Tembolak News

KOMPAS.com - Sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus utama di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas dan merangsang pertumbuhan ekonomi di pelbagai wilayah tanah air. Presiden Jokowi menekankan bahwa program pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari implementasi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Jadi, pembangunan tidak lagi terfokus di Jawa saja, melainkan di seluruh daerah di Indonesia. "Dalam lima tahun ini kita dalam proses berjalan membangun sebuah fondasi sebagai syarat pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkualitas, yaitu pembangunan infrastruktur," ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutannya di acara Deklarasi Pengusaha Pekerja Pro Jokowi (Kerjo) di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (21/3/2019). Maka dari itu, kata Jokowi, hampir tiap hari dirinya berada di lapangan untuk memastikan setiap proyek dan pembangunan itu berjalan. Salah satu pembangun yang dikebut oleh pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi, adalah pembangunan infastruktur berupa jalan dan jembatan. Tujuannya supaya dapat menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lain. Dengan konektivitas antar daerah, diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga untuk memudahkan mobilitas manusia dan barang, serta membuat harga bahan pokok semakin terjangkau. Saat ini, total jalan nasional yang dibangun dari tahun 2015 hingga 2018, mencapai 3.387 kilometer (km).Pembangunan jalan nasional akan berlanjut hingga tahun 2019, dengan penambahan 732 km. Dengan demikian, total jalan nasional yang terbangun selama pemerintahan Jokowi (2014-2019) mencapai 4.119 km. Di sisi lainnya pemerintah pun telah membangun jalan tol sepanjang 782 km dalam kurun empat (4) tahun terakhir. Pembangunannya terus berlanjut hingga saat ini, dengan target pembangunan sepanjang 1.070 kilometer pada 2019.

Sementara itu, total pembangunan jalan tol di masa pemerintahan Jokowi, tercatat mencapai 1.852 km. Adapun jembatan yang telah terbangun pada periode 2015 hingga 2018, mencapai 41.063 meter. Jumlah tersebut akan ditambah 10.029 meter pada tahun ini. Lebih dari itu, Jokowi berkomitmen pula untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Salah satunya, dengan membangun jembatan gantung di daerah-daerah terpencil. Pada 2015-2018, pemerintah telah membangun 164 unit jembatan gantung dan ditargetkan akan menjadi sebanyak 330 pada akhir 2019. "Memang membangun infrastruktur pasti ada pahit dan sakitnya. Tapi inilah (infrastruktur) obat bagi ekonomi ke depan kita," ucap Jokowi dalam Deklarasi Pengusaha Pekerja Pro Jokowi (Kerjo) seperti dalam keterangan tertulisnya. Bapak, ibu, dan saudara sekalian pun, lanjut Jokowi harus meyakini bahwa infrastruktur adalah mutlak sebagai syarat fondasi pertumbuhan ekonomi di mana pun. Infrastruktur juga untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam rangka competitiveness RI. Tak hanya itu, Jokowi menyampaikan, infrastruktur juga dibutuhkan untuk pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam laporannya Global Competitiveness Index 2018, dalam penilaian indeks daya saing infrastruktur, World Economic Forum (WEF) mencatat Indonesia menempati ranking ke-71 dari 140 negara. Dengan ranking tengah tersebut, Indonesia mendapatkan skor 66,8 dari skala 0-100.

Alasan Pemerintah Jokowi-JK Fokus Bangun Infrastruktur

Redaksi Minggu, 16 April 2023

Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) berupa kabupaten baru sangat didukung oleh tokoh intelektual. Dengan hadirnya DOB tersebut maka masyarakatnya akan makin maju. Jika ada kabupaten baru maka ada dana APBD tambahan sehingga bisa menambah anggaran untuk pembangunan di Papua, sehingga warganya makin makmur.

Penambahan provinsi di Papua adalah permintaan rakyat dang dikabulkan pemerintah tahun 2022. Pemerintah menilai bahwa Papua memang butuh provinsi baru agar mempermudah pelayanan publik dan mendorong kesejahteraan rakyat. Setelah itu, masyarakat meminta DOB baru berupa kabupaten, agar pembangunan di sana lebih masif lagi.

Kedua kabupaten yang diusulkan adalah Kabupaten Mare dan Kabupaten Maybrat Sau, yang terletak di Provinsi Papua Barat Daya. Tokoh intelektual Mare, Agustinus Semunya, S.H. menyatakan bahwa ia memberi apresiasi kepada Komisi II DPR RI dalam usulan DOB Maybrat Sau dan Mare. DOB itu sangat membantu untuk segala kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Agustinus melanjutkan, sebagai tokoh muda Mare, ia mendukung penuh atas DOB Maybrat Sau dan Mare. Ia mengimbau tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh agama untuk bersatu menjemput DOB baru untuk perubahan positif. Masyarakat akar rumput di Mare mendukung penuh DOB Mare. Hal ini akan berdampak dan membantu masyarakat dalam rentang kendali dan pelayanan pembangunan di Mare.

Dalam artian, penambahan kabupaten baru juga berpengaruh positif terhadap masyarakat, tak hanya penambahan provinsi baru. Penyebabnya karena saat ada kabupaten baru maka jarak antara kantor bupati dengan masyarakat sehingga ia bisa lebih mendengar suara rakyatnya, yang ingin pembangunan dilaksanakan dengan maksimal.

Saat ini Kabupaten Maybrat memiliki luas 5.461 km2. Dengan wilayah sebesar itu maka wajar jika masyarakatnya meminta pemekaran wilayah. Ketika ada 2 kabupaten baru yang merupakan pemekaran dari Maybrat maka jarak antara pemerintah kabupaten dengan rakyat makin dekat sehingga mempermudah pengaturannya.

Misi otonomi khusus (otsus) adalah untuk kesejahteraan rakyat Papua sehingga pemekaran wilayah juga berfungsi demi kemaslahatan masyarakat di Bumi Cendrawasih. Apresiasi diberikan kepada pemerintah, terutama Presiden Jokowi, karena beliau benar-benar ingin agar rakyat Papua makmur berkat pemekaran wilayah.

Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, beliau sangat sering mengunjungi Papua, dan melihat sendiri realitanya. Untuk pemerataan pembangunan di Bumi Cendrawasih maka tidak ada cara lain kecuali pemekaran wilayah. Termasuk penambahan daerah otonomi baru berupa kabupaten baru di Mare, Maybrat.

Sementara itu, politisi Junimart Girsang menyatakan bahwa penambahan DOB adalah amanat dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Pemekaran wilayah boleh dilakukan dengan memperhatikan sejumlah hal.

Pemekaran wilayah akan mendongkrak kemajuan perekonomian karena bisa memicu efek domino positif. Jika ada provinsi baru maka akan ditambah pula infrastrukturnya dan yang paling gencar dibangun adalah jalan raya. Selain itu, sebenarnya infrastruktur yang paling dibutuhkan adalah listrik.

Masih ada segelintir desa di Papua yang belum memiliki aliran listrik. Bukan karena tidak ada sentuhan dari PLN, tetapi masyarakat luar Papua perlu mengetahui bahwa di sana kondisi geografisnya beda jauh dengan di Jawa. Ketika ada wilayah perbukitan dan pegunungan, atau di ujung pantai, tentu agak sulit untuk menyalurkan listrik.

Oleh karena itu jika ada pemekaran wilayah dan kabupaten baru maka ada penambahan dana APBD untuk DOB baru tersebut. Dana tersebut bisa sebagian dirupakan jadi proyek pengadaan listrik, sehingga seluruh wilayah Papua bisa menikmatinya. Pemerintah ingin ada asas keadilan sehingga semua rakyat Papua wajib menikmati fasilitas berupa aliran listrik yang memadai.

Ketersediaan listrik akan memicu kenaikan ekonomi masyarakat karena mereka tak lagi tergantung akan genset. Jika ada pasokan listrik maka rakyat akan semangat untuk memproduksi olahan hasil bumi (misalnya sagu) yang diolah menggunakan alat elektronik. Dengan begitu maka kegiatan perekonomian akan makin semarak dan roda finansial berputar dengan cepat.

Saat roda ekonomi berputar maka rakyat akan semakin sejahtera. Listrik juga mendukung kegiatan berjualan online karena masyarakat bisa memiliki smartphone dan ada sinyal operatornya. Mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dengan menguasai digital marketing. Dahsyat sekali efek dari pemekaran wilayah yang bisa memicu kenaikan ekonomi rakyat.

Efek dari kesejahteraan rakyat berkat ekonomi yang meningkat pesat pasca pemekaran wilayah, juga terjadi di bidang pendidikan. Ketika warga Papua memiliki taraf hidup yang lebih baik maka mereka dengan senang hati menyekolahkan anaknya sampai jenjang yang tinggi, bahkan sampai kuliah. Untuk biayanya juga mandiri dan tidak tergantung dari beasiswa.

Tokoh intelektual mendukung penambahan DOB Papua berupa dua kabupaten baru di wilayah Mare, Maybrat. Dengan berdirinya kabupaten tersebut maka akan mensejahterakan rakyatnya karena ada pembangunan infrastruktur yang masif. Papua akan lebih maju lagi karena masyarakatnya dimudahkan untuk bermobilitas dan berbisnis.

Tokoh Intelektual Mendukung DOB Papua

Redaksi Sabtu, 15 April 2023

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) untuk segera membangun sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan di Ibu kota Nusantara (IKN). Hal tersebut diungkap oleh Wakil Ketua otorita IKN Dhony Rahajoe.

“Untuk pendidikan, ini juga ada arahan dari Presiden untuk mempercepat pembangunan sekolah,” kata Dhony Rahajoe dikutip dari Antara, Rabu (12/4/2023).

Enam+

02:57

VIDEO: Terpuruknya Kripto Lebih Banyak Pukul Investor Kelompok Minoritas

Pemerintah akan memberikan bantuan untuk mempercepat penyelenggaraan sekolah unggul dan berkualitas di IKN Nusantara.

Di sektor kesehatan, dalam waktu dekat akan terpilih proyek rumah sakit unggul yang akan dibangun. Dia menyebut pada Mei 2023, sudah ada kepastian mengenai rumah sakit yang akan dibangun pertama kali di IKN.

”Ada beberapa rumah sakit yang sudah berminat dan segera kita umumkan. Mudah-mudahan di Mei 2023 sudah ada yang terpilih RS unggul yang harus ada kerja samanya dengan internasional," kata Dhony.

Lebih lanjut, Dhony menjelaskan pemerintah juga akan menerapkan program kerja sama dengan investor melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan biaya pendanaan yang rasional.

“Kita akan buka di mana dalam FS (Feasibility Studies/Uji Kelayakan) nanti kita akan melihat cost of fund yang rasional yang bisa kita jadikan patokan untuk melanjutkan program yang dilakukan investor melalui KPBU," kata dia.

Dhony menuturkan proyek KPBU di IKN saat ini tidak hanya diminati investor dalam negeri, namun juga internasional.

“Di mana pada bulan Mei mendatang Otorita IKN akan melakukan roadshow, untuk menawarkan pada investor di luar negeri mengenai proyek KPBU,” kata Dhony.

Pemerintah, kata Dhony, juga memiliki landasan hukum melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang investasi dan PP tentang kemudahan berusaha, perizinan dan fasilitas penanaman modal, untuk memfasilitasi investor di IKN.

Jokowi Putuskan Model Hunian ASN dan TNI-Polri di IKN, Bisa Jadi Hak Milik

Presiden Joko Widodo atau Jokowi didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri BUMN Erick Thohir meninjau proyek Jalan Tol IKN Nusantara akses 3A Karangjoang – KKT Kariangau garapan Hutama Karya pada Rabu (22/2/2023). (Dok Hutama Karya)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan model hunian bagi para ASN, TNI, dan Polri di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur tidak hanya berbentuk rumah vertikal atau apartemen, tapi juga rumah tapak. Selain itu, rumah tersebut juga dapat menjadi hak milik para ASN, TNI, dan Polri.

"Cuma posisinya 70 persen akan tetap menjadi milik negara dan 30 persen ditawarkan kepada ASN dan TNI-Polri," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/4/2023).

Menurut dia, progres pembangunan hunian bagi para ASN, TNI, dan Polri di IKN sudah mencapai 26 persen. Pembangunan tersebut mengalami kemajuan setelah pada bulan Februari lalu masih berada di angka 15 persen.

"Mudah-mudahan ini ada percepatan," ucapnya.

Suharso juga menyebut bahwa sekitar 16.990 orang yang terdiri dari ASN, TNI, dan Polri akan pindah ke IKN. Jumlah tersebut sudah disesuaikan dengan perencanaan serta rencana bangunan dan tata letak (RBTL) yang telah disiapkan.

"Dengan adanya RBTL itu akan memudahkan di dalam pembangunan. Jadi land development-nya itu sudah ada dan nanti segera akan diterbitkaan pedoman untuk detil plan yang menjadi kewenangan dari Otorita," ungkap Suharso.

Siapkan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung

Sementara itu, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan bahwa kebijakan tersebut diambil pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Selain itu, Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) di IKN juga tidak dirancang untuk ditinggali oleh para pensiunan.

"ASN-ASN baru tidak tinggal di tempat yang jauh. Jadi akan selalu dekat dengan tempat bekerja," tutur Dhony.

Dhony pun menyebut pemerintah akan segera mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk warga yang akan tinggal di IKN, mulai dari sekolah hingga rumah sakit.

Sedangkan terkait pembiayaan, pemerintah juga akan membuka kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) selain investasi murni.

"KPBU ini diminati bukan hanya dari investor lokal tetapi juga investor dari luar negeri," pungkas Dhony.

Sumber

IKN

Rumah Sakit Pertama di IKN Nusantara Dibangun Mei 2023

Redaksi Jumat, 14 April 2023

Para tokoh adat wajib mendukung Pemilu 2024 berlangsung dengan damai. Mereka memiliki tanggung jawab moral sebagai orang yang dihormati masyarakat, sehingga perbuatannya akan diikuti oleh rakyat. Dengan dukungan dari tokoh adat maka warga optimis Pemilu 2024 akan lancar, jujur, dan adil.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah ajang di mana rakyat memilih sendiri presidennya, juga anggota legislatif. Pemilu berlangsung dengan meriah. Terlebih ketika rakyat bisa mencoblos gambar calon presiden (capres) sendiri, setelah pada Orde Baru hanya bisa memilih partai, sementara presidennya tidak pernah berganti.

Pemilu 2024 rencananya akan diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024. Dari 2 Pemilu sebelumnya, masyarakat bertikai di media sosial karena terlalu fanatik mendukung partai dan capres tertentu. Seharusnya kejadian ini tidak boleh terulang lagi pada Pemilu mendatang dan para tokoh adat juga mendukung agar Pemilu berlangsung dengan damai.

Suttan Kanjeng Penyimbang Muhammad Sani Amit, tokoh adat dari Lampung, menyatakan bahwa ia mendukung Pemilu damai dan menolak politik uang pada Pemilu 2024 mendatang. Ia dan segenap tokoh adat di Lampung Tengah menandatangani pakta integritas dan mengadakan deklarasi Pemilu damai. Acara ini didukung penuh oleh Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu).

Suttan Kanjeng Penyimbang Muhammad Sani Amit melanjutkan, tujuan dari deklarasi adalah menolak politik uang dan mencegah kecurangan pada Pemilu 2024 nanti. Selain itu, ia dan tokoh adat Lampung Tengah yang lain akan mengawasi Pemilu agar berjalan dengan damai, tentu dengan sinergi dari Bawaslu.

Dalam artian, para tokoh adat di Lampung Tengah memiliki komitmen tinggi untuk menjaga perdamaian pada Pemilu 2024 mendatang. Mereka juga bekerja sama dengan Banwaslu sebagai lembaga resmi negara yang mengawasi kelancaran Pemilu, baik sebelum dan sesudah masa pencoblosan. Dengan kolaborasi ini maka diharap Pemilu di Lampung Tengah dan sekitarnya berjalan dengan damai tanpa ada kendala sama sekali.

Para tokoh adat ingin Pemilu berlangsung dengan damai karena pada ajang ini sangat rawan gesekan. Penyebabnya karena fanatisme yang berlebihan pada partai politik atau capres tertentu yang bisa menyebabkan tawuran, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Jika tokoh adat mendeklarasikan Pemilu damai maka akan diikuti oleh warganya dan mereka akan tetap menjaga perdamaian, walau mendukung capres yang berbeda.

Warga akan mengikuti tokoh adat di daerahnya karena ia dihormati dan dituakan. Ketika tokoh adat mendukung Pemilu damai maka warga akan menurutinya dan meminimalisir konflik. Mereka ingat pada pesan sang tokoh adat untuk menjaga perdamaian.

Masyarakat sadar bahwa tujuan Pemilu itu baik yakni mencari pemimpin dan anggota legislatif yang baru, sehingga Indonesia akan lebih maju. Oleh karena itu mereka akan menjaga perdamaian. Terlebih ketika ada contoh langsung dari sang tokoh adat.

Perdamaian menjadi kunci suksesnya Pemilu, oleh karena itu ketika ada tokoh adat yang mendukungnya maka patut diapresiasi. Berarti tokoh adat sangat nasionalis dan mendukung program pemerintah, termasuk Pemilu. Mereka sadar bahwa Pemilu sangat penting karena akan membuat masa depan Indonesia jadi lebih baik.

Sementara itu, Mardiono, tokoh adat di Bangka Belitung, menyatakan bahwa ia dan segenap tokoh lain mendukung Pemilu 2024 agar berjalan dengan damai. Semoga pasca Pemilu 2024 bangsa ini akan dibangun dengan kearifan lokal.

Dalam artian, tokoh agama di Bangka Belitung juga mendukung Pemilu damai. Penyebabnya karena perdamaian harus ditegakkan saat Pemilu, baik di Bangka Belitung maupun daerah lain. Jangan sampai ada permusuhan yang terjadi sebelum maupun sesudah Pemilu, yang disebabkan oleh provokator atau masyarakat sendiri.

Alangkah ngerinya ketika Pemilu lalu ada perpecahan antar warga dan menjadi 2 kubu yang saling mengejek. Mereka akan berperang di dunia maya dan saling serang di Twitter, Instagram, maupun media sosial lain. ejekan demi ejekan terlontar karena merasa capresnya yang paling benar.

Padahal peperangan di dunia maya juga berbahaya karena bisa merembet di dunia nyata. Ketika ada pihak yang tersinggung maka akan terjadi tawuran yang memakan korban luka-luka dan perusakan fasilitas umum. Masyarakat tentu tidak ingin hal buruk ini terjadi. Oleh karena itu mereka menjaga agar Pemilu selalu damai tanpa ada gesekan antar pendukung partai tertentu.

Masyarakat menyadari bahwa dukungan diperlukan bagi capres dan partai agar memenangkan Pemilu. Namun dukungan bukan berarti boleh menghina pihak lain, apalagi menyinggung SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).

Perpecahan ketika jelang Pemilu dan sesudahnya berusaha dicegah agar tidak merembet jadi pertikaian berkepanjangan. Oleh karena itu para tokoh adat perlu aktif menyosialisasikan kepada masyarakat untuk mendukungPemilu damai agar agenda penting tahun 2024 berlangsung dengan lancar. )* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Jakarta

Tokoh Adat Wajib Dukung Pemilu Damai

Redaksi Senin, 10 April 2023

UU Cipta Kerja akan menjadi wadah untuk memudahkan investor masuk ke Indonesia. Hal ini karena UU ini memiliki klaster investasi, yang akan memangkas birokrasi sehingga para penanam modal asing mau berbisnis di Indonesia. Dengan banyaknya investasi maka akan menguntungkan karena menambah devisa negara.

Investasi adalah salah satu cara agar sebuah usaha bertahan, karena dengan uang dari penanam modal, produksi di pabrik akan dimulai lagi dan pekerja bisa digaji lagi. Namun sayangnya, investor asing selama ini memilih negara tetangga untuk menanamkan modal, karena panjangnya birokrasi. Hal ini sangat disayangkan karena sebenarnya Indonesia adalah pasar yang potensial.

Untuk mengatasi hal ini, DPR mensahkan UU Cipta Kerja pada Maret 2023. Dalam UU ini, ada jaminan kemudahan dalam berinvestasi bagi penanam modal asing. Ada perubahan dalam ketentuan bisnis di Indonesia. Antara lain aspek kemudahan berusaha, pemberdayaan UMKM, percepatan proyek strategis nasional, peningkatan hak pekerja, dan peningkatan sistem investasi.

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) oleh DPR dinilai memberi kepastian hukum bagi sektor ekonomi dan pekerja di Indonesia.

Pengamat hukum dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Nindyo Pramono, mengatakan dengan sahnya menjadi UU maka regulasi tersebut mengikat dan diharapkan menjadi jawaban atas tantangan dinamika ekonomi global yang terjadi saat ini.

Nindyo menambahkan, manfaat penting dari pengesahan UU Cipta Kerja itu adalah berkaitan dengan 'ease of doing business' di Indonesia. Sebelum ada regulasi UU Cipta Kerja, kemudahan investasi di Indonesia, jelasnya, kalah bersaing jauh dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Undang-Undang Cipta Kerja ini telah mewadahi kebutuhan terhadap pertumbuhan ekonomi dan arus investasi yang masuk ke Indonesia.

Ketika pemerintah serius dalam meningkatkan sistem investasi, maka yang diubah pertama kali adalah birokrasinya. Pengusaha asing mau masuk ke Indonesia karena ada jaminan kemudahan dalam mengurus perizinan. Prosesnya hanya butuh waktu kira-kira seminggu. Beda jauh seperti dulu, yang harus menunggu hingga berbulan-bulan.

Proses yang lambat ini yang akhirnya membuat investor asing kapok untuk bekerja sama di Indonesia. Apalagi ketika akan mempercepatnya, malah diminta uang pelicin oleh oknum. Namun ketika perizinan bisa lebih cepat, dan dilakukan va online, mereka akan mengurungkan niatnya untuk keluar dari Indonesia.

Bagi investor asing, waktu adalah uang. Jadi mereka sangat menghargai aturan dalam UU Cipta Kerja yang mempercepat perizinan. Mereka juga senang akan inovasi pengurusan legalitas online. Sehingga tidak harus bertemu dengan oknum pegawai yang suka korupsi. Secara tidak langsung, UU Cipta Kerja juga memberantas KKN di Indonesia.

Ketika pengusaha asing masuk ke Indonesia, maka pengusaha lokal bisa memberi proposal kerja sama. Mereka sudah punya produk yang cukup memiliki nama di negeri ini. Dengan dana dari investor asing, maka usaha UMKM lokal bisa bangkit lagi. Karena ada suntikan modal dari mereka.

Saat pengusaha UMKM Indonesia bangkit lagi, maka mereka bisa bernafas lega. Karena tak harus bingung mencari pinjaman tanpa agunan, bahkan terjebak kejamnya rentenir. Namun mereka bisa memproduksi barang lagi dan memasarkannya, berkat dana dan suntkan motivasi dari pengusaha asing.

Kerja sama ini jelas menguntungkan dan tidak bisa dikatakan penjajahan, seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang. Karena pengusaha asing maupun pengusaha lokal punya kekuatan sendiri-sendiri. Mustahil pengusaha asing menjajah, karena mereka terikat perjanjian kerjasama dengan pebisnis lokal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa UU Cipta Kerja yang lengkap dengan peraturan pelaksanaannya akan memberi kepastian, kemudahan berusaha, dan memangkas perizinan yang panjang bagi investor sehingga menambah kepercayaan.

Dalam artian, UU Cipta Kerja akan menarik banyak investor karena mereka diberi kepastian dalam berbisnis di Indonesia. Jika ada UU sebagai payung hukum maka mereka akan masuk ke negeri ini dengan optimis, karena tidak takut akan birokrasi yang panjang dan sangat melelahkan. apalagi pengurusan perizinan juga hanya sebentar dan bisa secara online, sehingga hemat waktu dan biaya.

Menurut penelitian dari sebuah lembaga survey, Indonesia menempati posisi ke-4 dari negara-negara di seluruh dunia, sebagai tempat favorit untuk berinvestasi, bagi negara-negara di Eropa dan Amerika. Hal ini sangat membanggakan karena negeri ini dianggap sebagai tempat yang tepat untuk menanamkan modal bagi pengusaha asing.

Investai dari Eropa dan Amerika tentu berkualitas tinggi karena mereka tidak main-main dalam menanamkan modal, bisa sampai miliaran rupiah. Kerja sama yang saling menguntungkan akan terjadi sehingga perekonomian negara bangkit setelah dihantam badai pandemi dan investor juga mendapat keuntungan yang cukup besar.

UU Cipta Kerja menjadi wadah untuk memudahkan investor asing masuk ke Indonesia karena memiliki klaster investasi. Dengan kemudahan ini maka penanaman modal asing akan makin marak dan membuat dunia bisnis dan investasi makin dinamis. Perekonomian Indonesia akan makin maju.

UU Cipta Kerja Memudahkan Investor Masuk Indonesia

Redaksi Minggu, 09 April 2023

Banyak pihak mengecam dengan sangat keras sederet aksi kekejian yang terus saja dilakukan oleh KST Papua, yang mana belakangan ini presentasenya terus saja mengalami peningkatan. Aparat keamanan didorong untuk bisa segera menumpas mereka dan menindak tegas.

Diketahui bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 lalu, Pesawat dari Maskapai Susi Air dengan nomor penerbangan SI 9368 dibakar oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua di Nduga, Papua. aksi brutal yang dilakukan oleh KST Papua tersebut, yakni berupa penyerangan dan pembakaran berlangsung di Lapangan Terbang Paro.

Kemudian bukan hanya sekedar penyerangan dan pembakaran saja yang dilakukan oleh mereka, namun ternyata aksi keji berlangsung, yakni pihak KST Papua melakukan penyanderaan kepada Kapten Pilot bernama Phillips Max Mehrtens, yang mana merupakan pria berkebangsaan Selandia Baru.

Bahkan, sampai saat ini, sudah masuk sekitar 2 (dua) bulan, Kapten Pilot Susi Air itu masih belum juga dilepaskan oleh KST Papua. mengenai hal itu, Kapolda Papua, Irjen Mathius Fakhiri menyatakan bahwa berbagai cara memang sedang terus diupayakan olehnya agar pilot itu bisa dibebaskan dalam keadaan selamat dan sehat.

Upaya penyelamatan dan juga pencarian sang Kapten Pilot bahkan juga dilakukan oleh aparat keamanan dengan menggandeng dan melibatkan banyak pihak sekaligus, termasuk para tokoh masyarakat, khususnya di Kabupaten Nduga.

Irjen Mathius mengemukakan bahwa pihaknya terus menggunakan pendekatan yang persuasif yang berharap supaya bisa melakukan negoisasi dengan KST Papua untuk bisa melepaskan sandera, sehingga upaya penyelamatan bisa dilakukan dengan tanpa adanya gangguan yang berarti.

Pada kesempatan lain, ternyata KST Papua juga dalam waktu dekat ini kembali melakukan aksi yang sangat keji. Pasalnya, mereka menyerang seorang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) hingga tewas setelah terlibat dalam kontak tembak di wilayah Nduga, Papua Pegunungan pada hari Senin, 3 April 2023 lalu.

Komandan Korem 172/PWY, Brigjen TNI J.O. Sembiring dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa memang telah terjadi kontak tembak antara gerombolan KST dengan Prajurit Pos Yal Satgas Yonif R 321/GT/13/1 Kostrad, yang mana dari kontak tembak tersebut kemudian mengakibatkan 1 (satu) orang Prajurit TNI tertembak dan meninggal dunia, atas nama Pratu H.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menyampaikan bahwa berdasarkan data riset, memang presentase dari serangan dan aksi kekejian yang terus dilakukan oleh KST Papua ternyata mengalami peningkatan. Dirinya menyebutkan pada tahun 2021 menuju ke tahun 2022 saja telah ada peningkatan hingga 35 persen. Sehingga dirinya menegaskan bahwa tentunya hal itu harus bisa diselesaikan.

Menurut BNPT, persoalan gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis dan Teroris (KST) itu akan menjadi gangguan keamanan nasional. Sementara tindakan kekerasan mereka lakukan sudah penuhi kriteria sebagai tindakan terorisme berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof Hikmahanto Juwana, mengatakan, gangguan keamanan oleh KST Papua harus segera diatasi melalui langkah penegakan hukum. Dan penegakan hukum itu, menurut dia, harus menggunakan UU Terorisme.

Bagaimana tidak, pasalnya Rektor tersebut menilai bahwa memang KST Papua memiliki tujuan untuk bisa menciptakan suasana teror terhadap orang-orang secara meluas, karena itu para aparat keamanan harus bisa menggunakan UU Terorisme untuk menindak mereka.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah menyatakan, ada persoalan jarak naratif antara Jakarta dan Papua yang harus diselesaikan. Dia menyampaikan, pemerintah dan elemen lainnya tak pernah tinggal diam untuk menyelesaikan hal itu. Karena KST Papua memang berbasiskan ideologi nasionalisme yang sepihak, maka memang harus segera dituntaskan.

Dengan banyaknya aksi kekejian yang bahkan terus mengalami peningkatan tersebut, para tokoh masyarakat Papua sendiri mengecam dengan sangat keras KST Papua. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Mimika, Lucky Mahaneka, sangat menyayangkan terjadinya peristiwa tak mengenakan itu.

Maka dari itu, menurut Lucky bahwa memang seluruh aparat keamanan yang terdiri dari personel gabungan TNI dan Polri harus mampu hadir dan menumpas mereka. Dirinya juga mengajak kepada pemerintah setempat beserta para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk ikut membangun komunikasi dengan pihak KST Papua dengan menggunakan pendekatan yang persuasif.

Tidak henti-hentinya aksi keji terus saja dilakukan oleh KST Papua bahkan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Maka dari itu, banyak sekali pihak yang mengecek keras berbagai macam aksi keji yang dilakukan oleh mereka dan mendorong supaya para aparat keamanan bisa segera menindak dengan tegas

Kecam Keras Aksi Keji KST Papua Lukai Rakyat Sipil

Redaksi Kamis, 06 April 2023

SEDERET keberhasilan kepemimpinan Presiden Joko Widodo diakui hingga dunia internasional. Mulai dari pengendalian Covid-19, stabilisasi ekonomi, hingga mewujudkan infrastruktur yang merata berhasil Jokowi kerjakan.

Anggota Komisi II DPR RI, Ir Hugua mengapresiasi kinerja Jokowi selama dua periode kepemimpinannya. Menurutnya, sangat wajar jika dunia ikut mengakui keberhasilan-keberhasilan yang sudah ditorehkan Jokowi. Salah satu prestasi Jokowi yang paling disoroti Hugua adalah keberhasilannya mengendalikan pandemi Covid-19.

Menurut legislator asal Sulawesi Tenggara (Sultra) itu, Jokowi sukses membawa Indonesia keluar dari jurang pandemi. "Periode kedua (Jokowi) masuk pada situasi covid dan negara yang paling terbaik pada penanganan covid salah satunya adalah Indonesia.

Itu pengakuan dunia,” ujar Hugua pada seminar bertajuk ‘Mengkaji Keberpihakan Pemerintah Pusat Dalam Menjaga Ekonomi Kerakyatan’ di Universitas Halu Oleo, Senin (10/10).

Hugua juga melihat bahwa Jokowi mampu membawa Indonesia melewati berbagai krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi dan kondisi geopolitik saat ini. Presiden RI ke-7 itu sukses menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil.

"Bagaimana beliau mengendalikan inflasi, sudah jelas inflasi kita masih terkendali. Pertumbuhan ekonomi kita juga masih 5,4 persen,” ucapnya.

Terakhir, Hugua juga menyoroti perihal keberhasilan Jokowi merealisasikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah di Indonesia. Hal itu membuat dunia makin kagum dengan kepemimpinan Jokowi.

"Masuk periode Jokowi. Kita tahu semua pada periode pertama, Jokowi genjot infrastruktur dan seluruh dunia tercengang," kata Hugua. (OL-15)

Dunia Akui Keberhasilan Kepemimpinan Jokowi

Redaksi Selasa, 04 April 2023

Langganan: Postingan ( Atom )