Tembolak News: NTB

Results for "NTB"

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melakukan apel gelar pasukan bertema “Operasi Aman Nusa II Kontijensi Bencana Alam 2020,” di Lapangan Gajah Mada Polda NTB, Selasa, 11 Februari 2020.

Kapolda NTB Irjen Pol Tomsi Tohir yang bertindak selaku pimpinan apel menjelaskan potensi bencana alam yang sewaktu waktu dapat terjadi di NTB.

Ia mengatakan secara geografis wilayah NTB merupakan salah satu provinsi kepulauan berbatasan dengan Samudra Indonesia bagian selatan, sedangkan bagian utara laut Flores dengan luas wilayah kurang – lebih 20.153,15 Km persegi, yang dilalui sekitar 155 buah sungai yang berhulu lebih dari 15 gunung termasuk gunung Rinjani di Pulau Lombok dan gunung Tambora di Pulau Sumbawa yang masih aktif.

“Dengan geografis tersebut menjadikan NTB sebagai wilayah rawan terjadi bencana seperti banjir bandang, gelombang tinggi, tanah longsor, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan, dan gunung meletus,” katanya.

Selain itu, Kapolda menjelaskan Provinsi NTB memiliki sumber kekayaan alam potensial seperti tambang emas, pasir, tanah uruk dan batu apung, yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dengan adanya kekayaan alam tersebut akan mendorong oknum masyarakat untuk melakukan penambangan secara ilegal sehingga merusak lingkungan yang berdampak terhadap terjadinya bencana seperti tanah longsor dan banjir.

Polisi katanya, memiliki peran mengemban tugas Harkamtibmas untuk menjadi pasukan terdepan dalam menangani penanganan bencana alam. Maka dengan dilaksanakannya apel gelar pasukan tersebut bertujuan untuk mengecek kesiapan personil maupun kelengkapan serta menghimpun kekuatan untuk ikut serta berpartisipasi dalam usaha penanggulangan bencana alam baik mencegah maupun pasca bencana.

Dia memberikan penekanan pada polisi agar selalu siap saat dibutuhkan ketika terjadi bencana, siap sarana dan prasarana.

Polisi juga diminta melakukan pemetaan daerah yang rawan terjadi bencana. Kemudian, mengimbau masyarakat pada daerah berpotensi bencana, jalin sinergi dengan instansi terkait serta meningkatkan kemampuan SAR.

Sementara Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, mengatakan dalam Operasi Kontijensi Aman Nusa II 2020, sebanyak 2.171 personel dikerahkan. Mereka akan disiagakan di daerah rawan bencana dan memberikan imbauan pada masyarakat terkait potensi bencana.

“Sebanyak 2.171 orang, dengan rincian Satker Polda NTB 631 orang, dan dari jajaran Polres setiap Polres 154 orang,” katanya.

Sumber: https://koranntb.com/2020/02/11/siaga-bencana-alam-di-ntb-2-171-personel-diterjunkan/

NTB

Siaga Bencana Alam di NTB, 2.171 Personel Siap Diterjunkan

Berita Rabu, 12 Februari 2020

Lombok Tengah, NTB - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berencana menaikkan level kampung unggas menjadi satelit unggas dalam rangka mendorong kemandirian pangan, menuju mandiri telur dan daging bagi masyarakat.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Siti Rohmi Djalillah mengatakan untuk menjadikan NTB sebagai daerah mandiri telur serta mandiri daging, perlu perbaikan dari segi tata kelola hingga pemasaran. Sehingga nantinya akan berdampak pada peningkatan produktivitas serta kualitas suatu produk yang dihasilkan, mengingat peluang pasar hasil peternakan unggas tidak kalah dengan industri lainnya.

"Jika biasanya pengelolaannya masih tradisional, maka mari pelan pelan beralih ke cara modern. Sehingga akan berdampak pada produktifitas," ujarnya, saat melakukan kunjungan ke kampung unggas di Desa Teruwai Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis.

Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi itu, menegaskan pemerintah berusaha menjembatani para peternak untuk memasarkan hasil ternak seperti telur, ataupun daging, dengan menggandeng mitra. Meski demikian, kualitas hasil produksi harus terjamin, maka harus juga memperhatikan aspek lain seperti menjaga lingkungan sekitar pascaproduksi.

"Kami akan mengkomunikasikannya bersama OPD terkait. Termasuk membuka kerjasama dengan para investor, restoran di hotel- hotel. Jika nanti konsep ini berjalan maka desa Teruwai bukan lagi sebagai kampung unggas namun naik kelas menjadi satelit unggas, karena dijadikan pusat serta desa percontohan," katanya.

Kepala Desa Teruwai, M. Artha menyebutkan di desanya sendiri terdapat 34 kelompok tani, 11 di antaranya merupakan peternak unggas. Disebutkannya rata- rata produksi telur per minggu yang dihasilkan kelompok tersebut mencapai 1.200 butir, sedangkan untuk produksi daging mencapai 200 ekor per hari. Karenanya, Artha meminta agar semua unsur harus saling mendukung untuk terbentuknya industri unggas berskala besar seperti satelit unggas.

"Semoga satelit unggas yang digagas dampak positifnya lebih besar lagi terhadap kemajuan ekonomi warga. Apalagi mayoritas warga Teruwai berprofesi sebagai petani ternak, dan itu cukup membantu untuk tambahan mereka," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, dr. Hj. Budi Septiani, mengatakan sepanjang tahun 2019 kebutuhan telur ayam di NTB mencapai 1,3 juta butir. Peternak dalam daerah hanya mampu memproduksi 600 ribu butir telur setiap tahun. Sedangkan untuk daging ayam kampung unggas Teruwai setiap bulannya hanya mampu memproduksi 10 ribu ekor.

"Angka 10 ribu, bagi kami masih kurang untuk menyuplai daging di daerah sendiri. Perlu peningkatan produksi, apalagi tahun 2020 target pasar kita, sebagai penyuplai daging untuk Bali dan NTT. Untuk itu, demi mendukung peningkatan produksi unggas, selain memfasilitasi mereka untuk menggandeng mitra. Sarana pendukung operasi seperti collbox, freezer, mesin pemanas hingga mesin penetas modern akan kami usahakan terpenuhi," katanya.

Sumber :https://mataram.antaranews.com/berita/100610/ntb-membentuk-satelit-unggas-untuk-dorong-kemandirian-telur

ekonomi , NTB

NTB membentuk "satelit unggas" untuk dorong kemandirian telur

Berita Jumat, 07 Februari 2020

Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah meminta seluruh masyarakat di provinsi itu tidak panik secara berlebihan menyikapi merebaknya virus Corona.
“China itu negara besar, jangan sampai ada satu kejadian misalnya di Aceh, terus sampai Papua ributnya. Sedangkan, China itu lebih besar dari Indonesia,” ujar dia di Mataram, Senin.
Gubernur menilai masyarakat harus proporsional melihat sebuah peristiwa. Sehingga, ketika terjadi satu atau dua kasus lantas kemudian digeneralisir bahwa akan berimbas kepada yang lebih luas.
“Jangan karena satu atau dua kasus kita menyikapi secara berlebihan seakan-akan runtuh semuanya,” tegasnya.
“Apalagi daerah kita, destinasi wisata. Kalau reaksi kita berlebihan maka takut juga, sehingga belum apa-apa orang tidak jadi datang,” sambung gubernur.
Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB menjelaskan, sejak merebak virus Corona melanda China, pemerintah provinsi sudah melakukan antisipasi, sehingga tidak masuk ke NTB. Bahkan, pemerintah pusat pun, kata Bang Zul sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, begitu juga dengan yang dilakukan negara lain.
“Sejak hari pertama ini merebak kita sudah lakukan antisipasi. Namanya virus ini tidak kelihatan. Tapi meski tidak kelihatan kita juga harus hati-hati,” terang gubernur.
Menurut dia, kesiapan pemerintah provinsi (Pemprov) itu mulai pengawasan di pintu-pintu masuk seperti bandara, pelabuhan dan terminal. Kemudian, penyiapan ruang isolasi di RSUD Provinsi NTB.
“Jadi kita sudah siap dengan kondisi ini,” katanya. (Ant)

gubernur , NTB

Gubernur NTB Minta Warga Tak Panik Berlebihan Soal Virus Corona

Berita Senin, 03 Februari 2020

PortalNTB.com – Pilkada serentak 2020 akan berlangsung di sejumlah kabupaten/kota di NTB. Pilkada akan berlangsung di Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumabawa, Dompu dan Kabupaten Bima.

Mempersiapkan Pilkada, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) membentuk jaringan kampung pengawasan pemilu partisipatif. Kampung pengawasan disosialisasikan di Mataram, Sabtu, 7 Desember 2019.

Jaringan kampung pengawasan tersebut sebagai bentuk antisipasi terjadinya pelanggaran pemilu. Dengan terbentuknya jaringan kampung pengawasan ini diharapkan adanya partisipatif masyarakat untuk ikut menjaga dan mengawasi jalannya pemilu sehingga tercipta pemilu yang jujur dan adil atau jurdil.

“Dengan adanya jaringan kampung pengawasan ini akan membantu Bawaslu meningkatkan pengawasan,” kata Ketua Bawaslu NTB, M Khuwailid.

Menurutnya, keterlibatan langsung masyarakat dalam mengawasi sangat diperlukan, karena masyarakat bisa melaporkan bila terjadinya pelanggaran. Kampung pengawasan ini juga bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran

“Jadi tidak hanya pada penindakan juga di utama pencegahan terjadinya pelanggaran,” ujarnya.

TGH Syubki Sasaki mengatakan penting Bawaslu masuk ke pondok pesantren untuk melakukan sosialisasi atau melibatkan pondok pesantren dalam pengawasan dan peningkatan angka partisipatif pemilu.

Pesantren mempunyai tradisi muzakarrah atau diskusi sehingga Bawaslu bisa menggelar workshop, seminar atau diskusi sehingga bisa mengelaborasi antara pola pikir antara Bawaslu dan para santri di pesantren.

“Kebiasaan duduk bersama di Ponpes itu bukan untuk mencari hasil tetapi proses itulah yang sangat penting, Bawaslu harus bermitra dengan ponpes untuk mensosialisasikan programnya,” ujar TGH Syubki.

Setali tiga uang dengannya, Pendeta Hasanema Wau mengatakan peran tokoh agama dalam pengawasan pemilu partisipatif sangat penting. Karena tokoh agama menjadi salah satu kunci angka partispatif pemilu.

“Bayangkan dengan jumlah pengikut atau jamaahnya tokoh agama menjadi salah satu kunci berhasilnya pengawasan pemilu partisipatif, pengaruh tokoh agama bisa mempengaruhi jalannya pemilu,” kata Pendeta Hasan sapaanya.

Dia menjelaskan pengawasan penting dilakukan untuk mencegah potensi pelanggaran. Ada beberapa jenis potensi yang harus diantisipasi pertama politik uang, isu yang sudah biasa muncul di kalangan masyarakat. Kedua isu sara, sesuatu yang subur untuk bermunculan lantaran lantaran politik identitas.

Ketiga muncul konflik karena beda pilihan terakhir pengawasan dilakukan untuk membendung hoax. Budayawan NTB, Lalu Sadarudin menyebutkan pemilu itu gawe besar bersama. Momentum menentukan pemimpin lima tahun ke depan. (PN)

Sumber: https://koranntb.com/

NTB , PEMILU , PILKADA

Jaringan Kampung Pengawasan Pemilu di NTB Dibentuk

Berita Senin, 09 Desember 2019

Mataram – Ekspor hasil laut NTB untuk periode 2019 disebut mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan kegiatan eksporthasil laut pada tahun 2018, peningkatan tersebut diakui cukup signifikan.

‘’Iya, itu memang meningkat,’’ ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Ir. Lalu Hamdi, M.Si, saat dikonfirmasi, Rabu, 27 November 2019 di Mataram. Selain untuk kegiatan eksport, peningkatan tersebut juga terjadi untuk pengiriman hasil laut antar provinsi di Indonesia.

Diterangkan Hamdi ada beberapa negara yang selama ini menjadi tujuan eksport terbesar hasil laut NTB. Antara lain Amerika, Singapura, Hongkong, China, dan lain-lain. Untuk kegiatan eksport sendiri jenis komoditas dalam hitungan kilo gram (Kg) yang dikirim antara lain tuna, kakap, kerapu, kakatua, cumi, dan butiran mutiara. “Untuk yang ekoran kita kirim induk udang vaname,” ujarnya.

Untuk pegiriman antar provinsi komoditas yang dikirim antara lain udang vaname, rumput laut, spat mutiara, tuna, cakalang, kakap kerapu dan ubur-ubur. Selain itu, untuk tahun 2019 juga ada penambahan pengiriman lobster yang sebelumnya tidak banyak dilakukan.

Berdasarkan data di Dinas Kelautan dan Perikanan NTB jumlah ekspor menurut berat timbangan hasil laut NTB sampai dengan periode Oktober 2019 adalah 210.345,52 Kg. Jumlah tersebut setara dengan nilai profit sebesar Rp. 58.321.245.685. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2018 yang hanya mencapai 82.554 Kg atau setara dengan Rp. 19.177.395.630.

Untuk ekspor menurut jumlah komoditas laut, sampai dengan Oktober 2019 telah dikirim sebanyak 4.683 ekor komoditas hasil laut. Jumlah tersebut setara dengan profit sebesar Rp. 2.447.060.700. Untuk tahun 2018 sendiri dikirim sebanyak 19.500 ekor komoditas hasil laut, namun profit yang didapat hanya mencapai Rp. 1.590.007.000 dikarenakan jenis komoditas dan berbagai faktor lainnya.

Untuk pengiriman antar provinsi, sampai denan Oktober 2019 telah dikirim 16.352.980,17 Kg komoditas hasil laut yang setera dengan profit sebesar Rp. 925.677.638.824, dan 181.446.834 ekor komoditas hasil laut yang setara dengan profit sebesar Rp. 44.846.906.977. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan pengiriman antar provinsi pada 2018 yang hanya mencapai 15.688.252 Kg dan 154.992.245 ekor. (PN)

Sumber: https://www.suarantb.com/

ekspor laut , NTB

Ekspor Hasil Laut NTB Alami Peningkatan

Berita Selasa, 03 Desember 2019

Jakarta - Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Gati Wibawaningsih mendukung produk industri kecil dan menengah (IKM) asal Nusa Tenggara Barat menggenjot daya saingnya di tingkat nasional maupun global.

“Berbagai produk khas NTB memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah setempat,” kata Gati saat menghadiri Pameran Nuansa Tanpa Batas bertajuk "Gemilang NTB" di Jakarta, Senin.

Adapun produk yang diunggulkan di antaranya tenun khas NTB, yang dinilai sangat bagus dan patut dikembangkan laiknya batik.

Gati menyebutkan NTB memiliki beragam motif tenun yang menarik, yang salah satunya berasal dari Sumbawa.

“Tahun depan, kami punya gelaran Indonesia Industrial Moslem Exhibition (II-Motion), yang diharapkan berbagai produk dari tenun NTB bisa ditampilkan,” tuturnya.

Gati menambahkan produk unggulan lainnya dari NTB yang punya potensi pasar cukup prospektif, antara lain mutiara dan pengolahan ikan tuna.

“Agar industri tersebut bisa terus berlanjut, kami selaku pemerintah akan memacu kualitas SDM-nya serta memfasilitasi mesin dan peralatan yang dibutuhkan,” ujarnya.

Di samping itu, Ditjen IKMA Kemenperin akan mendorong peran sektor IKM agar dapat menopang sektor pariwisata di wilayahnya.

“Tentunya kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, seperti di Mandalika, yang menjadi salah satu destinasi superprioritas,” tandasnya.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Sitti Rohmi Djalilah mengatakan ada 10 kabupaten/kota di NTB yang memiliki ciri khas dengan hasil tenunnya.

“Bahkan, di satu kabupaten itu bisa ada dua atau tiga jenis tenunnya. Jadi, sangat beragam sekali. Potensi ini yang harus terus kita kembangkan,” terangnya.

Sitti meyakini produk IKM asal NTB cukup kompetitif baik di pasar domestik maupun untuk mengisi pasar ekspor.

“Maka itu, melalui pameran yang diselenggarakan oleh Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia yang bekerja sama dengan Kemenperin ini, diharapkan dapat semakin memperkenalkan produk NTB dan berimbas positif terhadap perekonomian daerah,” jelasnya. (PN)

Sumber: https://mataram.antaranews.com/

NTB

Kemenperin mendukung IKM NTB genjot daya saing

Berita

PortalNTB – NTB berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019, dengan kualifikasi tertinggi, yakni Badan Publik Informatif Tahun 2019. Selain NTB, tujuh provinsi lainnya di Indonesia juga meraih penghargaan serupa. Yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, Sumut dan Kalimantan Barat.

Anugerah diserahkan Wakil Presiden RI, KH.Ma’ruf Amin di Istana Wapres RI di Jakarta, Kamis, 21 November 2019 kepada Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Siti Rohmi Djalilah. Mendampingi Wagub, Plt.Kadis Kominfotik NTB selaku Ketua PPID Utama Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH, Asisten I Setda NTB, Hj.Bq Eva Nurcahyaningsih serta dua Komisioner KI – NTB, Ajeng Roslinda dan H.Dahlan A.Bandu.

Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi, usai menerima tropy dan piagam penghargaan, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas keberhasilan NTB meraih kualifikasi sebagai badan publik informatif tahun ini.

‘’Terima kasih untuk Diskominfotik dan seluruh PPID serta OPD dan semua pihak yang telah berkontribusi untuk mewujudkan NTB yang terbuka, sehingga meraih prestasi ini. Jika tahun lalu NTB masih menjadi Badan Publik Menuju Informatif atau peringkat ke-6 dari 34 provinsi se-Indonesia. Alhamdulillah, tahun ini kita berhasil meraih predikat tertinggi,’’ ujar Ummi Rohmi.

Wapres, KH. Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Badan Publik yang telah berkomitmen dan berinovasi dengan baik untuk mewujudkan transparansi dan layananan keterbukaan informasi publik. Menurut Wapres, keterbukaan informasi dan penyediaan layanan informasi yang mudah diakses dan berkualitas, sangatlah penting. Bahkan menjadi faktor penentu dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan terpercaya.

Namun Wapres juga mengingatkan tiga peluang dan tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya ke depan.

Pertama, kata Wapres Ma’ruf Amin adalah tantangan keterbukaan informasi saat ini, tidak terbatas pada akses namun juga konten yang harus ditingkatkan kualitasnya. ‘’Saya berharap badan publik dapat meningkatkan kualitas konten informasi karena masyarakat berhak menerima informasi yang akurat dan benar,’’ katanya.

Wapres mengharapkan badan publik harus mampu menjadi rujukan utama masyarakat dalam mendapatkan informasi sekaligus ujung tombak menangkal hoaks atau disinformasi.

Kedua, Wapres juga mengingatkan pentingnya konsistensi untuk terus melakukan upaya -upaya baru, guna mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik. Kata kuncinya adalah komitmen dan inovasi dari para pemimpin badan publik.

Ke tiga, pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, kata Wapres telah mengubah pola interaksi dan komunikasi, termasuk cara masyarakat mengakses dan menggunakan informasi. Ia menegaskan, masyarakat tidak lagi bersifat pasif hanya menerima informasi, melainkan menjadi aktif sebagai penyebar informasi.

Hal ini menurutnya, menjadi peluang baru badan publik dengan mengembangan pola komunikasi yang semakin baik dan terbuka dengan cara membuka seluruh akses dan ruang komunikasi dengan masyarakat. Sehingga dalam jangka panjang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di segala bidang.

Bak gayung bersambut dengan harapan Wakil Presiden RI tersebut, maka praktik dalam setahun pemerintahan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah telah membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Hampir tidak ada sekat antara Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bupati/Walikota dan berbagai elemen masyarakat NTB, untuk bisa berkomunikasi setiap saat atau kapan saja.

‘’Inilah yang menjadi kunci keberhasilan sehingga berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat terhadap komitmen dan praktik keterbukaan informasi publik tahun ini, NTB berhasil meraih kualifikasi bergengsi sebagai badan publik informatif,’’ ungkap Plt.Kadis Kominfotik NTB, Gde Aryadi di Istana Wakil Presiden di Jakarta usai menerima penghargaan dari KI Pusat.

Mantan Irbansus pada Inspektorat NTB itu menjelaskan bahwa Pemprov NTB telah menyediakan berbagai media komunikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses informasi publik maupun berkeluh kesah dan menyampaikan ide-ide baik membangun NTB Gemilang.

Diantaranya, komunikasi langsung melalui program Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi. Kemudian, layanan publik melalui aplikasi NTB Care, yakni kanal komunikasi dan sharing informasi berbasis mobile antara pemerintah dan masyarakat sekaligus media penanganan pengaduan yang cepat dan mudah. Aplikasi itu diadakan karena komunikasi langsung, hampir tidak mungkin dapat menjangkau seluruh masyarakat. Terlebih NTB merupakan provinsi kepulauan.

Saat ini jumlah masyarakat yang men-download aplikasi NTB Care mencapai 4.600 orang. Sedangkan jumlah pengaduan di NTB Care mencapai 1000 lebih.

Pemda NTB juga menyediakan layanan informasi melalui portal NTB Satu Data. Melalui portal itu, memberi kemudahan publik mengakses data strategis dan statistik sektoral pembangunan daerah serta informasi terkait kebencanaan.

Disediakan pula kanal informasi melalui NTB SMS Centre : 0811391300, Website dan media sosial resmi Pemerintah Daerah. Serta ada juga WA Group khusus Gubernur/Wagub dengan para Pimpinan Daerah dan Bupati/Walikota.

NTB juga telah memiliki aplikasi RAPI (Repository Agency Public Information) sebagai media pengumpulan dan sharing informasi secara kolaboratif antar Perangkat Daerah Provinsi NTB, sehingga informasi publik yang dibutuhkan masyarakat, secara cepat dapat terkumpul dan dipublikasikan.

Juga program DBIP (Desa Benderang Informasi Publik) yang saat ini memasuki tahap ke-3, merupakan kolaborasi Komisi Informasi Provinsi, PPID Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa. ‘’Dari 956 desa di NTB, tinggal 80 desa saja yang belum memiliki website. Karena desa-desa itu masih menghadapi masalah keterbatasan akses internet atau sinyal lemah.’’

Inilah bentuk dari NTB yang sangat terbuka. Komitmen gubernur dan wakil gubernur untuk merajut komunikasi dan silahturahmi dengan warga tanpa sekat. ‘’Beliau juga memerintahkan dan mewajibkan seluruh jajarannya membuka komunikasi dan melayani/ merespons setiap keluh kesah masyarakat secara proporsional dan mencerahkan, baik di media sosial maupun pada media komunikasi lainnya,’’ pungkas Aryadi.

Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Gde Narayana mengungkapkan bahwa jumlah badan publik yang berhasil meraih kualifikasi badan publik informatif masih relatif kecil jumlahnya. Menurutnya jumlah badan publik (BP ) yang masuk kategori “Tidak Informatif” justru mencapai 53,24 persen dari 355 BP yang di-monitoring dan evaluasi (monev) tahun 2019 ini.

Ia menjelaskan, dari 355 BP yang dimonev, ternyata sebanyak 189 BP yang “Tidak Informatif”. Oleh karena itu, Gede Narayana mengharapkan kepada semua pimpinan BP selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pelaksana pelayanan informasi kepada publik dapat menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya.

‘’Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya maka otomatis mindset-nya selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik,’’ jelasnya. (PN)

Sumber: https://www.suarantb.com/

NTB , pemerintahan

NTB Raih Anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2019

Berita Rabu, 27 November 2019

PortalNTB.COM – Gonjang-ganjing penolakan pergantian nama bandara internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, dianggap hanya pengalihan isu gagalnya pembangunan Dam Mujur.

Ketua Dewan Pembina LSM Kasta NTB, Lalu Wink Haries menegaskan, Bupati Lombok Tengah HM Suhaili Fadil Tohir dan Wakil Bupati H. Lalu Pathul Bahri hanya habiskan waktu dan pemikiran dengan hal yang remeh-temeh dan tidak urgen bagi pembangunan daerah dan kemakmuran masyarakat.

“Bupati dan Wakil Bupati kita ini sok sibuk dengan urusan yang tidak penting. Seakan nama bandar udara lebih penting daripada pembangunan Dam Mujur,” cetus Lalu Wink Haries dihubungi di Praya, Minggu (24/11/2019).

Menurut Wink Haries, seharus pemerintah Kabupaten Lombok Tengah fokus mengurus pembangunan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.

Soal pergantian nama bandara, kata Lalu Wink Haris, sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian nama yang ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungi RI hanya penghargaan terhadap pahlawan nasional yang berasal dari Lombok.

“Itu sudah biasa dan lumrah sebagaimana yang dilakukan bandar udara di daerah lain. Sudahlah, jangan urus itu lagi. Fokus saja ke pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti Dam Mujur,” kata Lalu Wink Haries.

Lalu Wink Haries mengaku sangat prihatin dan kecewa mendengar gagalnya pembangunan Dam Mujur oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah terkesan tidak ada upaya memperjuangkan Dam Mujur. Padahal, Dam Mujur sangat dinanti-nantikan oleh maayarakat untuk memenuhi ketersediaan air saat musim kemarau di daerah tadah hujan tersebut.

“Pak Bupati dan Wakil Bupati tau tidak bagaimana kondisi wilayah di Kecamatan Janapria, Praya Timur Praya Tengah dan Pujut, disana tidak ada air kalau musim kemarau. Selama ini, kami masyarakat di wilayah itu hanya menunggu belas kasihan dari aliran Dam Pandanduri Lombok Timur,” kata Lalu Wink Haris.

Proses pembangunan Dam Mujur, lanjut Lalu Wink Haris, sudah dimulai meski baru beberapa tahapan dan masih terkendala pembebasan lahan. Karenanya, proses yang sudah berjalan itu harus dilanjutkan.

Lalu Wink Haries menyebutkan, pada tahun anggaran 2017 lalu Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menganggarkan biaya larap pembangunan Dam Mujur sebesar Rp 5 miliar, namun dana yang sangat besar itu dikembalikan ke kas daerah dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (SILPA).

“Itu akibat OPD terkait tidak becus mengeksekusi anggaran tersebut, sehingga dikembalikan lagi ke kas daerah,” kata Wink Haries.

Pria asal Kecamatan Praya Timur itu menilai, dimunculkannya dana sebesar Rp 5 miliar tersebut hanya dijadikan sebagai alat barter untuk meloloskan anggaran hutang sebesar Rp 79 miliar yang diperuntukkan untuk pembangunan Pasar Jelojok Kecamatan Kopang.

“Ini membuktikan kalua Dam Mujur hanya alat tawar politik penganggaran untuk tujuan meloloskan program lain yang lebih menjanjikan fee dan dana segar yang lebih besar,” sebut Lalu Wink Haries.

Sumber: http://lombokita.com/

bandara , lombok , NTB

Penolakan Nama Bandara Dianggap Pengalihan Isu Dam Mujur Gagal

Berita Senin, 25 November 2019

Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Zulkieflimansyah memastikan sinergitas antara daerah dengan pemerintah pusat, terutama dalam mendukung program Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Rapat koordinasi bersama seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota, juga bersama Forkopimda ini dalam rangka menyamakan persepsi visi pembangunan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma"ruf Amin," kata Gubernur NTB dalam keadaan keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Kamis.

Gubernur NTB menghadiri pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Rabu (13/11). Kegiatan itu dihadiri dan dibuka Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, Bang Zul menerangkan, Rakornas ini merupakan satu langkah yang sangat baik. Di mana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dapat membangun sinergi dengan pemerintah pusat. Terlebih lagi, dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada para peserta Rakornas untuk terus menjalin komunikasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di daerah secara bersama-sama.

"Selesai Rakornas, kami bersama Forkopimda, akan terus mengintenskan komunikasi untuk mendukung pembangunan di NTB," katanya.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini, dibuka langsung Presiden Jokowi.

Pada kesempatan tersebut Presiden juga meminta kepada para aparat penegak hukum (APH) baik di provinsi dan kabupaten/kota, apabila melihat ada hal-hal yang terindikasi adanya penyimpangan sejak awal untuk dilakukan langkah preventif.

"Apabila ada indikasi penyimpangan sejak awal, segera lakukan langkah preventif. Segera diingatkan, bukan dibiarkan sampai menunggu untuk di eksekusi," tegas Presiden Jokowi.

Rakornas kepala daerah dan Forkopimda ini dibagi menjadi delapan panel. Panel pertama membahas kebijakan strategis 2020-2024, panel kedua pembangunan SDM, panel ketiga pembangunan infrastruktur dan panel keempat membahas penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi.

Kemudian, panel kelima membahas transformasi ekonomi I, panel keenam transformasi ekonomi II, panel ketujuh pengawasan dan panel kedelapan membahas penegakan hukum dan keamanan.

Sumber: https://mataram.antaranews.com/

lombok , NTB , pemerintahan

Gubernur NTB memastikan sinergitas daerah dan pusat

Berita Jumat, 15 November 2019

Mataram – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah memberikan 3.204 formasi CPNS 2019 untuk Pemprov dan 10 Pemda kabupaten/kota di NTB. Dalam waktu dekat, NTB siap membuka lowongan 3.204 CPNS sesuai formasi yang telah diperoleh masing-masing Pemda.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si menyebutkan, ada peningkatan jumlah formasi yang diperoleh NTB dibandingkan rekrutmen CPNS tahun 2018. Tahun 2018, Pemprov dan 10 Pemda kabupaten/kota memperoleh kuota 3.136 formasi CPNS. Sedangkan tahun ini, NTB mendapatkan 3.204 formasi. Artinya, ada penambahan sebanyak 68 formasi CPNS dibandingkan tahun sebelumnya.

‘’Total alokasi formasi CPNS 2019 untuk NTB sebanyak 3.204 formasi. Tahun lalu, 3.136 formasi,’’ sebut Fathurrahman dikonfirmasi Senin, 21 Oktober 2019.

Ia merincikan kuota formasi CPNS yang diperoleh Pemprov dan 10 kabupaten/kota di NTB. Lombok Timur tercatat paling banyak memperoleh kuota formasi CPNS 2019. Kabupaten dengan penduduk paling banyak di NTB itu memperoleh kuota 482 formasi CPNS. Terdiri dari tenaga pendidikan 273 formasi, tenaga kesehatan 152 formasi dan tenaga teknis 57 formasi.

Kemudian disusul Lombok Tengah, memperoleh kuota 479 formasi CPNS. Dengan rincian, tenaga pendidikan 252 formasi, tenaga kesehatan 177 formasi dan tenaga teknis 50 formasi. Pemprov NTB merupakan Pemda ketiga yang memperoleh kuota formasi CPNS 2019 terbanyak, yakni 414 formasi. Terdiri dari tenaga pendidikan 234 formasi, tenaga kesehatan 101 formasi dan tenaga teknis 79 formasi.

Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa memperoleh 342 formasi. Terdiri dari tenaga pendidikan 212 formasi, tenaga kesehatan 96 formasi dan tenaga teknis 34 formasi. Kota Mataram memperoleh 275 formasi. Dengan rincian, tenaga pendidikan 177 formasi, tenaga kesehatan 76 formasi dan tenaga teknis 22 formasi.

Kemudian, kata Fathurrahman, Kabupaten Dompu memperoleh 249 formasi. Terdiri dari tenaga pendidikan 120 formasi, tenaga kesehatan 103 formasi dan tenaga teknis 26 formasi. Kabupaten Bima memperoleh 241 formasi CPNS. Terdiri dari tenaga pendidikan 163 formasi, tenaga kesehatan 36 formasi dan tenaga teknis 42 formasi.

Lombok Barat memperoleh 205 formasi. Terdiri dari tenaga pendidikan 139 formasi, tenaga kesehatan 58 formasi dan tenaga teknis 8 formasi. Kota Bima memperoleh 175 formasi dengan rincian tenaga pendidikan 45 formasi, tenaga kesehatan 10 formasi dan tenaga teknis 120 formasi. Terakhir, Kabupaten Sumbawa Barat memperoleh 105 formasi. Dengan rincian, tenaga pendidikan 26 formasi, tenaga kesehatan 35 formasi dan tenaga teknis 44 formasi.

Setelah pemberian kuota formasi untuk masing-masing Pemda, Fathurrahman mengatakan pembukaan rekrutmen CPNS 2019 masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Namun sesuai jadwal yang sudah dibuat Kemenpan RB, jadwal pendaftaran CPNS akan dibuka awal November mendatang.

Terkait dengan pelaksanaan rekrutmen CPNS 2019, BKD NTB dan BKPSDM kabupaten/kota sudah melaksanakan Rakor di Mataram beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati 10 lokasi tes CPNS 2019 yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Untuk Pemprov NTB dan Kabupaten Lombok Utara (KLU), pelaksanaan tes akan dilakukan di BKD NTB. Sedangkan Pemda kabupaten/kota berada di wilayah masing-masing. BKN hanya akan menyiapkan personel dan server. Sedangkan sarana dan prasarana seperti komputer, gedung dan genset disiapkan oleh masing-masing Pemda.

Kemenpan RB telah menyusun jadwal pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS formasi Tahun 2019 sesuai surat dengan nomor B/1007/S.SM.01.00/2019 tertanggal 1 Oktober 2019. Untuk pengumuman rekrutmen CPNS akan dilakukan akhir Oktober sampai awal November. Kemudian jadwal pendaftaran pada November. Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan Desember 2019.

Selanjutnya pada Januari 2020, diberikan waktu untuk masa sanggah dan pengumuman jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Pelaksanaan tes SKD dijadwalkan pada Februari 2020. Pengumuman hasil SKD dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dijadwalkan pada Maret. Terakhir, integrasi nilai SKD dan SKD serta penetapan NIP dan pengangkatan sebagai CPNS dijadwalkan pada bulan April. (PN)

Sumber: https://www.suarantb.com/

cpns , NTB , pns

Terbanyak Tenaga Pendidikan, NTB Siap Buka Lowongan 3.204 CPNS

Berita Selasa, 22 Oktober 2019

Mataram - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Pemprov Nusa Tenggara Barat menyiapkan dukungan teknologi berupa Sistem Informasi Posyandu (SIP) berbasis daring untuk memperkuat pengembangan kegiatan posyandu keluarga.

"Situs ini digunakan tidak saja sebagai pelaporan rutin administrasi posyandu, tapi juga menjelma sebagai bank data," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB Gde Putu Aryadi di Mataram, Senin.

Ia mengatakan, menu yang tersedia dalam aplikasi SIP nantinya diharapkan dapat mencakup seluruh kebutuhan, baik bagi masyarakat maupun pengambil kebijakan bidang kesehatan.

"Saat ini kami tengah menuntaskan pembangunan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan dan mengakomodir seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses layanan maupun pengembangan kegiatan di posyandu keluarga," ucapnya.

Ia menjelaskan, didalam aplikasi tersebut, tidak hanya untuk pelaporan. Tetapi kata mantan Irbansus Inspektorat NTB ini, didalamnya terdapat 4 model data dan informasi tentang program kegiatan posyandu. Pertama, Posyandu KIA di antaranya mencakup Bina keluarga balita (BKB), kelas stunting, kelas ibu hamil dan lain-lain. Kedua, Posbindu yaitu mencakup zero waste, kebencanaan dan deteksi dini.

"Ketiga, Posyandu lansia mencakup pelayanan kesehatan dan deteksi dini. Keempat Posyandu Remaja mencakup PUP (pendewasaan Usia Perkawinan), bahaya narkoba dan berbagai permasalahan remaja lainnya," kata Gde Aryadi.

Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan NTB, Panca Yuniati menjelaskan, beberapa hal terkait pembangunan posyandu keluarga, tengah disiapkan. Termasuk dukungan teknologi informasi.

Menurutnya, ada 4 strata posyandu di NTB saat ini. Berdasarkan data hingga Juli 2019 Jumlah posyandu diseluruh kabupaten/kota se- NTB sebanyak 7.286. Dari jumlah itu, kata dia, jika dikaitkan dengan 4 strata posyandu tersebut maka Posyandu Pratama sebanyak 215 (4,4%), Madya sebanyak 3.076 buah (42,2%), Purnama 3.421 (47,0%) dan Posyandu Mandiri sebanyak 471 (6,5%).

"Inilah yang harus disiapkan dan diinisiasi secara bertahap agar memenuhi persyaratan ditingkatkan menjadi posyandu keluarga," ujarnya.

Pejabat Bidang Promosi Kesehatan (Promkes), Retno mengungkapkan, dari 3500 kader posyandu yang ada di NTB saat ini, sebanyak 2500 kader telah memiliki sertifikat keahlian. Sebagai program unggulan yang menyasar masyarakat di level keluarga, posyandu sebagai layanan dasar kesehatan akan diperluas layanannya bagi anggota keluarga lain selain ibu, bayi dan balita.

Ia mengatakan, perluasan layanan posyandu membutuhkan stakeholder lain sebagai penyedia layanan posyandu dan tidak lagi dinas kesehatan semata. Layanan lain yang bersifat lintas sektoral diharapkan ikut menunjang berjalannya posyandu keluarga. Didalamnya ada BKKBN, PKK, DPMPD, DIKBUD, Kemenag, program PKH maupun program dinas kesehatan yang telah berjalan namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam posyandu keluarga seperti Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu).

Karena itu, koordinasi dan sosialisasi diharapkan menjadi kerjasama antar lembaga yang mengurusi warga desa. Di BKKBN ada sebanyak 400 penyuluh KB lapangan dan Pokja kampung KB yang dapat membantu. Ada pula 1.17480 data penerima PKH Kesehatan dengan 998 pendamping yang dapat bersinergi dengan program posyandu keluarga.

"Hal lain adalah peran pemerintah desa yang telah menandatangani nota kerjasama dengan pemerintah provinsi untuk mendukung program posyandu keluarga. Selain dari sisi anggaran - dari dana desa, masalah teknis lain semisal kader dan penyediaan lokasi maupun sosialisasi pelayanan apa saja yang diperoleh dalam posyandu keluarga bagi warganya harus tersampaikan dengan baik," katanya. (PN)

Sumber: https://mataram.antaranews.com/

NTB , pelayanan , pemerintahan , teknologi

NTB siapkan teknologi digital perkuat layanan posyandu keluarga

Berita

PortalNTB.com – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat bersama TNI dan masyarakat menggelar doa bersama jelang pelantikan presiden dan wakil presiden, di Islamic Center Mataram, Jumat, 18 Oktober 2019.

Doa bersama digelar agar pelantikan berjalan kondusif tanpa adanya kericuhan maupun insiden.

Kabid Humas Polda NTB, Komisaris Besar Polisi Purnama, mengatakan pihak kepolisian meminta dukungan masyarakat agar turut menjaga situasi kondusif jelang dan saat pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang.

“Kapolda NTB mohon dukungan masyarakat NTB dan berharap bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden situasi di NTB tetap kondusif,” katanya.

Dia menjelaskan, sudah menjadi tugas polisi untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat, termasuk mengawal pelantikan presiden berjalan kondusif. (PN)

Sumber: https://koranntb.com/

NTB , PELANTIKAN , PRESIDEN

Bersama Polisi, Warga NTB Doa Bersama Jelang Pelantikan Presiden

Berita Sabtu, 19 Oktober 2019

Langganan: Postingan ( Atom )