pekerja atau buruh sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya. Penentuan klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja memperhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas Uji Materi UU No.13/2003.

"Pada prinsipnya Pemerintah dan DPR-RI telah mematuhi apa yang sudah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Menaker dalam Konferensi Pers Penjelasan UU Cipta Kerja di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Ia memaparkan, beberapa hal terjadi pemelintiran atas isi dari klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.

"Yang ingin saya tekankan adalah, UU Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi para pekerja atau buruh dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja. Di samping itu juga UU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT," katanya.

Jadi, lanjut Menaker, banyak informasi yang berkembang bahwa upah minimum dihapus. Jadi upah minimum ini tetap kita atur dan ketentuannya tetap mengacu Undang-undang 13 Tahun 2003 dan PP 78 2015, memang selanjutnya tetap diatur Peraturan Pemerintah," ujarnya.

Ida menambahkan, Peraturan Pemerintah tersebut nantinya akan mengatur lebih detil formula upah. Terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

Dia juga menegaskan, ketentuan upah minimum kabupaten atau kota juga dipertahankan. Adapun hal yang baru dalam undang-undang ini adalah penghapusan penangguhan pembayaran upah minimum. Ida mengatakan, hal itu disebutkan secara jelas dalam aturan ini.

"Hal baru yang lain saya kira perlu saya sampaikan, Undang-undang Cipta Kerja menghapus mengenai penangguhan pembayaran upah minimum. Jadi tidak bisa ditangguhkan, ini clear disebutkan dalam Undang-undang Cipta Kerja ini," katanya.

UU Cipta Kerja Berikan Penguatan Perlindungan Bagi Pekerja

Redaksi Rabu, 11 Oktober 2023

Moderasi Beragama Kunci Keutuhan Bangsa

 

Indonesia dikenal memiliki prinsip kebebasan beragama dan menjaga prinsip toleransi yang tinggi. Adanya konsensus nasional yang ditetapkan para pendiri bangsa di masa lampau merupakan bentuk kesadaran akan keberagaman, sehingga perlu diperkuat dalam sebuah kesatuan bangsa yang utuh.

Untuk itu, Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin menekankan pentingnya moderasi beragama sebagai upaya merawat keutuhan bangsa.

“Melalui manajemen moderasi beragama diharapkan kemajemukan dalam masyarakat mampu terus dirawat demi kelanggengan bangsa,” ujar Wapres pada Konferensi Internasional “Agama, Perdamaian, dan Peradaban” Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Golden Ballroom The Sultan Hotel & Residence, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (22/05/2023).

Lebih jauh, Wapres menyebutkan setiap ajaran agama memberikan pendidikan yang baik, khususnya dalam kehidupan toleransi dan berdampingan antarumat beragama.

“Dalam beragama kita diajarkan untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan, agar terjalin hubungan yang indah dan harmonis antarsesama, alam semesta maupun dengan Tuhan Sang Maha Pencipta,” jelas Wapres.

“Artinya nilai-nilai agama yang diyakini dapat menciptakan perdamaian antarumat beragama,” tambahnya.

Selanjutnya, Wapres mengungkapkan bahwa bedirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak lepas dari kontribusi para para ulama dan cendekiawan muslim.

“Sebagaimana saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki konsensus nasional (mîthâq al-wathanî), yang dibangun dan disepakati oleh para pendiri bangsa, yang sebagian dari mereka adalah ulama dan tokoh agama Islam,” tutur Wapres.

Dalam acara yang dihadiri oleh para ulama dan tokoh dunia tersebut, Wapres pun mengajak mereka untuk saling menghormati dan bersinergi dalam upaya mewujudkan kerukunan antarbangsa.

“Saya mengajak para ulama dan tokoh agama untuk terus mendorong terwujudnya substansi etika global (global ethics), yakni saling memahami (mutual understanding), saling menghormati (mutual respect), saling ketergantungan (interdependence), dan kerja sama (cooperation) di antara bangsa-bangsa di dunia,” imbau Wapres.

Di sisi lain, Wapres menyadari, meskipun dapat menjadi sarana perdamaian, keberadaan agama juga dapat berpotensi memicu konflik. Tidak dipungkiri banyak terjadi konflik yang disebabkan atas nama agama, termasuk di negara dengan mayoritas muslim, seperti di Timur Tengah dan Afrika.

Di akhir sambutannya, Wapres berharap agar penyelenggaraan konferensi hari ini dapat menghidupkan kembali nilai perdamaian dan peradaban dalam beragama.

“Saya mengharapkan melalui Konferensi Internasional ini, nilai-nilai universal agama, seperti perdamaian dan peradaban, mampu dihidupkan kembali dalam kehidupan umat beragama,” tutup Wapres.

Sebelumnya, Ketua Komite Pelaksana Konferensi Internasional Safira Machrusah menuturkan, agar acara ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat global, khususnya dalam menjadi rujukan pembuatan kebijakan di bidang agama dan sosial.

“Kami berharap bahwa hasil pertemuan dan Konferensi Internasional ini dapat dikumandangkan secara lebih luas ke masyarakat dunia. Kiranya konferensi ini juga menjadi bahan kebijakan dan rujukan untuk mewujudkan agama yang menjadi rahmat perdamaian dan keamanan, serta pembangunan peradaban dunia,” jelas Safira.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Rabithah Alam Islami untuk Asia Tenggara Syekh Abdurrahman Khayyat, jajaran pengurus MUI, dan para duta besar negara sahabat.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Robikin Emhas.

Moderasi Beragama Kunci Keutuhan Bangsa

Redaksi Senin, 09 Oktober 2023