Presiden Dorong Pemda Maksimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Bangun Dana Abadi

    

Bogor, Kominfo - Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk dapat membangun dana abadi. Menurut Presiden, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Demikian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia di Sentul International Convention Centere (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (17/01/2023).

“Pemerintah pusat sekarang punya sovereign wealth fund, daerah juga bisa seperti itu. Masukkan, yang memiliki DBH besar, yang memiliki PAD besar, disisihkan, ditabung di Dana Abadi. Itu sudah ada dalam Undang-Undang maupun PP Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah,” ucap Presiden.

Presiden menambahkan bahwa dana abadi milik daerah dapat diinvestasikan di INA (Indonesia Investment Authority) yang merupakan sovereign wealth fund milik Indonesia. Dana abadi tersebut diharapkan dapat menghasilkan investasi yang lebih tinggi setelah dimasukkan ke INA.

“Kalau INA mau beli jalan tol, INA mau beli pelabuhan, INA mau beli airport, Dana Abadi itu bisa dimasukkan ke sana dengan return yang jauh lebih tinggi,” ujar Presiden.

Sedangkan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Presiden kembali mengingatkan pentingnya membelanjakan APBD untuk membeli produk-produk buatan dalam negeri. Saat ini, realisasi untuk belanja produk dalam negeri dari APBN maupun APBD masih 61 persen. Presiden pun berharap belanja produk dalam negeri dengan APBN maupun APBD dapat terus meningkat.

“Kita ingin tahun ini meningkat lebih dari itu, syukur bisa 100 persen,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengungkapkan total APBD daerah yang mengendap di bank sampai akhir tahun 2022 mencapai angka Rp123 triliun. Presiden pun mengingatkan seluruh kepala daerah untuk merencanakan program di daerahnya sebelum tahun berjalan sehingga anggaran yang telah diberikan tidak menjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).

“Saya ingatkan untuk mendesain program, merencanakan program sebelum tahun berjalan. Jangan sampai menjadi SiLPA, jangan sampai menjadi SiLPA,” tutur Presiden.

Sementara itu, terkait birokrasi, Presiden menyebutkan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki indikator kinerja yang sesuai dengan program prioritas pemerintah, yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN. Indikator tersebut tidak hanya diberikan kepada para ASN di kementerian/lembaga, melainkan juga akan diberikan kepada para ASN di institusi TNI, Polri, hingga kejaksaan.

“Sekarang semuanya sudah ada indikator kinerjanya yang baru untuk ASN. KPI-nya ada semuanya sesuai dengan prioritas pemerintah, yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN,” ujar Presiden.

Presiden Dorong Pemda Maksimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Bangun Dana Abadi

Redaksi Kamis, 08 Juni 2023

Deklarasikan Pemilu Damai, Bawaslu: Jangan Hanya Slogan

 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama jajaran Forum Pimpinan Komunikasi Daerah (Forkompida) dan perwakilan parpol mendeklarasikan pemilu aman damai dan berintegritas di Taman Budaya Gunungkidul, Sabtu (4/6/2023).

Deklarasi tersebut diharapkan tidak hanya sebatas slogan tetapi semua pihak diingatkan untuk berperan aktif dalam menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan itu. "Pelaksanaan Pemilu tinggal menyisakan beberapa bulan lagi. Adapun tahapan pelaksanaan juga sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang disusun KPU," kata Ketua Bawaslu Gunungkidul, Tri Asmiyanto.

Deklarasikan Pemilu Damai, Bawaslu: Jangan Hanya Slogan

Redaksi

Presiden Jokowi Resmikan Jembatan Kretek 2 di Kabupaten Bantul

 

Presiden Joko Widodo meresmikan Jembatan Kretek 2 yang terletak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat, 2 Juni 2023. Jembatan sepanjang 2,7 kilometer yang menyebrangi Sungai Opak tersebut dibangun dengan nilai investasi mencapai Rp364 miliar.

“Hari ini alhamdulillah kita segera akan meresmikan Jembatan Kretek kedua yang menyebrangi Sungai Opak sepanjang 556 meter dan memiliki empat jalur dibangun dengan biaya 364 miliar (Rupiah),” ujar Presiden dalam keterangannya.

Pembangunan Jembatan Kretek 2 termasuk dalam upaya pemerintah membangun koneksi jalan dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa melalui jalur lintas selatan. Menurut Presiden, pembangunan infrastruktur jalur lintas selatan di beberapa wilayah Jawa telah selesai 100 persen.

“Di Provinsi Yogyakarta kurang sedikit, tahun ini akan selesai insyaallah kurang 14 kilo dan yang di Jawa Timur masih kurang 24 kilometer, insyaallah akan kita selesaikan tahun ini,” imbuhnya.

Presiden pun berharap pembangunan infrastruktur jalan lintas di Pulau Jawa dapat memperlancar distribusi logistik antardaerah. “Kita harapkan dengan tiga jalur yang ada di Pulau Jawa di selatan, di tengah, kemudian di utara kelancaran logistik, daya saing produk-produk yang ada akan makin baik,” lanjutnya.

Dalam keterangannya, Presiden juga menjelaskan bahwa dalam tujuh tahun terakhir pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia mulai dari jalan hingga infrastruktur lainnya. Percepatan tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

“Permasalahan yang berkaitan dengan daya saing, percepatan ekonomi di daerah, dan pemerataan pembangunan,” kata Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian kali ini adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng–DIY Rien Marlia.

Presiden Jokowi Resmikan Jembatan Kretek 2 di Kabupaten Bantul

Redaksi Selasa, 06 Juni 2023

Bersinergi Melawan Hasutan Golput Jelang Pemilu

 

Masyarakat di seluruh pelosok Nusantara hendaknya harus mampu untuk bersama-sama dan saling mengingatkan serta menolak adanya gerakan golongan putih (Golput), yakni gerakan untuk sama sekali tidak melakukan pemilihan suara dalam pesta demokrasi Pemilu 2024. Pasalnya, gerakan tersebut sama sekali bukanlah sebuah pilihan dan tidak bisa merubah apapun.

 

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Senori melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Medalem terus berupaya untuk mensosialisasikan dan juga mengajak berdiskusi seluruh masyarakat, khususnya mengenai bagaimana tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang dengan para relawan demokrasi. Tujuan dari hal tersebut agar bisa membuat masyarakat menjadi jauh lebih paham dan sadar akan pentingnya partisipasi politik melalui gerakan untuk memilih.

Dalam diskusi tersebut, salah satu anggota Divisi Sosdiklih Parmas PPS Medalem, Ahmad Hadlir mengajak kepada seluruh masyarakat di Indonesia untuk bisa secara bersama-sama melawan adanya gerakan golongan putih (Golput) dalam Pemilu 2024 mendatang. Bagaimana tidak, pasalnya memang gerakan tersebut sebenarnya bukanlah suatu pilihan.

Golput sendiri memang bukan sebuah pilihan dikarenakan golongan putih sama sekali tidak akan masuk ke dalam hitungan akhir dari pelaksanaan pemilihan umum. Jadi misal terdapat suatu kasus, di mana dalam suatu daerah ternyata angka Golput lebih tinggi dari hasil suara yang diperoleh, namun nyatanya justru hasil akhir dari penyelenggaraan Pemilu tersebut tetaplah ada pemenangnya karena dihitung berdasarkan berapa jumlah masyarakat yang memilih, sedangkan masyarakat yang melakukan golongan putih justru sama sekali tidak memiliki sumbangsih apapun dan tidak merubah apapun.

Maka dari itu, untuk seluruh masyarakat di Tanah Air, khususnya kepada para generasi muda penerus bangsa hendaknya justru bisa turut aktif dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Bukan hanya itu, diharapkan hendaknya mereka mampu untuk ikut memberikan edukasi politik serta sosialisasi akan pemilu kepada para pemilih dan masyarakat lain secara luas.

Dengan banyaknya diskusi dan sosialisasi mengenai Pemilu dan mengenai betapa pentingnya untuk tetap memilih tersebut, maka diharapkan mampu untuk mendatangkan sebuah transformasi kepada para pemilih yang akan menentukan bagaimana arah nasib bangsa ini ke depannya di tangan pemimpin selanjutnya.

Untuk itu, menjadi sangat penting pula adanya beragam kegiatan diskusi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat untuk terus mengingatkan bahwa tindakan untuk tidak memilih atau melakukan Golput sejatinya bukanlah sebuah pilihan dan sama sekali tidak mengubah apapun dalam Pemilu 2024.

Biasanya, masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan golongan putih berdalih bahwa mereka sebenarnya sangat ingin mewujudkan dan melihat adanya perubahan ke arah yang jauh lebih baik bagi bangsa, namun tentu aspirasi mereka sama sekali tidak akan bisa terlaksana dan hanya berakhir menjadi angan-angan semata karena justru sama sekali tidak diimbangi dengan sebuah tindakan nyata, yakni hadir dan melakukan pemungutan suara dalam Pemilu 2024 nanti.

Oleh sebeb itu, untuk para PPK dan PPS sendiri, mereka juga harus terus menggalakkan banyak sosialisasi kepada seluruh masyarakat pemilih aktif untuk bisa terus menggunakan hak suara yang mereka miliki. Karena tidak bisa dipungkiri pula bahwa peranan dari PPK dan PPS tidak bisa dianggap sebelah mata, karena mereka merupakan ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan warga pemilih.

Perlu diketahui, bahwa selama ini memang tindakan untuk tidak memilih atau menjadi golongan putih, terus saja menjadi momok atau buah simalakama yang memang sangat wajib untuk bisa ditolak secara bersama-sama oleh masyarakat, khususnya bagi warga yang tergabung ke dalam relawan demokrasi maupun juga hendaknya hal tersebut bisa ditolak oleh para penyelenggara pemilu sendiri.

Ketika banyak dilakukan upaya dan sosialisasi atau diskusi yang melibatkan para warga pemilih, maka sangat diharapkan hal itu mampu semakin membuka wawasan dari masyarakat yang memiliki hak suara, sehingga nantinya mampu mencetak adanya pemilih yang cerdas.

Di Indonesia sendiri, kehadiran para pemilih cerdas menjadi sangat penting pula karena para pemilih cerdas ini berarti mereka menggunakan hak suara mereka dengan penuh kesadaran dan juga penuh pertimbangan untuk benar-benar memilih siapa calon pemimpin yang dinilai sangatlah berkapabilitas untuk bisa memimpin bangsa ke depannya sehingga juga akan banyak mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Adanya sosialisasi yang terus digencarkan, termasuk juga pendidikan untuk para pemilih yang memiliki hak suara, tentunya akan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam turut merayakan semarak pesta demokrasi Pemilu pada tahun 2024 mendatang.

Golongan Putih (Golput) sejatinya sama sekali bukanlah sebuah pilihan. Pasalnya, ketika masyarakat melakukan Golput, justru tindakan itu sama sekali tidaklah merubah apapun dan hasil akhir atau pemenang dari kontestasi Pemilu juga akan tetap ada dengan dihitung berapa jumlah masyarakat yang melakukan pemilihan. Jika memang ingin adanya sebuah perubahan pada bangsa ini, maka seluruh masyarakat hendaknya bisa melawan dan menolak seluruh gerakan Golput demi Indonesia yang lebih baik.

Bersinergi Melawan Hasutan Golput Jelang Pemilu

Redaksi Senin, 05 Juni 2023

5 Anggota KKB Pimpinan Yotam Bugiangge Ditangkap Aparat Gabungan di Nduga

Aparat keamanan gabungan kembali menangkap lima orang yang diduga merupakan bagian dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Yotam Bugiangge di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Selasa (30/5/2023).

Sehari sebelumnya, aparat keamanan menangkap dua orang yang diduga terkait KKB, salah satunya sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus pembunuhan 11 warga di Kampung Nogolait pada Juli 2022.

"Ini adalah bagian dari proses penegakan hukum yang sudah diperintahkan oleh Kapolda (Papua) untuk menangani kasus kriminal yang dilakukan KKB," ujar Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Penelewen melalui pesan singkat, Rabu (31/5/2023).

Kelima orang yang ditangkap adalah PB, AK, DB, JK dan PK. 

5 Anggota KKB Pimpinan Yotam Bugiangge Ditangkap Aparat Gabungan di Nduga

Redaksi Sabtu, 03 Juni 2023

KST Papua Menghambat Pembangunan dan Menyengsarakan Rakyat

 

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) menjadi musuh bersama karena sudah terlalu sering menyakiti masyarakat Papua. Mereka membuat warga sipil sengsara karena menyerang dengan membabi-buta. KST wajib diberantas karena juga menghambat pembangunan di Bumi Cendrawasih. Jika pembangunan terhambat maka rakyat yang dirugikan karena tidak bisa menggunakan infrastruktur.

KST adalah organisasi dibawah OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang terkenal karena kekejamannya. Mereka tak segan melakukan kekejian, baik kepada aparat maupun warga sipil Papua. Semua ancaman dilakukan, karena mereka berkeyakinan untuk bersatu membentuk Negara Federal Papua Barat dan ingin keluar dari NKRI dan pemerintah Indonesia dianggap sebagai musuh.

KST wajib diberantas karena menyabotase pembangunan infrastruktur di Papua. Padahal pembangunan infrastruktur sangat diperlukan, untuk mendukung mobilitas rakyat dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga di Bumi Cendrawasih. Namun KST selalu menyerang dengan membabi-buta dan merugikan masyarakat Papua.

Kepala Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia Muhammad Syauqillah menilai rentetan aksi teror oleh kelompok kriminal bersenjata akan terus menghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat di Papua. Padahal warga perlu melihat bagaimana masa depan pembangunan Papua seperti apa kedepannya. Kalau misalkan terus-menerus ada konflik seperti ini, masyarakat Papua mengalami hambatan dalam membangun wilayahnya.

Syauqillah melanjutkan, kondisi tersebut kian menambah urgensi penanganan masalah KKB, terutama di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah demi kesejahteraan Papua. Aksi teror yang dilancarkan oleh KKB tidak sejalan dengan kerangka pembangunan Papua yang sejatinya diperuntukkan masyarakat Papua itu sendiri.

Artinya, ketika pembangunan macet, secara jangka panjang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Papua. Misalkan, akses jalan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Setidaknya masyarakat Papua itu, dengan aksi kekerasan yang terjadi di Papua, yang terkena dampak tentunya adalah masyarakat Papua. Rakyat Papua atau siapapun yang ada di Papua itu akan terkena dampak negatifnya.

Teror KST menghambat pembangunan di Papua dan mereka makin beringas, serta masuk mengancam para pekerja di Jalan Trans Papua sampai ketakutan. Akhirnya agar proyek cepat selesai, para pekerja dikawal oleh aparat keamanan. Jalan ini memang belum sepenuhnya selesai dan serangan KST menghambat pembangunan infrastruktur penting di Papua.

Padahal Jalan Trans Papua sangat penting bagi aktivitas mobilitas rakyat Papua, dan harus diselesaikan sampai 100% jadi. Jika ada serangan KST maka pembangunan akan tidak sesuai jadwal dan merugikan, dan dana yang dibutuhkan akan lebih besar lagi. Baik pemerintah maupun rakyat Papua akan sama-sama dirugikan oleh KST.

Penangkapan KST jadi agenda wajib bagi aparat keamanan di Papua, karena mereka menghambat pembangunan. Aparat berjaga demi keselamatan rakyat dan para pekerja, agar proses pembangunan infrastruktur tepat waktu. 

KST juga menghambat pembangunan di bidang pendidikan, karena mereka menembak para guru dan membakar gedung sekolah. Padahal jika tidak ada pendidikan, anak-anak Papua bisa suram masa depannya. Mereka jelas salah karena pendidikan sangat penting, agar orang asli Papua terus maju dan lebih sejahtera karena memiliki ijazah tinggi.

Sungguh tidak habis pikir, mengapa KST menghambat pembangunan? Padahal jika ada pembangunan infrastruktur, yang menikmati fasilitasnya adalah rakyat. Sungguh aneh ketika mereka menuduh Indonesia menjajah Papua, karena jika menjajah tentu tidak akan ada jembatan dan jalan raya yang representatif.

Sementara itu, politisi Jan Christian Arebo menyatakan bahwa warga Papua sejatinya tidak ada yang menolak pembangunan infrastruktur. Mereka tidak anti pendatang dan tidak anti investasi. Untuk itu, pembangunan oleh pemerintah Indonesia harus tetap berjalan terus untuk mewujudkan rasa keadilan sosial.

Jan Christian Arebo melanjutkan, ia menilai proyek pembangunan yang sedang berjalan adalah penyempurnaan konektivitas di Tanah Papua baik trans Papua maupun jaringan telekomunikasi.

Dalam artian, pembangunan di Papua tak hanya untuk infrastruktur jalan raya, tetapi juga proyek telekomunikasi.  Jika tower BTS dibangun diperbaiki maka akan lebih bagus lagi untuk memancarkan sinyal. Akan tetapi usaha itu malah dihalangi oleh KST dan mereka menyerang para pekerjanya, bahkan hingga merusak dan membakar sejumlah BTS. Berarti mereka tidak suka akan kemajuan di Bumi Cendrawasih, karena tower tidak jadi baik dan akhirnya komunikasi pun memburuk.

Padahal sinyal amat diperlukan, tidak hanya untuk komunikasi antar warga, tetapi juga untuk anak sekolah. Ketika kasus corona naik lagi, maka mereka sekolah online lagi. Jadi para guru dan murid butuh sinyal untuk sesi zoom atau mengirim tugas-tugas via wa. Akan tetapi niat mereka untuk menuntut ilmu malah dihalangi oleh KST.

KST terbukti menghambat pembangunan dan tidak ingin warga Papua maju. Penyebabnya karena mereka menghalangi pembangunan infrastruktur, baik jalan raya maupun tower komunikasi. Oleh karena itu KST wajib diberantas karena mereka menghalangi pembangunan di Papua, padahal sangat dibutuhkan warga agar kesejahteraannya terus meningkat.

KST Papua Menghambat Pembangunan dan Menyengsarakan Rakyat

Redaksi Senin, 29 Mei 2023

Akademisi Sosialisasi KUHP Baru, Hindari Salah Tafsir

  

Jakarta - Guru Besar Universitas Negeri Semarang (Unnes) Prof. Benny Riyanto, menyebut kehadiran KUHP baru patut disambut baik dan wajib disosialisasikan sebelum berlaku efektif pada tiga tahun ke depan setelah diundangkan.

Hal itu di disampaikan dalam acara Sosialisasi KUHP yang digelar oleh Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) bersama Universitas Andalas di Hotel Santika, Kota Padang, Sumatera Barat.

"KUHP nasional ini akan mulai berlaku efektif tiga tahun terhitung sejak diundangkan. Selama masa transisi itu, kita akan terus mensosialisasikan substansi KUHP ini kepada seluruh masyarakat serta aparat penegak hukum agar tidak terjadi salah penafsiran serta meminimalisir penyalahgunaan kewenangan,” ujar Prof Benny dalam keterangan pers diterima, Jumat (13/1/2023).

Selain sosialisasi, Prof Benny juga mengusulkan perlunya training of trainers agar para akademisi, praktisi dan penegak hukum betul-betul menguasai norma, semangat, serta nilai-nilai yang dikandung KUHP nasional ini.

“Ini merupakan sarana pemahaman kepada para stakeholder yang terlibat, terutama penegak hukum. Karena ini kan merupakan suatu modernisasi sistem hukum Indonesia,” jelas dia.

Akademisi Sosialisasi KUHP Baru, Hindari Salah Tafsir

Redaksi Rabu, 24 Mei 2023