Berbagai Pihak Mendukung Kelancaran Pembangunan IKN Nusantara

 Pembangunan IKN sedang dalam proses dan ditargetkan pada pertengahan tahun 2024, Istana Kepresidenan sudah selesai, karena akan dijadikan sebagai tempat pelakasanaan upacara Kemerdekaan 17 Agustus. Pembangunan IKN didukung oleh berbagai pihak. Dukungan mereka sangat penting karena akan melancarkan pembangunannya, dan IKN akan berdiri sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi.

Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia yang baru, akan dibangun di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan ini merupakan mega proyek sehingga butuh waktu bertahun-tahun. Masyarakat sangat terpukau dengan konsep IKN, yang walau belum selesai, sudah mengagumkan. IKN Nusantara bukan sekadar ibu kota biasa, bukan kota megapolitan dengan gedung raksasa seperti Jakarta, tetapi akan jadi green city yang canggih.

Berbagai pihak mendukung kelancaran pembangunan IKN Nusantara. Menjelang Ramadan 1444 H, Gerakan Pemuda Ansor bersama Banser NU Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara menggelar Silaturahmi & Istighosah,  di Pendopo Titik Nol, pada Minggu 19 Maret 2023. Kegiatan ini dirangkai deklarasi atau pernyataan sikap mendukung kelancaran pembangunan IKN Nusantara di Sepaku PPU yang aman dan kondusif.

Ketua PAC Ansor Sepaku Hendro Susilo menyatakan bahwa tujuan silaturahim ini adalah untuk mendekatkan diri seluruh komunitas di bawah naungan NU untuk bersinergi agar pembangunan IKN berjalan lancar aman dan kondusif. 

Hendro melanjutkan, ramadan harus disambut dengan suka cita, berzikir dan bersolawat bersama. Ia dan segenap jamaah juga meminta kepada pemerintah pusat agar bersinergi dengan Polda Kaltim untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram, sehingga pembangunan IKN berjalan lancar, sesuai dengan yang diharapkan oleh Presiden Jokowi dan seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam artian, warga asli Penajam Paser Utara mendukung pembangunan IKN. Mereka optimis jika Penajam diganti namanya jadi Nusantara dan dijadikan ibu kota Indonesia, maka daerah tersebut akan lebih maju. IKN Nusantara akan jadi kota yang canggih dan memajukan Kalimantan, terutama di wilayah Penajam, Sepaku, dan sekitarnya. 

Dengan dukungan dari warga asli Penajam Paser Utara maka sangat baik dampaknya, karena pembangunan proyek-proyek IKN akan berjalan dengan lancar. Penduduk Penajam Paser Utara tidak terganggu ketika ada truk dan alat berat yang melewati wilayah mereka. Masyarakat juga tidak keberatan dengan IKN, malah merasa senang karena daerahnya makin maju dan infrastrukturnya ditambah (berupa jalan raya dan Bendungan Sepaku).

Dukungan dari masyarakat sangat berarti dan mereka tidak menentang proyek pembangunan IKN sama sekali, apalagi mengadakan demo untuk melawannya. Kalaupun ada oknum yang memprovokasi agar mengadakan unjuk rasa, tidak dihiraukan.

Sementara itu, dukungan juga hadir dari tokoh masyarakat Dayak. Tokoh adat Dayak Kenyah sekaligus sesepuh di Kalimantan Timur, Drs Laden Mering, S.H, M.H menyatakan bahwa Suku Dayak sangat mendukung pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Tidak ada masyarakat yang menentangnya. Laden juga berharap ada tokoh Dayak yang duduk dan terlibat dalam pembangunan ibu kota baru karena bisa motor penggerak pembangunannya.

Dalam artian, pemindahan ibu kota negara didukung penuh oleh banyak pihak. Tak hanya pemerintah daerah di Penajam Paser Utara, tetapi juga masyarakat Dayak sebagai warga asli Kalimantan Timur. Jika ada dukungan maka pemindahan dipastikan akan berjalan dengan mulus karena tidak ada konflik.

Upaya untuk meminimalisir konflik memang sangat penting karena jangan sampai pemindahan malah berujung perang antar suku. Jika ada dukungan dari warga Dayak sendiri maka tidak akan ada gesekan karena SARA atau tawuran karena persaingan antara warga pendatang dan penduduk asli.

Sementara itu, dukungan juga muncul dari tokoh masyarakat Kutai. Haji Aji Pangeran Haryo Kusumo Puger, Anggota Dewan Penasehat Kesultanan Kutai Kartanegara, menyatakan bahwa Kesultanan mendukung pembangunan ibu kota negara di Penajam Paser Utara. Akan tetapi perlu diingat untuk tidak menyisihkan budaya daerah. Dengan adanya ibu kota negara di Borneo maka akan memperkuat budaya bangsa dan saling menghormati serta mempererat silaturahmi.

H Aji Pangeran Haryo Kusumo Puger menambahkan, pemerintah wajib memperhatikan tanah adat karena merupakan warisan nenek moyang. Sebagian tanah adat Kesultanan Kutai Kartanegara diberikan dengan sukarela untuk dijadikan wilayah ibu kota negara baru.

Dalam artian, pihak Kesultanan Kutai Kertanegara sudah berbaik hati dalam memberikan tanah adatnya, karena mereka rela berkorban demi kemajuan Indonesia. Akan tetapi tanaha dat tersebut harus benar-benar dirawat. Karena itu, tanah harus digunakan sebagai mana fungsinya dan jangan sampai malah disalahgunakan.

Dukungan dari masyarakat Dayak dan Kutai Kartanegara amat berharga karena mereka sebagai suku-suku asli yang tinggal di Kalimantan bertindak sebagai tuan rumah. Pemerintah memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kerajaan tersebut, akan tetapi saling menghormati, sehingga terjadi kerja sama yang saling menguntungkan.

Berbagai pihak mendukung kelancaran pembangunan IKN Nusantara, mulai dari warga sipil hingga tokoh adat. Dukungan mereka sangat berarti karena akan melancarkan proyek pembangunan IKN Nusantara. Tidak ada warga yang menentang pembangunan IKN karena sadar bahwa wilayah Penajam Paser Utara akan makin maju jika menjadi tempat ibu kota Indonesia yang baru.

Berbagai Pihak Mendukung Kelancaran Pembangunan IKN Nusantara

Redaksi Minggu, 02 April 2023

KST Papua Menghambat Pembangunan dan Menyengsarakan Rakyat

 Kelompok Separatis dan Teroris (KST) menjadi musuh bersama karena sudah terlalu sering menyakiti masyarakat Papua. Mereka membuat warga sipil sengsara karena menyerang dengan membabi-buta. KST wajib diberantas karena juga menghambat pembangunan di Bumi Cendrawasih. Jika pembangunan terhambat maka rakyat yang dirugikan karena tidak bisa menggunakan infrastruktur.

KST adalah organisasi dibawah OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang terkenal karena kekejamannya. Mereka tak segan melakukan kekejian, baik kepada aparat maupun warga sipil Papua. Semua ancaman dilakukan, karena mereka berkeyakinan untuk bersatu membentuk Negara Federal Papua Barat dan ingin keluar dari NKRI dan pemerintah Indonesia dianggap sebagai musuh.

KST wajib diberantas karena menyabotase pembangunan infrastruktur di Papua. Padahal pembangunan infrastruktur sangat diperlukan, untuk mendukung mobilitas rakyat dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga di Bumi Cendrawasih. Namun KST selalu menyerang dengan membabi-buta dan merugikan masyarakat Papua.

Kepala Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia Muhammad Syauqillah menilai rentetan aksi teror oleh kelompok kriminal bersenjata akan terus menghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat di Papua. Padahal warga perlu melihat bagaimana masa depan pembangunan Papua seperti apa kedepannya. Kalau misalkan terus-menerus ada konflik seperti ini, masyarakat Papua mengalami hambatan dalam membangun wilayahnya.

Syauqillah melanjutkan, kondisi tersebut kian menambah urgensi penanganan masalah KKB, terutama di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah demi kesejahteraan Papua. Aksi teror yang dilancarkan oleh KKB tidak sejalan dengan kerangka pembangunan Papua yang sejatinya diperuntukkan masyarakat Papua itu sendiri.

Artinya, ketika pembangunan macet, secara jangka panjang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Papua. Misalkan, akses jalan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Setidaknya masyarakat Papua itu, dengan aksi kekerasan yang terjadi di Papua, yang terkena dampak tentunya adalah masyarakat Papua. Rakyat Papua atau siapapun yang ada di Papua itu akan terkena dampak negatifnya.

Teror KST menghambat pembangunan di Papua dan mereka makin beringas, serta masuk mengancam para pekerja di Jalan Trans Papua sampai ketakutan. Akhirnya agar proyek cepat selesai, para pekerja dikawal oleh aparat keamanan. Jalan ini memang belum sepenuhnya selesai dan serangan KST menghambat pembangunan infrastruktur penting di Papua.

Padahal Jalan Trans Papua sangat penting bagi aktivitas mobilitas rakyat Papua, dan harus diselesaikan sampai 100% jadi. Jika ada serangan KST maka pembangunan akan tidak sesuai jadwal dan merugikan, dan dana yang dibutuhkan akan lebih besar lagi. Baik pemerintah maupun rakyat Papua akan sama-sama dirugikan oleh KST.

Penangkapan KST jadi agenda wajib bagi aparat keamanan di Papua, karena mereka menghambat pembangunan. Aparat berjaga demi keselamatan rakyat dan para pekerja, agar proses pembangunan infrastruktur tepat waktu. 

KST juga menghambat pembangunan di bidang pendidikan, karena mereka menembak para guru dan membakar gedung sekolah. Padahal jika tidak ada pendidikan, anak-anak Papua bisa suram masa depannya. Mereka jelas salah karena pendidikan sangat penting, agar orang asli Papua terus maju dan lebih sejahtera karena memiliki ijazah tinggi.

Sungguh tidak habis pikir, mengapa KST menghambat pembangunan? Padahal jika ada pembangunan infrastruktur, yang menikmati fasilitasnya adalah rakyat. Sungguh aneh ketika mereka menuduh Indonesia menjajah Papua, karena jika menjajah tentu tidak akan ada jembatan dan jalan raya yang representatif.

Sementara itu, politisi Jan Christian Arebo menyatakan bahwa warga Papua sejatinya tidak ada yang menolak pembangunan infrastruktur. Mereka tidak anti pendatang dan tidak anti investasi. Untuk itu, pembangunan oleh pemerintah Indonesia harus tetap berjalan terus untuk mewujudkan rasa keadilan sosial.

Jan Christian Arebo melanjutkan, ia menilai proyek pembangunan yang sedang berjalan adalah penyempurnaan konektivitas di Tanah Papua baik trans Papua maupun jaringan telekomunikasi.

Dalam artian, pembangunan di Papua tak hanya untuk infrastruktur jalan raya, tetapi juga proyek telekomunikasi.  Jika tower BTS dibangun diperbaiki maka akan lebih bagus lagi untuk memancarkan sinyal. Akan tetapi usaha itu malah dihalangi oleh KST dan mereka menyerang para pekerjanya, bahkan hingga merusak dan membakar sejumlah BTS. Berarti mereka tidak suka akan kemajuan di Bumi Cendrawasih, karena tower tidak jadi baik dan akhirnya komunikasi pun memburuk.

Padahal sinyal amat diperlukan, tidak hanya untuk komunikasi antar warga, tetapi juga untuk anak sekolah. Ketika kasus corona naik lagi, maka mereka sekolah online lagi. Jadi para guru dan murid butuh sinyal untuk sesi zoom atau mengirim tugas-tugas via wa. Akan tetapi niat mereka untuk menuntut ilmu malah dihalangi oleh KST.

KST terbukti menghambat pembangunan dan tidak ingin warga Papua maju. Penyebabnya karena mereka menghalangi pembangunan infrastruktur, baik jalan raya maupun tower komunikasi. Oleh karena itu KST wajib diberantas karena mereka menghalangi pembangunan di Papua, padahal sangat dibutuhkan warga agar kesejahteraannya terus meningkat.

KST Papua Menghambat Pembangunan dan Menyengsarakan Rakyat

Redaksi Jumat, 31 Maret 2023

Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi

 

Kondisi ekonomi dunia yang saat ini tengah menjadi sorotan setelah badai krisis yang menerpa eropa, hal ini akan memberikan dampak sedikitnya kepada Indonesia, namun Indonesia dipercaya akan mampu terus bangkit jika mampu berkonsentrasi pada pemberdayaan produk-produk domestik dan terus melakukan pembangunan infrastruktur berkualitas sehingga Indonesia mampu melakukan pemerataan kesejahteraan rakyatnya.

 

Kepala Badan Pembinaan (BP) Konstruksi, Bambang Goeritno menyampaikan hal tersebut pada Rapat Koordinasi (Rako)r Pembina Jasa Konstruksi Regional Tingkat Provinsi Wilayah Barat, Kamis (24/5), di Bandung, Jawa Barat.

 

Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha.

 

Beberapa permasalahan sektor jasa konstruksi nasional  sendiri diantaranya seperti, tenaga kerja konstruksi yang belum memiliki kompetensi proporsional sesuai dengan kenaikan anggaran, kompetensi dan kualitas badan usaha sebagai penyedia jasa di Indonesia, serta kebijakan dan pengaturan untuk mendukung berbagai upaya percepatan pembangunan.

 

��SSebagai Pembina konstruksi kita harus mempersiapkan perangkat pendukung yang memadai untuk menunjang pembangunan insfrastruktur, semua harus bisa kita atasi bersama,��� Ujar Bambang Goeritno.

 

Rakornas Regional ini merupakan kesempatan pembina jasa konstruksi regional wilayah barat untuk menyamakan presepsi menuju ��SPeningkatan Kapasitas Kelembagaan jasa Konstruksi��� hal tersebut sebagai upaya untuk membangun budaya kerja positif yang mengintegrasikan antara pelayanan prima, kompetensi, kemauan, kesejahteraan dan kesinambungan sebagai kata-kata kunci di setiap level pembinaan konstruksi, baik di pusat maupun daerah (dnd).

Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Redaksi Rabu, 29 Maret 2023

UU Cipta Kerja Solusi Atasi Birokrasi Berkepanjangan di Indonesia

 Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR merupakan solusi konkret yang mampu mendobrak birokrasi di Indonesia yang selama ini terlalu berbelit dan berkepanjangan, dan hal ini yang membuat para pelaku di dunia usaha menjadi sulit. Maka dari itu Pemerintah berupaya mempermudah dunia usaha dan kegiatan ekonomi dengan memangkas seluruh birokrasi.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), dan akhirnya disahkan oleh DPR menjadi UU pada 21 Maret 2023. 
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan penerbitan Perppu tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan yang mendesak. Perppu ini dinilai mampu mengantisipasi kondisi global, baik yang terkait dengan perekonomian maupun kondisi geopolitik. 
Menurutnya memang pemerintah harus bisa dengan cepat melakukan antisipasi akan kondisi global untuk bisa segera menghadapi adanya resesi global, peningkatan inflasi hingga ancaman stagflasi. Terlebih, sampai saat ini konflik Rusia dengan Ukraina masih belum menunjukkan akhir, ditambah juga adanya ancaman akan krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan hingga perubahan iklim.
Airlangga juga menyampaikan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja sangat memengaruhi perilaku dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri. Di sisi lain, pemerintah terus berupaya untuk menjaring investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi.  Oleh karena itu, keberadaan Perppu ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, termasuk bagi pelaku usaha.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa fundamental dari adanya Perppu Cipta Kerja adalah untuk bisa mengubah bagaimana cara kerja birokrasi di Indonesia. Menurutnya, hal utama yang harus berubah di Tanah Air adalah birokrasinya. diharapkan adanya birokrasi yang memang mampu mengerti bagaimana dunia usaha, birokrasi yang sangat memahami perekonomian.
Wamenkeu juga menegaskan perubahan cara kerja birokrasi dilakukan agar dunia usaha bisa lebih berkembang, melakukan usahanya dengan nyaman, beroperasi dengan baik, dan kemudian menyerap tenaga kerja.
Tentunya dengan adanya birokrasi yang sangat berpihak pada kemudahan dunia usaha dan juga mengerti perekonomian, maka hal tersebut akan berpengaruh pada banyaknya penyerapan tenaga kerja di Tanah Air karena para pelaku UMKM dan usaha lainnya akan sangat terbantu.
Bukan hanya mampu memperbanyak penyerapan angka tenaga kerja saja, dengan kemudahan tersebut para pelaku usaha bisa dibantu dengan memenuhi seluruh ketentuan yang ada, sehingga mereka bisa terdaftar secara resmi, bisa pula merekrut tenaga kerja dengan baik dan memiliki kepastian hukum. Termasuk juga, para pelaku usaha ini akan mampu melakukan seluruh operasional dunia usahanya dengan sesuai ketentuan yang berlaku.
UU Cipta Kerja yang telah disahkan dari Perppu Ciptaker ini mencakup berbagai macam bidang, seperti pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, pertanahan, perkeretaapian, kerumahsakitan, perumahan, hingga lingkungan hidup. Untuk itu, Wamenkeu berpesan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk me-review kembali kebijakan dan peraturan di masing-masing K/L untuk membuat dunia usaha lebih berkembang pesat.
Bahkan, Suahasil kembali menegaskan bahwa memang hal paling penting harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah adalah terkait masalah birokrasi. Menurutnya, harus ada banyak kajian ulang mengenai apa saja yang bisa dilakukan untuk membuat dunia usaha di Indonesia lebih berkembang dengan pesat.
Wamenkeu meminta pemerintah daerah dapat bersinergi dengan K/L teknis di pemerintah pusat untuk bisa mendorong perkembangan dunia usaha di daerahnya masing-masing. Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan apabila jika kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan baik dan berkembang dengan pesat, maka tentunya pemulihan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga akan turut meningkat.
Tidak ketinggalan, Suahasil juga menyampaikan apresiasinya kepada pelaku dunia usaha yang telah memberikan masukan kepada pemerintah mengenai Perppu Cipta Kerja agar lebih mengakomodasi kebutuhan dunia usaha. Baginya, banyak masukan tersebut memang harus dikaji ulang dan menjadi bahan untuk pertimbangan bagaimana cara membuat dunia usaha semakin berkembang.
Kini UU Cipta Kerja diyakini bisa mengubah cara kerja birokrasi yang pada akhirnya mengubah persepsi dunia mengenai bisnis yang akan dijalankan di Indonesia dalam arti luas. Bukan hanya bisnis keuangan atau kegiatan berdagang.
Sejauh ini, memang untuk bisa mengurus suatu izin usaha atau mendirikan PT tertentu harus mengalami dan melewati perizinan atau birokrasi yang bisa dikatakan cukup berbelit dan terlalu panjang. Maka dari itu, Pemerintah berupaya untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku di dunia usaha dengan menggunakan UU Cipta Kerja mampu menjadi solusi mengatasi birokrasi berkepanjangan di Tanah Air sebelumnya.

UU Cipta Kerja Solusi Atasi Birokrasi Berkepanjangan di Indonesia

Redaksi Selasa, 28 Maret 2023

Presiden Jokowi Tinjau Food Estate di Keerom Papua

Presiden Joko Widodo meninjau lumbung pangan atau food estate dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pada Selasa, 21 Maret 2023. Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan sekitar 10 ribu hektare untuk penanaman jagung di tempat tersebut.

“Kita di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, di sini akan disiapkan kurang lebih 10 ribu hektare untuk penanaman jagung. Tapi sekarang yang sudah disiapkan land clearing, kemudian pengolahan tanah baru 500 hektare, tahun depan 2.500 hektare. Tetapi yang ditanam hari ini baru 100 hektare,” ujar Presiden dalam keterangannya selepas peninjauan.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa dari hasil penanaman hari ini diharapkan pada bulan Juni sudah panen yang pertama. Presiden sendiri melihat lahan di Papua tersebut sangat layak untuk ditanami jagung antara lain karena kontur tanahnya yang rata.

“Saya lihat ini feasible karena tanahnya rata, datar, hanya memang tidak mungkin sekali tanam bisa menghasilkan kayak di Jawa 10 atau 11 ton. Mungkin pertama enggak apa-apa 4 ton atau 5 ton, saya kira baik. Nanti penanaman kedua naik lagi menjadi 6 ton, yang ketiga baru–biasanya setelah ketiga itu baru berada pada posisi yang baik,” jelasnya.

Kepala Negara kemudian berpesan kepada Menteri Pertanian dan Bupati Keerom agar menentukan secara jelas terkait pembeli atau offtaker jagung tersebut. Demikian juga dengan pengeringnya, pascapanennya, hingga penentuan harganya, agar petani tidak ada yang dirugikan setelah panen.

“Pascapanennya seperti apa harus jelas, harganya berapa harus jelas semuanya sehingga petani jangan sampai nanti dirugikan setelah panen. Harus dipastikan, sehingga kita akan coba dulu 100 (hektare), 100 (hektare) itu kalau per hektare dapat 5 ton berarti sudah 500 ton, itu gede banget kalau jagung,” imbuhnya.

Presiden sendiri menilai bahwa kebutuhan jagung untuk suplai pakan ternak di Papua sendiri masih kurang, baik untuk ayam petelur, ayam pedaging, maupun untuk babi dan sapi. Oleh karena itu, Presiden mendorong agar hasil dari penanaman jagung di food estate tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak di Papua.

“Kalau dibawa ke Jawa juga ongkosnya cukup mahal sehingga memang harus dipakai untuk tanah Papua, Papua dan Papua Barat,” ucapnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Plh. Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, dan Bupati Keerom Piter Gusbager.

Presiden Jokowi Tinjau Food Estate di Keerom Papua

Redaksi Sabtu, 25 Maret 2023

Pemerintah siap beri subsidi untuk stabilkan harga bahan pokok

 

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah siap memberikan subsidi apabila harga bahan pokok meningkat jelang Ramadhan dan Lebaran.

Zulkifli mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara berkala memantau harga bahan pokok guna mengantisipasi adanya kenaikan harga.

"Kalau harga naik, maka pemerintah akan bantu subsidi transportasinya. Kalau naik lagi, maka pemerintah akan bantu subsidi harganya dari dana APBD yang 2 persen itu, dari anggaran rencana tidak terduga," ujar Zulkifli usai menghadiri pembukaan Bulan Literasi Kripto di Jakarta, Kamis.

Zulkifli mengatakan setiap pekan pihaknya selalu berkoordinasi dengan Kemendagri untuk memantau harga bahan pokok seperti beras, kedelai, minyak, bawang dan cabai.

"Kita memang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum Ramadhan karena ini penting sekali. Sekarang tiap Senin, kami dan Kemendagri rapat memonitor ini. Saya udah bikin pos-posnya, beras, kedelai, minyak, bawang, cabai, itu persiapan untuk Lebaran," kata Zulkifli.

Sementara itu, Zulkifli mengatakan Kemendag telah meminta Bulog untuk melepas stok beras ke pasar guna menstabilkan harga. Bulog diminta untuk menjual beras tanpa menggunakan perantara.

"Kemarin kita sudah rapat, ini kan tugas Bulog untuk melepas stoknya sampai ke pasar karena kalau pakai perantara lagi nanti jualnya, kan Bulog jual Rp8.200 harusnya di pasar paling mahal Rp9.450. Tapi berasnya Bulog kan bagus, kalau beras Bulog bagus dan dibeli oleh pelaku besar lagi kan nanti dijual akan mahal lagi," ujar Zulkifli.

Lebih lanjut, Zulkifli mengatakan Bulog akan menyalurkan 300 ribu ton beras pada 16 Februari. Ini merupakan upaya untuk menstabilkan harga beras. Sementara itu Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat melakukan pengawasan antisipasi potensi penimbunan kebutuhan pokok masyarakat karena kini sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga.

Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan pihaknya melalui Satgas Pangan rutin melakukan pengecekan ketersediaan stok kebutuhan pokok masyarakat. Hal itu, kata dia, sudah menjadi atensi dari Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana.
 
"Dari beberapa wilayah sudah dilakukan pengawasan terkait dengan kondisi itu," kata Ibrahim di Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Menurutnya dari seluruh kebutuhan pokok, yang kini paling diperhatikan yakni terkait kelangkaan produk MinyaKita. Karena menurutnya produk itu memang mengalami kelangkaan di pasaran.
 
Namun sejauh ini, kata dia, belum ada informasi atau pihak yang terbukti telah melakukan penimbunan komoditas. Meski begitu, polisi menurutnya terus menyelidiki potensi penimbunan itu.
 
Dia pun mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan secara resmi apabila mengetahui adanya upaya penimbunan kebutuhan pokok, seperti minyak, beras, gula, ataupun komoditas lainnya.
"Kalau ada informasi yang dicurigai adanya penimbunan, agar segera melaporkan ke kita secara resmi. Jadi tidak hanya berpolemik dengan diksi yang belum jelas," katanya.

Pemerintah siap beri subsidi untuk stabilkan harga bahan pokok

Redaksi Jumat, 24 Maret 2023

Presiden Minta TNI Polri Kawal Pembangunan untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama jajaran pengamanan wilayah Provinsi Papua pada Senin, 20 Maret 2023, di Ruang Cendrawasih, Swiss-belhotel Jayapura, Kota Jayapura. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri turut mengawal pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua.

“Beliau mengingatkan kepada kita untuk bekerja secara lebih terintegrasi antara program-program pusat dengan program-program daerah, sehingga TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua,” ucap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangannya usai pertemuan.

Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan tersebut salah satunya melalui dukungan dalam pembangunan di wilayah Papua. “Baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pemekaran, semuanya bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam kesempatan yang sama menuturkan bahwa TNI akan terus berkolaborasi bersama Polri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui operasi penegakan hukum.

“Pasukan TNI yang berada di Papua ini dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri,” tutur Panglima TNI.

Menurut Panglima, saat ini jumlah pasukan TNI di wilayah Papua dinilai masih mencukupi untuk melaksanakan operasi penegakan hukum tersebut.

“TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang ini (operasi) tergelar baik dengan (pasukan) organik maupun yang didatangkan dari luar Papua,” tandasnya.

Selain itu, Panglima TNI menyampaikan bahwa pihaknya mendorong pelaksanaan operasi pasukan pengamanan masyarakat (Pam) baik di perbatasan darat maupun laut yang berada di wilayah Papua.

“Selain Pam perbatasan darat, perbatasan laut juga mengadakan operasi mem-backup Polri dalam rangka penegakan hukum,” jelasnya.

Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Presiden Minta TNI Polri Kawal Pembangunan untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua

Redaksi Rabu, 22 Maret 2023