Indikator Keberhasilan Kebijakan Jokowi Dalam Peningkatan Ekonomi Nasional Melalui Hilirisasi

 

Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Prof. Candra Fajri Ananda mengatakan, jika dilihat secara makro, kondisi ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan negara lain pasca adanya pandemi Covid-19.

Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2022 mengalami peningkatan. Pada triwulan I-2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,83 persen, kemudian pada triwulan II-2022 meningkat menjadi 5,60 persen dan pada triwulan III-2022 meningkat menjadi 5,77 persen.

Beberapa lembaga besar nasional maupun global memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 akan mengalami peningkatan. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh optimis sebesar 5 persen, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional berkisar antara 4,5 persen sampai 5,3 persen, sedangkan Kementerian Keuangan memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,3 persen.

Keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina, tidak terlepas dari kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengutamakan hilirisasi pada beberapa komoditas unggulan Indonesia, yakni nikel dan kelapa sawit.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey mengatakan, program hilirisasi atau pemurnian komoditas nikel menunjukkan keberhasilan yang besar. Indonesia berhasil meraup nilai tambah dari nikel sebesar US$ 33 miliar atau sekitar Rp 514 triliun pada 2022. Salah satu indikasi keberhasilan hilirisasi nikel yakni dengan banyaknya pabrik pengolahan nikel yang bermunculan. Diperkirakan ada 43 pabrik pengolahan nikel hingga 2023 ini. Bahkan, jumlah ini diperkirakan akan semakin meningkat lagi. Pada 2025, dia memperkirakan akan terdapat 136 pabrik pengolahan nikel beroperasi di Indonesia.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Dr. Tungkot Sipayung mengatakan, salah satu capaian yang spektakuler pada industri sawit nasional adalah hilirisasi produk kelapa sawit yang membuat Indonesia berubah dari eksportir bahan mentah (CPO) menjadi produk olahan.

Pada tahun 2010, ekspor minyak sawit didominasi oleh CPO dan PKO yang merupakan minyak mentah sawit, namun pada tahun 2021, Indonesia telah berhasil melakukan hilirisasi, sehingga ekspor minyak sawit Indonesia didominasi oleh RPO dan RPKO (turunan CPO) dan PKO). Hilirisasi tersebut mampu menghasilkan devisa dari ekspor sawit hanya sekitar USD 18 milyar tahun 2015 menjadi USD 39 milyar tahun 2022. Akibatnya surplus neraca perdagangan meningkat tajam dari hanya USD 7 milyar tahun 2015 menjadi USD 55,7 milyar tahun 2022.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Australia sangat mendukung Indonesia dan melihat bahwa adanya program hilirilasi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi tersebut sangat mampu untuk mengatasi down streaming didalam negeri, yang mana strategi tersebut merupakan cara yang sangat tepat bahkan Tanah Air tetap maju.

Hal ini membuat Australia tampak keheranan dengan bagaimana cara Kepala Negara ditengah adanya down streaming di Indonesia, namun justru Tanah Air masih tetap maju seperti sekarang ini. Tentunya itu juga sama sekali tidak bisa dilepaskan dari peranan penting dan seperti apa leadership yang dimiliki oleh Presiden Jokowi dalam melakukan hilirisasi dan digitalisasi.

Tentunya dalam sebuah program, strategi ataupun kebijakan tertentu yang hendak dijalankan oleh sebuah negara, maka memang sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa seluruhnya itu terdapat peran dan andil dari sosok Kepala Negaranya. Dalam hal ini, keberanian yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam program hilirasi mampu mendapatkan banyak apresiasi dari beberapa negara tetangga.

Indikator Keberhasilan Kebijakan Jokowi Dalam Peningkatan Ekonomi Nasional Melalui Hilirisasi

Redaksi Kamis, 05 Oktober 2023

Bersama Cegah Intoleransi dan Politik Identitas Masuk Rumah Ibadah Jelang Pemilu

 

Intoleransi masih berpotensi terjadi pada gelaran Pemilu 2024. Tentu saja Intoleransi bisa disebabkan oleh terkikisnya nilai-nilai toleransi dimana hal tersebut juga akibat dari pengaruh media sosial. Selain itu Politik Identitas menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus, karena 2 hal tersebut berpotensi merusak stabilitas sosial, apalagi jika kedua hal tersebut mendapatkan tempat dirumah ibadah.

Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki beragam budaya dengan sifat kemajemukannya. Keragaman mencakup perbedaan budaya, agama, ras, bahasa, suku, tradisi dan sebagainya. Meskipun bukan negara agama, tetapi masyarakat di Indonesia amatlah lekat dengan kehidupan beragama dan kemerdekaan beragama yang dijamin oleh konstitusi.

 Narasi intoleransi bisa saja terjadi dirumah Ibadah seperti masjid, jangan sampai masjid menjadi tempat untuk saling membenci hanya gara-gara berbeda Suku, Agama dan Ras. Masjid maupun tempat ibadah lainnya justru memiliki peran untuk menjaga sikap pemerintah agar tetap toleran serta tidak menggaungkan Politik Identitas.

 Para pemuka agama harus dapat menyampaikan pesan-pesan perdamaian serta toleransi kepada umatnya. Hal tersebut bertujuan agar umat beragama tidak saling membenci kepada sesama.

 Sebelumnya Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa sikap intoleransi terhadap kepercayaan lain merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Hal ini dikarenakan konstitusi memberikan jaminan kebebasan beragama.

 Ma’ruf mengatakan Pasal 28E ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Tidak hanya itu, dirinya juga menyebut Pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing.

 Ma’ruf menyebut toleransi perlu menjadi bagian dari sikap hidup, yakni setiap orang dapat menerima perbedaan orang lain, baik mengenal pendapat maupun kepercayaan. Menurut Ma’ruf, toleransi diperlukan untuk menjaga keutuhan dan persatuan dan persatuan. Sebagai agama mayoritas, Ma’ruf menyebut umat Islam perlu memegang prinsip persaudaraan.

 Dirinya mengingatkan bahwa tugas utama setiap warga negara Indonesia saat ini adalah terus menjaga stabilitas nasional keutuhan bangsa dengan kerukunan dan toleransi. Karena itu, wapres menekankan agar berbagai polemik isu terkait rasisme, intoleransi dan ujaran kebencian menjadi topik yang muncul di media sosial dan harus dikawal.

 Menurut Ma’ruf, salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan terus menjaga dan mengawal kebhinekaan yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa. Sebab, sejak awal pendiri bangsa sudah mengantisipasi tantangan kerukunan yang akan dihadapi bangsa Indonesia. Sementara itu Airlangga Hartarto selaku Menteri Perekonomian mengimbau, agar Pemilu 2024 ini bebas dari politik identitas baik partai politik hingga semua elemen yang terlibat.

 Hal tersebut disepakati oleh Ujang Komarudin yang merupakan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia. Ia sepakat dengan Menko Perekonomian tersebut, sehingga pemilu 2024 akan menjadi pesta demorasi yang jujur dan adil. Tidak menggunakan politik identitas baginya tidak hanya bagi masyaraat. Tetapi ini juga harus sampai apda level elit partai politik. Agar tidak memanfaatkan cara-cara ini karena dinilainya, belum secara konsisten melakukan anti politik identitas.

 Muncul pertanyaan kenapa politik identitas bisa terjadi?, Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu melihat faktor penyebab politik identitas yaitu adanya pemahaman yang belum tuntas soal menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas dalam ruang politik di NKRI. Pihaknya juga berharap agar pada pemilu 2024 ini masyarakat bisa merayakan perbedaan dan menjadikannya suatu potensi dalam pembangunan demokrasi. 

Pada kesempatan berbeda, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap agar pemilu 2024 bebas dari politik identitas. Sebab menuturnya, politik identitas sangatlah berbahaya, hal ini dibuktikan dengan adanya dampak politik identitas pada pemilu sebelumnya yang masih terasa hingga saat ini.

 Bamsoet berharap, pemilu 2024 nanti persaingan antar kandidat akan berjalan dengan sehat. Tidak seperti pada pemilu 2019 yang berujung retaknya keharmonisan antar masyarakat. Kepentingan politik identitas memang cukup mengkhawatirkan serta menimbulkan keretaan terhadap akar persatuan dan keutuhan bangsa. Untuk itu, pihaknya juga mengajak kepada segenap elemen bangsa untuk menyuarakan tolak politik identitas sebagai alat untuk meraih suara elektoral.

 Sebelumnya, pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mencegah terjadinya gangguan politik bernuansa kebencian berbasis identitas pada Pilpres atau Pilkada 2024. Polri menggandeng KPU, Bawaslu dan para partai politik dalam satgas tersebut.

 Pada kesempatan berbeda, Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, memasuki tahun politik, banyak aktor politik yang berpikiran sempit demi memuluskan kepentingannya. Bahkan ada yang licik dengan mengusung isu atau simbol keagamaan, Hal tersebut tentu saja harus diwaspadai bersama karena sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. 

 Intoleransi dan Politik Identitas haruslah menjadi hal yang diwaspadai, kedua hal tersebut harus dijaga agar tidak masuk ke dalam rumah ibadah, sehingga stabilitas sosial dapat lebih terjaga.

Bersama Cegah Intoleransi dan Politik Identitas Masuk Rumah Ibadah Jelang Pemilu

Redaksi Rabu, 27 September 2023

4 DOB Papua Diyakini Bisa Percepat Pemerataan Pembangunan di Ujung RI

 

Empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua diresmikan Mendagri Muhammad Tito Karnavian di tahun 2022 ini. Tito menyatakan pemerataan pembangunan menjadi faktor utama dibentuknya daerah pemekaran di ujung timur Indonesia.
Diketahui, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan diresmikan pada medio November lalu. Menyusul kemudian Papua Barat Daya disahkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) di bulan Desember.

Papua memiliki wilayah yang luas hampir 3 hingga 4 kali Pulau Jawa dengan jumlah penduduk sekitar 5 juta. Luas wilayahnya menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam mempercepat pembangunan.

Selain itu, medan geografis di Papua juga sulit untuk dijangkau. Karena itulah Tito menilai pembangunan di sejumlah wilayah Papua terlambat. Dia menyebut kemajuan terjadi saat dilakukan pemekaran di Papua Barat.

"Di samping itu pelayanan publik dan spend of control manajemen pemerintahan juga menjadi terkendala. Kita tahu bagaimana teman-teman di Asmat, di Boven Digoel harus berurusan di Jayapura, penerbangan belum tentu ada setiap hari saat itu, ini menjadi masalah," jelas Tito dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Adapun pembentukan tiga provinsi baru di Papua dilakukan atas aspirasi yang sudah cukup lama disampaikan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat papua.

"Dari aspirasi yang masuk ini memang kita mempertimbangkan bahwa perlu percepatan pembangunan di Papua," terang Tito.

Sementara itu beberapa waktu sebelumnya Tito mengatakan pemekaran tersebut akan lebih banyak berdampak positif terhadap percepatan pembangunan seperti yang dialami Papua Barat dan juga beberapa daerah lainnya.

"Ya harapan kita kan kita tahu bahwa di sana itu di Papua itu kan pembangunannya kan terlambat dibanding dengan daerah lain, walaupun daerah lain ada sukses saya tahu. Tapi kan baru berintegrasi kan tahun 1969," kata Tito usai rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Mantan Kapolri itu menyebut ketimpangan tersebut terlihat saat ia menjadi Kapolda Papua pada 2012-2014, terutama di wilayah Papua Pegunungan Tengah. Tito menyebut pemekaran provinsi di Papua saat ini berkaca pada pemekaran Provinsi Papua Barat yang dia klaim membawa kemajuan di sana.

"Saya juga mantan Kapolda di sana. Saya melihat memang ada ketimpangan, pegunungan terutama. Bukan berarti daerah yang lain tidak, tapi kita mengambil model yang di Papua Barat, begitu Papua Barat dimekarkan terjadi percepatan luar biasa," ujarnya.

"Sorong, Manokwari, yang dulunya kecamatan, sudah berkembang. (Kabupaten) Tambrauw dulu tertutup, (Kabupaten) Maybrat dulu terisolasi, sekarang tumbuh terbuka," lanjut dia.

Atas hal itu, ia menuturkan pemekaran Papua akan membuat semua proses manajemen pemerintahan dan pelayanan publik menjadi lebih mudah. Tito menilai, pemekaran tersebut akan lebih banyak berdampak positif terhadap percepatan pembangunan seperti yang dialami Papua Barat dan juga beberapa daerah lainnya.

"Kita lihat pembangunan di Papua Barat menjadi sangat luar biasa, bagaimana di Sorong, bagaimana di Manokwari yang satunya dulu kecamatan sekarang hampir menjadi kota," tandasnya.

Usai meresmikan 4 DOB baru di Papua, Tito langsung menunjuk tokoh lokal untuk menjadi penjabat (Pj) gubernur sebagai pemimpin sementara provinsi baru Papua.

T Apolo Safanpo sebagai Pj Gubernur Papua Selatan, Ribka Haluk sebagai Pj Gubernur Papua Tengah, Nikolaus Kondomo sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan, dan Muhammad Musa'ad sebagai Pj Gubernur Papua Barat Daya.

Ketiga Pj. yang dilantik tersebut berasal dari kalangan sipil yang merupakan putra-putri asli Papua. Ketiganya dilantik setelah lolos seleksi oleh Tim Penilai Akhir (TPA).

Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 115/P Tahun 2022 tanggal 10 November 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur.

Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo sebelumnya merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan yang lahir di Agats, 24 April 1975. Kemudian, Pj. Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo merupakan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional Kejagung, yang lahir di Merauke pada 13 Maret 1964.

Sementara itu, Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik yang lahir di Piramid pada 10 Januari 1971.

Selanjutnya, Pj Gubernur Papua Barat Daya Musa'ad sebelumnya menjabat Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Provinsi Papua.

Kemudian, Presiden Joko Widodo juga telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam Perppu itu diatur pembentukan KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat daya. Aturan itu termaktub dalam Pasal 10A. Selain itu, juga dibentuk Bawaslu di keempat provinsi pemekaran tersebut. T

Tito menerangkan pemerintah lebih memilih untuk menerbitkan Perppu dibandingkan harus merevisi UU Pemilu, sebab revisi UU Pemilu membutuhkan proses panjang.

"Kalau revisi panjang sekali prosesnya. Kalau perppu cukup terhadap pasal itu saja. Dari 575 menjadi misalnya, berapa ya. Misalnya, angkanya 1 poin, itu UU harus dirombak melalui perppu," terang Tito.

Ia menjabarkan dalam UU Pemilu disebutkan total anggota DPR RI jumlahnya 575. Dengan ditambahnya tiga DOB Papua, berarti otomatis jumlah anggota dewan akan bertambah, termasuk anggota DPD RI.

"Bertambahnya anggota DPD RI juga akibat adanya provinsi baru ini, harus direvisi UU itu, diubah UU Pemilu. Hanya dua cara, melalui revisi atau perppu," ujar Tito.

4 DOB Papua Diyakini Bisa Percepat Pemerataan Pembangunan di Ujung RI

Redaksi Rabu, 13 September 2023

Pencabutan Status Pandemi Covid-19 Telah Melalui Kajian Panjang

 

Presiden Jokowi telah resmi mencabut status pandemi Covid-19. Pengubahan status ini telah melalui kajian yang panjang dan merupakan hasil dari masukan para ahli. Saat ini Indonesia sudah masuk masa endemi dan masyarakat tak perlu takut akan keganasan corona. Akan tetapi mereka tetap harus menjaga gizi dan vitalitas, serta protokol kesehatan.

Ketika pandemi baru dimulai tahun 2020, masyarakat ketakutan kena corona, dan mereka langsung memborong masker, face shield, hand sanitizer, dan herbal seperti jahe, agar tetap terhindar dari virus covid-19. Imbauan untuk di rumah saja langsung ditepati. Masyarakat juga bergaya hidup sehat dengan berolahraga (umumnya bersepeda) dan menjaga higienitas lingkungan.

Namun saat ini Indonesia sudah dalam fase aman karena jumlah pasien corona jauh berkurang dan mayoritas WNI sudah divaksin lengkap. Indonesia masuk ke masa endemi dan Presiden Jokowi mencabut status pandemi secara resmi, pada tanggal 21 Juni 2023. 

Presiden Jokowi menyatakan bahwa rakyat Indonesia sudah berjuang selama 3 tahun dalam menghadapi pandemi covid-19. Terhitung sejak hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 masa pandemi dicabut dan Indonesia masuk ke dalam masa endemi.

Keputusan tersebut diambil sejalan dengan pencabutan status public health emergency of international concern (PHEIC) untuk COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Keputusan tersebut juga diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus Covid-19 di tanah air yang mendekati nihil. Hasil survey menunjukkan 99 persen masyarakat Indonesia memiliki antibodi COVID-19.

Dalam artian, pencabutan status pandemi dan perubahan jadi endemi tidak dilakukan dengan impulsive, akan tetapi sudah melalui kajian yang panjang. Ketika sudah ada pencabutan status kedaruratan pandemi corona dari WHO maka Indonesia juga segera mancabut status tersebut.

Kajian dilakukan dengan cara konsultasi dengan para dokter dan tenaga kesehatan lain, yang bertugas dan melihat data bahwa jumlah pasien corona di Indonesia makin sedikit. Menurut data Kementerian Kesehatan, per tanggal 21 Juni 2023 jumlah pasien covid-19 hanya ada 114 orang. Kemudian, selama 3 tahun pandemi, jumlah pasien yang sembuh jauh lebih banyak daripada yang meninggal dunia (lebih dari 90% sembuh).

Saat ini WNI yang telah menerima vaksin ada lebih dari 169 juta orang (menurut data dari Kementerian Kesehatan). Berarti ada lebih dari 70% rakyat yang telah divaksin lengkap (mendapatkan 2 kali suntikan). Sementara masyarakat yang telah mendapatkan vaksin booster ada 37%.

Jika ada lebih dari 70% penduduk di suatu daerah yang sudah divaksin maka status pandemi bisa diakhiri, dan ini adalah aturan dari WHO. Jadi, pencabutan status pandemi sudah memenuhi syarat dan statusnya berubah menjadi endemic.

Endemi adalah ketika suatu penyakit (dalam hal ini corona) masih ada tetapi sudah terbatas penularannya. Penyakitnya hanya ada di wilayah tertentu dan penularannya dapat dikendalikan. Contoh dari endemi adalah penyakit malaria di Kalimantan dan Papua.

Ketua Satgas IDI PB Profesor Zubairi menyatakan bahwa dari sejumlah indikator yang ada, fase pandemi sudah hampir berakhir, dan berganti dengan endemi. Salah satu indikator memasuki masa endemi adalah positivity rate corona di bawah 3 persen. Sedangkan angka kematian pasien dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit rendah sekali.

Memasuki masa endemi ini, Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. 

Fase endemi bukan berarti virusnya hilang 100% walau bisa dikendalikan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk tetap menaati protokol kesehatan dan menjaga gaya hidup bersih dan sehat.

Masyarakat harus tetap taat protokol kesehatan dan disuntik vaksin. Kedisiplinan akan protokol kesehatan wajib ditingkatkan kembali. Rakyat dihimbau terus untuk mematuhi protokol kesehatan, terutama memakai masker.

Jangan lupakan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak, mandi setelah beraktivitas di luar rumah, mengganti baju, dan lain sebagainya. Prokes harus dilakukan karena tak hanya bagus untuk pencegahan corona. Namun juga mencegah penyakit menular lainnya seperti influenza dan hepatitis.

Presiden Jokowi berharap keputusan pencabutan status pandemi dapat meningkatkan geliat perekonomian di tanah air. Dalam artian, ketika pandemi jadi endemi maka situasi berubah dan kembali ke masa sebelum pandemi, dan masyarakat bebas beraktivitas di luar ruangan. Mereka tetap bekerja dan taat prokes dan bisa berbisnis serta bekerja dengan semangat, sehingga berdampak positif pada perekonomian negara.

Indonesia sudah masuk masa endemi dan status pandemi sudah resmi dicabut oleh Presiden Jokowi. Jumlah pasien corona manurun dan ruang perawatan pasien covid-19 di RS mulai lengang. Walau keadaan sudah relatif aman tetapi jangan lalai dan melupakan protokol kesehatan. Tetaplah taat prokes dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menaati poin lain dalam prokes.

Pencabutan Status Pandemi Covid-19 Telah Melalui Kajian Panjang

Redaksi Senin, 11 September 2023