Pentingnya seluruh elemen masyarakat di Indonesia untuk mampu semakin mewaspadai akan adanya penyebaran isu hoaks, utamanya ketika menjelang Pemilu 2024 seperti saat ini. Hal tersebut bisa sangat merusak kualitas demokrasi di Tanah Air dengan banyaknya narasi bombastis yang berpotensi memecah belah masyarakat dan memunculkan banyak prasangka buruk serta opini liar di publik.
Menjelang pelaksanaan pesta demokrasi dan kontestasi politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang, ternyata semakin ke sini juga semakin banyak sekali pemberitaan yang memuat narasi dan isu yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, terlebih dengan adanya judul yang sangat bombastis dan berpotensi untuk memunculkan adu domba antar masyarakat.
Memang memasuki tahun dan bulan politik seperti sekarang ini, persaingan antar calon menjadi semakin ketat dan memanas saja, yang mana bahkan hal tersebut biasanya tidak hanya berasal dari para calon yang sedang berkontestasi saja, namun juga persaingan ketat serta panas pun melibatkan para pendukung mereka.
Mirisnya, dengan semakin memanasnya suhu perpolitikan di Tanah Air, namun justru berbagai macam cara kerap kali dilakukan meski cara tersebut bukanlah sebuah hal yang tepat, misalnya yakni menyebarkan berita bohong atau isu hoaks dan membuat opini liar di publik menjadi semakin merajalela.
Terkait hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wanseslaus Manggut menjelaskan bahwa sebenarnya pola munculnya berita bohong atau hoaks sendiri masih dapat dideteksi sejak dini oleh masyarakat. Pendeteksian awal yang bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat setidaknya bisa dimulai dari melihat seperti apa judul berita yang termuat.
Besar kemungkinan, biasanya judul berita yang sangat bombastis dan memunculkan kemungkinan untuk adu domba serta mengancam stabilitas atau kondusifitas itu justru yang patut untuk diwaspadai sehingga masyarakat tidak terlalu mudah termakan oleh isu atau narasi yang terdapat dalam berita tersebut.
Termasuk pula, biasanya target dari penyebaran berita bohong atau hoaks adalah menyasar kepada masyarakat sebagai daftar pemilih tetap (DPT). Menurutnya, jika berdasarkan keberpolaan yang terjadi bahwa memang penyebaran isu hoaks itu kalau dilihat dari petanya, maka semuanya memang sudah dipersiapkan dan diorkestrasi sedemikian rupa.
Sebagaimana pengamatan yang dilakukan oleh Ketua Umum AMSI, bahwa hoaks biasanya memang beredar terlebih dahulu ke masyarakat secara luas dengan penyebaran yang sangat masif dan cepat, kemudian setelahnya baru muncul adanya klarifikasi terkait bagaimana kebenaran akan pemberitaan tersebut namun justru terkadang klarifikasinya tidak bisa menjangkau ke seluruh audiens secara merata dan cepat.
Kecepatan rasio dari klarifikasi ternyata hanyalah satu per sepuluh atau sekitar 10 persen saja dari berita hoaks yang beredar ditengah masyarakat, yang mana hal tersebut tentunya sangat wajib untuk bisa diwaspadai.
Salah satu isu hoaks yang belakangan sedang ramai dibahas dan tengah viral dimasyarakat, yakni bagaimana ungkapan dari Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando, yang mana dirinya kembali muncul dan sukses mengejutkan publik dengan ungkapan kontroversialnya.
Kali ini dirinya seolah berupaya untuk membongkar adanya sumber dana yang membiayai kelompoknya dulu dan ternyata sumber dana tersebut menyangkut nama salah satu lembaga negara. Bahkan, Ade Armando dengan gamblang mengungkapkan isu bohong tersebut dengan menyebutkan bahwa ada lembaga yang berinisial tiga huruf dan ketua lembaga itu memiliki kedekatan dengan ketua partai tertentu.
Tentunya sama persis dengan bagaimana analisa yang dikemukakan oleh Wanseslaus Manggut selaku Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bahwa apa yang dikemukakan oleh kader PSI itu sudah bermuatan sesuatu yang sangat berpotensi untuk memunculkan banyak prasangka buruk dan opini liar di masyarakat serta sangat berisiko untuk menjadi adu domba ditengah kerukunan masyarakat di Indonesia.
Kemudian, Jurnalis Solopos, Syifaul Arifin menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan penyebaran isu dan berita bohong atau hoaks ditengah masyarakat menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 juga diperparah dengan adanya peran influencer dan buzzer. Maka dari itu dirinya mengimbau supaya para influencer tersebut tidak menjadi partisan atau menjadi pengikut partai tertentu.
Sebagaimana diketahui bahwa Ade Armando sendiri juga cukup dikenal merupakan seorang influencer lantaran dirinya seringkali muncul ke publik melalui video youtube dengan berbagai macam opininya yang tentunya mengandung kontroversi. Terlebih, ketika saat ini dirinya sudah menjadi Kader PSI, dan mulai kembali muncul ke ruang publik dengan isu-isu panas yang dia ucapkan.
Jika menurut Direktur Emnesty International Indonesia, Usman Hamid banyaknya penyampaian atau penyebaran hoaks jelas sekali akan semakin memperparah kemunduran sistem demokrasi yang sudah berjalan di Tanah Air, termasuk juga merusak kualitas dari Pemilu itu sendiri.
Terlebih ketika masyarakat awam membaca judul berita utama yang disampaikan, entah itu melalui media sosial ataupun akun youtube yang dibuat oleh seorang influencer yang biasanya wajahnya sering terlihat diruang digital, maka biasanya publik sendiri akan langsung dengan sangat mudah termakan oleh judul bombastis tersebut. Padahal jelas bahwa hal itu merupakan salah satu ciri penyebaran berita hoaks yang sangat patut untuk diwaspadai karena nantinya akan merusak demokrasi Indonesia sendiri, terlebih menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 seperti sekarang ini.
